NATSIR HAMSAH dengan Surat Nomor : 615 / 300.773.71/Ill / 2010, tanggal 5 Maret 2010 dan surat Nomor : 1537 / 300.773.71/V1J/2010, tanggal 28 Juli 2010 tentang perpanjangan pemblokiransampai adanya penghentian Penyidikan, namun pemblokiran sertifikattersebut telah dilakukan penghapusan berdasarkan, SP2HP, Nomor : A.4/59/V/ 2012 / Ditreskrim, tanggal O7Mei 2012;Bahwa SP2HP yang dijadikan dasar penghapusan pemblokiransertifikat, saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar dan juga tidakHalaman 39 dari

111 Putusan Nomor1178/Pid.B/2020/PN Mks.mengetahui Siapa yang menerima di Kantor pertanahan Kota Makassarkarena SP2HP tersebut tidak ter register;Bahwa dengan adanya SP2HP yang dijadikan dasar penghapusanpemblokiran sertifikat, maka pihak pertanahan telah menindak lanjutidengan proses penerbitan sertifikat yaitu penerbitan SHGB dengandasar Akte Jual Beli Nomor: 397 / 2012 tanggal 26 Mei 2012, Akte JualBeli Nomor: 398 / 2012 tanggal 26 Mei 2012, Akte Jual Beli Nomor : 399/ 2012 tanggal 26 Mei 2012

, SP3 tidak perlumeminta pertimbangan karna sudah jelas karena apapun memintapertimbangan tetap mengacuh pada SP2HP.

SP2HP adalahpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang ditujukan kepadayang berkepentingan (Pengadu), sehingga belum memenuhipersyaratan untuk dapat dijadikan sebagai dasar hapusnya pencatatanblokir.

HENDRO SUSANTIO berdasarkan SP2HP Nomor :B/A.4/59/V/2012/ Ditreskrimum, tanggal 7 Mei 2012;Bahwa pada tanggal 7 Mei 2002, Terdakwa PANCA TRISNA T, yangmelakukan pengecekan ke kantor BPN Makassar dan pengecekan tersebutsaksi memberi paraf serta pada waktu yang sama saksi membuka blokirberdasarkan SP2HP yang dibawa oleh Terdakwa PANCA TRISNAT;Bahwa SP2HP Nomor : B/A.4/59/V/2012/Ditreskrimum, tanggal 7 Mei 2012adalah menghentikan perkara HENDRO SUSANTIO dalam Tindak PidanaPemalsuan Surat yaitu menempatkan

Kepala Polresta Bogor Kota selaku Penyidik Nomor : :SP2HP/522/VI/RES.1.24/VI/2017/Sat Reskrim tanggal 22 Juni 2017 (7?)Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan, yang menyatakanbahwa TERMOHON sudah meningkatkan perkara ke PENYIDIKAN danAKAN MEMERIKSA saksi FARID MUADZ, S.H. dan PERHIASANGINTING, S.H.

Dengan adanyapersitiwa ini terlinat bau tidak sedap dalam penanganan perkara ini (BuktiPP3);Bahwa perkara yang diadukan PARA PEMOHON a quo semakin tidak jelaspenanganannya bahkan 17 Oktober 2018 PARA PEMOHON menerimasurat dari TERMOHON Nomor : SP2HP/813/X/RES.1.18/2018/Sat Reskrimtertanggal 28 Oktober Perihal : Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan (SP2HP) yang pada pokoknya memberitahukan : bahwasampai ini penyelidik belum menemukan adanya peristiwa pidana.

(PEMOHON)berdasarkan Surat Nomor : SP2HP/813/X/RES.1.18/Sat Reskrim, tanggal 8Oktober 2018, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;10.

Fotokopi Surat Nomor SP2HP/522/VI/RES.1.24/V1I/2017/Sat Reskrimtanggal 22 Juni 2017 selanjutnya diberi tanda PP2;3. Fotokopi Permohonsn Izin / Pemberitahuan selanjutnya diberi tanda PP3;4. Fotokopi Surat Nomor SP2HP/813/X/RES.1.18/2018/Sat Reskrim tanggal 8Oktober 2018 selanjutnya diberi tanda PP4;5.

Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(SP2HP) Nomor : SP2HP / 813 / x / RES.1.18 / 2018/ Sat Resktim .Tanggal 8 Oktober 2018 selanjutnya diberi tanda T35;35. Fotocopy Surat Edaran Nomor : SE/7/VII/2018 Tentang PenghentianPenyelidikan selanjutnya diberi tanda T36;36. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Selanjutnya diberi tanda T37;37.

Talib Bin Tou;

Laporan (SP2HP) A-2 Nomor : B/ 61/ A.1/ XI/ 2019/ Reskrim, tanggal 18 November 2019, kasus pencurian;

M.Talib Bin Tou;11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal 18November 2019, kasus pencurian;12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/ 60/XI/ 2019/ Reskrim, tanggal 05 November 2019, kasus pencurian;13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A1 Nomor : B/ 60/ A.1/ XI/ 2019/ Reskrim,tanggal 05 November 2019, kasus pencurian;14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A2 Nomor

TalibBin Tou;11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal 18November 2019 kasus pencurian;12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/ 60/XI/ 2019/ Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 580PID2020 PTMKS13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A1 Nomor : B/ 60/ A.1/ XI/ 2019/ Reskrim,tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan

Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A2 Nomor : B/ 61/ A.1/ XI/ 2019/ Reskrim,tanggal 18 November 2019, kasus pencurian;15. 8 (delapan) lembar berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal 5November 2019 pada pukul 22.00 WITA kasus pencurian;16. 5 (lima) lembar berita laporan hasil gelar perkara terhadap perkaraNomor : LP/ 60/ XI/ 2019/ tanggal 05 November;17. 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon;18. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/ 60/ XI/2019/ Sek.

Talib Bin Tou;11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi)tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik/60/ XI/ 2019/ Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A1 Nomor : B/ 60/ A.1/ XI/ 2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A2 Nomor

kerumah Dinas PENGGUGAT di Kabupaten Balangan,pada saat itu TERGUGAT menyampaikan bahwa PENGGUGAT akanditangkap oleh Polda Kalsel atas dasar Laporan Polisi tersebut yang manaSurat Penangkapan sudah ada katanya, pada saat itu TERGUGAT mengatakan bisa membantu mengurus dan menyelesaikan masalah tersebutakan tetapi minta biaya pengurusan sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu MiliarRupiah) dibayarkan nanti setelah Ditreskrimsus Polda Kalsel mengeluarkanSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP

) dan SP3(Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan ;Bahwa TERGUGAT mengaku anggota KPK dan memiliki teman di Mabes Polrisehingga PENGGUGAT percaya bahwa dia akan membantu sampai denganmengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(SP2HP) dan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan) tersebut,sehingga kalau dihentikan Laporan tersebut PENGGUGAT bisa Laporkan BalikSufian Sauri karena sudah mencemarkan nama baik PENGGUGAT, yang manasebenarnya tidak ada tindak pidana dalam masalah

Bahwa pada tahapan penyidikan, Termohon melalui Kasubditharda, RifkyHasnul, S.Ik selaku Penyidik, pernah mengirimkan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang kedua kepada Pemohonyaitu tertanggal 4 Mei 2012, sedangkan SP2HP yang pertama tidakpernah diterima oleh Pemohon. Berdasarkan SP2HP yang keduatersebut, maka dalam penyidikan Laporan Dugaan Tindak Pidana ini,Penyidik telah meminta keterangan dari 5 (lima) orang saksi termasukPemohon selaku saksi pelapor.

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, Pemohon diundang untuk menghadiriGelar Perkara di POLDA Metro Jaya, setelah Gelar Perkara tersebut,kemudian Termohon menyampaikan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang keempat (SP2HP yangketiga diterima) kepada Pemohon.

Melalui SP2HP yang keempattersebut, Termohon memberitahukan bahwa "dari hasil Gelar Perkaradisimpulkan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidakcukup bukti, selanjutnya perkara tersebut dihentikan penyidikannya"SP2HP yang keempat ini dikuti dengan Surat PemberitahuanPenghentian Penyidikan Nomor B/8765A/II/2012/Datro tanggal 24 Juli2012 bersama Surat Ketetapan Nomor S.Tap/593A/II/2012/Ditreskrimumtanggal 24 Juli 2012 dengan alasan tidak cukup bukti;7.

Bahwa selain hal tersebut di atas, di dalam SP2HP tertanggal 25 Juni2014, telah menjelaskan yang pada pokoknya bahwa Hasil LabkrimNomor LAB : 600/DTF/2014 tanggal 7 Maret 2014, tanda tangan H. ZawirSimon pada AJB. Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 dibuatoleh PPAT H. Zawir Simon, S.H adalah identik atau tanda tangan yangsama akan tetapi Termohon tidak menjelaskan data Pembanding yangmana yang dijadikan sebagai Pembanding terhadap keabsahaan AJB.Nomor 103/Menteng/1994;2.

Bahwa selain hal tersebut di atas, di dalam SP2HP tertanggal 25 Juni2014 telah menjelaskan yang pada pokoknya bahwa Hasil LabkrimNomor LAB 600/DTF/2014 tanggal 7 Maret 2014, tanda tangan H. ZawirSimon pada AJB. Nomor 103/Menteng/1994 tanggal 13 April 1994 dibuatoleh PPAT H. Zawir Simon, S.H adalah Identik atau Tanda Tangan yangsama akan tetapi Termohon tidak menjelaskan data Pembanding yangHal. 11 dari 36 hal. Put.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 September 2016, TermohonPraperadilan membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) lagi kepada Pemohon Praperadilan, yang pada intinyamemberi8tahukan bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 TermohonPraperadilan telah melakukan gelar perkara dan hasil dari gelar perkaraTermohon Praperadilan menyimpulkan bahwa terhadap perkara tersebutbukan merupakan perkara pidana, maka untuk memberikan kepastianhukum kami akan menghentikian penyidikannya;7.

Mengirimkan SP2HP kepada Pelapor tentang tindak lanjuit penyidikansetelah pelaksanaan gelar perkara ini.e. Memperhatikan bahwa hasil gelar perkara ini tidak dapat digunakan untukkepentingan lain di luar pengawasan penyidikan.Menimbang, bahwa terhadap tindak lanjut penyidikan yang telah dilakukanoleh Termohon, selanjutnya Termohon telah melakukan gelar perkara kedua(bukti T27) pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 dengan rekomendasi:a.

Mengirimkan SP2HP kepada Pelapor tentang tindak lanjut penyidikansetelah pelaksanaan gelar perkara ini.Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2016/PN Pbrc. Memperhatikan bahwa hasil gelar perkara ini tidak dapat digunakan untukkepentingan lain di luar pengawasan penyidikan.Menimbang, bahwa kemudian Termohon kembali melakukan gelar perkaraketiga (bukti T26) pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016 denganrekomendasi:a. Segera sampaikan SPDP ke JPU.b.

Mengirimkan SP2HP kepada Pelapor tentang tindak lanjut penyidikansetelah pelaksanaan gelar perkara ini.e. Penyelesaian pemberkasan sampai ketahap pertama selambatlambatnyatanggal 10 Maret 2016.f.

Sampaikan SP2HP kepada Pelapor sebagai wujud transparansipenyidikan.d.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)Nomor:B/706/V1/2018/Ditreskrimum tertanggal 05 Juni 2018;2. Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:B /255/VII/2018/Ditreskrimum tertanggal 10 Juli 2018;3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor: B/820/VII/2018/Ditreskrimum tertanggal 17 Juli 2018;4.

Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)Nomor: B/957/VIII/2018/Ditreskrimum tertanggal 09 Agustus 2018;4) Bahwa dari alasanalasa diatas terungkap fakta hukumbahwasanya tindakan Tergugat yang telah membuat Laporankepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU)terhadap sesuatu. yang diduga peristiwa pidana yangdilakukan oleh Penggugat bukanlah merupakan kwalifikasiPerbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana syarattentang PMH yakni :a.

)Nomor B/820/VII/2018/Ditreskrimum tertanggal 17 Juli 2018 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat ReserseKriminal Umum, sesuai dengan aslinya, sesuai dengan aslinya, yangtelah dibubuhi materai secukupnya dan dinazagelen, untuk selanjutnyadiberi tanda T3;Fotocopi Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)Nomor B/957/VIII/2018/Ditreskrimum tertanggal 09 Agustus 2018 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat ReserseKriminal Umum, sesuai

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)Nomor:B/706/V1/2018/Ditreskrimum tertanggal 05 Juni 2018;4. Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:B /255/VII/2018/Ditreskrimum tertanggal 10 Juli 2018;5. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor: B/820/VII/2018/Ditreskrimum tertanggal 17 Juli 2018;6. Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)Nomor: B/957/VIII/2018/Ditreskrimum tertanggal 09 Agustus 2018;7.

)Nomor:B/706/V1/2018/Ditreskrimum tenrtanggal O5 Juni 2018 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat ReserseKriminal Umum, Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : B/255/VII/2018/Diterskrimum tertanggal 10 Juli 2018 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat ReserseKriminal Umum, Surat Pemberitahuan Perembangan Hasil Penyidika(SP2HP) Nomor B/820/VII/2018/Ditreskrimum tertanggal 17 Juli 2018 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera

tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, yakni :Pasal 5(3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri ataslaporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.Pada tanggal 11 Desember 2018 Pemohon secara resmimenyampaikan Surat Permohonan untuk dibuatkan Laporan Polisi,AKAN TETAPI TIDAK ADA RESPON, bahkan justru pada tanggal 18Desember 2018 Penyidik Polsek Kalipuro Menerbitkan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP

Selanjutnya dengan Surat Nomor : B/13/SP2HP/XI/A1/2018, tanggal 23November 2018, Pihak Termohon telah menyampaikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan/ PengaduanKepada Pemohon;m.Selanjutnya dengan Surat Nomor : B/14/SP2HP/XI/A2/2018, tanggal 25November 2018, Pihak Termohon telah menyampaikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan/ PengaduanKepada Pemohon;n.

Selanjutnya dengan Surat Nomor : B/15/SP2HP/XII/A3/2018, tanggal 13Desember 2018, Pihak Termohon telah menyampaikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/ PengaduanKepada Pemohon;o.Bahwa dalam penanganan Laporan/ pengaduan saudara DIDIKSUGIYONO, tertanggal 21 November 2019 ini, bahwa pihak Termohonbelum pernah menghentikan penyidikan perkara dimaksud, dikarenakanpenyidik masih tetap melakukan upaya penyelidikan;Berdasarkan pada dalildalil yang disampaikan oleh Termohonsebagaimana

Selanjutnya dengan Surat Nomor : B/13/SP2HP/XI/A1/2018, tanggal 23November 2018, Pihak Termohon telah menyampaikan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyelidikan Laporan/ Pengaduan Kepada Pemohon;.Selanjutnya dengan Surat Nomor : B/14/SP2HP/XI/A2/2018, tanggal 25November 2018, Pihak Termohon telah menyampaikan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyelidikan Laporan/ Pengaduan Kepada Pemohon;.

Selanjutnya dengan Surat Nomor : B/15/SP2HP/XII/A3/2018, tanggal 13Desember 2018, Pihak Termohon telah menyampaikan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penelitian Laporan/ Pengaduan Kepada Pemohon;.

Selanjutnyasekitar tanggal 23 Agustus 2011, Penggugat mengetahui Objek Gugatan telahdibalik nama atas nama Evie Rompis dari adik Penggugat bernama Desty Mawuntuyang pada waktu itu adik Penggugat memperlihatkan SP2HP (Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan) tertanggal 30 Mei 2011 yang diberikan olehKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat ReserseKriminal;4 Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu;Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut

diatas ketikaadik Penggugat bernama Desty Mawuntu memperlihatkan SP2HP (SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) tertanggal 30 Mei 2011 yangdiberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi UtaraDirektorat Reserse Kriminal kepada Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2011,sedangkan Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado padatanggal 6 September 2011, Dengan demikian Gugatan ini masih dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan

Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan adalah juga diakui oleh Penggugat padahalaman 2 butir 3 dalam Gugatan yang menyebutkan adik Penggugatmemperlihatkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan2.1.

Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat yang demikian maka dapat Tergugat IIIntervensi memberikan bantahan atasnya, Bahwa Penggugat tidaklah harus berpatokan pada SP2HP Pihak Kepolisiansecara sederhana, tapi haruslah memperhatikan prosedur dan makanisme dalampengurusan permasalahan yang ditangani oleh Pihak Kepolisian RI karenasudah saat terbitnya SP2HP tentunya ada alasan yuridis dan jika alasan tidakberkenan kepada pihak Pengugat/Pelapor dengan kepentingan hukumnya makamasih ada upaya hukum lain yang

hal tersebut kepada TERMOHON.Bahwa dari laporan yang disampaikan oleh PEMOHOW/ Pelapor, padatanggal 05 September 2019 TERMOHON baru sekali saja memberikanSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan NomorB/108/II/2020/Dit Reskrimum pada tertanggal 25 Februari 2020, danbersamaan dengan itu juga diberikan Surat Pemberitahuan PenghentianPenyelidikan Nomor : B/336/II/2020/Dit Reskrimum, tertanggal 25 Februari2020.Bahwa berdasarkan isi Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan Surat (SP2HP

Bahwa PEMOHON sangat keberatan terhadap SP2HP yang diterbitkanoleh TERMOHON yang didalamnya telah menghentikan proseskegiatan Penyidikan dalam tahap Penyelidikan terhadap laporanpemalsuan dan menggunakan surat palsu dengan dalil nebis in idem,karena sebagai masyarakat yang sangat mengharapkan kepadaTERMOHON selaku institusi yang dipercayakan oleh Negara dalam halmenegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman danpelayanan kepada masyarakat termasuk dalam hal melindungi hakmasyarakat juga mencari

Bahwa Permohonan Pemohon tentang Nebis In Idem bukanlah suatuMateri Pokok dalam persidangan Praperadilan yang di ajukan Pemohon.Dimana kasus tersebut masih dalam tahapan Penyelidikan sudahditerbitkan SP2HP kepada Pelapor dan pemberitahuan PenghentianPenyelidikan serta Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor:S.Tap/09.a/II/2020/Ditreskrimum.Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya yang TerhormatHakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut:Halaman

/ SULUT/SPKT tanggal 05 September 2019 sampai diketahui status soeratpendjoelan tertanggal 6 januari 1941 yang dilaporkan Pemohon dinyatakanpalsu atau tidak;Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karenaperkara ini.Menimbang, bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut Termohon telahmengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 13 April 2020 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut;1.2.BeMenolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan surat Penghentian Penyelidikan (SP2HP

tahun 2007 dan 2012 dengan objek yang samadan juga Termohon menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tentang NebisIn Idem bukanlah suatu materi pokok perkara dalam Persidangan Praperadilandimana kasus masih dalam tahap Penyelidikan sudah diterbitkan SP2HPkepada Pelapor dan Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan serta SuratKetetapan Penghentian Penyelidikan;Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut KuasaPemohon dalam Repliknya menyatakan yang pada intinya bahwa yangdipersoalkan Pemohon adalah SP2HP

Kemudian diberikan surat SP2HP (SuratPemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan): Nomor pol: B/1557/XI1/2013/Ditreskrimum tertanggal 6 Desember 2013; Kemudian diberikan suarat SP2HP Nomor pol: B/79/II/2014 Ditreskrimumtertanggal 19 Februari 2014; Kemudian diberikan suarat SP2HP (Surat Pemberitahuan HasilPerkembangan Penyelidikan) Nomor pol: B/292/V1/2014/Ditreskrimumtertanggal 18 Juni 2014; Kemudian diberikan suarat SP2HP (Surat Pemberitahuan HasilPerkembangan Penyelidikan) Nomor pol: B/08/l/2015

terbitkan 2 sertifikat HGB atastanah tersebut;Bukti PK1.5: Bahwa adanya dugaan kebohongan dan pemalsuanyang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan TermohonPeninjauan Kembali Il dalam pembuatan Berita Acara PenetapanHarga Tanah untuk perluasan Bandar Udara Sultan Thaha JambiNomor 027/26/PPTMJ/2010 tertanggal 10 Mei 2010 dan hal iniPemohon Peninjauan Kembali telah membuat laporan ke KepolisianDaerah Jambi dengan Nopol: TBL/B279/X1/293/Jambi/KA SiagaOps A;Bukti PK1.6: Kemudian diberikan surat SP2HP

(SuratPemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan);Bukti PK1.7: Nopol: B/1557/XII/2013/Ditreskrimum tertanggal 6Desember 2013;Bukti PK1.8: Kemudian diberikan suarat SP2HP Nopol:B/79/II/2014 Ditreskrimum tertanggal 19 Februari 2014;Bukti PK1.9: Kemudian diberikan suarat SP2HP (SuratPemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan) Nopol:B/292/V1/201 4/Ditreskrimum tertanggal 18 Juni 2014;Bukti PK1.10: Kemudian diberikan suarat SP2HP (SuratPemberitahuan Hasil Perkembangan Penyelidikan) Nopol:B/08/1

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.Namun hal tersebut tidak dilaksankan oleh Termohon dan Termohon dalammelakukan proses penyidikan patut diduga telah menyimpang dari peraturanperundangundangan dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan serta tanpa memberikan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pemohon.Bahwa PEMOHON telah melaporkan tindakan TERMOHON kepadaPimpinan TERMOHON di Mabes Polri dan kemudian TERMOHON telahdiperintahkan

Bahwa Termohon telah mengirimkan SP2HP ( Surat PerkembanganPemberitahuan Hasil Penyidikan) Nomor : B / 100 / Il / 2015/ Reskrimtanggal 09 September 2015, SP2HP Il dengan Nomor : B / 142 / XIl /2015 / Reskrim tanggal 29 Desember 2015, SP2HP III dengan Nomor :B/ 55/1/2016 / Reskrim tanggal 29 Februari 2016 kepada Pemohondengan perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan disinisangat jelas tindakan Termohon berdasarkan prinsip transparan danakuntabel terhadap penyidikan perkara aquo sebagaimana

si terlaporharus dijadikan tersangka untuk Pemohon ketahui bahwa seseorangyang dijadikan sebagai tersangka harus memenuhi bukti permulaan danbukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAPdan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUUXII/ 2014..Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) yangmenyatakan bahwa Termohon tidak memberikan surat pemberitahuanperkembangan penyidikan kepada Pemohon itu tidak benar dan sangatkeliru karena sangat jelas Termohon telah mengirimkan SP2HP

pidana pemalsuan;b. 1 (satu) rangkap surat surat asli milik saudari (Cut Kemala/PemohonPraperadilan) yang ditandatangan 3 tahun sesudah kejadian tindakpidana pemalsuan;c. 2 (dua) lembar surat sporadik yang ditandatangani diatas materai asli;d. 7 (tujuh) sampel tandatangan milik pelapor saudari Cut Keumala(Pemohon Praperadilan);Syarat syarat yang harus dilengkapi oleh Pemohon Praperadilansebagaimana yang kami uraika diatas telah kami sampaikan melalui SuratPemberitahuan Proses Hasil Penyidikan (SP2HP

PolisiNomor: LPB/36/X/2014/Aceh/Res Abes tanggal 14 Oktober 2014 tersebut,sampai dengan perkara a quo diperiksa, belum ada diterbitkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan terhadap perkara tersebutmasih dalam tahap penyidikan dengan agenda penambahan kekurangandata yang harus Pemohon lengkapi, dimana terhadap permintaankelengkapan = syaratsyarat tersebut, Termohon telah beberapa kalimengirimkan surat permintaan penambahan data melalui SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP

) tanggal 30Nopember 2015 (bukti 1.20), Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) tanggal 15 Desember 2015 (bukti 1.21), SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 30Desemberr 2015 (bukti T.22), Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) tanggal 11 Februari 2016 (bukti 1.23), SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 11 April2016 (bukti 1.24), serta Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) tanggal 15 Desember

mencaritahu kebenaran hal tersebut, ternyata benaradanya, dan terbukti bila mana Tergugat berkomunikasi via telepon videoCall dengan Anak 1 melalui ponsel Penggugat, Tergugat memperlihatkankelakuannya tersebut yaitu merokok, sehingga sang anak menyampaikanpada Tergugat dengan bahasa MAINKAN ASAP ROKOKNYA MAMA,bahkan saat ini Tergugat benarbenar telah tersandung DALAM KASUSTINDAK PIDANA NARKOTIKA sejak September 2017 dan sebagaibuktinya Penggugat telah mendapatkan Surat dari Polres Muna Perihal :SP2HP

Fotokopi SP2HP/Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenyidikanNomor B/42/IX/2017/Sat Resnarkoba tertanggal 14 September 2017, atasnama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Muna,bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera PengadilanAgama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi SP2HP/Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenyidikanNomor B/14/XV2017/Sat Resnarkoba tertanggal 14 September 2017, atasnama Ridwan Suharli, SST.

Oleh karenanya harusdinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Kedua Penggugat dan Tergugatyang baru berumur 4 tahun ;Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi SP2HP/SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama Tergugat,merupakan akta otentik karena isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat,dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna danmengikat.

Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernahmenjadi tahanan Polres Muna karena mengkonsumsi narkoba ;Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Fotokopi SP2HP/SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, atas nama suami Tergugat,merupakan akta otentik karena isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat,dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna danmengikat.

Sainuddin ;Bahwa, pada tanggal 23 September 2021 Penasihat Hukum PEMOHONmelalui Via WhatsApp menerima pemberitahuan perkembanganpenyelidikan Nomor : SP2HP / 171 / IX / 2020 / Reskrim,LaporanPEMOHON telah diterima oleh TERMOHON dan TERMOHON menunjukpenyidik, AIPDA SURATMAN, BRIGPOL ROSMAN AHMAD, S.H.

Tertanggal 21 Oktober 2021, PEMOHON mendapatkantembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikirim olehTERMOHON kepada kejaksaan negeri kolaka utara ;Bahwa, pada tanggal 1 November 2021 melalui surat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan Nomor : SP2HP / 296 / XI / 2021 /Reskrim, TERMOHON telah melakukan pemeriksaan kepada Terlapordan 18 (Delapan belas) orang saksi : Sadr. Ganing Bin Cari Sdr. Sutardi Bin Umar Sadr. Hamruddin Bin Hamzah Sadr. Kamrullah Bin Ganing Sadr.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenyidikanNomor :SP2HP/296/X1/2021/Reskrim tanggal 4 November 2021,diberi tanda P5;.

Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum tanggal 05November 2021 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:STPL/73/1X/2021/SULTRA/SPKT RES KOLUT tanggal 17 September2021, diberi tanda P6;Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenyelidikanNomor : SP2HP/305/X1I/2021/Reskrim tanggal 23 November 2021,diberi tanda P7;Fotokopi Buku Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP),diberi tanda P8;Fotokopi Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup,Candra M.

Fotokopi Surat Kapolres Kolaka Utara Nomor: B/318/XI/2021/Reskrim,tanggal 25 November 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan NegeriKolaka Utara dan Surat Nomor: SP2HP/305/X1I/2021/Reskrim, tanggal 23November 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Pemohon, diberi tanda T2;. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/73/IX/2021/ SULTRA/ SPKT RESKOLUT, tanggal 17 September 2021, diberi tanda T3;.

.: B/1981/III/2009/Dit Reskrimum tertanggal 23 Maret2009 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) (Bukti P2);Bahwa Pemohon Praperadilan selaku korban / Pelapor menerima SuratPanggilan Ke1 (Pertama) Nomor : Spgl/5717/Ill/2009/Dit Reskrimumtertanggal 23 Maret 2009 untuk datang ke Unit Sat IV Dit ReskrimumPolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan padahari Rabu, tanggal 25 Maret 2009 guna didengar keterangannya sebagaisaksi / korban (Pelapor).

:B/5594/III/2009/Dit.Reskrimum tertanggal 18 Agustus 2009 perihalSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kell,yaitu sebagai berikut:a. John Kevin Baird (Pelapor);b. Sumardiono alias Agus;al. 4 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011c. Kusno;d. Moh. Faiz;e. Dr. drg. Claudia Surjadjaja;f. Joshua Surjadjaja;g. Maulana;h. Jumingun;i. Sukiyo;j.

.: B/8134/XII/2009/Dit.Reskrimum tertanggal31 Desember 2009 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) KeIll, yaitu sebagaimana ditulis dalam huruf:k. Dr. Yahya Darmawan;I. Ir. Irnwan Djaja;(Bukti P7)Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) keIV diketahui bahwa atas laporan polisi No. Pol.:LP/750/K/III/2009/SPK Unit Ill tertanggal 17 Maret 2009 tersebut,seorang Ahli Hukum Pidana bernama Dr.

Pol.: LP/750/K/III/2009/SPK UnitIll tertanggal 17 Maret 2009 telah dihentikan, karena tidak cukup buktisebagaimana Surat Ketetapan Nomor S.Tap/1508/X/2010/Dit.Reskrimumtertanggal 19 Oktober 2010 sesuai Surat Nomor: B / 7445 / XI / 2010 /Dit.Reskrimum tanggal 16 Nopember 2010 perihal Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) keV yang baru kami terimapada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2011. (Bukti P9);10.

Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannyaSurat Perintah Penyidikan meliputi:a. 120 (seratus duapuluh) hari untukpenyidikan perkarasangat sulit;b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sullit;c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; ataud. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;29.Bahwa, perkara ini telah berhenti secara nyata lebih dari 2 (dua)tahun, (tidak ada Surat pemberitahuan perkembangan hasilpenyidikan/SP2HP sama sekali);30.Bahwa

, harus ada kepastian hukum, perkara tidak bolehdiambangkan.31.Bahwa, atas perkara ini tidak ada Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) yang dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum,padahal telah dilakukan penyidikan dan ditetapkan status tersangka.32.Bahwa, penanganan perkara yang cukup lama dari tertuntut dapatdiartikan tertuntut telah menghentikan perkara.33.Bahwa, dengan tidak adanya Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) lebih dari 2 tahun dan jangka waktupenanganan yang lama,

Mengirimkan SP2HP kepada Pemohon/ Pelapor.)oOMembuat Laporan Kemajuan Penanganan Perkara.d. Bahwa Termohon telah menerbitkan SP2HP yangmenerangkan bahwa Perkara yang dilaporkan masih dalamproses Penyidikan dan masih melengkapi buktibukti yangdiperlukan.4.

Dalam keputusan gelar tersebut maka Penyelidikan dapatditingkatkan menjadi Penyidikan (BUKTI T8)Surat Perintah Penyidikan (BUKTI T9a) dan Surat Perintah TugasPenyidikan (BUKTI T9b)Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke1(SP2HP ) (BUKTI T10)Hal.13 dari 40 hal.

Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Berita Acara Pemeriksaan Saksi PELAPOR WIWIG WAHYUSANTOSO (BUKTI T11)Berita Acara Pemeriksaan Saksi DESI RATNASARI (BUKTI T12)Berita Acara Pemeriksaan Saksi MUCHLIS (BUKTI T13)Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke2(SP2HP Il) (BUKTI T14)Gelar Perkara Tengah guna mengevaluasi dan menilai apakahTERMOHON dalam proses mencari dan mengumpulkan alat buktisudah memenuhi sebagai salah satu alat bukti yang sah,keterangan

Dalam keputusan gelar tersebut maka PEMOHON dapatdipersangkakan sebagai TERSANGKA (BUKTI T15)Surat Panggilan PEMOHON sebagai TERSANGKA (BUKTI T16)Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA / PEMOHON LISASUNDARI (BUKTI T17)Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke3(SP2HP Ill) (BUKTI T18)Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (BUKTI T19)Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke4(SP2HP IV) (BUKTI T20)Selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yangbaru dan Surat Perintah

) ke V tanggal 8 Juni 2016.Bukti P16 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) ke VI tanggal 23 Juni 2016.Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P8, P9, P10, P11dan P13, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohon jugatelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Perkembangan Hasil PenyidikanKe2 (SP2HP ll)Gelar Perkara Tengah dengan keputusan gelar tersebutmaka PEMOHON dapat dipersangkakan sebagaiTERSANGKASurat Panggilan PEMOHON sebagai TERSANGKA "Berita Acara Pemeriksaan TERSANGKA / PEMOHONLISA SUN DARISurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenyidikanKe3 (SP2HP Ill)Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanSurat Pemberitahuan Perkembgngan Hasil PenyidikanKe4 (SP2HP IV)Surat Perintah Penyidikan baruSurat Perintah Tugas baruGelar Perkara AkhirHasil Rakor dengan

Nomor :1889 K/Pdt/2008, yang nyata berakibat dapat menghilangkan hakhakkepemilikan Pemohon terhadap obyek sengketanya sehingga sangat merugikanPemohon;7 Bahwa dengan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) No. : B/4309/2011/Dit.Reskrimum tanggal 25 Juli 2011 yang akanmenghentikan penyidikan, maka tentunya penghentian penyidikan tersebut tidakmemiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga tentunya mengabaikan hakhak PEMOHON sebagai pencari keadilan dan pemilik hak terhadap

No.42/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel19Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas uraian dalil PEMOHON di dalamsurat permohonan PEMOHON halaman 3 angka 7 yang menyatakandengan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyidikan(SP2HP) No.B/4309/2011/Dit reskrimum tanggal 25 Juli 2011 yang akanmenghentikan penyidikan, maka penghentian penyidikan tersebut tidakmemiliki dasar hukum yang kuat dan jelas adalah dalil PEMOHON yangmengadaada, karena TERMOHON dalam melakukan PenghentianPenyidikan terhadap laporan

) tanggal 13 September2011(Bukti P 1);Foto copy Surat Nomor : B/5568/VIII/2010/ Dit.Reskrimum dari Kasat IV PoldaMetro Jaya Jakarta kepada H.Junaidi, SH., Perihal : Surat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tanggal 12 Agustus 2010 (Bukti P 2);Foto copy Surat Nomor : B/4309/VII/2011/ Dit.Reskrimum dari KasubditRenakta Polda Metro Jaya Jakarta kepada H.Djunaidi, SH., Perihal : Suratpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tanggal 25 Juli 2011(Bukti P 3);Foto copy Surat Nomor

: B/280/I/2011/ Dit.Reskrimum dari KASAT IV PoldaMetro Jaya Jakarta kepada H.Djunaidi, SH., Perihal : Surat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tanggal 14 Januari 2011 (Bukti P 4);Foto copy Surat Kuasa No.152 tanggal 24 Nopember 2006 yang dibuat olehNotaris di Jakarta BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SE., SH., MH (BuktiP5);Foto copy Surat tanggal 22 Januari 2007 dari H.Dyjunaidi, SH, kepada BapakWalikota Kodya Jakarta Pusat, perihal : Permohonan Klarifikasi dan penertibandata kependudukan

(bukti T21, T22);Menimbang, bahwa Termohon selama penyidikan telah memberitahukanperkembangan hasil penyidikan ( SP2HP) kepada Pemohon, termasuk pula jugamengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut kepada PenuntutUmum Kajati Jawa Barat, dengan surat No, B/8990/VIII/2011.

hasil penyelidikan tertanggal 4 Juni2014 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa tanda tangan Penggugatyang terdapat dalam dokumen barang bukti berupa kwitansi tandapembayaran, surat keterangan jual beli, dan akta jual belli tanah tersebutadalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tandatangan Penggugat pada dokumen pembanding merupakan pertimbanganyang sangat keliru sebab kesimpulan Majelis Hakim Tingkat tersebut hanyaberdasar pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(SP2HP

Adapun Alat bukti Terbanding (Semula Tergugat Konvensi)berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (SP2HP)Kode A1.1 dari pihak Kepolisian Resort Jeneponto (in casu bukti T.10) adalahmerupakan sebuah surat yang hanya memuat sebagian kecil kesimpulan darihasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PusLabFor Cabang Makassar,sehingga sangat tidak berdasar hukum apabila Alat Bukti T.10 tersebutHalaman.8 dari 13 Putusan Nomor 191/PDT/2020/PT MKSdijadikan dasar satusatunya untuk mengungkap kebenaran

materil terkaitbenar tidaknya Pembanding telah bertanda tangan dalam dokumendokumenyang dimaksud.Terkait laporan Pemalsuan surat yang dilakukan oleh Suami Terbanding /semula Tergugat, dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasilpenyelidikan (SP2HP) dari pihak Kepolisian Resort Jeneponto pada tanggal 4Juni 2014 (in casu Bukti T10), memberitahukan bahwa laporan pemalsuansurat yang dilaporkan Pembanding/ semula Penggugat belum dapatditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum ditemukan 2 (dua) alat

Namun, sampai saat gugatan ini diajukan pada tahun 2019, belumada perkembangan hasil penyelidikan dari pihak penyidik Kepolisian ResortJeneponto.Terkait palsu atau tidaknya suatu tanda tangan seharusnya dibuktikan terlebihdahulu dengan adanya suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap dan bukan hanya berdasar pada hasil pemeriksaan LaboratoriumForensik yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasilpenyelidikan (SP2HP)lidik.

Sehingga Majelis hakim pada tingkat pertama telahkeliru. dalam mempertimbangkan Hasil penyelidikan (SP2HP) dari pihakKepolisian Resort Jeneponto pada tanggal 4 Juni 2014 (in casu Bukti T10);5.