hanyadisebut sebagai Pemberi Kuasa dan tidak disebutkan sebagaiPenggugat, sehingga kedudukan Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasatersebut tidak jelas sebagai Pemberi Kuasa Untuk Apa;Bahwa kemungkinan dalam gugatan Para Penggugat yang terdaftardi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Register perkara Nomor :12/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 21 April 2020, secara tibatibakedudukan Pemberi Kuasa disebut sebagai Penggugat sampaldengan Penggugat VI;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 RBGyang lazim sisebut

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiriatau bersam suamiisteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut hartabersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memeliharadan mendidik anakahingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;h.

Harta bersamaMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar assetassetselama perkawian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkansebagai harta bersama, maka Majelis Hakim mempertimbangannya sebagaiberikut :Menimbang, bahwa dalam pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yangdiperoleh baik sendirisendiri atau bersama suamiisteri selama dalam ikatanperkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpamempersoalkan

putusan Nomor 510dt.G/2021/PA.Kdrgugatan ke pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat tanah tersebut adalah hakmilik Sujono.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinanmenjadi harta bersama Komilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) Harta kekayaan dalamperkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersamsuamiisteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut

Satu unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2016 atas nama Sumanto;Menimbang Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalahharta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersam suamiisteri selam dalamikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpamempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, (KHI pasal 1 (f) oleh karena itu,Penggugat Konvensi harus membuktikannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilinya, PenggugatKonvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2

No.0331/Pdt.G/2016/PA.Wtp .melainkan milik sendiri Tergugat Ill yang dijual untuk membayar utangPewaris;C.DALAM REKONVENSIBahwa berkaitan dengan dalildalil eksepsi dan jawaban atas gugatan paraPenggugat maka perkenankan para Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensikepada :Penggugat selanjutnya sisebut Tergugat Rekonvensi Penggugat Il selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi IlPenggugat Ill selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi IllPenggugat IV selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi IVHal mana untuk

Wagilah;Timur : Sawah Budi Ali;Selatan : Sawah Arbamin;Barat : Jalan; Untuk selanjutnya sisebut sebagai Obyek Sengketa X; Tanah sawah, terletak di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;sebagaimana terurai dalam Petok C .7656, persil 227 Klas S.II, Luas : + 1.750 M2, A.n.Setyo Budiono, dengan batasbatas:Utara : Sawah Setyo Budiono;Timur : Susuk;Selatan : Jalan;Barat : susuk; Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa XTTanah Darat, terletak di Desa.

dalil jawaban rekonvensinya;Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu terlebin dahulu menjelaskanketentuan Pasal 36 UndangUndang No. 1 Tahun 1974, mengenai hartabersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah Pihak;Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi HukumIslam memberikan pengertian bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atauSyirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersam suamiisteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut

UNTUNG, umur 66 tahun, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSopir, beralamat di Dusun Tegalwero RT.04, RW.02 desa Blimbingsari,Banyuwangi, selanjutnya sisebut sebagai: TERGUGAT IV ;SUHARTO, umur 53 tahun, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaanIndustri , beralamat di Dusun Tegalwero RT.04, RW.02 DesaBlimbingsari, Kecamatan Rogojampi , sekarang Kecamatan BlimbingsariKabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT V ;SUWARTI, umur 47 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta,

Bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 huruf F adalah :Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yangdiperoleh baik sendirisendiri atau bersama suamiisteri selama dalamikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama,tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama Siapapun.Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka, harta yang dimilikioleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi baik yang didalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maupun di dalampenguasaan Penggugat Rekonvensi,

perkawinan serta perceraian Penggugat danTergugat dahulu berdasar atas hukum Islam, maka perlu dicantumkan prinsiphukum tentang sengketa harta bersama yang tertuang dalam Kompilasi HukumIslam, khususnya pada Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 huruf Kompilasi Hukum Islammenyatakan, bahwa Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalahharta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersam suamiisteri selam dalamikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut

Penerbitan SK Hak dari Pengesahan Data Fisik dan DataYuridis (Penetapan Hak) Penerbitan Sertipikat/Pembukuan Hak Penyerahan Sertipikat.Bahwa Kepanitiaan dalam Prona sisebut dengan Pantia PemeriksaanTanah A.

HAMPARAN SENTOSA, beralamat DAHULU (TERAKHIR) di Jalan Hasan Basri 5 No. 3, Rt. 21, Kota Samarinda, KALIMANTAN TIMUR , dan SEKARANG sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (alamatnya) baik di Indonesia maupun di Luar Negeri,selanjutnya sisebut PEMBANDING semula TERGUGAT II, dan DKKM E L A W A N :1. PT.

Putusan Nomor : 94/G/2014/PTUNJKT(selanjutnya sisebut Berita Acara Nomor45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013).3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SumbaBarat Daya Nomor : 48/Kpts/KPUKab018.964761/2013,Tanggal 26 September 2013, Tentang PenetapanPerolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil BupatiSumba Barat Daya Tahun 2013 (selanjutnya disebutKeputusan KPU Sumba Barat Daya No. : 48/Kpts/KPUKab018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013).4)

Jakarta a quo pada halaman 26 sampaidengan 27 pada bagian "Sertifikat DenganMeminjam Nama" telah melanggar atau setidaknyatidak sesuai dengan maksud ketentuan hukum yangberlaku di pengadilan agama in casu InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam khususnya Pasal 1 huruf f yangmengatur bahwa Harta bersama atau Hartakekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalahharta yang diperoleh baik sendirisendiri ataubersama suamiisteri selama dalam ikatanperkawinan berlangsung selanjutnya sisebut

Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenSumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPUKAB.018.964761/2013, Tentang PenetapanPasangan Calon Terpilin Bupati dan WakilBupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26September 2013, Tentang Perubahan Atas BeritaAcara Nomor : 41/BA/VIII/2013, Tentang PenetapanRekapitulasi Perolehan Suara Dalam PemilihanBupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun2013 (selanjutnya sisebut Berita Acara Nomor :45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September

(yang selanjutnya sisebut Putusan Pailit) (Lampiran 01), yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16April 2013, yang pada intinya memutuskan halhal sebagaiberikut:MENGADILIMenolak rencana perdamaian yang diajukan Termohon PKPU tersebut;Menyatakan Termohon PKPU PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Pailit dengansegala akibat hukumnya;Menunjuk Sdr. SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, SH Hakim Niaga pada PengadilanNiaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;Mengangkat:e Sdr. Drs.

E-19, Jalan Gayung Kebonsari Nomor 44-46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, sisebut Penggugat;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat juga Terbanding;Dan1. PT. Bank Central Asia (persero) Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Central Asia (Persero) Cabang Utama Veteran - Surabaya di Kantor Cabang Jalan Veteran Nomor 18-24, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Dr. Sudiman Sidabukke, S.H. C.N., M.Hum. 2) Asih Marbawani, S.H, M.Hum. 3) RR.

E19,Jalan Gayung Kebonsari Nomor 4446 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus2016, sisebut Penggugat;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat juga Terbanding;Dan1. PT. Bank Central Asia (persero) Pusat di Jakarta cq. PT. BankCentral Asia (Persero) Cabang Utama Veteran Surabaya di Kantor Cabang Jalan Veteran Nomor 1824,Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Dr.Sudiman Sidabukke, S.H. C.N., M.Hum. 2) AsihMarbawani, S.H, M.Hum. 3) RR.

hanyasematamata untuk memidana terdakwa tetapi bagaimana pengadaanbarang dan jasa pemerintah tersebut bisa berguna dan bermanfaat bagimasyarakat secara umum;e Bahwa benar dalam hukum administrasi terdapat asas profesionalitas danasas proporsionalitas dalam artian pejabat negara dalam melakukantindakan (policy) harus tunduk pada batas atas (tidak boleh bertentangandengan HAM) dan tidak boleh bertentangan dengan batas bawah (tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku)atau biasa sisebut

penguasaan masingmasing sepanjangpara Pihak tidak menentukan lain;Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 36 UndangUndang No. 1Tahun 1974, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak ataspersetujuan kedua belah Pihak;Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi HukumIslam memberikan pengertian bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atauSyirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersam suamiisteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut