Ditemukan 1090 data
54 — 25
2014berwenang mengelola kegiatan proyekproyek yang ada pada KantorLingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekangmeliputi aspek Perencanaan dan Pengorganisasian, aspekHalaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSPengendalian dengan tugas menetapkan rencana pelaksanaanpengadaan barang dan jasa, melaksanakan kontrak dengan penyediabarang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyerahkanhasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sertabertanggungjawab pada Penggunaaan
2014berwenang mengelola kegiatan proyekproyek yang ada pada KantorHalaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSLingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekangmeliputi aspek Perencanaan dan Pengorganisasian, aspekPengendalian dengan tugas menetapkan rencana pelaksanaanpengadaan barang dan jasa, melaksanakan kontrak dengan penyediabarang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyerahkanhasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sertabertanggungjawab pada Penggunaaan
HidupKebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2014berwenang mengelola kegiatan proyekproyek yang ada pada KantorLingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekangmeliputi aspek Perencanaan dan Pengorganisasian, aspekPengendalian dengan tugas menetapkan rencana pelaksanaanpengadaan barang dan jasa, melaksanakan kontrak dengan penyediabarang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyerahkanhasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sertabertanggungjawab pada Penggunaaan
MAULITA SARI SH
Terdakwa:
RIDHO AGUSTAMI RITONGA alias IDO
21 — 5
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapatperihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan
MUSRIHI, SH.
Terdakwa:
SUDIRMAN Alias SUDI BIN ANDI MADE
64 — 18
cumacumasaja karena Terdakwa pernah menjadi wali nikah pada saat Pieter menikahdi KUA Buton Tengah;Bahwa shabushabu tersebut oleh Terdakwa akandikonsumsisendiridengancara pertama dikasih masuk shabu nya dalam kacadan ambil penutup botol ditusuk pakai pulpen dan baru dipasang pipetkemudian dipanasi dengan korek api agar keluar asapnya untuk dihisap;Bahwaterdakwa menggunakan shabu sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu danmenggunakan setiap 2 (dua) kali seminggu;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaaan
51 — 5
identitasnya adalah benar dan merupakan subyek hukum peroranganyang mempunyai hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2015/PN Llg.Ad.2 Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupasenjatapenikam atau penusuk;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menbawasenjata api adalah hal yang paling prinsipil penggunaaan
1.DENI MULYAWAN,SH
2.ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ARHAM Alias ACO
70 — 30
Menurut ahli terdakwa ARHAM Alias ACO melakukan pelanggaranhukum sejak pembuatan, penggunaaan, kepemilikan serta apabila digunakanbisa membahayakan masyarakat disekitar karena spesifikasi sesaui peraturanperundangundangan dan terdakwa telah melanggar perundangundangan.Adapaun akibat yang dapat ditmbulkan dengan adanya senjata api , amunisiatau bahan peledak adalah dapat meneimbulkan korban buat si penggunamaupun orang lain karena tingkat keamananya tidak mempunyai standarkeamanan yang dikeluarkan
Dapatahli jelaskan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan tersebut identik dengan senjataapai rakitan karena memiliki popor, laras, pegangan atau grip dan badansenjata, Menurut ahli terdakwa ARHAM Alias ACO melakukan pelanggaranhukum sejak pembuatan, penggunaaan, kepemilikan serta apabila digunakanbisa membahayakan masyarakat disekitar karena spesifikasi sesaui peraturanperundangundangan dan terdakwa telah melanggar perundangundangan.Adapaun akibat yang dapat ditmbulkan dengan adanya senjata api , amunisiatau
Menurutahli terdakwa ARHAM Alias ACO melakukan pelanggaran hukum sejakpembuatan, penggunaaan, kepemilikan serta apabila digunakan bisamembahayakan masyarakat disekitar karena spesifikasi Sesauiperaturan perundangundangan dan terdakwa telah melanggarperundangundangan.
Menurut ahli terdakwa ARHAM Alias ACO melakukanpelanggaran hukum sejak pembuatan, penggunaaan, kepemilikan serta apabiladigunakan bisa membahayakan masyarakat disekitar karena spesifikasi sesaulperaturan perundangundangan dan terdakwa telah melanggar perundangundangan.
5 — 0
Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga terjadi padatahun 2010, Ternyata Termohon tetap saja melakukan hal halseperti tersebut diatas bahkan Termohon tanpa seizin Pemohontelah menjual perhiasan dan tanah yang mana Pemohon tidaktahu kemana penggunaaan uangnya;7.
28 — 3
terdakwa yang diajukan di persidangan yang telahditanya identitasnya adalah benar dan merupakan subyek hukum peroranganyang mempunyai hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad.2UnsurTanpahakmenguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,menyembunyikan, mempergunakan sesuatuberupa senjatapenikam atau penusuk; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menbawasenjata api adalah hal yang paling prinsipil penggunaaan
DICKY ADITYA SH
Terdakwa:
HERMANSYAH NST alias HERMAN
22 — 3
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapatperinal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapatperihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan
TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
Terdakwa:
ILHAM MARDANA ALS ILHAM ALS OMPONG BIN ALM. BASYARUDDIN
130 — 27
tersebut ke bentuk sinyal digital sehingga ditampilkandi HP Tujuan terakhir.Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 38 UU RI nomor 36 Tahun 1999tentang Telekomunikasi :Perbuatan yang dapat menimbulkangangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa :a. tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringantelekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsisebagaimana mestinya;b. tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidakberjalan sebagaimana mestinya;Cc. penggunaaan
Bahwa perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik danelektromagnetik sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai manadijelaskan dalam penjelasan pasal 38 UU 36/1999, yaitu; tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringantelekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsisebagaimana mestinya; tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidakberjalan sebagaimana mestinya; penggunaaan alat telekomunikasi yang tidak sSesuai denganpersyaratan teknis yang berlaku;
Penjelasan Pasal 38: Perbuatan yangdapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasidapat berupa:a. tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringantelekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsisebagaimana mestinya; b. tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidakberjalan sebagaimana mestinya;C. penggunaaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai denganpersyaratan teknis yang berlaku;d. penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombangradio
69 — 6
Penggunaaan pisau jenis badik tersebut biasanya untuk senjatapenikam atau senjata penusuk.Dengan demikian unsur membawa telah terpenuhi dan terbukti.
FAJAR SANTOSO, SH.
Terdakwa:
MARDANI EKO NUGROHO Alias DANI Bin WINATA SRIYATMA
33 — 11
SRIYATMA setelah dilakukanpemeriksaan sampel urine tersebut mengandung Metamfetamina Positif (+)seperti terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang bahwa dari Hasil Tim Asesmen Terpadu dari BadanNarkotika Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta tanggal 23 Juli 2020yang ditandatangani RIDHO WAHYUDI, SH selaku Kepala Badan NarkotikaNasional Republik Indonesia Kota Surakarta dengan kesimpulan terdakwamemiliki riwayat penggunaaan
Hasil Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik IndonesiaKota Surakarta tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani RIDHO WAHYUDI,SH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia KotaSurakarta dengan kesimpulan terdakwa memiliki riwayat penggunaaan alkoholpada tahun 2002 s.d 2004 frekuensi 58 kali pertahun, trihneksipenidil padatahap coba pakai baru 2 kali pada tahun 2002, ganja satu kali cobacoba, sabudipakai sejak 2018 meningkat frekuensi dua kali Seminggu, 2019 mulalmenurun
SRIYATMA setelahdilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung MetamfetaminaPositif (+) seperti terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang bahwa Hasil Tim Asesmen Terpadu dari Badan NarkotikaNasional Republik Indonesia Kota Surakarta tanggal 23 Juli 2020 yangditandatangani RIDHO WAHYUDI, SH selaku Kepala Badan Narkotika NasionalRepublik Indonesia Kota Surakarta dengan kesimpulan terdakwa memilikiriwayat penggunaaan
17 — 2
hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidakternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, makapatutlah Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dengantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugatdengan dalil / alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan karena Tergugatsudah tidak perduli terhadap keluarganya dan tidak lagi memberikan nafkahnyakepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat terlibat penggunaaan
Bernadus Yawa
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dalam hal ini Bupati Kabupaten Mimika
463 — 391
sesuai ketentuan aturan yang berlaku adalah suatutindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, oleh karenanyatindakan Tergugat selaku Penguasa telah dapat dikwalifisir sebagai tindakanperbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yangtidak membayar ganti rugi pembebasan tanah pembangunan Jalan raya Irigasi Brigif tahap Pertama, maka Penggugat menuntut agar Tergugat segeramembayar ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaaan
Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yangtidak membayar ganti rugi pembebasan tanah pembangunan Jalan raya Irigasi Brigif tahap Pertama, maka Penggugat menuntut agar Tergugat segeramembayar ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaaan tanah seluas 5km x 30 m= 150.000 m2 x Rp. 70.000, /m2 = Rp.10.500.000.000, (Sepuluh miliyar lima ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknyamendalilkan halhal sebagai berikut :1.
Terbanding/Penuntut Umum : ANDI MUHAMMAD TAUFIK SH MH
62 — 24
2014berwenang mengelola kegiatan proyekproyek yang ada pada KantorLingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekangmeliputi aspek Perencanaan dan Pengorganisasian, aspekPengendalian dengan tugas menetapkan rencana pelaksanaanpengadaan barang dan jasa, melaksanakan kontrak dengan penyediabarang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyerahkanHalaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKShasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sertabertanggungjawab pada Penggunaaan
2014berwenang mengelola kegiatan proyekproyek yang ada pada KantorLingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten EnrekangHalaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSmeliputi aspek Perencanaan dan Pengorganisasian, aspekPengendalian dengan tugas menetapkan rencana pelaksanaanpengadaan barang dan jasa, melaksanakan kontrak dengan penyediabarang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyerahkanhasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sertabertanggungjawab pada Penggunaaan
HidupKebersihnan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2014berwenang mengelola kegiatan proyekproyek yang ada pada KantorLingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekangmeliputi aspek Perencanaan dan Pengorganisasian, aspekPengendalian dengan tugas menetapkan rencana pelaksanaanpengadaan barang dan jasa, melaksanakan kontrak dengan penyediabarang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyerahkanhasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sertabertanggungjawab pada Penggunaaan
IRENE ULFA, SH
Terdakwa:
LIE CHRISTY MARIA ALIAS VERA
80 — 21
Adapun penggunaaan biaya buruh tersebuttidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa tidak dapatmenunjukkan buktinya;Bahwa setelah PT.
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selama ini Terdakwa terlibat dalam penggunaaan/penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang sehingga Terdakwaberada dalam fase ketergantungan;2. Menurut keterangan PEPSI RINAWATI dalam keadaan kondisisemacam ini, Terdakwa telah menjalani terapi rutin dan penyembuhanmelalui perawatan dan rehabilitasi sejak tanggal 5 Januari 2011;3.
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saat sekarang ini terdakwa tidak lagi menggunakannarkotika karena Terdakwa sudah sadar dan paham akan bahaya yangditimbulkan dalam penggunaaan Narkotika;Bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai penyalahguna yang sudahberhenti sementara menggunakan narkotika. Sehingga seharusnya terdakwawajid melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor, untukmenghindarkan diri dari proses hukum agar supaya tidak dipidana (vide Pasal 55ayat (1) dan ayat (2) Jo.
WAHYU WIBOWO SAPUTRO, SH
Terdakwa:
JOKO AGUS KRISTONO Als AGUS Bin SARJONO, Alm
53 — 17
telahdilakukan pengujian dari Polres Sragen, hasilnya adalah positive terhadapparameter Methamphetamine;Menimbang, bahwa Shabu atau Metamfetamina itu juga merupakanjenis narkotika yang bukan tanaman karena bukan bersumber dari tanaman,tetapi dari zat kimia tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbuktibahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika golongan jenisshabu yang merupakan narkotika bukan tanaman;Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN SgnMenimbang, bahwa penggunaaan
dengan kata lainperbuatan tersebut bertentangan dengan undangundang (hukum tertulis),sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatandianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalamundangundang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asasasas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebutbertentangan dengan undangundang (hukum tertulis) dan hukum yang tidaktertulis seperti tata susila, dan sebagainya ;Menimbang, bahwa penggunaaan
7 — 0
Penggugat dan Tergugat hidup bersamadi rumahorang tua Tergugat selama 2 Tahun, kemudian Penggugatbekerja ke luar negeri Sampai Tahun 2016;e Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudahmempunyai anak;e Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun danharmonis, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun2013;Halaman 4 dari 11 halaman Putusan nomor 2496/Padt.G/2019/PA.Kab.Kadr2.e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalahkarena uang yang dikirim Pengguat tidak jelas penggunaaan
60 — 10
berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium,setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihalHalaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.SusAnak/2019/PN Raptersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan
Putusan Pidana Nomor 15/Pid.SusAnak/2019/PN RapMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium,setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihaltersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan