Ditemukan 397 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-02-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — BUT KRISENERGY (TANJUNG ARU) BV, sekarang BUT KRISENERGY (BALA BALAKANG) BV. vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU 516/PJ/2018, tanggal 29 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87018/PP/M.XVA
    Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87018/PP/M.XVA/18/2017, tanggal 25 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP2528/WPJ.07/ 2014 tanggal 23 September 2014, tentangkeberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang (SPPT) Pajak Bumi dan
    Menerima dan mengabulkan selurunh Permohonan Peninjauan Kembaliatas Put87018/PP/M.XVA/18/2017 diucapkan tanggal 25 September2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding).2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put87018/PP/M.XVA/18/2017 diucapkan tanggal 25 September 2017,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Register : 04-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 B/PK/PJK/2021
Tanggal 17 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA
7525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali;LawanPT SENTANA ADIDAYA PRATAMA, beralamat di GedungB & G Tower Lantai 9 Jalan Putri Hijau Nomor 10 KesawanMedan Barat, Medan, Sumatera Utara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005649.16/2018/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 172 B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005649.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00354/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/14/092/17 tanggal 24 Mei 2017 Masa
    berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 2 Desember 2019, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005649.16/2018/PP/M.XVATahun 2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005649.16/2018/PP/M.XVA
Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2068/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DARMEX BIOFUELS
26768 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali;LawanPT DARMEX BIOFUELS, beralamat Jalan Raya BekasiKM. 27, RT 004/002 Kaliabang Tengah, Kota Bekasi, yangdiwakili oleh Hi Heriyadi, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT83583/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 2068/B/PK/Pjk/2020 1 Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (31.390.905.534)2 Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp (31.390.905.534)3 PPN yang kurang bayar Rp 1.091.7684 Sanksi Administrasi Rp 1.091.7685 PPN yang masih harus dibayar Rp 2.183.536 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat tanggapan tanggal 14 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT83583/PP/M.XVA/16/2017 tanggal 15 Mei 2017, yang telan berkekuatanhukum tetap tersebut adalah
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT83583/PP/M.XVA/16/2017tanggal 15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT83583/PP/M.XVA/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. TRANS CIBUBUR PROPERTY vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
12226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5168/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010540.99/2018/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1525/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010540.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01996/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai
    Menolak Amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010540.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, diucapkan tanggal 24 Juni2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Kedua;3.
Putus : 15-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2210/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS
30791 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2210/B/PK/Pjk/2019PUT105731.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku danpenjelasan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon agarseluruh koreksi sebagaimana tersebut di atas dapat dibatalkan.
    Jumlah sanksi administrasi 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105731.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 10 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105731.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018,untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.
    238.294.633.172Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Rp 8.152.997.725Kredit Pajak Rp 6.373.982.618Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya Rp PPh Kurang Bayar/(Lebih bayar) Rp 1.779.015.1007Sanksi Administrasi Rp 853.927.251Jumlah PPh yang masih harus dibayar/(lebih bayar) Rp 2.632.942.358Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105731.25/2010/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105731.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: BUTDONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H.
Register : 21-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4627 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6444 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4627/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak Nomor PUT105734.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018,tanggal 06 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan petitumbanding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku PemohonBanding mohon agar seluruh koreksi dapat dibatalkan.
    Jumlah sanksi administrasi 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar NIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT105734.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 5 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Nomor PUT105734.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018;Mengadili Kembali:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;2.
    Putusan Nomor 4627/B/PK/Pjk/2020tanggal 10 Januari 2020;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalikedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor2149/B/PK/PJK/2019, tanggal 10 Juli 2019 juncto Putusan Pengadilan PajakNomor PUT105734.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus2018, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidakmemenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana
Putus : 20-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1791/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 20 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PerkantoranPrudential Centre Kota Kasablanka Lantai 19 Unit BG,Jalan Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, JakartaSelatan 12870, diwakili oleh Afiffudin selaku Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79840/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1791/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan suratpersetujuan Pemindahbukuan atas double setor PPN JLN sebesarRp62.566.490,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79840/PP/M.XVA/99/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Pengugat terhadap Surat
    Nomor 1791/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 25 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79844/PP/M.XVA
    /99/2017tanggal 16 Januari 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79844/PP/M.XVA/99/2017 tanggal 16 Januari 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 06-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT FONTERRA BRANDS INDONESIA,
2014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gd.Perkantoran Prudential Centre Kota Kasablanka Lt. 19 UnitBG, Jalan Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Afiffudin, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79834/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1684 B/PK/Pjk/2018Permohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diproses dibatalkan danmemohon agar Pengadilan Pajak memerintahnkan kepada Tergugat untukmenerbitkan surat persetujuan Pemindahbukuan atas double setor PPN JLNsebesar Rp.32.240.410,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79834/PP/M.XVA/99/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79834/PP/M.XVA/99/2016 tanggal16 Januari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79834/PP/M.XVA/99/2016 tanggal 16 Januari 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 30-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1880/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FONTERRA BRANDS INDONESIA
1811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prudential Centre Kota Kasablanka Lt. 19 UnitBG, Jalan Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,Jakarta Selatan 12870, yang diwakili oleh Afiffudin, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79837/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1880/B/PK/Pjk/2018dibatalkan dan memohon agar Pengadilan Pajak memerintahkan kepadaTergugat untuk menerbitkan surat persetujuan Pemindahbukuan atas doublesetor PPN JLN sebesar Rp20.574.282,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Agustus 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79837/PP/M.XVA/99/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan
    1880/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 25 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Atau:Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79837/PP/M.XVA
    /99/2016tanggal 16 Januari 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79837/PP/M.XVA/99/2016 tanggal 16 Januari 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1739/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT VICTORINDO ALAM LESTARI
16332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1739/B/PK/Pjk/2019PUT108499.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon koreksi Pajak Masukan sebesarRp60.727.273,00 dapat menjadi Nihil, dan Keputusan Terbanding NomorKEP00230/KEB/WPJ.01/ 2016, tanggal 22 Agustus 2016 yang semulaLebih Bayar sebesar Rp2.529.759.927,00 menjadi lebin bayar sebesarRp2.590.487.200,00 sehingga Penghitungan
    Sanksi Administrasi (Pasal 13 (3) KUP) Rp 0,00PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp(2.590.487.200,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108499.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00230/KEB/WPJ.01/2016, tanggal22
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.108499.16/2014/PP/M.XVA Tahun2018, tanggal 19 Maret 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1739/B/PK/Pjk/20192.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.108499.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3963 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE d/h PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3963/B/PK/Pjk/2019PUT001417.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim PengadilanPajak yang Terhormat agar:1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal:2.
    Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atasPenyerahan yang PPNnya harus~ dipungut' sendiri sebesarRp2.369.270.986 ,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001417.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding
    Putusan Nomor 3963/B/PK/Pjk/2019Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001417.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 nomor 00342/107/14
    Putusan Nomor 3963/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001417.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001417.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT CIMBNIAGA AUTO FINANCE, (dahulu PT KENCANA INTERNUSA ARTHAFINANCE);2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 9 halaman.
Putus : 14-08-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2656/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — PT KARTIKA PRIMA CIPTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kKawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5172/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114385.15/2011/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 2656/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114385.15/2011/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00220/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 20April 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put114385.15/2011/PP/M.XVA Tahun2019 yang diucapkan tanggal 11 Maret 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk koreksiPenyesuaian Fiskal Negatif Penyusutan Tanaman Menghasilkansebesar Rp.1.823.270.681 ,00;2.
    Membatalkan koreksi yang dipertahankan Majelis Hakim PengadilanPajak di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114385.15/201 1/PP/M.XVA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 11 Maret 2019, karenaPutusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2548 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
4621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LawanPT ARCHIPELAGO TIMUR ABADI, beralamat di Jalan BatuRaja Nomor 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Erwin Syahputra, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81072/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 2548/B/PK/Pjk/2019 Keterangan MeriarutPemohon Banding (Rp)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.618.035.855Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.668.370.180PPN yang kurang dibayar 50.334.325Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) KUP 0Jumlah YMH Dibayar 50.334.325) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81072/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang telahberkekuatan
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put81072/PP/M.XVA/16/2017tanggal 20 Februari 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81072/PP/M.XVA/16/2017 tanggal 20 Februari 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2067/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DARMEX BIOFUELS
25556 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali;LawanPT DARMEX BIOFUELS, beralamat Jalan Raya BekasiKM. 27, RT 004/002 Kaliabang TengahKota Bekasi, yangdiwakili oleh Hi Heriyadi, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT83581/PP/M.XVA
    PPN yang masih harus dibayar Rp 2.719.386Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT83581/PP/M.XVA/16/2017 tanggal 15 Mei 2017, yang telan berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanKEP1290/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 12 Agustus2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT83581/PP/M.XVA/16/2017tanggal 15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT83581/PP/M.XVA/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DARMEX BIOFUELS
27161 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali;LawanPT DARMEX BIOFUELS, beralamat di Jalan Raya BekasiKm. 27 RT 004 RW 002, Kaliabang Tengah, Kota Bekasi,yang diwakili oleh Hi Heriyadi, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83584/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 2069/B/PK/Pjk/2020 1 Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (45.386.835.392)2 Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp (45.386.835.392)3 PPN yang kurang bayar Rp 1.184.5964 Sanksi Administrasi Rp 1.184.5965 PPN yang masih harus dibayar Rp 2.369.192 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83584/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut
    Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83584/PP/M.XVA/16/2017,tanggal 15 Mei 2017, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83584/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 05-02-2018 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 B/PK/PJK/2018
Tanggal 16 Oktober 2019 — PT. SIME INDO AGRO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4836 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2077/PJ/2017 tanggal 16 Mei2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan sela ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.67020/PP/M.XVA
    Putusan Sela Nomor 472/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 10 Maret 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan Sela ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67020/PP/M.XVA/15/2015 yangdiucapkan tanggal 14 Desember 2015 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon
    Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.67020/PP/M.XVA/15/2015 yang diucapkan tanggal 14 Desember2015 karena dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundanganundangan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri :a.
Putus : 24-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1216/B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — BUT MONTD’OR OIL TUNGKAL LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1216/B/PK/PJK/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51144/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:A.
    Uraian Jumlah (US$)Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Pasal 23/26 Final yang terutangKredit PajakPajak yang tidak/kurang bayarSanksi Administrasi (Bunga Pasal 13 (2)) KUPJumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Oona WN = oO O10 0/0 O Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51144/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2172/WPJ.07
    Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51144/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 Maret 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2014 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembalisecara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2014Halaman 7 dari 17 halaman.
    Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak No.Put.51144/PP/M.XVA/13/2014 tertanggal 10 Maret 2014, pada halaman32 33;1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak No.
    Put.91144/PP/M.XVA/13/2014 tertanggal 10 Maret 2014 pada halaman 32 33, menyatakan:Bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 17Tahun 2000 menyatakan:Yang menjadi Subyek Pajak adalah:a. 1) Orang pribadi;2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikanyang berhak;b. Badan;c. Bentuk Usaha Tetap;Halaman 8 dari 17 halaman.
Putus : 10-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2151/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS
4627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2151/B/PK/Pjk/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105740.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon
    Putusan Nomor 2151/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105740.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00586/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22April 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak
    berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 16 November 2018 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put105740.25/2010/PP/M.XVATahun 2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut105740.25/2010/PP/ M.XVA
    317.455.029.982Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Rp 10.697.130.196Kredit Pajak Rp 6.617.024.371Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya Rp PPh Kurang Bayar/(Lebih bayar) Rp 4.080.105.825Sanksi Administrasi Rp 1.958.450.796Jumlah PPh yang masih harus dibayar/(lebin bayar) Rp 6.038.556.621Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105740.25/2010/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105740.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak banding dari Pemohon Banding: BUT DONGFANG ELECTRICCORPORATION INDONESIA PROJECTS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
Register : 13-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1685 B/PK/PJK/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 —
199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gd.Perkantoran Prudential Centre Kota Kasablanka Lt. 19 UnitBG, Jalan Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Afiffudin, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79838/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1685 B/PK/Pjk/2018menerbitkan surat persetujuan Pemindahbukuan atas double setor PPN JLNsebesar Rp1.895.993,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79838/PP/M.XVA/99/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Pengugat terhadap Surat TergugatNomor S2930/WPJ.07/ KP.04/2016 tanggal 14 April
    Putusan Nomor 1685 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 25 April 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkandariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79838/PP/M.XVA/99/2017 tanggal16 Januari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) untuk seluruhnya;Membatalkan
    Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79838/PP/M.XVA/99/2017 tanggal 16 Januari 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.
Register : 15-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1157 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
17744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkantoran Prudential Centre Lantai 19 Unit BG,Jalan Casablanca Kavling 88, Menteng Dalam, Tebet,Jakarta Selatan 12870, yang diwakili oleh Afiffudin, jabatanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79691/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1157/B/PK/Pjk/2021menerbitkan surat persetujuan Pemindahbukuan atas double setor PPN JLNsebesar Rp.160.797.974,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79691/PP/M.XVA/99/2016, tanggal 21 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Pengugat terhadap Surat TergugatNomor S2949/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 14
    Putusan Nomor 1157/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 29 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkandariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79691/PP/M.XVA/99/2016 tanggal21 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) untuk seluruhnya;Membatalkan
    Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79691/PP/M.XVA/99/2016 tanggal 21 Desember 2016, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.