Ditemukan 165 data
10 — 0
bahwaperkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapanlagi untuk bersatu dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan tersebutdipertahankan maka tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawiana itu sendiri,sehingga perkawinan ini harus diakhiri dengan perceraian sebagai solusi yang terbaikbagi Pemohon danTermohon;Menimbang bahwa kesimpulan tersebut didasarkan kepada pertimbangansebagai berikut ;Menimbang bawa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yangdimaksud oleh Undang Undang Peerkawinan
9 — 1
Bahwa selama Pisah 11 tahun tersebut, antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi baik secara lahir maupunbatin, dan sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu lagi dalam ikatanperkawinan, sehingga apa yang menjadi tujuan peerkawinan gunamembentuk rumah tangga yang Bahagia, Harmonis sudah tidakmungkin tercapai lagi.Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi untuk menjatuhkan putusan yangAmarnya berbunyi sebagai berikut
14 — 1
perkawinanantara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagidalam rumah tangga, dan apabila perkawinan tersebut dipertahankan maka tidak akandapat mewujudkan tujuan perkawiana itu sendiri, sehingga perkawinan ini harusdiakhiri dengan perceraian sebagai solusi yang terbaik bagi Pemohon danTermohon;Menimbang bahwa kesimpulan tersebut didasarkan kepada pertimbangansebagai berikut ; Menimbang bawa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yangdimaksud oleh Undang Undang Peerkawinan
13 — 6
Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.GtloMenimbang, bahwa Penggugat sebagai ASN/Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Atasan Nomor 800/DIKBUDBB/SET/278/X/2018 tanpa tanggal bulan Oktober 2018, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bone Bolango, sehinggagugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Peerkawinan Dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil Jo.
44 — 23
Halaman 8 dari halaman 9 Putusan Nomor : 169 /Pdt.G/2021/PN.Mnd.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, makaalasanalasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke2dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan danpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidanganmenyatakan bahwa dari peerkawinan
7 — 2
menunggu sampai 23tahun sambil berusaha mencari informasi kesaudara dan temantemanTergugat dengan harapan bisa menemukan Tergugat dan kembalimembina rumah tangga lagi dengan Penggugat, namun siasia karenaTergugat tidak ada kabar beritanya;e Bahwa, benar selama 23 tahun pisah tersebut, antara Penggugatdan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan sudah tidak adahubungan lagi baik secara lahir maupun batin, dan sudah tidak mungkindapat bersatu lagi dalam ikatan perkawinan, sehingga apa yang menjaditujuan peerkawinan
10 — 8
Bahwa dari peristiwa yang tertuang pada posita sebelmnya, dapatdipastikan bahw tujuan peerkawinan sebagimana diamanatkan dalam pasal 1UU Nomor Tahun 1974 , tentang Perkawinan jo.
52 — 24
Bahwa pada hakekatnya pernikahan atau peerkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa (pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974). Bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan,mawaddah warohmah ( pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;.
14 — 0
perkawinan antara Pemohon denganTermohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga,dan apabila perkawinan tersebut dipertahankan maka tidak akan dapat mewujudkantujuan perkawinan itu sendiri, sehingga perkawinan ini harus diakhiri denganperceraian sebagai solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;Menimbang bahwa kesimpulan tersebut didasarkan kepada pertimbangansebagai berikut ;Menimbang bawa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yangdimaksud oleh Undang Undang Peerkawinan
15 — 10
Putusan No. 831/Pdt.G/2018/PA.GtloMenimbang, bahwa Penggugat sebagai ASN/Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Atasan Nomor 800/DIKBUDBB/SET/278/X/2018 tanpa tanggal bulan Oktober 2018, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bone Bolango, sehinggagugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Peerkawinan Dan Perceraian Bag!Pegawai Negeri Sipil Jo.
9 — 0
dapat mewujudkantujuan perkawinan itu sendiri, sehingga perkawinan ini harus diakhiri denganperceraian sebagai solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;11Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulanbahwa rumah tangga antar Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak adaharapan hidup rukun lagi;Menimbang bahwa kesimpulan tersebut didasarkan kepada pertimbangansebagai berikut ;Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yangdimaksud oleh Undang Undang Peerkawinan
10 — 0
Bahwa Pemohon sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Termohondan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Pemohon sudah tidaksesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam UndangUndangNomor Tahun 1974 tentang Peerkawinan;Berdasarkan alasan / dalildalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi :Primair :1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.
19 — 1
Putusan No. 0089/Pdt.G/2018/PA.Pct.undang Hukum Perdata, oleh karenanya sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilaikekuatan pembuktian.Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahmengenai telah terjadinya peerkawinan Penggugat dengan Tergugat dan telah tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan bandar, kabupaten Pacitan, dan keterangan manatelah mendukung bukti P.2, sehingga telah nyata Penggugat dan tergugat telah menikahsecara sah.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan
6 — 1
Surat izin Perceraian dariatasan langsung Penggugat karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil(PNS) maka harus mendapatkan Surat izin dari atasan hal ini telah sesuai denganketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 yang telah diubahdengan PP Nomor 45 tahun 1990, tentang izin Peerkawinan dan Perceraian PegawaiNegeri Sipil ;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkanbahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasanrumah tangga
9 — 0
Halaman 10 dari 13 halamanMenimbang bahwa kesimpulan tersebut didasarkan kepada pertimbangansebagai berikut ;Menimbang bawa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yangdimaksud oleh Undang Undang Peerkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yangkekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cintamencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suamiisteri sebagaimana diisyaratkan di dalam AlQuran Surat Ar Ruum ayat 21;Menimbang bahwa rumah tangga
12 — 0
Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974,tentang Peerkawinan, dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat dan dikaitkan dengan buktibuktiditemukan faktafakta hukum sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 30 Agustus 2002, dannamun belum dikaruniai keturunan;2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaransejak
19 — 3
Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas oleh karena antaraPenggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan apalagi keharmonisan,maka tidak layak apabila peerkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidakdapat dipertahankan, karena disamping hanya menimbulkan kemudlorotanyang tidak membawa kemanfaatan serta kemaslahatan, juga yang terpetingHim. 2 dari 12 him. Putusan No.2641/Pdt.G/2020/PA.
17 — 0
terjadi.Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyah memberikan bahwa dalam menghadapikedua madharat yang mungkin timbul agar diambil yang lebih ringan sebagaimana tercantumdalam kita Al Asybah wan nadhori yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapatmajelis.Menimbang, bahwa penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yangmenjadi penyebab perselisihan tersebut tetapi lebh ditekankan pada peerkawinan
12 — 2
Bahwa harta bersama yang diperoleh selama peerkawinan antaraPenggugat Rekonvensi denagan Tergugat Rekonvensi terdiri atas benda benda bergerak dan tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut :Benda tidak bergerak :e Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya besertadengan segala perabotnya terletak diXXXXi Kota Surabayae Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak didesa Batangan Kampung Bajur Timur, Kecamatan Tanah MerahKabupaten BangkalanBenda bergerak :e Mobil
6 — 1
Yang terhitung sampai sekarang kurang lebih sudah 7 tahunmeninggalkan penggugat dan anakanak dengan alamat yang tidak jelas; e Bahwa selama pisah kurang lebih 7 tahun tersebut, antara Penggugat danTergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi baik secara lahir maupunbatin , dan sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu lagi dalam ikatanperkawinan ,sehingga apa yang menjadi tujuan peerkawinan guna membentukrumah tangga yang Bahagia, Harmonis sudah tidak mungkin tercapai lagi; Bahwa berdasarkan