,MSI;Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat KeteranganPendaftaran Tanah, Nomor: 10/2018, yang dikeluarkanoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RIKantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, tanggal 07Juni 20185 222222 +Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Perjanjian Jual BeliTanah, tanggal 23 April 201 2;Fotokopi sesuai dengan asli ; Kwitansi untukpembayaran' cicilan pertama atas pembeliantanah/sawah letok yang terletak di Kolai, KelurahanRantealang, Kecamatan Sangalla Selatan, TanahToraja, Sulawesi

Pegawai Negeri Sipil padaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RIKantor Wilayah Jawa Tengah, beralamat diJalan Dr.

Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RIKantor Wilayah Bal: Ne. W20.

JKT.PST, tanggal 23 Juli 2014;Bahwa, atas surat tersebut PENGGUGAT merasa keberatan dan melaluikuasa hukumnya telah mengirim surat kepada TERGUGAT , TERGUGAT Ildan TERGUGAT WV sebagaimana Surat No. 75/Keberatan/Biro HukumADBDA/WNV/2015, tertanggal 13 April 2015, perihal keberatan atas pelaksanaanlelang, yang ditembuskan pada pihak Pengadilan Negeri Kelas IA KhususBandung, Kanwil XIV DJKN Denpasar, BPN RI Kanwil Provinsi Bali, BPN RIKantor Pertanahan Kabupaten Badung, BI perwakilan Bali, dan Otoritas

Bahwa fakta kebenaran materil dari apa yang Tergugat dan Ilungkapkan di atas, dapat dibuktikan selain dengan dilakukannyapemeriksaan setempat atas obyek perkara, juga dapat dibuktikanberdasarkan Peta Penguasaan Tanah Hasil Identifikasi Lokasi PLTU 2 X60 MW Desa Buntoi yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau bersamasama denganaparat berwenang lainnya pada tanggal 24 Juli 2007 ;Maka obyek perkara yang disengketakan oleh Penggugat terbukti error inobyek

Bukti P16: Surat dari Departemen Kehakiman RIKantor Wilayah NTB, Kantor Imigrasi Kelas IlMataram, perihal: Penunjukan Status Kewarganegaraanatas nama Oei Tak Kian, yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Mataram di Ampenan, tertanggal 22Juli 1986;5.21. Bukti P17: Daftar hadir mengenai pembacaan suratwasiat dan pembagian harta peninggalan alm. H.Achmad Akeang;5.22. Bukti P18: Surat Keputusan Badan Pimpinan DaerahHal. 21 dari 32 hal. Put.

Baieldengan jabatanpelayananPenantua; Bukti P11Foto copy sesualdengan foto copynyaPeraturan PemerintahRepublik IndonesiaNomor: 100 tahun2000 TentangPengangkataanPegawai Negeri Sipildalam JabatanStruktural; Bukti P12 Foto copy sesualdengan foto copynyaperaturan PemerintahRepublik IndonesiaNomor: 13 Tahun 2002tentang PerubahanAtas peraturanpemerintah Nomor:100 tahun 2000tentang pengangkatan 24 Pegawai Negeri Sipildalam jabatanStruktural; Bukti P13 Foto copy sesualdengan aslinya SuratKementerian Agama RIkantor

Sertifikat tanda bukti hak kementerian agraria dan tata ruang/BPN RIKantor pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang Selatan Nomor28.07.19.02.1.04933f. Fotocopy 4 eksemplar sertfikat hak milik Nomor 04993, gambar situasinomor 5603 tahun 1986 kantor agraria Kab.

Sertifikat tanda bukti hak kementerian agraria dan tata ruang/BPN RIKantor pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang Selatan Nomor28.07.19.02.1.04933f. Fotocopy 4 eksemplar sertfikat hak milik Nomor 04993, gambarsituasi nomor 5603 tahun 1986 kantor agraria Kab. Tangerang.g.

W.18.00153200.AH.05.01 tertanggal 2 Oktober Tahun2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM RIKantor wilayah Pendaftaran Jaminan Fidusia Kalimantan Timurdimana hal yang menjadi dasar pada Undangundang JaminanFidusia Pasal 29 ayat (1) huruf a, yang pada intinya didasarkankepada titel eksekutorial yang melekat kepada Sertifikat JaminanFidusia yang memiliki irahirah DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, artinyaSertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial

obyek jaminan fiduciadimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada ;e Melakukan penjualan dimuka umum atau secara dibawah tangankendaraan (yang merupakan obyek jaminan fiducia) atau denganperantara pihak lain ;(Vide Point 10 huruf I syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaandengan jaminan fiducia No.01.100.177.00.093153.0 tertanggal 12 Januari2010) ;Sertifikat jaminan fiducia No.W7.009567 AH.05.01.TH2011/STD, tertanggal18 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RIKantor

satu) buah buku BPKB KBM beroda 4 (empat) No.Pol: B8678FR, terdaftaratas nama: NURAENI A BARUNG, Merk/type: Honda/CRV RDW CKD AT, jenismodel: Jeep S.C.HDTP, tahun pembuatan: 2003, Isi Silinder: 01998, warna: hitam,No.Rangka/NIK: MHRRD48603K001355, No.Mesin: K20A51022460, No.BPKB:4952354G, Warna TNKB: Hitam, Bahan Bakar: Bensin, merupakan obyek jaminanfidusia yang termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.293606.AH.05.01Tahun 2013 tanggal 18072013 jam: 10:42:28, Kementerian Hukum dan HAM RIKantor

Kedaleman Kec.Cibeber tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 3.350.000, ; 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 76/2.36.72/III/2010Perihal : Penyampaian Biaya sesuai PP 13 Tahun 2010Pengganti PP 46 Tahun 2002 Tanggal 29 Maret 2010 ; 1D wanna nn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nee nnn nena2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatantanah Pemerintah Kota Cilegon ; 1 (satu) lembar fotocopy disposisi Perihal : PertanahanPembuatan Sertifikat

Kedaleman Kec.Cibeber tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 3.350.000, ; (satu) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 76/2.36.72/III/2010Perihal : Penyampaian Biaya sesuai PP 13 Tahun 2010Pengganti PP 46 Tahun 2002 Tanggal 29 Maret 2010 ; Hal 78 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Kedaleman Kec.Cibeber tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 3.350.000, ; (satu) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 76/2.36.72/III/2010Perihal : Penyampaian Biaya sesuai PP 13 Tahun 2010Pengganti PP 46 Tahun 2002 Tanggal 29 Maret 2010 ; (dua) lembar fotocopy daftar' perincian biayapensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; (satu) lembar fotocopy disposisi Perihal : PertanahanPembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota CilegonTanggal : 30 April

Bahwa kemudian pihak Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional RIkantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara) memberikan penjelasan melaluisurat nomor 2088300.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang padaintinya menyatakan:Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 296/Pdt/2021/PT MDN10.

Bahwa kemudian pihak Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional RIkantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara) memberikan penjelasan melaluisurat nomor 2088300.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang padaintinya menyatakan: Terhadap tanah garapan yang dipertanyakan Penggugat sesuai dengandata pada Matriks panitia B plus adalah tanah seluas lebih kurang 14hektare di Jalan Bantenan Desa Karang Rejo adalah areal yang tidakdiperpanjang HGU nya serta lahan seluas lebih kurang 83 hektar diDesa Kwala Begumit

Nusantara (Persero) Kebun Sei Semayang, tertanggal 31Desember 2009.Selanjutnya diberi tanda bukt......0 0... e cece ence eens P.4;Fotocopy yang telah diberi Matterai cukup, Surat Badan Pertanahan Nasional RIKantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Januari 2009.

ALWI, pada hariSelasa tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas atau pada suatu waktuyang masih termasuk pada bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat diJalan STM No.02 Kota Banjarbaru tepatnya di Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru:e Berawal sekitar tahun 2006 pada saat Terdakwa menguasai Sertifikat HakMilik /SHM No. 26 Tahun 1972 dengan pemegang hak / atas nama

ALWI, pada hariSelasa tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas atau pada suatu waktuyang masih termasuk pada bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat diJalan STM No.02 Kota Banjarbaru tepatnya di Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengansengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati, jikapemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dimana

Ataspengaduan tersebut, ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RIKantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi ke Kantor DKPKabupaten Tabanan melakukan pengecekan, klarifikasi daninvestigasi di bulan Juli 2013, hingga akhirnya beberapa hari setelahOmbudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar melakukanpengecekan, sekitar 80 (delapan puluh) SK CPNS lainnya langsungdibagikan termasuk SK CPNS milik saksi Made Gunadi:Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 16 April 2014 saksi MadeGunadi mengikuti Diklat Prajabatan

No. 1314 K/Pid.Sus/2016Sudarsana Alias Pak Gading tidak kunjung diterima sementaratemantemannya banyak yang SK CPNSnya sudah keluar danditerima atas hal tersebut saksi Made Sudarsana alias Pak Gadinghanya bisa diam dan pasrah;Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 muncul berita yang dimuatdi media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampaipengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar, ataspengaduan tersebut, ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RIKantor Perwakilan Denpasar dengan

mendatangi Kantor DKPKabupatenTabanan melakukan pengecekan, Klarifikasi daninvestigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelan Ombudsman RIKantor Perwakilan Denpasar melakukan pengecekan, sekitar 80 SKlainnya langsung dibagikan, termasuk SK CPNS milik saksi MadeSudarsana alias Pak Gading;Bahwa tanggal 24 Maret 2014 17 Juli 2014 saksi Made SudarsanaAlias Pak Gading mengikuti Diklat Prajabatan Gelombang Il diDenpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dandinyatakan lulus diklat prajabatan serta

Pada saat hari dimana tim Ombudsman RIKantor Perwakilan Denpasar turun saksi Gusti Made Sedanadipanggil oleh saksi Ramli Napitupulu ke meja ruangan Nonik (StafTU pada Kabid Angkutan) setelah itu saksi Ramli Napitupulu danNonik menyerahkan selembar kertas berisi surat pernyataan yangpada intinya saksi Gusti Made Sedana akan mencabut laporan keOmbudsman lalu saksi Gusti Made Sedana disurunh untukmenyalinnya ke kertas yang berbeda. kemudian saksi Gusti MadeSedana disuruh menandatangani namun saksi Gusti

tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SKCPNS terbit, tetapi setelah ditunggu beberapa lama SK CPNS saksi Gusti Nyoman Artajaya tidak kunjung keluar sementara SK CPNSmilik beberapa temantemannya telah keluar dan diterima dari bagianKepegawaian, dan atas hal tersebut saksi Gusti Nyoman Artajayahanya bisa pasrah menunggu;Bahwa sekira bulan Juli 2013 saksi Gusti Nyoman Artajayamengetahui adanya berita yang dimuat di media koran bahwa SKCPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RIKantor

terdakwa bayarkan sebesar Rp. 85.000.000,(delapanpuluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 48(empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun yang dimulai sejaktanggal 12 November 2016 dengan angsuran sebesar Rp. 10.109.000,(sepuluh juta seratus sembilan ribu rupiah) setiap bulan angsuran ;Bahwa pembiayaan konsumen terdakwa telah dibuatkan Akta NotarisNomor 454, tanggal 15 Oktober 2016 yang di buat oleh Notaris HELLENPATIASINA, SH, dan didaftarkan pada kementerian Hukum Dan Ham RIKantor

Kedaleman Kec.Cibeber tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 3.350.000, ; 24,1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 76/2.36.72/III/2010Perihal : Penyampaian Biaya sesuai PP 13 Tahun 2010Pengganti PP 46 Tahun 2002 Tanggal 29 Maret 2010 ; 2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatantanah Pemerintah Kota Cilegon ; 26.1 (satu) lembar fotocopy disposisi Perihal : PertanahanPembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota CilegonTanggal

Kedaleman Kec.Cibeber tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 3.350.000, ; 24.1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional RIKantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 76/2.36.72/III/2010Perihal : Penyampaian Biaya sesuai PP 13 Tahun 2010Pengganti PP 46 Tahun 2002 Tanggal 29 Maret 2010 ; 25.2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatantanah Pemerintah Kota Cilegon ; 26.1 (satu) lIembar fotocopy disposisi Perihal : PertanahanPembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota CilegonTanggal

UURI No 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anakmelalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas dakwaantersebut dan tidak menyampaikan eksepsi/keberatannya;Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2020/PN RanMenimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan dandibacakan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor register 16/SA/II/2020 dariPembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RIKantor