Pasal 1430 ayat 1 dan 2 KUH Perdata berbunyiPasal 1430 ayat (1) :Seorang penanggung utang boleh menjumpakan apa yang si berpiutangwajib membayar kepada si berutang utama, tetapi si berutang utama takdiperkenankan menjumpakan apa yang si berpiutang wajib membayarkepada si penanggung utanQ; nnn nnn nnn nnnPasal 1430 ayat (2) :Si berutang dalam perikatan tanggungmenanggung juga tidakdiperbolehkan menjumpakan apa yang si berpiutang wajib membayarkepada temannya berutang ;2 nnn nnnOleh karena TERMOHON

Pasal 1833 KUH Perdata yang berbunyi :Si berpiutang tidak diwajibkan menyita, dan menjual lebih dahulu bendabenda si berutang selain apabila itu diminta oleh si penanggung padawaktu ia pertama kali dituntut di muka hakin?

dari TERMOHON II sampai dengan TERMOHON VI secarasekaligus dan seketika tanpa harus melakukan pemecahan utang (kewajiban)bagi masingmasing Penanggung terlebih dahulu;e.

Pasal 1847 KUH Perdata yang berbunyi :si penanggung utang dapat menggunakan terhadap si berpiutang segalatangkisan yang dapat dipakai oleh siberutang utama dan mengenai utangnyayang ditanggung itu sendiri.

Pasal 1850 KUH Perdata yang berbunyi :Suatu penundaan pembayaran belaka yang oleh si berpiutang diberikankepada si berutang, tidak membebaskan si penanggung utang; namun sipenanggung ini dalam hal yang sedemikian dapat menuntut si berutangdengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskansi penanggung dari penanggungannya ; nnnOleh karena TERMOHON II sampai dengan TERMOHON VI selaku PersonalGuarantee telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana diatur dalamPasal 1850 KUH Perdata ini,

Dengan demikian, permasalahan tuntutanklaim oleh Tertanggung (Penggugat) kepada Penanggung telah selesai;.

Caraka Mulia selakubroker/pialang asuransi dibolehkan untuk menerima pembayaranpremi dari Tertanggung untuk kemudian mendistribusikannyakepada para Penanggung;5) Bahwa ketika terjadi klaim, maka demi memenuhi objektivitas danindependensi dalam penilaian besaran klaim, maka Tergugat selakuPimpinan Penanggung (coleader) menunjuk PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk., menjadi panelkoasuransi yang akan menjadi Para Penanggung;.

saat Premibersangkutan sudah masuk ke rekening Penanggung.

Dimana Penanggung dianggap telah menerimapembayaran premi, pada saat :Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2020/PT MDN7.Sub point 2.2.2.

Nomor 3135 K/Pdt/2017berkaitan dengan penagihan pajak kepada penanggung pajak (dalam halini terhadap Penggugat);Menimbang, bahwa dalam penagihan pajak adalah sesuai dengan Pasal1 angka 20 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang UndangUndang PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) adalahserangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajakdengan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan,melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan SuratPaksa, mengusulkan pencegahan

Bahwa perkara gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaanpenyanderaan tidak dapat diterima setelan Penanggung Pajakdilepaskan dari penyanderaan pernah diputus oleh Pengadilan NegeriBekasi dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PN Bks., yangmenyatakan:Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajakdengan

Surat Paksa menentukan sebagai berikut:(1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:a.

Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau GubernurKepala Daerah Tingkat I;(2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat segera memberitahukansecara tertulis kepada tempat penyanderaan sebagaimana tercantumdalam Surat Perintah Penyanderaan;(3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatanterhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada PengadilanNegeri;(4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud padaayat

(3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyaikekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohonrehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yangtelah dijalaninya;Halaman 28 dari 32 hal.

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pajak yang tersimpan pada(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan denganpemblokiran terlebih dahulu."

Metro Batavia (dalam pailit)agar Penanggung Pajak in casu Penggugat melunasi utang pajak dan biayapenagihan pajak PT.Metro Batavia (dalam pailit); b.

Terhadap Penanggung Pajak Badan penifitaan dapat dilaksanakanatas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepalacabang, penanggung javab, pemllik modal, balk di tempatkedudukan yang bersangkutan, di tempattinggal mereka maupun di tempat lain; Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa Penggugatselaku Penanggung Pajak PT. Metro Batavia memitiki kewajiban untuk melunasi seluruhhutang pajak yang dimiliki oleh PT. Metro Batavia,C.

bank(2) Penyitaan terhadao harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan denganpemblokiran terlebih 5.

Metro Batavia (DalamPailit), sehingga penanggung pajak pun berabh kepada Kurator PT.

Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal denganisi kotor tertentu;(2)(3) Terhadap penanggung pajak badan penyitaan dapa dilaksanakanatas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, penanggung jJawab, pemilik modal, baik di tempatkedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupundi tempat lain;(4) ...(5) ...Pasal 5 ayat (3) huruf a:Penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak yang disimpan dibank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening

Sita Pajak berwenang melaksanakan penyitaanterhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpanpada bank;(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakanHalaman 11 dari 47 hal. Put.

Nomor 766 PK/Pdt/2016d.dengan pemblokiran terlebih dahulu";Pasal 3 ayat (1):"Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)diajukan kepada pejabat kepada pimpinan bank tempat hartakekayaan penanggung pajak tersimpan disertai dengan salinansurat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan";Berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat melaksanakan penagihan pajakkepada penanggung pajak in casu Penggugat II dengan serangkaiantindakan agar penanggung pajak in casu Penggugat II melunasi utang

Nomor 766 PK/Pdt/2016Pasal 23 ayat (2) UU KUP:Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:a. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan,atau pengumuman lelang;b. ...3c. ...jataud. ...hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;Pasal 37 ayat (1) UU PPSP:(1)Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa,surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelanghanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;b.

dalam tanggungan, kecuali dikehendakisecara tertulis oleh suami atau istri berdasarkan perjanjianpemisahan harta dan penghasilan;(3) Terhadap penanggung pajak badan penyitaan dapatdilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepalaperwakilan, kepala cabang, penanggung jJawab, pemilik modal,baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggalmereka maupun di tempat lain;Halaman 31 dari 47 hal.

Bahwa selaku pengurus perseroan, Penggugat dalam kapasitasnya sebagaiDirektur Tergugat I, karenanya bertindak pula sebagai Penanggung PajakTergugat I. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam UU KUP sebagai berikut Pasal 1 angka 28 UU KUP ;"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjJawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak danmemenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan." ;7.

;Berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat II melaksanakan penagihan pajakkepada Penanggung Pajak in casu Penggugat dengan serangkaian tindakan agar10.11.Penanggung Pajak in casu Penggugat melunasi utang pajak dan biaya penagihanpajak.

adalah badan peradilan yang melaksanakankekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yangmencari keadilan terhadap Sengketa Pajak

Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanyadapat diajukan kepada badan peradilan13.

Koko Roekadjat dan Penggugat selaku Penanggung Pajak dengan mendasarkan padaUU KUP sebagai berikut :Pasal 1 angka 28 UU KUP ;"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawabatas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhikewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.""' ;Pasal 32 UU KUP ;(1).

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanyatelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atausurat lain yang sejenis;b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihanseketika dan sekaligus; atauc.

Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimanatercantum dalam keputusan persetujuan angsuran ataupenundaan pembayaran pajak;(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisditerbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utangpajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;b.

Nomor 1727 K/Pdt/2015atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modalpada perusahaan lain dan ataub. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapaldengan isi kotor tertentu;(1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapatdilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus,kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilikmodal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempattinggal mereka maupun di tempat lain;f.

Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000tanggal 26 Desember 2000 mengatur:(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadapharta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan denganpemblokiran terlebih dahulu.i.

Nomor 1727 K/Pdt/2015Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakankekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajakyang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.b.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapatdilaksanakan terhadap barang milik perusahaan,pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempatkedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggalmereka maupun di tempat lain;Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka PenagihanPajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut PP 135Tahun 2000) menyebutkan bahwa :(1)Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalahbarang

MetroBatavia (dalam pailit), Penggugat merupakan Penanggung Pajakyang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapatdilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus,kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,pemilik modal, baik di tempat kedudukan yangbersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempatlain;Pasal 3 PP 135 Tahun 2000;(1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalahbarang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempatHal 36 No.40/PDT/2018/PT.DKIkedudukan, atau di tempat lain termasuk yangpenguasaannya berada di tangan

Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapatdilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepalaperwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilikmodal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terangbahwa Penggugat selaku Penanggung Pajak PT. Metro Bataviamemiliki kewajiban untuk melunasi seluruh hutang pajak yang dimilikioleh PT. Metro Batavia;.

Pajak yangTersimpan pada Bank (Surat Permintaan Pemblokiran), telah memintaTergugat Il untuk melakukan pemblokiran secara seketika atas hartakekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank berupa simpanandan bentuk simpanan lain atas nama penanggung pajak yaitu :a.

Mesin G15AID-825997;- 2 (dua) kaleng biskuit merek Colombia;- 1 (satu) kaleng biskuit merek Chocolate;- 1 (satu) kaleng biskuit merek Coronation;- 1 (satu) kaleng biskuit merek Assorted;- 1 (satu) kaleng biskuit merek Biscotto;- 1 (satu) buah sochet kontak langsung;- 1 (satu) buah pelat nomor Polisi DD 8532 IH;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya G A/7 2016 New Warna Putih atas nama penanggung jawab Plaza Indah

Sohrah dengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY;- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah dengan STCKB No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718 dan No. Mesin SNR. H019466;Dikembalikan kepada yang berhak yakni penanggung jawab Plaza Indah Mobil/Hj. St. Sohrah Binti H. Abd. Arsyad;8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mesin G15AID825997; 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya G A/7 2016 New Warna Putihatas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrahdengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atasnama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah No. PolisiDD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718 dan No.

Mesin G15AID825997; 2(dua) kaleng biskuit merek Colombia; 1 (satu) kaleng biskuit merek Chocolate; 1 (satu) kaleng biskuit merek Coronation; 4 1 (satu) buah sochet kontak langsung;(satu)(satu) 1 (satu) kaleng biskuit merek Assorted;(satu) kaleng biskuit merek Biscotto;(satu) 1 (satu) buah pelat nomor Polisi DD 8532 IH; 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya G A/7 2016 New Warna Putihatas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St.

Sohrahdengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atasnama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah denganSTCKB No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718dan No. Mesin SNR.

Sohrahdengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atasnama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah denganSTCKB No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718dan No. Mesin SNR. H019466;seluruhnya disita dari Hj. St. Sohrah Binti H. Abd. Arsyad, maka haruslahdikembalikan kepada yang berhak yakni penanggung jawab Plaza IndahMobil/Hj. St. Sohrah Binti H. Abd.

Sohrahdengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atasnama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah denganSTCKB No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718dan No. Mesin SNR. H019466;Dikembalikan kepada yang berhak yakni penanggung jawab Plaza IndahMobil/Hj. St. Sohrah Binti H. Abd. Arsyad;8.

Asuransi jiwa kredit ini berlaku apabila Premi telah dibayar lunas danditerima di rekening Penanggung;d. Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa pinjaman sesuai denganperhitungan dan tingkat bunga Penanggung dengan asumsi tidak adatunggakan atau cicilan pinjaman;e.

Sisman,sebagaimana telah diperjanjikan;12.Bahwa adapun besarnya uang Pertanggungan yang telah diperjanjikanantara Penanggung dan Tertanggung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah), sedangkan yang dapat diklaim kepada Penanggung adalahjumlah saldo utang kredit pada saat tertanggung meninggal dunia.

Bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara Penanggung dan PemegangPolis atau yang berkepentingan dalam asuransi ini, maka kedua belah pihaksepakat akan menyelesaikan secara musyawarah, apabila mufakat tidaktercapai maka penanggung dan pemegang Polis atau yang berkepentingandalam asuransi ini sepakat menyelesaikan perselisihan melalui badanarbitrase nasional atau melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah NegaraKesatua Republik Indonesia.

Asuransi Jiwa Kredit ini berlaku apabila Premi telah dibayar lunas danditerima di rekening Penanggung;d. Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa pinjaman sesuai denganperhitungan dan tingkat bunga Penanggung dengan asumsi tidak adatunggakan atau cicilan pinjaman;e.

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggungmeninggal dunia sebagai akibat melakukan perbuatan pelanggaran atashukum yang beriaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;4.

.:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;Menerbitkan Putusan Sela dan memerintahkan kepada Tergugat untukMenunda pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor768/KMK.03/2018, tertanggal 14 November 2018 tentang PenetapanPencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri atas namaWidi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono TedjoPawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan Dina Arifani terhadap diri/namaPenggugat dan tindakan pelaksanaan penagihan pajak lainnya olehTergugat

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat bukan sebagai Penanggung Pajak atas seluruhtunggakan hutang pajak PT Citra Sari Makmur;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor768/KMK.03/2018, tertanggal 14 November 2018 tentang PenetapanPencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri atas namaWidi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono TedjoPawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan Dina Arifani terhadap diri/namaPenggugat;Memerintahkan

Tergugat untuk mencabut dan membatalkan KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 768/KMK.03/2018, tertanggal 14 November2018 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian KeLuar Negeri atas nama Widi Amanasto, Poltak Pandapotan LumbanTobing, Soelaksono Tedjo Pawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan DinaArifani terhadap diri/nama Penggugat;Halaman 2 dari 10 halaman.

Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat bukansebagai Penanggung Pajak atas seluruh tunggakan hutang pajak PTCitra Sari Makmur;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor768/KMK.03/2018, tertanggal 14 November 2018 tentang PenetapanPencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri atas namaWidi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono TedjoPawoko, Sukohardjo

Tampubolon diJakarta bahwa Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliadalah bukan sebagai Penanggung Pajak dari PT Citra Sari Makmurdengan alasan sebagai berikut:a. Setelah tanggal 12 Oktober 2018, Penggugat sekarang PemohonPeninjauan Kembali secara hukum adalah bukan kedudukannyasebagai Wakil Direktur Utama pada PT Citra Sari Makmur;b.

PT.INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab RITA PRIHARTINI, AlamatPerusahaan Dusun IV Desa Pem.

., Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos, AlamatHal. 28 dari 68 hal. Put.

PT.INDOSAT, Tbk., Penanggung Jawab PRASTOWO MA RUFWIBOWO, Alamat Perusahaan JI.

., Penanggung Jawab MAHYUDANIL, S.Sos, AlamatPerusahaan JI. Sei Rampah D.

SOCFINDO / PUSAT SELEKSI BANGUN BANDAR,Penanggung Jawab H.

tanpa kecuali;Bahwa jika menganalisa serta menghubungkan dasar gugatan melaluilembaga wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu peristiwa atau keadaandimana Penanggung (in casu Tergugat) tidak telah memenuhi kewajibanprestasi perikatan dengan baik, dan Penanggung punya unsur salahatasnya, hal ini terbukti dengan adanya penolakan dari Tergugat selakupihak penanggung atas klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugatkepada Tergugat tersebut, sehingga unsur salah atas tidak dipenuhinyaprestasi dalam kewajibannya

Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yangdiikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambatlambatnya 5(lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;Konsekuensi hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban untukmemberitahukan peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian padakendaraan tersebut dalam waktu selambatlambatnya 5 (lima) hari kalenderHalaman 11 dari 24 hal. Put.

Apakahkerugian tersebut benar disebabkan oleh suatu insiden/peristiwa yang diaturdalam Polis ataukah disebabkan oleh kelalaian dari si Tertanggung sendirisehingga di luar dari perlindungan polis serta berapa besar ganti kerugianyang harus ditanggung si Penanggung kepada si Tertanggung;13.

Nomor 2959 K/Pdt/201514.15.16.jangka waktu Tertanggung mengajukan upaya penyelesaian dalam halklaim ditolak Penanggung, bukan pasal yang mengatur jangka waktupemberitahuan terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

Bagaimana mungkin kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahandari Tertanggung itu sendiri menjadi kewajiban yang dilimpahkan olehPenanggung dan harus diganti oleh Penanggung.

Jawab;Bahwa Saksi mengetahui Pada bulan Oktober 2011 PanitiaPenanggung Jawab mengirim surat agar dibuka penjaringan tahapke 2 (dua) ;Bahwa setiap masalah menyangkut pemilihan Kepala Desa saksimelaporkan ke Panitia Penanggung Jawab ;Bahwa saksi mengetahui surat Nomor : 40/PPJKP/XI/2011 tanggal24 Nopember 2011 dari Panitia Penanggung Jawab ;Bahwa Panitia Penanggung Jawab dan Panitia Pengawasmempunyai hak memerintahkan Panitia Pemilihan untukmembuka pendaftaran tahap ke 2 bisa terjadi apabila PanitiaPemilihan

tentang surat dari PanitiaPenanggung Jawab menyatakan bahwa sudah memenuhi syaratdan sudah sesuai dengan prosedur Peraturan Walikota Tual Nomor50 tahun 2009 sehingga tidak perlu membuka tahap ke 2 (dua) ;Bahwa isi surat pertama Panitia Penanggung Jawab tanggal 10Oktober 2011 adalah Panitia Penanggung Jawab meminta PanitiaPemilihan untuk membuka tahap ke 2 (dua) berdasarkanPeraturan Walikota Tual Nomor 50 tahun 2009 ;Bahwa hak Panitia Pemilihan tidak bisa diintervensi ;Bahwa Panitia Penanggung Jawab

LEOPOLD P TETHOOL, kewarganegaraan Indonesia, tempattanggal lahir Ngilngof, 15 Juli 1954, jenis kelamin Lakilaki, tempattinggal Petak XX Tual RT/RW 002/001 Desa Lodar El KecamatanPulau Dullah Selatan Kota Tual, Agama Katholik, Pekerjaan PNS,menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut ; Bahwa jabatan saksi pada Panitia Penanggung Jawab sebagaiAnggota Panitia Penanggung Jawab ; Bahwa pernah Ketua Panitia Penanggung Jawab mengumpulkansemua anggota Panitia Penanggung Jawab tapi isi surattertanggal

Penanggung Jawab sudah menyurati Panitia Pemilihan atauini merupakan suatu kewenangan pada Panitia Pemilihan bahwabegitu hanya 1 calon terjaring maka kewajiban untuk membukatahap ke 2.

(Anggota Panitia Penanggung Jawab) memberikan keterangan bahwakewenangan Panitia Penanggung Jawab dapat memerintahkan PanitiaPemilihan ;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf adan Pasal 7 huruf c, Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 ;ditegaskan bahwa:e Pasal 3 Panitia Penanggung Jawab Pemilihan mempunyaiTugas : huruf a Memberikan Petunjuk PelaksanaanPemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemlihan ;e Pasal 7 Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugashuruf c Melakukan Penjaringan

penanggung jawab dan pengelola Dana BantuanPendidikan Gratis SD / MI , SMP / MTs tahun 2007, yang mana Daftar PenggungJawab dan Pengelolanya, yaitu : 1.

Asli 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawabKegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas PendidikanHal 28 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBRKab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 009 KP.PulauRengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 25.831.800,;47. Asli 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawabKegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas PendidikanKab.

Asli 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawabKegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas PendidikanKab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 014 Tanah Datartanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 19.735.800.;Hal 29 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR55. Asli 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawabKegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas PendidikanKab.

Penanggung jawabKegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab.Inhu Tahun 2007 unuk Kepala Sekolah SDN 028 Pontian Mekar tanggal26 Februari 2008 Sebesar Rp. 25.222.200,;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawabKegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab.Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 007 Dusun Tua tanggal 25Februari 2008 Sebesar Rp. 22.250.400,;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawabKegiatan Pendidikan

dari Penanggung jawabKegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab.Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 016 Sekip Hulu tanggal 29Februari 2008 Sebesar Rp. 31.546.800,;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawabKegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab.Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 032 Teluk Sungkai KualaCenaku tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 14.935.200,;Asli 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung

Nomor 577 K/Pdt/2020pengusaha/nama penanggung jawab atas suratsurat perusahaan milikperseroan PT Ming Yuan Indonesia yaitu:1.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timurtanggal 20022017 seluas 3.673 m?

sebagai penanggung jawab PTMing Yuan Indonesia;Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), darimenggunakan nama tergugat Sanny Oscar sebagai namapengusaha/penanggung jawab pada PT Ming Yuan Indonesia,dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggung jawab adalahZhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagai Direktur PT MingYuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT Ming YuanIndonesia;Tanda Daftar Industri, dari menggunakan nama tergugat SannyOscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT

Nomor 577 K/Pdt/2020PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT MingYuan Indonesia;6. Surat Izin Usaha Perdagangan, dari menggunakan nama tergugatSanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PTMing Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas namapengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selakupengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dansebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;7.

Surat Keterangan Fiskal, dari menggunakan nama tergugat SannyOscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT MingYuan Indonesia, dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggungjawab adalah Zhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagaiDirektur PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PTMing Yuan Indonesia;8.

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari menggunakan namatergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawabpada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas namapengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selakupengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dansebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;I. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

mobil tersebut dibayar secara lunas dan lancar apa fungsiasuransi yang kita dibayar, maka hanya rugi saja yang diterima, maka olehkarena itu pihak penanggung asuransi juga yang harus bertangung jawab, karenapihak Penanggung Asuransi juga turut dalam perjanjian tersebut maka Pihakdalam perjanjian ini kurang lengkap, maka oleh karena tidak lengkapnya parapihak dalam gugatan tersebut maka gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima (NO, Niet ontvankelijk verklaard);B.

CAPELLA MULTIDANA) didalam melindungikepentingan Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat Dk atau pemilik mobil untukmenuntut Ganti Rugi pertanggungan asuransi kepada Pihak Penanggung(Penanggung Asuransi), tentu saja hal ini jelas menjadi bukti bahwa TergugatDr Tertarik Vr/Penggugat Dk atau Tertanggung (PT.

tersebut,sebab mobil itu sudah diasuransikan, sehingga Tergugat Dr Tertarik Vr wajibmengganti mobil tersebut lebih dahulu, sebelum Tergugat Dr Tertarik Vr itukemudian meminta pergantian lebih lanjut kepada Penanggung Asuransi sebagaikonsekwensi dilakukannya ikatan pertanggungan Asuransi tersebut;Bahwa demikian juga dengan Penanggung Asuransi sebagai perusahaan ataupihak yang sudah berjanji siap bertindak sebagai penanggung mestilah bertugasdan bertindak untuk meminta pertanggung jawaban dari Tergugat

Dalam Rekonpensi Dan Vrijwaring1 Menyatakan Menerima Rekonpensi dan Vrijwaring untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Tergugat Dr Tertarik Vr dan Penanggung Asuransi telahWanprestasi;15Menyatakan Tergugat Dr Tertarik Vr, Penanggung Asuransi dan Tertarik adalahpihak yang bertanggung jawab atas hilangnya mobil tersebut secara berantaiatau bergilir ;Menghukum Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk dan Penanggung Asuransi,Tertarik Vr bertanggung jawab secara Berantai atau bergilir untuk membayarKompensasi ganti

CAPELLA MULITDANA) didalam melindungikepentingan Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat Dk atau pemilik mobil untukmenuntut Ganti Rugi pertanggungan asuransi kepada Pihak Penanggung(penanggung asuransi), tentu saja hal ini jelas menjadi bukti bahwa Tergugat Drtertarik Vr/Tenggugat Dk atau Tertanggung (PT.

Berdasarkan ketentuan di atas, Terbantah melaksanakanpenagihan pajak kepada Penanggung Pajak in casu Terbantahdengan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak in casuTerbantah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan SuratPaksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan dengancara pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak incasu Terbantah yang tersimpan di bank..

Bahwa objek bantahan pertama yang didalilkan oleh Pembantah yaknipenetapan Pembantah sebagai Penanggung Pajak PT TGSI tidakmemenuhi unsurunsur dalam Pasal 38 UU PPSP, dimana pada ayat (1)dinyatakan bahwa bantahan/sanggahan yang dilakukan adalah terhadapkepemilikan barang yang disita, dan bukan terhadap penetapanstatus Penanggung Pajak.6.

sebagai pihak"Penanggung Pajak" dari PT TGSI yang telah seara sah telah dinyatakanbubar pada tanggal 17 Mei 2004 yang lIalu."1.

Pasal 2 KMK 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadapharta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilaksanakan denganpemblokiran terlebih dahulu..

permintaan pencabutan pemblokirankepada bank, setelah Penanggung Pajak melunasi utangpajak dan biaya penagihan pajak.Merujuk pada ketentuan di atas, Terobantah hanya dapat mengajukanpermintaan pencabutan pemblokiran kepada Turut Terbantah danTurut Terbantah Il setelah Pembantah selaku Penanggung Pajak PTTGSI melunasi utang pajak PT TGSI dan biaya penagihan pajak.

pajak kepada Penanggung Pajak PT17Bank Pasific in casu Penggugat agar Penanggung Pajak PT BankPasific melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.9.

Oleh karena itu, penyitaan dapatdilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baikyang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempatkedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupunyang penguasaannya berada di tangan pihak lain.Penjelasan Pasal 14 ayat (1a) UU PPSPPada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadapbarang milik perusahaan.

Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapatdilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepalaperwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal,baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggalmereka maupun di tempat lain.5.

penagihan pajak dengan SuratPaksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakanpenyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank.4) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakandengan pemblokiran terlebih dahulu.4.

menyampaikan permintaan pemblokiran hartakekayaan Penggugat selaku Penanggung Pajak PT Bank PasificHal.35 dari 72 hal.