Ditemukan 76587 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marunda munanda menanda meninda merunda melinda mananda
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 06-07-2022 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 19-04-2023
Putusan PN PADANG Nomor 138/Pdt.Bth/2022/PN Pdg
Tanggal 11 April 2023 — Penggugat:
1.Nova Kartika Sari
2.SYAHRIAL BAKHTIAR
3.RINDAWATI
Tergugat:
1.1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta cq. Pemimpin Kantor Cabang Padang PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.
2.2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang
231 — 122

  • M E N G A D I L I :

    DALAM PROVISI

    1. Menyatakan pembantah I, II, III adalah pembantah yang benar;
    2. Menyatakan Menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek jaminan berupa 3 (Tiga) bidang tanah dengan luas total 12.514 M2beserta kolam renang dan segala sesuatu diatasnya yang terletak di Jalan Ahmad Khatib, Kel. Balai Gadang, Kec.
    ;

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsi Terbantah I dan Terbantah II tidak dapat diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Menerima dan mengabulkan Bantahan Para Pembantah untuk sebagian;
    2. Menyatakan para Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik ;
    3. Menyatakan Terbantah I dan Terbantah II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
    4. Menyatakan menunda
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-01-2018 — Putus : 11-05-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 5/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 11 Mei 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD FACHRI ZENDRATO
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
292 — 193

  • --------------------------------- M E N G A D I L I :----------------------------------

    DALAM PENUNDAAN

    • Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
    • Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek GugatanBahwa Penggugat ingin mengajukan permohonan kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada PengadilanTata Usaha Negara Medan agar memerintahkan kepada Tergugatuntuk menunda pelaksanaan atas objek gugatan sampai adanyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht vangewijsde), sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : Penggugat dapatmengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan
    Putusan ini;halaman 63 dari 66 Putusan PTUN Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN.MDNMengingat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, serta Peraturan PerundangUndangan dan KetentuanKetentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;MENGADILI: DALAM PENUNDAANMengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Memerintahkan Tergugat menunda
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 13-12-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 4 April 2017 — MUHAMMAD AMIN dkk vs BUPATI BIMA
209 — 119
  • DALAM PENUNDAAN:- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Bupati Bima Nomor 140/049/005/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Parangina Kecamatan Sape;- Mewajibkan Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Bupati Bima Nomor 140/049/005/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Parangina Kecamatan Sape, berikut tindakan lainnya yang bersangkut paut atau sebagai tindak lanjutnya;- Menyatakan penetapan ini tetap sah dan berlaku
    Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili sengketa ini mohon putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN;1.Mengabulkan permohonan para penggugat untuk penundaanpelaksanaan obyek sengketa.Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketayaitu Surat Bupati Bima Nomor: 140/049/005/2016 tanggal 1 November2016 Perihal : Pemilihan Kepala Desa Parangina Kecamatan Sapesampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Putusan Nomor 58/G/2016/PTUN.MTR~ Halaman 11DALAM POKOK PERKARA:1.2
    Atas Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Undangundang Nomor 30 Tahun 2014Putusan Nomor 58/G/2016/PTUN.MTR Halaman 56tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang undanganlain yang berkaitan dengan sengketa ini;eer MENGA DIL eeeDALAM PENUNDAAN:Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugatterhadap Surat Bupati Bima Nomor 140/049/005/2016 tanggal 1November 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ParanginaKecamatan Sape;Mewajibkan Tergugat untuk menunda
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-01-2018 — Putus : 11-05-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 4/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 11 Mei 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD JUHARI SIPAYUNG
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
280 — 211

  • DALAM PENUNDAAN

    • Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
    • Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    • Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
    • Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas
    asasasas umum pemerintahan yang baik oleh karena dalam prosespenerbitannya penuh kesesatan, maka tindakan Tergugat tersebuttidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan sewenangwenangyang dapat dikategorikan sebagai penyalahngunaan kewenangan daripejabat Tata Usaha Negara ;Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek GugatanBahwa Penggugat ingin mengajukan permohonan kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada PengadilanTata Usaha Negara Medan agar memerintahkan kepada Tergugatuntuk menunda
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, Tentang SkorsingMahasiswa Fakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara Atas Nama M. Juhri Sipayung NPM : 1207230122, tertanggal 24Oktober 2017, sampai ada putusan pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap;B.
    tetap menjadi bagianyang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;Mengingat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sertaPeraturan PerundangUndangan dan KetentuanKetentuan Hukumlainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; MENGADILI:DALAM PENUNDAAN Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat; Memerintahkan Tergugat menunda
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 15-04-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 09/G/ 2015/ PTUN.PLK
Tanggal 30 Juni 2015 — PT. DUTA BHAKTI PERTIWI Melawan BUPATI BARITO SELATAN
125 — 32
  • Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015 ; ----------------------------------- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Bhakti Pertiwi tanggal 9 Januari 2015 ;---------------------------II. DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ; -------------------III. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR
Tanggal 7 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : STEFANO ALEXANDER ARON MARBUN
Terbanding/Terdakwa I : TAUFIK HIDAYAT
Terbanding/Terdakwa II : ARIANTO LAWOLO
42 — 16
  • Tinggi untuk segera memberitahukan putusan sela ini kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, serta terdakwa 1 Taufik Hidayat dan terdakwa 2 Arianto Lawolo, serta menyerahkan kembali Berkas Bundel A perkara pidana Nomor 54/PID.SUS/2024/PT PBR kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian guna pemeriksaan perkara pidana tersebut;
  • Menetapkan menangguhkan pemeriksaan perkara ini sampai batas waktu yang belum ditentukan;
  • Menunda
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 19-06-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan PT PADANG Nomor 149/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 26 Juli 2023 — Pembanding/Tergugat I : 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta cq. Pemimpin Kantor Cabang Padang PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Diwakili Oleh : Rifki Muhamad Alqaf,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat I : Nova Kartika Sari
Terbanding/Penggugat II : SYAHRIAL BAKHTIAR
Terbanding/Penggugat III : RINDAWATI
Turut Terbanding/Tergugat II : 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang
98 — 76

  • M E N G A D I L I:

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Terbantah I dan Pembanding II semula Terbantah II;
    • Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 138 /Pdt.Bth/2022/PN Pdg tanggal 11 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan dalam provisi dan pokok perkara dengan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

    DALAM PROVISI

    1. Menunda
    putusan akhir;

    • DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsi Terbantah I dan Terbantah II tidak dapat diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Menerima dan mengabulkan Bantahan Para Pembantah untuk sebagian;
    2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik;
    3. Menyatakan Terbantah I dan Terbantah II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
    4. Menyatakan menunda
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 02-06-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 505/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
ASEP EFENDI alias APIH Bin SUKARMA
32 — 9

  • Untuk memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge), Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

    Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pertanahan
Register : 06-02-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 3/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 15 Agustus 2017 — SABIR DJAPARA (PENGGUGAT) MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA (TERGUGAT)
123 — 54
  • DALAM PENUNDAAN :- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01276, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, tanggal 08 Nopember 2016, Surat Ukur Nomor : 04 / Ardipura / 2014 tanggal 09 Januari 2014 seluas 1.781 M2 atas nama BUNGSARIN JAPARA,S.S.; -------------------------------------------------------------------------------II.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-07-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 97/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
KHOIRUL ANWAR
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SUNGELEBAK, KECAMATAN KARANGGENENG, KABUPATEN LAMONGAN
142 — 108
      1. DALAM PENUNDAAN ; -----------------------------------------------------------------------

    Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungelabak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten

    Lamongan Nomor : 04/005/PPKDS/S.P.

    Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanPanitia Pemilihan Kepala Desa Sungelebak, KecamatanKaranggeneng, Kabupaten Lamongan Nomor:04/005/PPKDS/S.P./VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019 PerihalPemberitahuan hasil Penelitian berkas yang di tujukan kepadaKHOIRUL ANWAR selaku Pendaftar Bakal Calon Kepala DesaSungelebak Nomor Urut 02 sampai dengan perkara ini memperolehputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap '1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Bahwa, pada prinsipnya Gugatan tidak menunda atau menghalangipelaksanaan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sertatindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugatsebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara, sedangkan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1)UUAP Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditundapelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugianPerkara No. 97/G/2019/PTUN.SBY.
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus Pelayaran
Putus : 22-06-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BATAM Nomor 488/Pid.B/2016/PN.BTM
Tanggal 22 Juni 2016 — Ruben R. Milloroso
43 — 20
  • Menyatakan terdakwa Ruben R Milloroso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat dikolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;3.
    MILLOROSO terbukti bersalahmelakukan tindak pidana kejahatan Nakhoda yang melakukankegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alihmuat dikolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barangberbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar Sesuai dengandakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 322Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 488/Pid.B/2016/PN.BtmUndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran;2. Menghukum terdakwa RUBEN R.
    nahkoda kapal MV Tourmalinepada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 01.00 Wib. atausetidaktidaknya pada suatu wakiu dalam tahun 2016, bertempat di PerairanBatu Ampar pada posisi 01 10 23.5 U 103 59 03 T atausetidaktidaknya di suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesiayang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Nakhoda yang melakukankegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muatdikolam pelabuhan, menunda
    terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kamiselama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehinggadaripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatanpidana yang dilakukannya.Menimbang, bahwa selain dari pada itu, terdakwa dapat menjawabsecara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya.dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.2 Yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alihmuat dikolam pelabuhan, menunda
    pasal 222 KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 322 UndangUndang Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;iMENGADILI:Menyatakan terdakwa Ruben R Milloroso tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda yangmelakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar,kegiatan alih muat dikolam pelabuhan, menunda
Pengadilan MS BLANGKAJEREN Perdata Agama
Register : 26-01-2024 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan MS BLANGKAJEREN Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Tanggal 21 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 11
  • Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  • Memerintahkan Kepada Panitera Mahkamah Syariyah Blangkejeren untuk menunda penyerahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat menunaikan beban sebagaimana diktum keenam amar putusan ini;

    • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus

Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-01-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 2/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Juli 2017 — Penggugat:
PRAWIIRO SOESENO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
102 — 49
  • DALAM PENUNDAAN :

    - Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan proses peningkatan hak sertipikat obyek sengketa;

    II. DALAM EKSEPSI :

    - Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima seluruhnya;

    III. DALAM POKOK SENGKETA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

    2.

    Dalam Penundaan Bahwa sejalan dengan prinsip umum kehatihatian dan UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 67 berikutpenjelasannya, yang pada intinya mengatakan gugatan tidak menunda atau menghangipelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, kecuali Keputusan Tata UsahaNegara tersebut merugikan kepentingan Penggugat. Guna kepentingan Penggugatdalam mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.Hal. 11 dari 50 hal. Put.
    Dalam Penundaan Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan proses peningkatan hak SertipikatHak Guna Bangunan No. 298/Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung,tanggal 1 Februari 2013, dengan Surat Ukur : 00035/Tahun 2012, tanggal27 Desember 2012, dengan luas tanah 587 M7, atas nama Betty Asmara Surahman,selama persidangan berjalan dalam perkara ini sampai dengan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;Hal. 12 dari 50 hal. Put.
    No. 2/G/2017/PTUNBDGsengketa, sehingga menurut Majelis Hakim sudah selayaknya sertipikat obyek sengketadinyatakan batal dan gugatan Penggugat dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaanproses peningkatan hak Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa selamapersidangan berjalan dalam perkara ini sampai dengan memperoleh putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim tidak ada kepentingan Penggugatyang sangat mendesak yang sangat dirugikan
    DALAM PENUNDAAN; Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan proses peningkatanhak sertipikat obyek sengketa; Il. DALAM EKSEPSI; Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima seluruhnya. Ill. DALAM POKOK SENGKETA; 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; 2.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 16-01-2024 — Putus : 08-07-2024 — Upload : 12-08-2024
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG
Tanggal 8 Juli 2024 — Penggugat:
CV Bengkunis Jaya
Tergugat:
Penjabat Bupati Sikka
25 — 18
  • Penundaan Pelaksanaan Keputusan:

    1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring;
    2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring, selama pemeriksaan perkara ini sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
Pengadilan MS BLANGKAJEREN Perdata Agama
Register : 15-07-2024 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan MS BLANGKAJEREN Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Tanggal 8 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 6
  • setiap bulan, melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya,sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  • Memerintahkan Kepada Panitera Mahkamah Syariyah Blangkejeren untuk menunda
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 23-06-2015 — Putus : 24-07-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 69/B/2015/PT.TUN.MKS
Tanggal 24 Juli 2015 — PT. MITRA KARYA AGUNG LESTARI, Untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------------------------PENGGUGAT / PEMBANDING; M e l a w a n : BUPATI MOROWALI Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT /TERBANDING;
120 — 54
  • Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Morowali Nomor : 541/SK.017/DESDM/V/2014,Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. MITRA KARYA AGUNG LESTARI, tertanggal 7 Mei 2014, selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ; ------------Dalam Pokok Perkara1.
    No. 69/B/2015/PT.TUN.MKSNegara beserta peraturan perundangundangan lainnya yang bertalian;MENGADILI1 Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 18/G/2014/PTUN.PL. dilakukan tanggal 12 Maret 2015, yang dimohon banding ; dengan :Mengadili Sendiri :Dalam Penundaan :1 Mengabulkan Permohonan penundaan Penggugat/Pembanding ;2 Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menunda tindak lanjutpelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 09-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 30/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. USAHA HANDALAN SEJAHTERA Melawan BUPATI KAPUAS
173 — 122
  • WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ; - Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ; III. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. WiraUsahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016 atas areal seluas lebih kurang14.644 ha, yang terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung danPulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah sampaiadanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. DALAM POKOK PERKARA1.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 71/B/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 28 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. MAHARDIKA IMAN SARANA diwakili oleh IMMANUEL MARUDUT SIMATUPANG, ST
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN KONSTRUKSI / PUPR DELI SERDANG
125 — 2
  • ., tanggal 15 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------

    • MENGADILI SENDIRI

    1. DALAM PENUNDAAN:-Menolak permohonan Penggugat/Pembanding untuk menunda pelaksanaan keputusan Tergugat/Terbanding yang dimohon batal ( obyek sengketa );----------------------------------------------------------------------
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-11-2021 — Putus : 18-05-2022 — Upload : 30-05-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 132/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 18 Mei 2022 — Penggugat:
1.Sri Wiwik Prihatin
2.Sri Wahyuni
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Intervensi:
1.PT. Sentul City Tbk
2.PT. Bank QNB Indonesia Tbk
312 — 70

  • M E N G A D I L I:

    I. Dalam Penundaan:

    Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2415 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan nama Pemegang Hak PT.

Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-07-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 185/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Oktober 2017 — Pembanding/Tergugat II : NAHDLATUL WATHAN
Terbanding/Penggugat : PERKUMPULAN NAHDLATUL WATHAN. Diwakili oleh Dr. TGKH Muhammad Zainul Majdi MA dkk
Turut Terbanding/Tergugat I : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
87 — 16
  • >Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum menggugat Keputusan TUN objek sengketa;-------------

Dalam Pokok Perkara:-----------------------------------------------------------------------------

  1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;---------------------------------------------
  2. Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 229/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 27 Oktober 2016 yang menetapkan menunda