Nomor 26, KelurahanBaamang, Kabupaten Kota Waringin Timur,Provinsi Kalimantan Tengah;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta (Narapidana Lapas Kelas Il APalangkaraya kamar Nomor 3 Blok D);Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Rayakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat(1) juncto Pasal 144 Ayat (1) UndangUndang Nomor35

Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU;Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat(1) juncto Pasal 144 Ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPalangka Raya tanggal 8 April 2019 sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3410 K/Pid.Sus/2019Menyatakan Terdakwa Sariyanto bin H Abdus Said, telah terbukti secara sahdan

sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Sariyanto bin H Abdus Said, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untukmelakukan tindak pidana tanpa hak Menjadi perantara dalam jual belliNarkotika Golongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dandalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana yangsama sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132Ayat (1) juncto Pasal 144 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

9 Juli 2018;Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula ParaPenggugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara tanggal 25 Maret 2019 Nomor168/Pdt/2019/PT SMG dan surat surat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;Hal 1 dari 8 hal putusan Nomor 168/Pdt/2019/PT SMG.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Blora padatanggal 9 Oktober 2018 dalam Register Nomor35

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut PengadilanNegeri Blora telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Pebruari 2019 Nomor35/Pdt.G/2018/PN Bla. yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Hal 4 dari 8 hal putusan Nomor 168/Pdt/2019/PT SMG2.

Menolak petitum Para Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan bandingNomor 35/Pdt.G/2018/PN Bla. tanggal 18 Pebruari 2019 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan bahwa Tergugat telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor35/Pdt.G/2018/PN Bla. tanggal 7 Pebruari 2019 dan telah diberitahukan kepadapihak lawannya pada tanggal 19 Pebruari 2019;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukanMemori

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor35/Pdt.G/2018/PN Bla tanggal 7 Februari 2019 yang dimohonkanbanding tersebut ;3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Bandingsejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 10 Mei2019, oleh kami Dwi Prasetyanto, S.H.

Putusan Nomor 710 K/Pid.Sus/2018Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriJakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 Juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 Juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Sedangkanmaksud para Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai,menyimpan narkotika adalah sematamata untuk tujuan digunakan secaramelawan hukum sehingga tidak dapat diterapbkan ketentuan Pasal 114ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009melainkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009:Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan paraHal. 7 dari 13 hal.

dapat dilakukan rehabilitasi medis / sosialkarena tidak terdapat fakta hukum bahwa para Terdakwa telah melakukanpenyalahgunaan narkotika berulang kali yang mengakibatkan paraTerdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungannarkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalauterdapat ada keterangan yang merekomendasikan agar para Terdakwadirehabilitasi;Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, judex facti salahmenerapkan hukum ketentuan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor35

Tahun 2009 sehingga harus diperbaiki dengan menerapkan ketentuanPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, karenayang terbukti adalan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009:Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NakotikaPuslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 9491/NNF/2016 tanggal, 25Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus kertasbuku tulis berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 6,30 (enam koma tigapuluh) Gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama : MUHAJRI Alias AJRIBin ASRI MUNTE tersebut adalah Fositif Ganja dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun

Pasal 35 UU RI Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas yaitu Dalam jumlah terbatas,Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan IlmuPengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta regnesialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan saat ditangkap Terdakwatidak dapat menunjukkan Surat jin atau persetujuan dari Menteri atasrekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana

bersama barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang RI Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Desember 2016,tanggal 09 Januari 2017, tanggal 18 Januari 2017, dan tanggal 25 Januari2017, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidanganmeskipun telah dipanggil secara sah dan

Wirun RT. 02 RW. 006 Desa Wirun,Kecamatan Mojolaban, KabupatenSukoharjo;Islam;Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan NegeriSurakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana

memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapatbahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkankarena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta atas keterbuktiandakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor35

Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidana kepadaTerdakwa, tidak salah dalam menerapkan hukum karena Judex Factitelan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum berdasarkanfaktafakta di persidangan; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktiandakwaan, dengan alasan Judex Facti telan salah dalam menerapkanhukum karena sesuai faktafakta seharusnya kepada Terdakwaditerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Assemmulya 8/16 RIT.5RW.3 Kelurahan Asemrowo,Kecamatan Asemrowo, KotaSurabaya;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah TahananNegara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengansekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriNganjukkarena didakwadengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana Pasal 114Ayat (1)UndangUndangRepublik Indonesia Nomor35

Tahun 2009 tentang Narkotika; AtauDakwaan Kedua : diaturdan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1)UndangUndangRepublik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika; AtauDakwaan Ketiga : diaturdan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1)Huruf a UndangUndangRepublik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2699 K/Pid.Sus/2017Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Nganjuktanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut :1.

PemohonKasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor135/Pid.Sus/2017/PN.Njk, tanggal 8 Agustus 2017 untuk kemudianMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwakarena Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2699 K/Pid.Sus/2017Mengingat Pasal 127Ayat (1)Huruf a UndangUndang Nomor35

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor35/Pid.Sus/2016/PN.SBY. tanggal 29 Maret 2016, pada halaman 8,baris ke7 sampai dengan baris ke9, saksi a charge EDI KUTONOdi bawah sumpah dan pokoknya menerangkan:Hal. 10 dari 19 hal. Put.

No. 2228 K/PID.SUS/2016"Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa,Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu di dalamkamar Terdakwa":Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor35/Pid.Sus/2016/PN.SBY. tanggal 29 Maret 2016, pada halaman 9,baris ke3 sampai dengan baris ke5, saksi a charge DJADJAGSUANGGONO di bawah sumpah dan pokoknya menerangkan:"Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa,Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu di dalamkamar

ERIEKO HARISUSANTO dalam surat tuntutannyatersebut;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor35/Pid.Sus/2016/PN.SBY. tanggal 29 Maret 2016, pada halaman 9,baris ke21 sampai dengan baris ke27, halaman 10, baris ke1sampai dengan baris ke22, saksi a de charge Dr.

sampai 4 bulan; Bahwa untuk menangani kecanduan narkotika dalam diriTerdakwa saksi memberikan obat, dan menggunakan polaTraffing serta peran keluarga sangat penting bagi kesembuhanTerdakwa: Bahwa pada diri Terdakwa yang ketergantungan narkotika jenissabu cara penanganannya yaitu reseptor di otak harus diperbaiki; Bahwa benar saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa ditangkapdari pihak keluarga; Bahwa saksi merekomendasikan Terdakwa agar direhabilitasi;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor35

Erieko;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor35/Pid.Sus/2016/PN.SBY. tanggal 29 Maret 2016, pada halaman11, baris ke25 sampai dengan baris ke26 Terdakwa TaufikRachman bin M. Toha di bawah sumpah dan pokoknyamenerangkan:"Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar kurang lebin 10 menit setelahmengkonsumsi sabusabu;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor35/Pid.Sus/2016/PN.SBY. tanggal 29 Maret 2016, pada halaman12, baris ke3 sampai dengan baris ke6 Terdakwa Taufik Rachmanbin M.

Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kampung Suka Asih RT. 02/08, DesaMajasetra, Kecamatan Majalaya,Kabupaten Bandung;Agama > Islam;Pekerjaan : Belum bekerja;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri BaleBandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor35

Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal. 1 dari 7 hal.

2019Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kabupaten Bandung tanggal 22 Januari 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa AGUS HAERON bin (alm) CASLANI bersalahmelakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukumtelah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

No. 2030 K/PID.SUS/2018Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUDakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUDakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Membaca tuntutan pidana

Menyatakan Terdakwa AHMAD NGABITO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakdan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.

apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 (KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut danternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasitersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, makaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor35

PRIHMONO bin YOSEPSURATMAN ;Semarang ;54 tahun/1 Oktober 1962 ;Lakilaki ;Indonesia ;Jalan Puspanjolo Tengah Ill Nomor 53RT. 006, RW. 002 Desa Cabean,Kecamatan Semarang atau PerumSemarang Indah Blok D1 Nomor 16Kelurahan Tawangsari, KecamatanSemarang Barat, Kota Semarang ;Katholik :Swasta ;pan persidangan Pengadilan NegeriSemarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KesatuPrimair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 81 juncto Pasal 76 huruf D UndangUndang Nomor35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;Subsidiair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 juncto Pasal 76 huruf E UndangUndang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;AtauKedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 46 juncto Pasal 8 huruf a UndangUndang NomorHalaman 1 dari 7 hal.

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut beralasan hukum ditolakdan sesuai Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP putusan Judex FactiPengadilan Negeri Semarang 523/Pid.Sus/2016/PN.Smg tanggal 24November 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakantetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 81 juncto Pasal 76 huruf D UndangUndang Nomor35

dalildalil sebagai berikut : Bahwa Pemohon dilahirkan di Pandaan pada tanggal 06061943 sesuai SuratKenal Lahir nomor 469/1962 tanggal 27091962 tertulis atas nama ERNIATISUPRIH HARTANTIEN ; Bahwa Pemohon di Malang telah melangsungkan Perkawinan, pada tanggal 18121965 yang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 112/1965 tanggal04011966 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang, tertulis atasnama MADE ARKA dan SOEPRIHARTANTIN ; Bahwa Suami Pemohon mempunyai lampiran Keputusan Presiden RI Nomor35

/PENS TAHUN 2002 tentang pensiun pegawai yang nama Pemohon tertulisatas nama ERNIATI SUPRIHARTANTIEN ; Bahwa Suami Pemohon mempunyai lampiran Keputusan Presiden RI Nomor35/PENS TAHUN 2002 tentang pensiun pegawai yang nama Pemohon tertulisatas nama ERNIATI SUPRIHARTANTIEN ; Bahwa Pemohon mempunyai KARIS nomor 131398 C tanggal 24011989 BAKNtertulis atas nama ERNIATIE SUPRIHARTANTIEN ;Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang tertulispada Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 112/1965 tanggal

menerangkansebagai berikut:Bahwa Pemohon dilahirkan di Pandaan pada tanggal 06061943 sesuai SuratKenal Lahir nomor 469/1962 tanggal 27091962 tertulis atas nama ERNIATISUPRIH HARTANTIEN ;Bahwa Pemohon di Malang telah melangsungkan Perkawinan, pada tanggal 18121965 yang sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 112/1965 tanggal04011966 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang, tertulis atasnama MADE ARKA dan SOEPRIHARTANTIN ;Bahwa Suami Pemohon mempunyai lampiran Keputusan Presiden RI Nomor35

/PENS TAHUN 2002 tentang pensiun pegawai yang nama Pemohon tertulisatas nama ERNIATI SUPRIHARTANTIEN ;Bahwa Suami Pemohon mempunyai lampiran Keputusan Presiden RI Nomor35/PENS TAHUN 2002 tentang pensiun pegawai yang nama Pemohon tertulisatas nama ERNIATI SUPRIHARTANTIEN ;Halaman 4 Penetapan Nomor : 386/Pat.P/2017/PN Mlg Bahwa Pemohon mempunyai KARIS nomor 131398 C tanggal 24011989 BAKNtertulis atas nama ERNIATIE SUPRIHARTANTIEN ; Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang tertulispada

sebenarnya ayahTergugat Bapak Karimin tidak menjual tanah karas kepada Mbah Busonodan tidak menumpang dan bangunan rumah Tergugat yang membangunadalah orangtua Tergugat dan Tergugat menempati tanah karas ini sejakTergugat belum lahir dan ada saksi yang masih hidup kalau mbah Sucimempunyai tanah karas, yaitu adik kandung Penggugat Murni Busono,namanya Hajah Nabsiyah Busono;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, PengadilanNegeri Kendal telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Februari 2021 Nomor35

/Pdt.G/2020/PN Kdl. yang amarnya sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlahRp.1.879.500,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratusrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor35/Pdt.G/2020/PN Kdl. tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat oleh Safruddin, S.E.

tersebut isinya hanyamerupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama dan tidak ditemukan halhal baru yang dapat mengubahPutusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 35/Pdt.G/2020/PN kdl. tersebut, olehkarenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkatbanding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor35

pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkatbanding akan disebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Peradilan Ulangan jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:0 Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat;1 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor35

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SURYANTO anak dari SABARI bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor35

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Pebruari 2013 Nomor35/PDT.G/2013/PN.MTR tentang penetapan hari sidang ; 4.

Berita Acara persidangan tanggal 13 Maret 2013, 26 Maret 2013, 2 April 2013, 16 April2013 dan tanggal 30 April 2013 ; Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 30 April 2013. mohon kepada MajelisHakim agar gugatannya tertanggal 15 Februari 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Pebruari 2013 Nomor35/PDT.G/2013/PN.MTR, dicabut ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut sudah jawab menjawab,sehingga memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Tergugat

Berkas perkara atas nama Anak berikut suratsurat lainnya yang terkaitserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor35/Pid.Sus.Anak/2017/PN Kom tanggal 6 November 2017, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan anak SYIFA NUR FAUZAN Bin NURHAMID telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pembinaan dalam lembaga diLPKS Antasena Magelang selama 5 (lima) bulan ;3.

Put.No.17/Pid.SusAnak/2017/PT.SMGmemandang pencurian sebagai kejahatan yang harus dipidana penjara demitercapainya perdamaian ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding PenuntutUmum dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Anakberikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor35/Pid.Sus.Anak/2017/PN Kbm tanggal 6 November 2017, Majelis HakimTingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang telah dengan tepat menguraikan

membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat selain pada pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab UndangUndangHukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu danpasalpasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor35

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 4 Juli 2017 Nomor35/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentang penetepan penunjukan Hakim yang memeriksadan mengadili perkara permohonan ini;2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 4 Juli 2017 Nomor35/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentang penetapan hari sidang dan perintah untukmemanggil Pemohon sekaligus membawa suratsurat yang akan diajukan sebagaibukti dalam perkara ini serta saksisaksi yang akan didengar dipersidangan;3.

Surat Permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 4 Juli 2017 dibawah Register Nomor35/Pdt.P/2017/PN.Snj;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 4 Juli2017 dibawah Register Nomor 35/Pdt.P/2017/PN.Snj, telah mengemukakan halhalsebagai berikut : Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen Kutipan Kartu Keluarga dan AktaKelahiran tertulis, nama anak

Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 35/G/2020/PTUNJBI, dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitandengan sengketa tersebut serta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini sepertitertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor35/G/2020/PTUNJBI, tanggal 20 APRIL 2021, dalam sengketa kedua belahpihak

Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas PerkaraNomor : 35/G/2020/PTUNJBI, tertanggal 28 MEI 2021 :Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JambiNomor : 35/G/2020/PTUNJBI, tersebut, telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 20 APRIL 2021diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem InformasiPengadilan ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan Bandingtertanggal 3 Mei 2021, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor35

Semua peraturan perundangundangan yang terkait dengan sengketaTata Usaha Negara ini ;MENGADILI Menerima Permohonan Banding Tergugat I/Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor35/G/2020/PTUNJBI, tanggal 20 April 2021, yang dimohonkan Banding ;Halaman 9 Putusan No. 134/B/2021/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkansebesar Rp. 250.000, (Dua

tanpa syaratapapun dan membayar ganti rugi hasil selama 2 tahunmenggarap sawah tersebut sejumlah Rp 30.000.000,(tiga puluhjuta rupiah) dan apabila Terlawan enggan atau menolak , makaPengadilan Negeri Klaten dengan kekuasaannya dapat mintabantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia untukmelaksanakan.SUBSIDAR :Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Juli 2017 Nomor35

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Klaten Nomor35/Pdt.Plw/2017/PN.KIn.MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;2. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;3.

Klaten Nomor 35/Pdt.Plw/2017/PN Kin tanggal 19 Juli 2017,Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan danputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karenapertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangandengan hukum oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alihsebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa danmemutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor35

hukum untukdikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkatpertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan beradadipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan;Mengingat ketentuan pasalpasal dalam HIR, UndangundangNomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturanperundangundangan yang bersangkutan lainnya;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPelawan; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor35

No. 2834 K/Pid.Sus/2017Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danprekusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki NarkotikaGolongan bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa Ali Sunan Bin (alm)Ahmad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam)bulan dan mereka Terdakwa II Alamsyah Bin (alm) Rahman danTerdakwa

No. 2834 K/Pid.Sus/2017diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan:Bahwa awalnya pada tanggal 7 Januari 2017 Terdakwa ditangkapdi Jalan Kertopaten Surabaya karena membawa, memiliki,menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu yang baru dibelinyadari seseorang.

No. 2834 K/Pid.Sus/2017Bahwa perbuatan para Terdakwa aquo tidak serta merta dapatditerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1), UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun padawaktu ditangkap para Terdakwa ditemukan sedang membeli ataumemiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, tidak serta mertaditerapkan pasalpasal tersebut sebab para Terdakwa tidakbermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;Bahwa sebenarnya

Pemeriksaan sidangtidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikanagar Terdakwa direhabilitasi;Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, judex facti telah salahmenerapkan hukum ketentuan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga harus diperbaiki denganmenerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa para Terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor35/Pdt.P/2019/PN Jmr tanggal 17 Januari 2019 tentang PenunjukanHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor35/Pdt.P/2019/PN Jmr.2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor197/Pdt.P/2017/PN Jmr tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan HariSidang perkara ini.3.