Ditemukan 121 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : salve savage salvano sallago salvana salvani sauvage salvali
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 16-12-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 107/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
PT. MARINE SERVICE ENGGINEERING
Tergugat:
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARA DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT
371 — 478
  • Pasal 208 ayat (1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dankeamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1)Syahbandar mempunyai tugas:Halaman 15 Putusan Nomor: 107/G/2019/PTUN.Mtra. mengawasi kelaik lautan kapal, keselamatan, keamanan danketertiban di pelabuhan;b. mengawasi tertib alu lintas kapal di perairanpelabuhan dan alurpelayaran;mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah airmengawasi kegiatan penundaan kapal;~ 29 2 9mengawasi pemanduan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 31-05-2024 — Putus : 26-06-2024 — Upload : 27-06-2024
Putusan PN SERANG Nomor 368/Pid.B/2024/PN SRG
Tanggal 26 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
1.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
1.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
1.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
1.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
1.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
1.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
1.SUBARDI, SH., M,H.
Terdakwa:
SIGIT NURWANTO Bin PONIRAN
131 — 0
  • Samudra Bintan 2701 dan lampirannya;
46. 1 (satu) lembar salinan Memorandum of Agreement antara PT SANGHAI SALVAGE selaku Seller dengan PT DAMAI SEKAWAN MARINE selaku Buyer;
47. 1 (satu) lembar salinan BILL OF SALE (Body Corporate) tanggal 28 Desember 2023 atas kapal X-PRESS PEARL;
48. 1 (satu) lembar salinan PROTOCOL OF DELIVERY kapal X-PRESS PEARL; antara PT SANGHAI SALVAGE selaku Seller dengan PT DAMAI SEKAWAN MARINE selaku Buyer;
49. 1 (satu) lembar
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-09-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 354/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 14 Nopember 2018 — KESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN BELAWAN, DKK VS PT WAWASAN KEBUN NUSANTARA
134 — 101
  • Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatanpelayaran dan keamanan pelayaran serta koordinasi kegiaatan pemerintahandi pelabuhan.Fungsi Kantor Kesyahbadaran Utama Belawana.Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautankapal,keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan sertapenerbitan surat persetujuan berlayar.Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuahandan alur pelayaran;Pelaksanaan pengawasan kegiatan ahli muat di perairan pelabuhan,kegiatan salvage
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : DICKY HARIS G P, SH.,M.Hum
Terbanding/Terdakwa : PRAYUDHA ZARKASIH
167 — 101
  • pengeluaran PT Gendis Caraka Wyaktaperiode 25 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November2017;13) 1 (satu) bundel Asli Purchase Order PT Gendis Caraka Wyaktauntuk proyek SKPD Bandung Barat tahun 2015;14) 1 (satu) bundel profil perusahaan PT Gendis Caraka Wyakta;Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 12Pen.Pid.Sus/TPK/I/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021:Disita dari Dicky Rachmat sesuai Berita Acara Penyitaan hari Rabutanggal 20 Januari 2021 yaitu:1.1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage
    pengeluaran PT Gendis Caraka Wyaktaperiode 25 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November2017;1 (Satu) bundel Asli Purchase Order PT Gendis Caraka Wyaktauntuk proyek SKPD Bandung Barat tahun 2015;14) 1 (satu) bundel profil perusahaan PT Gendis Caraka Wyakta;Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 12Pen.Pid.Sus/TPK/I/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021:Disita dari Dicky Rachmat sesuai Berita Acara Penyitaan hari Rabutanggal 20 Januari 2021 yaitu:1. 1 (Satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-08-2015 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 470/PDT.G/2014/PN. TNG
Tanggal 6 Agustus 2015 — Drs. H. AKHMAD HARIS Lawan 1. PT. SILOAM HOSPITALS, Tbk Cq SILOAM HOSPITALS LIPPO VILLAGE 2. dr. ANASTINA TAHJOO 3. dr. P. SUGIANTORO 4. dr. SOELISTIOWATI TJAHJONO ,SPAN 5. dr. BUDHI ADDIWIJAYA SPBTKV
492 — 262
  • darah,maka patah tulang tidak mungkin dapat disembuhkan dan kaki pasienHalaman 51 dari 83 halaman48.49.50.51.52.dapat membusuk secarakeseluruhankarena tidak ada pasokan darah.Danjika kaki membusuk, kaki harus diamputasi, (6)kKebutuhanperawatan danpengobatan secara intensif untuk evaluasi pasca operasi yang berat dansulit, (c)resiko tindakan operasi berulang, (d)resiko kemungkinankegagalan tindakan operasi.Dengan demikian operasi emergency tersebut adalah tindakan untukpencegahan kecacatan (limb salvage
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-01-2017 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 05-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 31 Maret 2017 — PT.ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA CQ JOSEF GUNAWAN SETYO >< ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GMBH CQ KOICHI TSUTAMURA CS
188 — 125
  • Jadi ada tanda tanyabesar Penggugat membayar seluruh klaim atas dasar hasil laporansurvey dan investigasi PT Prima Adjusterindo Mandiri, tetapisampai saat ini barangnya masih berada pada penguasaan PTNisshinbo Indonesia;Penjelasan PT Prima Adjusterindo Mandiri dalam Final ReportMarine Cargo Claim tertanggal 6 Maret 2015, ada "salvage" atasrusaknya barang milik PT Nisshinbo Indonesia, tetapi faktanyasampai saat ini barang tersebut masih berada dalam penguasaanPT Nisshinbo Indonesia.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2015 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 424 /Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst
Tanggal 2 Agustus 2016 — PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA Cq. Josef Gunawan Setyo selaku Direktur PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA >< ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH, Cq Koichi Tsutamura,Cs
285 — 118
  • Prima Adjusterindo Mandiri dalam Final report Marine CargoCiaim tertanggal 6 Maret 2015, ada "salvage" atas rusaknya barang milikPT. Nisshinbo Indonesia, tetapi faktanya sampai saat iniHalaman 90 Putusan Nomor: 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pstbarang tersebut masih berada dalam penguasaan PT. NisshinboIndonesia. Terkait denqan kerugian USD. 4.750,15, biaya iasa penilaikerugian. yaitu biaya hasil survey PT. Prima Adjusterindo Mandiri,Tergugat Il menolak dengan tegas, karena PT.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 10 Agustus 2020 — Penuntut Umum : JULIANTORO, SH.,MH Terdakwa : SUDIANTO
542 — 471
  • Kontribusi General Average and Salvage;17.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 23-11-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Blg
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
NOVA MARGARETTA, S.H
Terdakwa:
RIHARD SITANGGANG
155 — 65
  • Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;. Mengawasi kegiatan penundaan kapal:;> Oo Q90 8cMengawasi pemanduan;. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahanberbahaya dan beracun;h. Mengawasi pengisian bahan bakar;i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi;Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Bigk. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan;.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Pelayaran
Putus : 08-01-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN BALIGE Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Blg
Tanggal 8 Januari 2020 — Nurdin Siahaan, S.H., Bin Krisman Siahaan
295 — 738
  • Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal;f. Mengawasi pemanduan;g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahayadan beracun;h. Mengawasi pengisian bahan bakar;i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi;k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan;.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tpg
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
KYI LWIN
175 — 83
  • Administration ;
  • Examtion Certificate SGP-SX2-0006-19 ;
  • International Ballast Water Management Convention Caertificate SGP-BWM-0030-19 ;
  • Type Approval Certificate ;
  • Document of Compliance for Garbage Pollution Prevention SGP-IGPP-0029-19 ;
  • Statement Of Compliance SGP-VEC-0014-19 ;
  • Statement for Ongoing Type Approval Process ;
  • LLOYDS Standard form of Salvage
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 4 Agustus 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SUMIDI, SH.
Terbanding/Terdakwa : Filipus Iwan Erwin Fernando Haulussy
132 — 73
  • Melakukan pemeriksaan, pembersihan, perakitan (assembling), danpembuatan / perbaikan mesinmesin serta peralatan lainnya (pekerjaanmekanikal);Melakukan pekerjaan engineering pada umumnya yang dimungkinkanoleh fasilitasfasilitas dan alatalat produksi yang tersedia;Melaksanakan pekerjaan jasa termasuk konsultan, baik yangmenyangkut perencanaan dan pembangunan kapal dan alatalat apunglainnya dalam arti yang seluasluasnya dan pekerjaan engineeringlainnya, kecuali jasa di bidang hokum;Menyelenggarakan usaha salvage
    Melaksanakan pekerjaan jasa termasuk konsultan, baik yangmenyangkut perencanaan dan pembangunan kapal dan alatalat apungHalaman 131 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT DKIlainnya dalam arti yang seluasluasnya dan pekerjaan engineeringlainnya, kecuali jasa di bidang hokum;Menyelenggarakan usaha salvage dan pemecahan (scrapping) kapalserta alat apung lainnya (penyelamatan dan pembongkaran kapal sertaalatalat apung lainnya menjadi besi tua);Bahwa dalam rangka pencapaian target penjualan dan profit perusahaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
149 — 60
  • Nilai Pertanggungan asuransi sebesar Nilai wajar barang agunan218yang insurable dimaksud dan atas persetujwan PT Bank Mandiri (Persero)Tbk minimal covernote dan Asuradur.Khusus untuk asuransi kapal dengan menyebutkan Hulls Total Loss, Generalaverage 4/4 th collision lability (amended) and fixed floating objects,including salvage, salvage charge and sue labour, Mention Vessels yearsbuilt clause.3.
Pengadilan PN TUBAN Perdata
Putus : 29-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN TUBAN Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 29 April 2014 — LETKOL TNI AD Drg. ERI ISKANDAR (PURNAWIRAWAN TNI AD)
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
99 — 26
  • permasalahan inidengan cara memberi ganti rugi atas bangunan yang ada diatas tanah yang dikuasailangsung oleh Negara dengan perhitungan standart harga pada tahun 2002 setelahdikurangi biaya penyusutan selama 37 tahun yaitu mulai tahun 1965 sampai dengantahun 2002, yang semestinya menurut perhitungan adalah telah habis ganti rugikarena sudah lebih dari 100% atau dengan perhitungan (37 tahun x 5 % = 185%).Sedangkan untuk perhitungan penyusutan bangunan gedung sebesar 5% per tahundengan minimum nilai sisa (Salvage
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 15-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN BATAM Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Btm
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
MEHDI MONGHASEMJAHROMI
305 — 235
  • Sementara itu,hukum maritime atau maritime Law sejatinya adalah hukum nasional suatunegara yang mengatur aktifitas penggunaan laut sebagai alat transportasi(pengangkutan laut), mencakup halhal seperti collisions, salvage, towage,pilotage serta marine insurance; Bahwa Hak Lintas Damai kapal asing dalam wilayah territorial suatuNegara diatur dalam Pasal 1726 UNCLOS 1982.
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 29-03-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN DEMAK Nomor 61/Pid.B/LH/2018/PN.Dmk
Tanggal 3 September 2018 — EVANS WINATA NIN INDRA RUSTAM WINATA
573 — 216
  • CON PRATAMA, tanggal 24 September 2014;Surat Pernyataan Salvage/Scraf, yang ditandatangani oleh saksi ADRIAAN SUDHARMANTO NAFARIN Bin EDI NAFARIN selaku Direktur Utama PT. SB. CON PRATAMA, tanggal 29 Oktober 2014;Surat Persetujuan Bersama antara PT. Multi Beton Karya Mandiri dan PT. SB. CON PRATAMA, yang ditandatangani oleh saksi ADRIAAN SUDHARMANTO NAFARIN Bin EDI NAFARIN selaku Direktur Utama PT. SB. CON PRATAMA, tanggal 12 November 2014;Bukti Tanda Terima Dokumen dari PT.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009
312 — 158
  • Tentang : PENERBANGAN
  • prosedur pendaratan dan lepaslandas.Huruf ePasal 202Yang dimaksud dengan kelayakan lingkungan yaitu suatukelayakan yang dinilai dari besarnya dampak yang akanditimbulkan serta kemampuan mengurangi dampak(mitigasi), pada masa konstruksi, pengoperasian, dan/ataupada tahap pengembangan selanjutnya.Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan fasilitas adalah:a. fasilitas pokok meliputi:1) fasilitas keselamatan dan keamanan, antara lainPertolongan Kecelakaan Penerbangan PemadamKebakaran (PKPPK), salvage
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 6 April 2020 — Penggugat:
1.PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
2.SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
3.SAFE HAVEN MARITIMEINC
Tergugat:
1.PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS
2.HARIS YUDI HELMI
3.AZWAR ANAS
4.IBNU HAJAR
5.SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
421 — 597
  • UndangUndang tentang Pelayaran yaitu sebagai berikut:a. untuk pembayaran upah dan pembayaran lainnya kepada Nakhoda, Anak BuahKapal, dan awak pelengkap lainnya dari kapal dalam hubungan denganpenugasan mereka di kapal, termasuk biaya repatriasi dan kontribusi asuransisosial yang harus dibiayai;b. untuk membayar uang duka atas kematian atau membayar biaya pengobatanatas luka badan, baik yang terjadi di darat maupun di laut yang berhubunganlangsung dengan pengoperasian kapal:;c. untuk pembayaran biaya salvage
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3075 — 1597
  • Tentang : Cipta Kerja
  • perusahaanyang mempunyai kemampuan dan kompetensi dandibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan olehinstansi yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaanpengerukan alurpelayaran, kolam pelabuhan, danreklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diaturdalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 204...SK No 050912 A45.46.(2) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA412 Pasal 204Kegiatan salvage
    dilakukan terhadap kerangka kapaldan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atautenggelam.Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air wajibmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)(3)Pasal 213Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajibmemberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhankepada Syahbandar.Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wayibmenyerahkan surat, dokumen, dan warta Kapal kepadaSyahbandar seketika pada saat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 03-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Maret 2018 — Penuntut Umum:
DODY SUKMONO, SH
Terdakwa:
TARMIZI, SH., MH
225 — 120
  • ZAINI, S.H. tanggal 27 Januari 1994; (BB No.6)
  • 1 (satu) binder dokumen PT Aquamarine Divindo Inspection yang terdiri dari dokumen copy warna:
    1. Tanda Daftar Perusahaan
    2. Surat pernyataan dalam negeri
    3. Surat keterangan domisili
    4. SIUPAL dan Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air
    5. NPWP
    6. SIUP
    7. Surat Keterangan Terdaftar
    8. Akta Notaris no. 18 tanggal 25 Juli 2016
    9. Akta