P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, tentang Perhutanan Sosial diWilayah Kerja Perum Perhutani, yaitu. peraturan yang bersifatmenyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No. 83/MenLHK/SETJEN/KUM.1//10/2016, tentangPerhutanan Sosial, dimana peraturan tersebut masih berlaku tidak pernahdicabut ataupun dibatalkan, sehingga PENGGUGAT menyakiniPengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) denganPerum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, masihberlaku

Salah satunyaadalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial.Kebijakan ini menyelaraskan peraturanperaturan sebelumnya kedalam satu peraturan yang lebih sederhana, terintegrasi, danmenyeluruh;..

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016tentang Perhutanan Sosial;c) Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutanlindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;B. Kronologis Penerbitan Keputusan TUN Objek Gugatan a quo:a.

P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo. PeraturanDirektur Jenderal PSKL No.

/KUM.1/10/ 2016 tentang PerhutananSosial;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan SosialDi Wilayah Kerja Perum Perhutani;Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM .1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dan Hutan Alam.c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11/2016Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya Yang Berasal dariHutan Hak.d.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.

Nota Angkutan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.85/ MENLHK / SETJEN / KUM.1 /11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya YangBerasal dari Hutan Hak, Dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapiadalah Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan;Bahwa Ahli menerangkan, jika berasal dan kawasan hutanberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P. 66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil

Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.64/ MENLHK/SETJEN/KUM1/ 12/ 2017 tanggal 19 Desember 2017, tentang penetapanharga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi Sumber dayahutan, ganti rugi tegakan:Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH):1. Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar Rp 690.000,(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik.2. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar Rp 390.000,(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik.3.

Bahwa Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.71 / MenLHK/Setjen /HPL.3 /8/2016 tentang tata Cara Pengenaan, Pemungutan, danPenyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH maka didapat hasilkonversi dari kayu olahan ke kayu bulat: Kelompok Meranti dan 6,6938 M x 2 menjadi 13,39 M?

PengelolaanHutan Produksi Wilayah VIII Pontianak dengan jabatan sebagai tenagaFungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH);Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor: 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1, angka 13,yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayubulat kecil, kKayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN

bahwa untuk melindungi hasil hutan kayu Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan setelahmembayar lunas Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa terhadap kepemilikan kayu bulat yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah mengakibatkankerugian negara, karena pemilik tidak mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN

GRT) ternadap kepemilikan kayu bulatberjenis kelompok rimba campuran sejumlah 200 (dua ratus) batang atausama dengan volume 27,74 m* yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan danPeraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.64/MenLHK/Setjen

/Kum.1/1/2017 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakanadalah sebagai berikut : Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutanuntuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan) sebesar:Rp.500.000 x 10% x 27,74 m* = Rp.1.387.000,00 (satu juta tiga ratusdelapan puluh tujuh ribu

(dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat meter kubik) yang dilakukan olehTerdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)maka timbul kerugian negara yang mana berdasarkan keterangan ahli, kerugiannegara tersebut meliputi: Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukPerhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan

/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak), dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian

/KUM.1/8/2018 yangkemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorHalaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN KtnP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak)

/Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN KtnKUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan telah ternyata ketika Terdakwa sedang berada

/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi ternyata barang bukti berupa tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (Mutiacus Muntjak),dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil) adalah

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tersebut merupakantubuh satwa liar yang dilindungi oleh Undangundang maka menurut MajelisHakim perbuatan Terdakwa telah termasuk dengan sengaja memperniagakanbagianbagian satwa yang dilindungi yang telah mati sehingga unsurmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati haruslahdinyatakan telah

No. 39 /PID.SUS/2018/PT KDIBahwa setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran kayu yang dimuatoleh Terdakwa berjumlah 2100 batang dengan jumlah kubikasi sebanyak194,0080 m3 ;Bahwa adapun Dokumen yang harus dipenuhi dalam pengangutan hasilHutan adalah sebagai berikut:Terhadap hasil hutan kayu berasal dari hutan hak maka dokumenangkutan yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan nomor P.85 / MENLHK/SETJEN / KUM.I/11/2016 Jo nomor: 48 /MENLHK/SETJEN / KUM.I/8/2017

yang berasal dari Hutan Haksebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik Hutan hakdan berlaku sebagai DKP ;Nota angkutan lanjutan hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutanhak sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diterbitkan oleh GANISPHPLPKB yang bekerja di TKPRT dengan mencantumkan nomor Nota angkutansebelumnya dan berlaku sebagai DKP ;Untuk hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam maka Dokumenangkutan yang digunakan sesuai dengan peraturan P43 / MENLHK/SETJEN

No. 39 /PID.SUS/2018/PT KDIBahwa adapun Dokumen yang harus dipenuhi dalam pengankutan hasilHutan adalah sebagai berikut:Terhadap hasil Hutan kayu berasal dari hutan hak maka dokumenangkutan yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan nomor P.85 / MENLHK/SETJEN / KUM.1/11/2016 Jo nomor : 48/MENLHK/SETJEN/KUM.I/8/2017 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari Hutan Hak pada pasal 6 bayat (1) dan ayat (2)disebutkan :Nota Angkutan hasil Hutan kayu

No. 39 /PID.SUS/2018/PT KDI/MENLHK/SETJEN/KUM.I/8/2017 tentang pengankutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari Hutan Hak pada pasal 6 bayat (1) dan ayat (2)disebutkan :Nota Angkutan hasil Hutan kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Haksebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik Hutan hakdan berlaku sebagai DkP ;Nota angkutan lanjutan hasil Hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutanhak sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diterbitkan oleh GANISPHPLPKB yang

/ KUM.I/11/2016 Jo nomor : 48 /MENLHK/SETJEN / KUM.I/8/2017 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari Hutan Hak pada pasal 6 bayat (1) dan ayat (2)disebutkan :Nota AngkutaN hasil Hutan kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Haksebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik Hutan hakdan berlaku sebagai DKP ;Hal. 12 Dari 18 Hal.

Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, DendaPelanggaran Eksploitasi Hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.Bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/ 2018tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan secara tegas menyatakan bahwa :# Pasal 21 huruf

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, diatur :Pasal 4(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyaitujuan strategis yang tidak dapat dielakan.(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan

Arsy Nusantara kepadaTergugat, telah dilampiri dengan persyaratan administrasi dan teknis sSesuaiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, antara lain :1) Dokumen RKLRPL dan ANDAL Rencana Penambangan Batubara,Stockpile dan Pelabuhan Khusus Batubara PT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, diatur :Pasal 21 huruf aPersyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) danPasal 20 ayat (2) berupa pernyataan komitmen.Pasal 22(1) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a,terdiri atas :1) Menyelesaikan

Arsy Nusantara telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknissesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, antara lain :1) Dokumen RKLRPL dan ANDAL Rencana Penambangan Batubara,Stockpile dan Pelabuhan Khusus Batubara PT.

,DFM,Jabatan Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Setjen, Kemdiknas, AlamatJalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat ;2. WOLTER BEATUS SIRINGORINGO, SH.,JabatanKepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; 3. SUMARNI, SH. ,MH., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum , Biro Hukumdan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;4.

., JabatanKepala Subbagian Bantuan Hukum II, BiroHukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; DADANG GANDHI, SH., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum II!1, Biro Hukumdan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;MUHAMMAD RAVII, SH.

., Jabatan Stafpada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Setjen Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;AHMAD MUDZAFFAR, SH., Jabatan Staf padaBagian Bantuan WHukum, Biro Hukum danOrganisasi, Setjen Kemdiknas, AlamatJalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat :DIMPOS BATUBARA, SE., Jabatan Staf padaBagian Bantuan WHukum, Biro Hukum danOrganisasi,Setjen Kemdiknas, Alamat Jalan JenderalHalaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUNJKTSudirman, Senayan

AFFAN MOHAMVAD, SH., Jabatan Staf padaBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Setjen Kemdiknas, AlamatJalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor344/MPN/HK/2011, tertanggal 19 Mei 2011,selanjutnya disebutsebagai ....... ee eeTERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 94/PEN DIS/2011/PTUN JKTtertanggal 28 April 2011 tentang Pemeriksaan denganAcara Biasa : Telah

minta kemaklumanbahwa keterlambatan bukan kemauan dan diluar kemampuanHalaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUNJKT15.16.17.18.12Penggugat ; Bahwa upaya Penggugat menghadirkan diri dengan hanyaoleh berita burung semestinya dihargai, dimana dengantanpa pelayanan masih berusaha untuk menjangkau suatukegiatan penting seperti itu ; Bahwa setelah acara usai, Penggugat minta tolonguntuk dapat menyusul penandatanganan berkas, ternyatabawahan dari bawahan Tergugat yakni Kepala BiroKepegawaian Setjen

KepalaBiro Hukum Setjen Kemhan ; Budi Haryoso, SH., M.Hum., Pembina Tk. I IV/B NIP.196002081990021001, Kabag Bankum Setjen Kemhan ;Kolonel CHK Suharyoto, SH., NRP. 33701, AnalisMadya Bid. Yankum Rokum Setjen Kemhan ; Letkol Laut (KH) Dwijono Fensanarto, SH., M.Hum.,NRP. 10860/P, Analis Madya Bid. Yankum Rokum SetjenLetkol CHK Jamaruba Silaban, SH., MH., NRP.1920013780963, Kasubbag Dil TkIJ dan TkIII BagBankum Rokum Setjen Kemhan ; Slamet laesoli, SH., Penata Tk.

I II/D, NIP.196908071991031001, Penyusun Bahan Dil TkII dan TkI Bag Bankum Rokum Setjen Kemhan ; Kaptem CHK Sucipto, SH., NRP. 21930024960673,Penyusun Bahan Dil TkIJ dan TkIII Bag BankumRokum Setjen Kemhan; I Made Dwi Wirajaya, SH., Penata Muda II/a NIP.197801212009121001, Pengadministrasi Dil TkI BagBankum Rokum Setjen Kemhan ; Gayatno Gultom, SH., Penata Muda III/a NIP.198508262010121002, Pengadministrasi Dil TkII danTkI Bag Bankum Rokum Setjen Kemhan ;Kesembilannya adalah pejabat dan Staf pada

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, yang mana satwa Trenggiling termasuk jenis satwa yang dilindungisebagaimana terdapat pada lampiran tersebut Nomor urut 84.Bahwa terhadap barang bukti sisik trenggiling yang disita dari terdakwa dilakukanpenimbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dilampirkan dalamBerita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor

21 ayat (2) huruf d Undangundang RI Nomor5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya, setiap orang dilarang untuk dengan sengajamemperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat daribagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat diIndonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.106/ MENLHK/ SETJEN

/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hewan trenggiling dengannama latin Manis Javanica merupakan jenis satwa yang dilindungi olehundangundang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturanmenteri tersebut dengan nomor urut 84 ;Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya ;Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana

/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hewan trenggiling dengannama latin Manis Javanica merupakan jenis satwa yang dilindungi olehundangundang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturanmenteri tersebut dengan nomor urut 84 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas

/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTmlKehutanan RI Nomor : P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hewan trenggiling dengan nama latinManis Javanica merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh undangundangsebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri tersebutdengan nomor urut 84 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

., jabatanKepala Biro Hukum, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor KS.29/Menlhk/Setjen/HPL. 1/9/2018,tanggal 5 September 2018;Pemohon Kasasi;LawanPT PABRIK KERTAS INDONESIA (PT PAKERIN), tempatkedudukan di Jalan Kertopaten Nomor 3 Surabaya, yangdiwakili oleh David S Kurniawan, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Pieter Talaway, S.H.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda atau menangguhkantindak lanjut pelaksanaan administratif objek sengketa yaitu SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.861/MENHUTII/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentangPembatalan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.422/MENHUTII/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang PencabutanKeputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat (Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia) Nomor SK.234/Melhk/Setjen/HPL. 1/5/2018, tanggal17 Mei 2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.861/MENHUTII/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentangPembatalan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.422/MENHUTII/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang PencabutanKeputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor266/KPTSII/1998, tanggal 27 Februari

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan Tergugat Nomor SK.234/Melhk/Setjen/HPL. 1/5/2018,Halaman 2 dari 7 halaman.

Setelah dibeli terdakwa, kemudian dibawakerumah terdakwa di Lubuk Aro Dusun Jorong Malabur Nagari bawanKecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dan rencananya akan di jualkepada seseorang di kota Jambi provinsi Jambi dengan harga Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah).non Bahwa berdasarkan Lamp No. urut 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN

Polsek IV Nagari yang ditemukan dariTerdakwa; Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim serta Tim dariSatreskrim Polres Agam menuju Polsek IV Nagari dan setelah sampaidan melihat 1 (satu) bahagian kepala satwa jenis kambing hutanSumatera tersebut Saksi dan Tim memastikan ciriciri dan bentuknyabahwa 1 (satu) bahagian kepala satwa jenis kambing hutan Sumateraadalah termasuk jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/Menlhk/Setjen

bijaksana untuk menjaminkesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya; Bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, objek dari pengelolaan SDAhayati dan ekosistemnya adalah tumbuhan dan satwa liar besertaekosistemnya; Bahwa ada beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidakbisa dimanfaatkan secara bebas dapat dilihat pada Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.106/Menlhk/Setjen

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi dinyatakan bahwa jenis kambinghutan Sumatera (capricornis Sumatraensis) tersebut termasukhewan/satwa yang dilindungi (No. urut 11).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi dinyatakan bahwa jenis kambing hutanSumatera (capricornis Sumatraensis) tersebut termasuk hewan/satwayang dilindungi (No. urut 11).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbuktisebagai menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lainsatwa yang

Masingmasing dokumen dipergunakan menyesuaikan dengan sortimen danperuntukan tersendiri serta tatacara penerbitan yang berbeda;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

Dengan catatan kayu olahan tersebut berasaldari perijinan yang sah;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHKsesuai kompetensinya secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 24 (Dua PuluhEmpat), Yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutanyang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutantertentu;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal

Nota Angkutandigunakan untuk menyertai : pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daurulang; pengangkutan bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitanSKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;pengangkutan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan; pengangkutanlanjutan kayu hasil lelang; dan/atau pengangkutan kayu impor dari pelabuhanke industri pengolahan kayu;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN

Apabila yang bersangkutan tidakmemiliki perijinan yang sah, maka tidak berhak menerbitkan dokumenangkutan/melakukan pengangkutan kayu olahan;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

Untuk kayu yang tumbuh alamidiatur berdasarkan Peraruran Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, sedangkan untuk kayuhasil budidaya dibedakan berasal dari hutan hak dan berasal dari hutannegara (dalam hal ini berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi).Kayu hasil budidaya dari hutan hak diatur berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak, yang dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanHalaman 10 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2020/PN PnnMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak.

Dan untuk kayubudidaya dari hutan negara (dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi)diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi; Bahwa ketentuan yang diatur dalam penatausahaan hasil hutan kayudari hutan alam menurut Peraruran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 diantaranya:Oo Pada pasal 1 angka 4, hutan alam

/KUM.1/11/2016tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal DariHutan Hak, yang dirubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017diantaranya:Oo Pada pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017, Hutan Hak adalahhutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

PengangkutanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak yang tumbuh secaraalami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengaturHalaman 13 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2020/PN Pnntentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara(dalam hal ini yang dimaksud Peraruran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019);Oo Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016mengatur

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalahPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan adalahtermasuk jenis peraturan perundangundangan di bawah undangundang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan jo.

Menyatakan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentangPembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PenggantianNilai Tegakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah)dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;4.

Memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untukmencabut Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentangPembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PenggantianNilai Tegakan;5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikanputusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;6.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan menerbitkan Peraturan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan danPenyetoran Penggantian Nilai Tegakan.Dengan demikian, penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 sudah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka pengaturan Pasal 3 ayat (3) dalamPeraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan NomorP.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku saat itu (rechtmatigheid) dan sesuai dengan AsasKeadilan (/ustitia).Dari seluruh uraian tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepadaMajelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan keberatan Hak Uji Materiilin litis, untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:1.

/PLA A.2/4/2016 tanggal 20 April 2016tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukanKawasan hutan....dst;5) SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017tentang Kawasa Hutan Propinsi Riau....dst ;Bahwa semua Surat Keputusan (SK) Menteri seperti disebut diatas, dandigunakan oleh PENGGUGAT sebagai dasar hukum dalam gugatan a quo,semua Surat Keputusan (SK) Menteri tersebut menyatakan sebagai KawasanHutan.

Riau, Lembar 0817, diberi tanda bukti P16;Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor: SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, diberi tanda bukti P17;Fotokopi Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI : SK.903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2016 tanggal 7Halaman 26 darif 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

Sementara itu SuratKeputusan Menteri Kehutanan tanggal 6 Juni 1986 Nomor 173/KptsII/1986,SK.673/MenhutII/2014 tanggal 8 Agustus 2014, SK. 878/MenhutII/2014tanggal 29 September 2014, SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA A.2/4/2016tanggal 20 April 2016 dan SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7Desember 2017 masih terbatas dalam penunjukan, yang artinya kegiatanpenutup dalam pengukuhan kawasan hutan berupa penetapan belumterlaksana yang menyebabkan kawasan hutan yang ditunjuk surat keputusanHalaman 55 darif

(Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau), dan bukti P18 (PetaLampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI :SK.903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentangKawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0817);Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum /ex posterior derogat lexpriori yang menentukan bahwa aturan hukum yang baru mengenyampingkanaturan hukum

yang lama, maka dasar utama yang digunakan Majelis Hakimuntuk menilai apakah objek sengketa berada dalam kawasan hutan adalahSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 (buktiP17;Halaman 64 darif 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN RhlMenimbang, bahwa ternyata penggunaan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 ini bersesuaian dengan buktiP25

/Kum.I/l 1/2016 tanggal 4 November 2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak jo.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017, ayat (1)disebutkan bahwa pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasaldari hutan hak diiengkapi dengan Nota Angkutan, ayat (2) disebutkanPengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutanhak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat diiengkapi Nota AngkutanLanjutan.

Dalam hai pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang tidakdiiengkapi Nota Angkutan dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atauasai usui hasil hutan hak sebagaimana diatur dalam Permenlhk No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 pasal 10 ayat (2), (3), (4) dan (5),dijelaskan sebagai berikut:1) Pasal 10 ayat (2) disebutkan dalam hai pengangkutan hasil hutan haktidak diiengkapi dokumen Nota Angkutan, maka terhadap hasil hutantersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asai usui hasilhutan hak.2

P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 pasal 10 ayat (2)dan ayat (3) menyebutkan bahwa pelacakan sebagaimana pada ayat (2),sepanjang asai usui hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakansanksi administrasi berupa pembinaan melalui teguran tertulis dari Balaiberdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan ditempat tujuan. maka dalam kegiatan pelacakan asai usui hasil hutan kayubertujuan untuk mengetahui asai usui hasil hutan kayu tersebut.

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.43/MenLHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang PenataUsahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam pada pasal 10ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajib dilengakapi secara bersamasama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk),sehingga semua jenis kayu yang merupakan hasil hutan yang tumbuhsecara alami berasal dari

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MenLHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, pada pasal 12 ayat (3)menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secaraSelf Assesment melalui aplikasi SIPUHH.

, yang merupakan satwa yangdilindungi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang Undang RINo. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati DanEkosistemnya (KSDAHE), Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimanadiatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN

5 tahun 1990 tentang KonservasiHalaman 11 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/LH/2021/PN DpsSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang diaturdalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999,tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. sebagaimana diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor: 7tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa,tercantum dalam nomor urut 225 kerang tritonterompet (Charonia tritonis), sebagaimana diatur kembali dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN

5Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/LH/2021/PN Dpstahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE ), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor: 7tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa, sebagaimana diatur kembali dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN

Bahwa berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.71/MenLHkK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 terdapat kewajibanyang harus dibayarkan kepada negara sebelum kayu bulat yang diangkuttersebut yaitu pembayaran PSDH dan DR pada butir (a) Hasil Hutan Kayu padaHutan Alam yang berasal dari Hutan Negara;Bahwa kemudian kayu yang diangkut oleh Saksi HENDRA diamankan,selanjutnya dilakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian dan diketahuikayu bulat tersebut sebanyak 40 (Empat

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untukmenyertai pegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal1 angka 23). Bahwa kayu bulat sebanyak 40 batang = 7,89 (tujun koma delapansembilan) M? kelompok rimba campuran yang terdiri dari : 1 (satu)batang = 0,25 (nol koma dua lima) M?

tanpa dilengkapi Dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKKB) tersebut terdapat potensikerugian Negara berupa PSDH dan DR sebagaimana telah diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.71/MenLHkK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016, Pasal 3ayat 1 hasil hutan sebagai objek yang dikenakan PSDH pada butir (a)Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan/atau Hutan Tanaman yangberasal dari Hutan Negara.

Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam, SuratKeterangan sahnya hasil hutan (GKSHHkK) adalah dokumen tentang hasilhutan kayu yang merupakan bukti legalitas hasil hutan yang diterbitkanmelalui Aplikasi SIPOUHHHalaman 26 dari 36 Putusan Nomor 361/Pid.Sus .LH/2021/PN Jmb4.

angkutan yangdigunakan untuk menyertai pegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, kegiatanPenatausahaan hasil hutan kayu bulat di awali dengan kegiatan perencanaanproduksi yaitu kegiatan timber cruising untuk mengetahui jenis dan jumlah kayubulat sebagai dasar penyusunan rencana penebangan.

,Kepala Biro Hukum, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor KS.6/Menlhk/Setjen/Kum.6/3/2017, tanggal 13 Maret 2017;Pemohon Kasasi I, Il dan III;Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2018LawanPT OCEANIAS TIMBER PRODUCTS, beralamat di JalanAsemka Nomor 2426 RT.0003 RW.06 Kelurahan PinangsiaKecamatan Taman Sari Jakarta Barat, yang diwakili olehEdward Saputera, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa SudjantoSudiana, S.H, SE.

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang PerpanjanganIzin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT CiptaHijau Bumi Etam Seluas + 13.600 Ha Yang Terletak Di KecamatanMuara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;Memerintahkan dengan kewajiban kepada fTergugat II untukmenangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan TataUsaha Negara, berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorSK.869/Menlhk/Setjen

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan: Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentangPerpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa SawitKepada PT Cipta Hijau Bumi Etam Seluas + 13.600 Ha Yang TerletakDi Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten KutaiTimur; Tergugat Il berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.O/11/ 2016

Putusan Nomor 281 K/TUN/2018Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.O/11/ 2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan AtasKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/MENHUTII/2005 tentangPerpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HutanAlam PT Oceanias Timber Product Atas Areal Hutan Produksi Seluas +67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi KalimantanTimur;Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar uangpaksa sebesar Rp50.000.000,00

Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penerbitan KTUN objek sengketa cacat baik dari segiprosedur maupun substansi dan bertentangan dengan AsasasasUmum pemerintahan yang baik yaitu tidak mengikuti prosedursebagaimana diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan RI nomor 45/Menlhk/Setjen

/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut:Bahwa hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul18.55 WIB Brigpol Rio Kusbiantoro Bin Sumaryo bersamadengan Bripka Rubi Ardiansyah Bin H.

/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 20 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaAd.b.Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi,terdapat 3 (tiga) jenis burung tang termasuk sebagai satwayang dilindungi yaitu:a. burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsismoluccensis) sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekorterdaftar di No.

Selainitu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahuladanya ketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang terlepas dari pengetahuan Terdakwa