Ditemukan 565 data
9 — 7
berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secaraabsolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyamemohon agar pernikahan Pemohon (qq) denganPemohon (EM) disankan menurut hukum dan perundangundangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkanadalah apakah pernikahanan
107 — 23
Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal Ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahanan Pemohon II;dengan Pemohon II tidak pernah berceraiNur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanBahwa Pemohon dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24Desember 2004 di Jalan Padangjakaya, Kelurahan Duyu, KecamatanTatanga, Kota Palu. pada tanggal 24 April 2015;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung.Pemohon II bernama Lamono;Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Pemohon II adalah
13 — 3
Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015 Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahanan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengahsesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Nopember2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BarabaiKabupaten Hulu Sungai Tengah. Sesudah akad nikah tersebut, Tergugatmengucapkan taklik talak terhadap Penggugat;3.
7 — 1
., Kabupaten Lebak .Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 099/Pdt.P/2018/PA.RksBahwa pada saat pernikahanan tersebut pemohon berstatus perjakadalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan berusia 19tahun.
8 — 2
., Kabupaten Lebak .Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 099/Pdt.P/2018/PA.RksBahwa pada saat pernikahanan tersebut pemohon berstatus perjakadalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan berusia 19tahun.
8 — 1
., Kabupaten Lebak .Bahwa pada saat pernikahanan tersebut pemohon berstatus Perjakadalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 17tahun.
KASIRAH
59 — 13
KASIRAH.Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:3578137006510032 yang dikeluarkan oleh kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang tahunkelahirannya tertulis tahun 1951;Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas namaKASIRAH sebagaimana Kartu Keluarga No 3578130206200003Halaman 1 Penetapan Nomor 1509/Padt.P/2020/PN Sby10.yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Surabaya yang tahun kelahirannya tertulis tahun 1951;Bahwa PEMOHON melangsungkan pernikahanan
16 — 8
Tgrabsolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyamemohon agar pernikahan Pemohon (isee) cisahkan menuruthukum dan perundangundangan, sehingga dengan demikian yang pertamasekali dipertimbangkan adalah apakah pernikahanan Pemohon denganPemohon II tersebut telah melangsunkan pernikahan sesuai tata cara agamaIslam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jouncto Pasal 14 Kompilasi HukumIslam.Menimbang
11 — 4
berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secaraabsolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyamemohon agar pernikahan Pemohon ) denganPemohon TE cisankan menurut hukum danperundangundangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekalidipertimbangkan adalah apakah pernikahanan
13 — 7
Tgrdan perundangundangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekalidipertimbangkan adalah apakah pernikahanan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah melangsunkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam danterpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jouncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para PemohonItelah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawahsumpahnya sehingga
11 — 4
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secaraHalaman 5 dari 9 putusan Nomor 265/Padt.P/2019/PA.Tgrabsolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyamemohon agar pernikahan Pemohon (qa) denganPemohon (a) disahkan menurut hukum danperundangundangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekalidipertimbangkan adalah apakah pernikahanan
6 — 0
Bahwa pernikahanan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonisserta telah melakukan hubungan layaknya suami ister (bada dukul), dan telahdikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: MUHAMMAD ARKAN FAUZI,lah di Purworejo tanggal 21 Desember 2010; dan sekarang berusia 4 tahun 8bulan; yang saat in dalam asuhan Penggugat..
12 — 2
Bahwa pada saat pernikahanan tersebut pemohon berstatus Perjakadalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 17tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab Saudara kandungbernama Aang Asmita, dan dihadiri saksi nikah masingmasing bernamaKomarudin dan Abdurosid dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000 ,( Seratus Ribu Rupiah ) dibayar tunai.3.
10 — 8
Pal lah satu alat bukti pada Pasal 284 R.Bg. yang bernilaiat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenaiubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahanan pemohon Il, yang pembuktiannya hanya dapatalat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksisaksi).Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatatsehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuanPasal 7 ayat (3) huruf (e) dimungkinkan untuk disahkan, oleh karenanyapembuktian terhadap pernikahan seperti
6 — 0
Bahwa pernikahanan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hiduprukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (badadukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX yanglahir di Purworejo tanggal 14 Mei 2012 dan sekarang berusia 4 Tahun 3Bulan, yang saat ini dalam asuhan Termohon;4.
71 — 23
BENIBIANTONG dengan MELINDA ;Bahwa pernikahan anak pemohon tersebut tidak bisa dicatatkan ke Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, karena pada saatmelangsungkan pernikahanan anak Pemohon belum cukup umur yaitu berumur 17 (tujuh belas ) Tahun lahir pada tanggal 10 April 1998 ;Bahwa untuk dapat mencatatkan Pernikahan anak Pemohon ke Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada dispensasi nikah dariPengadilan Negeri Bontang, karena pada saat anak Pemohon
4 — 0
Fotocopy Surat Penolakan Pernikahanan. YUNI WATI bernomor :B.141/kua.10.12.01/PW.01/02/2018 tanggal 19 Februari 2018, yangdikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu KabupatenIndramayu, kemudian diberi kode bukti (P.4)5.Asli Surat Keterangan Hamil an. YUNI WATI bernomor :443.32/16/Puskesmas tanggal 14 Februari 2018, yangdikeluarkan olehUPTD Puskesmas Plumbon Kabupaten Indramayu, kemudian diberi kode(P.5);Il. Alat Bukti Saksi1.
12 — 4
berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secaraabsolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyamemohon agar pernikahan Pemohon (MM) denganPemohon A) disankan menurut hukum danperundangundangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekalidipertimbangkan adalah apakah pernikahanan
9 — 3
(GE) cisahkan menurut hukum dan perundangundangan,sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalahapakah pernikahanan Pemohon dengan Pemohon Il tersebut telahmelangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinyasyarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 208 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jouncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para PemohonHalaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 434/Padt.P/2019/PA.
7 — 4
berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secaraabsolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyamemohon agar pernikahan Pemohon denganPemohon i disankan menuruthukum dan perundangundangan, sehingga dengan demikian yang pertamasekali dipertimbangkan adalah apakah pernikahanan