AP selaku Bendahara Pengeluaranpada Sektretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 berdasarkan SuratKeputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 136 Tahun 2009 tanggal 27 DesemberHal 130 dari 935 Hal ( Putusan Nomor : 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN Amb).2009, bersamasama dengan Dra. Hj.

Maimunah Kabalmay selaku SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan PejabatWalikota Tual Nomor : 821.2 /SK/01 / 2008 / KT tanggal 4 Juni 2008 yang sekaligusbertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Sektretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 (yang diajukan dalamberkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi denganpasti dalam tahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalamkurun

AP selaku Bendahara Pengeluaranpada Sektretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 berdasarkan SuratKeputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 136 Tahun 2009 tanggal 27 Desember2009, bersama sama dengan Dra. Hj. Maimunah Kabalmay selaku SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan PejabatWalikota Tual Nomor : 821.2 /SK /01 / 2008 / KT tanggal 4 Juni 2008 yang sekaligusHal 155 dari 935 Hal ( Putusan Nomor : 32 / Pid.

Sus / TPK / 2015 / PN Amb).bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Sektretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 (yang diajukan dalamberkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi denganpasti dalam tahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalamkurun waktu tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tual atausetidak tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi

AP selaku Bendahara Pengeluaranpada Sektretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 berdasarkanSurat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 136 Tahun 2009 tanggal27 Desember 2009, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimanatercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, sebagaiberikut :a.

Walikota Bandung;Bahwa dananya tidak ditentukan besarnya;Bahwa saksi tidak ingat jumlah dana operasional;Bahwa dana operasional tersebut dipergunakan untuk makan, minum, telpun danATK;Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Firman dan langsung menerima dana dariFirman, karena Bu Elly lagi sakit;Bahwa di kuitansi ada tulisannya dan ada yang kosong;Bahwa saksi tidak pernah menanyakan dana operasional itu darimana, karena adaposnya untuk dana operasional;Bahwa sekarang saksi mengambil dana operasional dari Sektretariat

Kolaka berasaldari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) danDana Bagi Hasil Provinsi (DBH Provinsi);Kapasitas terdakwa sebagai Sekwan pada Sektretariat DPRD KabupatenKolaka;Ya kami melakukan klarifikasi termasuk kepada Terdakwa, bendaharaMarsiah, para penyedia barang dan jasa serta pihak yang melaksanakanperjalanan dinas;Belanja makan minum, itu dikelola oleh Bendahara Sekretariat DPRDKab.

Riau dan adadibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sebelum BAP tersebut saksitanda tangani terlebin dahulu saksi baca dan tiap lembarnya ada diberiparaf ;e Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalahbenar keterangan saksi sendiri tidak ada diarahkan, dipaksa maupundiancam ;e Bahwa jabatan saksi pada sektretariat Dewan DPRD Kab. Kamparadalah sebagai Kasubag Humas sejak 20072008 ;Halaman 99 dari 268 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.

Menyampaikan permasalahan disertaipertimbangan penyelesaian pengadaan tanahkepada Bupati Walikota apabbila musyawarahtidak tercapat kesepakatan untuk mengambilkeputusan Sektretariat Panitia PengadaanTanah berkedudukan dikantor Pertanahankabupaten Kota (pasal 14 ayat 1 sampaidengan 4)2.

RASIDIN Kota Padang mendapat anggaran kegiatanPengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang bersumber dariHalaman 167 dari 210 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN PdgAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa anggaran dariProgram Pembinaan Upaya Kesehatan, berupa Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sektretariat Direktorat JenderalBina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK) yang tertuang dalam DIPA Nomor:DIPA024.04.4.085561/2013 tanggal 15 Mei 2013, dengan total jumlahanggaran

AP selaku Bendahara Pengeluaranpada Sektretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 berdasarkan SuratKeputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 136 Tahun 2009 tanggal 27 Desember 2009,bersama sama dengan Dra. Hj.

Maimunah Kabalmay selaku Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Pejabat WalikotaTual Nomor : 821.2 /SK / 01 / 2008 / KT tanggal 4 Juni 2008 yang sekaligus bertindaksebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Sektretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 (yang diajukan dalam berkasterpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalamtahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun

Walikota Bandung;Bahwa dananya tidak ditentukan besarnya;Bahwa saksi tidak ingat jumlah dana operasional;Bahwa dana operasional tersebut dipergunakan untuk makan, minum, telpun danATK;Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Firman dan langsung menerima dana dariFirman, karena Bu Elly lagi sakit;Bahwa di kuitansi ada tulisannya dan ada yang kosong;Bahwa saksi tidak pernah menanyakan dana operasional itu darimana, karena adaposnya untuk dana operasional;Bahwa sekarang saksi mengambil dana operasional dari Sektretariat

kePemkot untuk disatukan bersama anggaran dinasdinas belum dibahas, jadi pembahasannyawaktu Panggar Gabungan Legeslatif dan Ekksekutif ;Bahwa saat Panggar Gabungan Legeslatif dan Eksekutif untuk pembahasan anggaran yangdiajukan dinasdinas, anggaran Sekretariat DPRD dan Anggaran DPRD Kota Bontang itudibahas lama sekali masingmasing dinas biasanya bertahan memaksakan anggarannya tapiuangnya terbatas jadi diutamakan yang prioritas, tiap dinas dibahas per item yang diajukandibahas, termasuk anggaran Sektretariat

Bahwa, penitipan tersebut atas nama bendahara sektretariat DaerahKabupaten Kepulauan Aru yaitu sdr. JHON PUTNARUBUN, namun saatitu yang membawa cek adalah sfat dari sdr JHON PUTNARUBUN selakubendahara setda.

Sus / TPK / 2015 / PN Amb).Perangkat Daerah (SKPD) Sektretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010,bersamasama dengan Ade Ohoiwutun, S.

AP selaku Bendahara Pengeluaranpada Sektretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 berdasarkan SuratKeputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 136 Tahun 2009 tanggal 27 Desember2009 (yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidakdapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2010 atau setidak tidaknyapada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun tahun 2010, bertempat diKantor Sekretariat DPRD Kota Tual atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah

Maimunah Kabalmay selaku Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan PejabatWalikota Tual Nomor : 821.2 / SK / 01 / 2008 / KT tanggal 4 Juni 2008 yangsekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) / Pengguna Barang padaSatuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sektretariat DPRD Kota Tual TahunAnggaran 2010, bersamasama dengan Ade Ohoiwutun, S.AP selaku BendaharaPengeluaran pada Sektretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010 berdasarkanSurat Keputusan Pejabat

itu selisih kurangnya adalah sekitar Rp 122.000.000( seratus dua puluh dua juta rupiah ).Halaman 162 dari 237 Putusan Nomor 3 /Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi berapa besar uang yang dikeluarkan olehpemda Kabupaten Kepulauan Aru ke rekening non bendahara tersebut,namun setelah tahun 2011 kantor pusat BPDM di Ambon melarang untukmelakukan penitipan uang non bendahara sehingga kami tidak lagi menerimatitipan uang non bendahara.Bahwa, penitipan tersebut atas nama bendahara sektretariat

ACENG SOLAHUDDIN danarsip SPH tersebut tidak ada di Sektretariat PPAT Kec. Jati Sampurna.Saksi berkeyakinan bahwa 279 SPH yang diperlihatkan oleh Penyidik bukan dibuatoleh Camat Jati Sampurna adalah :1 Penulisan nomo pada SPH tersebut di ketik sedangkan penulisan nomor SPH yangdibuat oleh Camat Jati Sampurna menggunakan tulisan tangan2 Pada 279 SPH menggunakan kode Jts sedangkan SPH yang dibuat oleh CamatJati Sampurna menggunakan kode AG. 590.14.Saksi,3.

2011 menjabat sebagai Kepala Bagian Otonomi DaerahPemerintah Kota Semarang sampai dengan bulan Mei 2011, dan sekarang inimenjabat sebagai Kepala Dinas Pasar Pemerintah Kota Semarang ; Bahwa dalam Struktur Pemerintah Daerah Kota Semarang, Bagian OTDA beradadibawah Sekda, dan Sekda adalah sebagai pengguna anggaran nya ; Bahwa pada tahun anggaran 2011 Bagian Otonomi Daerah Kota Semarang memilikianggaran sendiri, yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Sektretariat

SUYITNO ADANG, M.Si(Anggota), AHMAD MUNADI, S.Ag (Anggota), EDY S.HAFAS(Anggota) dan Sektretariat KPU Kota Tangerang yang terdiri dari H.AHMAD SAFEI S.Sos. M.Si (Sekretaris), Drs. SYAHRUL EFENDI,M.S.(Kasubag Tekpem & Humas), Hj. SRI ROHMULYATI, SE (KasubagProgram & Data), NASRAN, SE (Kasubag Hukum), DEDEDHalaman 242 dari 333 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN.

Sekarang, saksimenjabat sebagai Kepala Dinas Pasar Pemerintah Kota Semarang ;Bahwa pada tahun anggaran 2011, Bagian Otonomi Daerah Kota Semarangmemiliki anggaran sendiri, yang tercantum dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Sektretariat DaerahKota Semarang Bagian Otonomi Daerah dengan jumlah anggaranRp.1.410.440.000.

Edy (atas perintah Ketua) tertanggal Trenggalek 8-3-2011 yang ditandatangani oleh Sulis tyowati; 188. 1 (satu) lembar kwitansi no. 3 dari Bendahara Taktis DPRD dengan jumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran takziah ibunda Nugraheni staf Sektretariat DPRD Kab.