Ditemukan 126287 data
Marolop S
Tergugat:
Suwoto
17 — 0
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian dengan verstek
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli sebidang tanah petak yang terletak di Perumahan Grand Mutiara 2 Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat tidak memiliki kekuatan mengikat karena diperoleh dengan paksaan atau penipuan ;
4. Membatalkan Perjanjian Jual Beli sebidang tanah petak
PT BPR BKK JATENG ( Perseroda) KANTOR CABANG WONOSOBO
Tergugat:
ENDANG WIDAYATI
15 — 12
: sebidang tanah pertanian kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05687/Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan luas 184 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00251/WonosoboTimur/2016 tanggal 23 Mei 2016 atas nama Endang Widayati, untuk dilakukan penjualan di bawah tangan dan atau dilakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan Debitur sendiri tanpa paksaan
FRANSISCA, SH., MH.
Terdakwa:
Birman Sandi Als Herman Als Rahmat Bin Taufik Mengarun, Alm.
48 — 5
Demikianlah surat pernyataan di bawah ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bukti Tdk II berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dede Pirmansyah tertanggal 27 November 2017 yang isinya bahwa Dede Pirmansyah pada malam Selasa tanggal 13 November 2017 salah tunjuk, yang sebenarnya bukan Birman Sandi bukan pelaku yang dituduhkan sebagai petunjuk jalan pada waktu kami melakukan transaksi sebagaimana yang dituduhkan sebelumnya, terkait kepemilikan ganja
Demikianlah surat pernyataan di bawah ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bukti Tdk III berupa status pasien atas nama ny. Neti Triana dari dr. Nova SKIN CARE;
- Bukti Tdk IV berupa buku catatan penerimaan tamu PT.
PRIYO JATMIKO, SE
Tergugat:
LUTFIATIN AMALIA
111 — 13
Tergugat Konvensi;
- Menyatakan sah hak asuh dari Jessica Mutiara Sari, umur 10 tahun, berada pada Ibunya yakni Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak berhak untuk mengasuh anak bernama Jessica Mutiara Sari, perempuan, usia 10 tahun, namun dapat bertemu dan membawaanak Jessica Mutiara Sari untuk menginap dengan seijin Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan harus dengan kehendak dari anak tanpa paksaan
Terbanding/Tergugat I : Bassilisa Chrisny Riniadi
Terbanding/Tergugat II : Fandi Santoso
47 — 0
hasil dari Objek Sengketa dengan cara yang baik/beritikad baik;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 Januari 1993;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengingkari kesepakatan yang dibuat dalam Surat Pernyataan Tanggal 1 Januari 1993 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekovensi untuk secara sukarela memberikan Objek Sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dan tanpa paksaan
30 — 2
>
- Memberi izin kepada Pemohon (Alfian Tasmini bin Lalipa) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ana Rahmawati binti E Rahmat) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
- Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut :
- Pemohon dan Termohon sepakat berdamai dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan
MELUR KIMAHARANDIKA, SH,MH
Terdakwa:
ERFAN PRATOMO SANTOSO
436 — 256
PAPERTECH INDONESIA;
- 5 (lima) lembar fotocopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, No. 503/08/Kep.ILB3-IP-DPM PT.SP/2017 Tgl.22-12-2017 tentang Ijin Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang No.660/Kep.47/DLH/2019 tgl.19-12-2019 tentang Penerapan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.
PAPERTECH INDONESIA No.01.071.112.4-052.000 terdaftar 20 Juli 1995;
- 1 (satu) bundel fotocopi Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang No. 660/Kep.47-DLH/2019, tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. PAPERTECH INDONESIA;
- 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pulbaket Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, tanggal 14 Pebruari 2020 di PT.
PAPERTECH INDONESIA;
- 1 (satu) bundel fotocopi Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang No.05.02.01/KEP.26-DLH/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penerapan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.
MELIANA M. SIAHAINENIA
44 — 35
Menetapkan Pemohon tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani menolak Warisan yang menjadi haknya atas harta peninggalan almahum FRITS LAURENS SIAHAINENIA;
4. Menetapkan Pemohon memberikan hak warisannya kepada sudara Pemohon yang bernama BENNY RICHARD SIAHAINENIA;
5. Menetapkan / Memutuskan dengan mengeluarkan Akta Penolakan Waris dari Pemohon MELIANA MARLEN SIAHAINENIA;
6.
meninggal dunia);ANICA MARLEN SIAHAINENIA (telah meninggal dunia);MEILIANA MARLEN SIAHAINENIA;Oo NO aA F Wn FPBahwa Pemohon juga termasuk menjadi Pemegang Hak atas sebidang tanah yangterletak di Negeri Soya seluas 7.929 M* dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 57tanggal 13 April 1997, dengan Gambar Situasi Nomor : 674/1996 tanggal 16 Agustus1996 beserta peninggalan Rumah Tua yang berdiri diatasnya;.Halaman 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN AmbBahwa Pemohon menyatakan dengan Jelas tanpa paksaan
Sirimau, Kayu Putin RT/RW. 001/003;Bahwa Pemohon menyatakan dengan Jelas tanpa paksaan dan dalam keadaansehat rohani dan jasmani menolak Warisan yang menjadi hak saya atas hartapeninggalan almarhum FRITS LAURENS SIAHAINENIA, yaitu berupa tanah seluas7.929 M?
Menetapkan Pemohon tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat rohani danjasmani menolak Warisan yang menjadi haknya atas harta peninggalan almarhumFRITS LAURENS SIAHAINENIA;4. Menetapkan Pemohon memberikan hak warisannya kepada saudara Pemohonyang bernama BENNY RICHARD SIAHAINENIA;.5. Menetapkan / Memutuskan dengan mengeluarkan Akta Penolakan Waris dariPemohon MELIANA MARLEN SIAHAINENIA6.
Surat Keterangan Nomor 3876/1.772.184, tanggal 24 Mei 2015 dan bukti suratbertanda P13 berupa Surat Keterangan Nomor 4925.1.772.184, tanggal 12 Juli 2015,Pemohon membuktikan bahwa kedua orang tuanya FRITS LAURENS SIAHAINENIAdan LEVINA AVIA REHATTA dan saudarasaudara Pemohon lainnya yang bernamaGERRIT DAVID SIAHAINENIA, ANICA MARLEN SIAHAINENIA, ELLEN JOICESIAHAINENI dan HERMAN ROYKE SIAHAINENIA semuanya telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohontanpa paksaan
Hitijanubessy; Selatan berbatas dengan Jalan Raya Sirimau; Barat berbatas dengan bidang tanah milik keluarga Leo Tamtelahitu;woMenetapkan Pemohon tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat rohani danjasmani menolak Warisan yang menjadi haknya atas harta peninggalan almarhumFRITS LAURENS SIAHAINENIA;4. Menetapkan Pemohon memberikan hak warisannya kepada saudara Pemohonyang bernama BENNY RICHARD SIAHAINENIA;.5.
12 — 5
Menetapkan anak yang bernama Qiandra Ainurifqiyya, lahir tanggal 28 Februari 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
4.1.
18 — 9
Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaulsebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul);Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahantersebut, Pemohon dan Termohon sempat pacaran, namun putus danPemohon merasa tidak lagi mencintai Termohon ;Bahwa, meskipun hubungan pacaran sudah putus, namun Termohon dankeluarganya terus menekan dan memaksa Pemohon dankeluargaPemohon untuk meneruskan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan;Bahwa, paksaan Termohon dan keluarganya
Bahwa, oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidakdidasari rasa cinta melainkan atas dasar paksaan, maka pernikahan antaraPemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Undang UndangPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974;8.
antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena adaunsur paksaan, harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, saksi pertamadan saksi kedua Termohon , sama sama menyatakan bahwa perkawinanPemohon dan Termohon dilaksanakan tanpa ada unsur paksaansebagaimana yang Pemohon nyatakan sendiri didepan Pegawai PencatatNikah menjelang dilangsungkannya akad nikah, walaupun perkawinan tersebutdilaksanakan juga dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban keluargaPemohon terhadap keluarga
yang disertaiHalaman 15 dari 19 hal.Put.No.0689/Pdt.G/2015/PA.Sub.16dengan ancaman yang melanggar hukum, perkawinan tersebut hanyalahbentuk pertanggung jawaban keluarga Pemohon terhadap keluarga TermohonI;Menimbang, bahwa seandainya memang betul ada unsur paksaan yangdidasarkan pada pengakuan Termohon bahwa dirinya tengah hamil hasilhubungan badan diluar nikah dengan Pemohon, maka sulit diterima oleh akalbahwa Pemohon dan keluarganya menerima begitu saja paksaan tersebutapabila Pemohon tidak pernah
menggauli atau melakukan hubungan badandengan Termohon I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwakalaupun paksaan itu memang ada, itu adalah suatu kewajaran yang harusditanggung oleh Pemohon sebagai bentuk pertanggung jawaban karena telahmenggauli Termohon, bukan paksaan yang melanggar hukum yang dapatdijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan;Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa yang kedua yakniapakah paksaan tersebut didasarkan pada kebohongan bahwa Termohon telah hamil hasil hubungan
Terbanding/Tergugat I : Ir. RUDY KURNIAWAN EDIJONO
Terbanding/Tergugat II : YOICE YOSEPHINE AGNESA HENDRAWAN
113 — 82
(dures).Be4.Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa Pokok Perkara a quo, pentingPara Tergugat menerangkan secara lebih lengkap dan teperinci pada bagianpokok perkara dalam konpensi serta pada bagian Rekonpensi, makaTergugat akan langsung menerangkan serangkaian mengandung paksaan(dwang) atau Compulsion (dures) yang telah dilakukan oleh Penggugat sejaksebelum ditandatanganinya Kesepakatan/Perjanjian hingga dalampelaksanaan Kesepakatan/Perjanjian;Adapun serangkaian paksaan yang telah Penggugat lakukan
Bahwa hal paksaan yang Tergugat uraikan diatas sejalan dengan pasal 1321KUH jo.Pasal1323 KUH Perdata jo.
Pasal 1324 KUH Perdata jo. 1325 KUHPerdata Perdata yang mengatakan sebagai berikut:Pasal 1321 KUH Perdatatiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan ataudperolehnya dengan paksaan dan penipuanPasal 1323 KUH PerdataPaksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatupersetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, jugabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingandalam persetujuan yang dibuat ituPasal 1324 KUH PerdataPaksaan
Paksaan yang dimaksud disini adalah paksaan mutlak yangartinya subjek perjanjian ditempatkan dalam posisi harus menerimaperjanjian tersebut;9. Bahwa sehubungan Perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur keadilan yangdiamanatkan Pasal 1339 KUH Perdata, maka sejalan dengan Pasal 1335KUH Perdata jo.
adanya Paksaan (Dwang) sebagaimanadimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan doktrin ahli hukumM.
21 — 0
Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ilham Salman, lahir pada tanggal 28 Agustus 2017 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;
5.
16 — 8
Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaulsebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul);Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahantersebut, Pemohon dan Termohon sempat pacaran, namun putus danPemohon merasa tidak lagi mencintai Termohon ;Bahwa, meskipun hubungan pacaran sudah putus, namun Termohon dankeluarganya terus menekan dan memaksa Pemohon dankeluargaPemohon untuk meneruskan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan;Bahwa, paksaan Termohon dan keluarganya
Bahwa, oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidakdidasari rasa cinta melainkan atas dasar paksaan, maka pernikahan antaraPemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Undang UndangPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974;8.
antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena adaunsur paksaan, harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, saksi pertamadan saksi kedua Termohon , sama sama menyatakan bahwa perkawinanPemohon dan Termohon dilaksanakan tanpa ada unsur paksaansebagaimana yang Pemohon nyatakan sendiri didepan Pegawai PencatatNikah menjelang dilangsungkannya akad nikah, walaupun perkawinan tersebutdilaksanakan juga dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban keluargaPemohon terhadap keluarga
yang disertaiHalaman 15 dari 19 hal.Put.No.0689/Pdt.G/2015/PA.Sub.16dengan ancaman yang melanggar hukum, perkawinan tersebut hanyalahbentuk pertanggung jawaban keluarga Pemohon terhadap keluarga TermohonI;Menimbang, bahwa seandainya memang betul ada unsur paksaan yangdidasarkan pada pengakuan Termohon bahwa dirinya tengah hamil hasilhubungan badan diluar nikah dengan Pemohon, maka sulit diterima oleh akalbahwa Pemohon dan keluarganya menerima begitu saja paksaan tersebutapabila Pemohon tidak pernah
menggauli atau melakukan hubungan badandengan Termohon I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwakalaupun paksaan itu memang ada, itu adalah suatu kewajaran yang harusditanggung oleh Pemohon sebagai bentuk pertanggung jawaban karena telahmenggauli Termohon, bukan paksaan yang melanggar hukum yang dapatdijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan;Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa yang kedua yakniapakah paksaan tersebut didasarkan pada kebohongan bahwa Termohon telah hamil hasil hubungan
RAJAWANI
8 — 0
Dadi yang telah menyatakan bahwa dengan sadar dan tanpa ada paksaan bahwa saudari Anita merupakan anak kandung kami yang sejak lahir kami telah beri nama Rajawani, yang mengetahui adalah Lurah Tanahberu Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, untuk mencatat isi penetapan ini
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FATTAH AMBIYA FAJRIANTO, SH.
25 — 0
Menyatakan terdakwa ANDIANSYAH NASUTION Bin SYAIFUL NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Paksaan dan perlawanan kepada seorang pegawai negeri supaya mengalpakan perbuatan jabatan yang sah yang sedang menjalankan tugas yang sah yang menyebabkan sesuatu luka;
1.KHATIB MUNIR
2.NURMA MUNAF
3.HERMA ANDALAS
4.M. ALIR
5.NURHAYATI ASMI
Tergugat:
1.MISMAR
2.YESSI
3.RIKAM
4.HELMIDA
5.ZURNIDA
100 — 9
dengan para Penggugat, tidak sepandam sepekuburan dengan para Pengugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan V menguasai tanah objek perkara tumpak I, II, III dan V adalah perbuatan melawan hukum / melawan hak;
- memerintahkan para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa tumpak I, II, III dan V kepada para Pengugat dalam keadaan kosong bebas dari haknya dan hak-hak lain yang melekat diatasnya, bila ingkar dilakukan dengan paksaan
44 — 10
Menyatakan terdakwa JERRY BENLY PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan paksaan dan perlawanan dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap JERRY BENLY PURBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;3.
Menyatakan terdakwa JERRY BENLY PURBA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Melakukan paksaan danperlawanan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yangmenurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberipertolongan kepadanya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu melanggar Pasal 214 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaanKedua Subsidiair ;2.
, HOTLAN PURBA, BATU, LANGSER GIRSANG (masingmasing masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Minggu tanggal 06Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaktidaknya dalam waktu lain dalamBulan Desember 2015 bertempat di halaman kantor Komisi Pemilhan UmumKabupaten Simalungun yang terletak di Jalan Jon Horailam Saragih Kelurahan SondiRaya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaktidaknya pada suatu tempatlan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun,paksaan
dan perlawanan dengan kekerasan atau ancamankekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atauorang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabatmemberi pertolongan kepadanya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan paksaan adalahmelakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidakakan diperbuatnya jika tekanan tidak ada ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan
Menyatakan terdakwa JERRY BENLY PURBA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan paksaan danperlawanan dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedangmenjalankan tugas yang sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebihdengan bersekutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap JERRY BENLY PURBA oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 (dua) bulan ;3.
61 — 36
Pasal 72 ayat (3) Inpres.Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkara pembatalanperkawinan karena adanya paksaan atau ancaman yang melanggar hukumsecara formil dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkawinandilangsungkan.Menimbang, bahwa perkara aquo terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Maros pada tanggal 2 Maret 2017, sedangkan berdasarkan bukti Pperistiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tanggal25 September 2016, oleh karenanya pada saat Pemohon
Oleh karenanya bilamana terjadi ancamanatau paksaan, maka hal tersebut menyalahi konsep dasar dari suatu pernikahan.
,maka suatu paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapatmenakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkanketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatukerugian yang terang dan nyata.
Paksaan juga mengakibatkan batalnya suatu perjanjianjika paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun ke bawah.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip pendapat Prof. Subekti dalambukunya yang berjudul PokokPokok Hukum Perdata (hal. 135), mengatakan bahwapaksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatuancaman.
Apabila yang diancamkanadalah suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undangundang seperti ancaman akanmenggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, maka hal itutidak dapat dikatakan suatu paksaan.Menimbang, bahwa Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya yangberjudul Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian (hal. 56) juga menerangkanbahwa paksaan dalam KUHPerdata adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatusituasi dan kondisi di mana seseorang secara
NI LUH TAMAN
50 — 8
NI LUH PUTU WARTINImenyetujui pernikahan dan tidak keberatan; Bahwa anak NI MADE AYU DUWI PUTRI sekarang tinggalbersama dengan DEWA MADE DEVA GUNAWAN di rumah orang tua DEWA MADE DEVA GUNAWAN; Bahwa telah dilaksanakan pernikahan adat antara anak NI MADEAYU DUWI PUTRI dengan DEWA MADE DEVA GUNAWAN pada 16Juni tahun 2021; Bahwa anak Pemohon (NI MADE AYU DUWI PUTRI) tidakbersekolah lagi setelah lulus SMK sedangkan DEWA MADE DEVAGUNAWAN bekerja sebagai tukang kayu Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan
LUH PUTU WARTINImenyetujui pernikahandan dan tidak keberatan; Bahwa anak NI MADE AYU DUWI PUTRI sekarang tinggalbersama dengan DEWA MADE DEVA GUNAWAN di rumah orang tua DEWA MADE DEVA GUNAWAN; Bahwa telah dilaksanakan pernikahan adat antara anak NI MADEAYU DUWI PUTRI dengan DEWA MADE DEVA GUNAWAN pada 16Juni tahun 2021; Bahwa anak Pemohon (NI MADE AYU DUWI PUTRI) tidakbersekolah lagi setelah lulus SMK sedangkan DEWA MADE DEVAGUNAWAN bekerja sebagai tukang kayu Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan
setuju untuk mengawinkan anak kandungnya yangbernama NI MADE AYU DUWI PUTRI dengan Calon Suaminya yangbernama DEWA MADE DEVA GUNAWAN tanpa ada paksaan dari pihakmanapun; Bahwa sekarang anak pemohon sudah melahirkan anak hasilhubungannya dengan calon suami Bahwa Pemohon bersedia untuk ikut bertanggungjawab dalam menjagadan membimbing Anak dalam menjalankan kelangsungan rumah tangganyasampai anak tersebut dewasa; Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupunekonomi dan tidak ada
untukmelangsung kan perkawinan karena mereka saling mencintai; Bahwa Orang Tua Calon Suami tidak ada paksaan untuk mengawinkanCalon Suami dengan Anak; Bahwausia anak ialah 18 tahun dan usia calon suami 21 tahun Bahwacalon suami sudah bekerja sebagai tukang kayuMenimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon penetapan;Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN.NgaMenimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan
dari pihakmanapun karena didasari saling mencintai; Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung Anak dan Orang Tua CalonSuami masingmasing telah setuju dan tidak ada paksaan untukmengawinkan Anak dan Calon Suami; Bahwa anak masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan calon suamiberusia 21 (dua puluh satu) tahun Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia bertanggungjawab untukmembantu. memenuhi kebutuhan Anak dan Calon Suami setelahperkawinan walaupun Calon Suami sudah bekerja; Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon
317 — 86
bersedia membayar ganti rugi yang timbul atas perbuatan anak yakni biaya perbaikan sepeda motor korban dan uang perawatan kesehatan korban seluruhnya sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan langsung ketika ditandatanginya kesepakatan diversi;
Pasal 3
Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam poses Persidangan;
Pasal 4
Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan
denganpemberatan;Pasal 2Bahwa Anak bersedia membayar ganti rugi yang timbul atas perbuatananak yakni biaya perbaikan sepeda motor korban dan uang perawatan kesehatankorban seluruhnya sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)yang akan dibayarkan langsung ketika ditandatanginya kesepakatan diversi;Pasal 3Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka prosespemeriksaan dilanjutkan dalam poses Persidangan;Pasal 4Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan