YolitaJaya Indonesia, tertanggal 29 Mei 2020 ; UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh, tertanggal 4 Agustus 2000 ;Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 TentangTata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,tertanggal 15 Februari 2001 ; Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bandung Barat (Termohon) kepada PUK SPKEP SPSI PT.

O6/MUNAS VII/SPKEPSPSI/V/2017 Tentang Anggaran Dasar / AnggaranRumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(SPKEP SPSI) Periode Tahun 2017 2022, tertanggal18 Mei 2007 5 secre4. BuktiT4 : Data Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh (PUK SPKEP SPSI) di PT. Yolita Jaya Indonesia yang jugatertera di Daftar Anggota pembentuk Pengurus BasisFederasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. YolitaJaya Indonesia yang diajukan oleh Pemohon ; 5.

BuktiT6 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bandung Barat (Termohon) kepada PUK SPKEP SPSI PT. Yolita Jaya Indonesia dan PB GSBM(Pemohon), Nomor : 560/1270/HIS/VII/2020, Perihal :Verifikasi, tertanggal 29 Juni 2020 ; 7. BuktiT7 : Daftar Hadir Verifikasi Serikat Pekerja PT.

., Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Penyuluhandan Bantuan Hukum (LPBH) PD SPKEP SPSI Provinsi Jawa Timur yangberkedudukan dan berkantor di Jl Kebonsari Regency C5 Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2015, yang untuk selanjutnya disebutsebagai Para Penggugat;PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA,Tbk yang berkedudukan di Jl. PahlawanDesa Cemengkalang Sidoarjo, dalam hal ini diwakili Kuasa HukumnyaDrs. Asnan Ashari, S.H., M.H., Slamet Untung, S.H.

Namun pada kenyataannya SerikatPekerja dalam hal ini PUK SPKEP SPSI PT.

diajukan oleh Tergugatsebagaimana tersebut angka 2 di atas, oleh Gubernur Jawa Timur dikabulkankarena di dasarkan pada adanya sebagian Pekerja yang telah menanda tanganiSurat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Pekerja13bersedia di berikan Upah/ gaji sebesar Rp.2.500.000, (Dua Juta Lima RatusRibu Rupiah) Perbulan; Bahwa namun surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh sebagianPara Pekerja tersebut karena dibuat dengan tanpa sepengetahuan danpersetujuan dari PUK SPKEP

Yanaprima Hastapersada, Tbk danKadinsosnaker Kabupaten Sidoarjo sesuai surat nomer: 004/PUK SPKEP/SPSI/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, maka pada tanggal 19 Mei 2015 jam:14.00 WIBTergugat secara spontanitas mengajak perundingan bipartite kepada PUK lewatpesan sms, dengan agenda untuk klarifikasi surat permohonan bipartite pertamadan kedua dari PUK, akan tetapi dalam perundingan antara PUK dengan Tergugattersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan; Bahwa oleh karena pertemuan bipartite yang dilaksanakan

Igel Saputra, dkk tersebut, makapada tanggal 20 Juni 2015 Sdr.Igel Saputra, dkk dengan didampingi olehPengurus PUK dan PC SPKEP SPSI Sidoarjo telah menghadiri panggilanTergugat tersebut, dan selanjutnya oleh Tergugat yang bersangkutandipekerjakan kembali seperti biasanya;18 Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan pada angka 7 dan angka 8tersebut di atas, bahwa timbulnya permasalahan ini berawal dari adanya suatuperselisihan hak antara PUK dengan Tergugat yaitu dengan adanyaPemberitahuan

dilingkungan kerja TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusumatidak dilandasi dengan adanya Peraturan Perusahaan,sistem absensi yangganda,yaitu dengan electronik dan sistem tandatangan,adalah tidak benarkarena perusahaan TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma jelas mempunyaiPeraturan Perusahaan yang masih berlaku,bahkan barubaru ini telahdiperpanjang dan aturanaturan yang ada di dalam Peraturan PerusahaanTERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma telah terlebih dahulu di konsultasikandan dimintai pendapat dari Pengurus Serikat Pekerja PUK SPKEP

diberi nama : Pimpinan Tingkat PerusahaanGerakan Serikat Buruh Indonesia (PTP GESBURI) PT.TARA CITRAKUSUMA dengan Nomor Pencatatan No.833/CTT.250/III/2010,tanggal 12Maret 2010,Tergugat tidak pernah ada upaya untuk tidak menerimakeberadaan serikat pekerja apalagi disebut TERGUGAT/PT.Tara CitraKusuma menghalanghalangi,sebagaimana yang di dalilkan oleh ParaPenggugat,hal ini dapat dibuktikan bahwa di dalam perusahaan TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma juga ada serikat pekerja yang bernama Serikat PekerjaPUK SPKEP

dilakukanpemutusan hubungan kerja,walaupun sebenarnya Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) mereka jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2010,namunTERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma tetap membayar upah mereka termasuksisa kontrak yang tercantum di PKWT yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret2010,namun kembali TERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma jelaskan,karyawantersebut dikeluarkan bukan karena keberadaan serikat pekerja,bahkan sampaisaat inipun serikat pekerja ada di PT.Tara Citra Kusuma yaitu Serikat PekerjaPUK SPKEP

upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnyajangka waktu perjanjian kerjaBahwa dalil Para Tergugat dalam gugatannya poin (12.1)(5.2)(5.3) adalahdalil pengulangan dari dalildalil sebelumnya, hanya Para Tergugatmenyinggung mengenai keberadaan serikat pekerja sesuai dengan pasal 27UndangUndang No.21 Tahun 2001 tidak boleh dilarang keberadaannya diPerusahaan,hal ini adalah benar,dan untuk itulah di dalam perusahaanTERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma saat ini juga ada Serikat Pekerja yangbernama PUK SPKEP

TARA CITRA KUSUMA Tahun 2009 ;Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi No.568/Kep.76/PP/Disnaker 2011 tanggal 04 April 2011 ;Surat Tanda Terima dari SRI YULIANTO tentang pemberitahuan danpermohonan audiensi, tanggal 19 Maret 2010 ;Buku Catatan / buku Agenda, tanggal 19 Maret 2010 ;Tanda Bukti pencatatan PUK SPKEP SPSI PT TARA CITRAKUSUMA No.838/CTT.250/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 olehDisnaker Kabupaten Bekasi ;Risalah perundingan penyelesaian hubungan Industrial secara bipartite

KEP.16/MEN/2001tentang Tata Cara PencatatanSerikat Pekerja/Serikat Buruh,dalam hal ini tercatat padaKantor Dinas Tenaga Kerja Cilegondengan Nomor Pencatatan2.21/OP.SP.KEP/DFT/04/X/XXVII11/2002 dan SuratKeputusan Dewan Pimpinan CabangFederasi SP KEP Kota Cilegontentang Pengesahan Pengurus PUK SPKEP Polypet Karyapersada Polyprimakaryareksa, untuk selanjutnyadisebut sSebagai ...... a ceceeeeeeeeeeeeeeenesPENGGUGAT ;LAWANDIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DANJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (

., dan Rekan, Para Advokat padaLembaga Pusat Kajian Kebijakan dan Advokasi Perburuhan(PAKKAR), dan Tri Budi Santoso dan Rekan, ParaPengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energidan Pertambangan (PUK SPKEP) SPSI PT. BridgestoneTire Indonesia Karawang Plant, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Februari 2018;Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 226 PK/Padt.SusPHI/2018Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, yang diwakili olehDirekturnya, Mr.

Rekonvensi sampai dengan adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar iuran JaminanSosial Nasional melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk ParaPenggugat Rekonvensi sampai dengan adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 28 UndangUndang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menghormati kKeberadaan danfungsi PUK SPKEP

., dan kawan, Para Advokat pada LBHN PPSP KEP SPSI, serta Rahmat Hidayat dan kawankawan,Para Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PTGeoservices, berkantor di Kantor Pimpinan Pusat SPKEPSPSI, Ruko Cempaka Mas Blok P Nomor 30, Jalan LetjenSuprapto Nomor 1, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 November 2016;Para Pemohon Peninjauan Kembali;1.LawanPT GEOSERVICES, diwakili olen Peter Arista Pramanaselaku Direktur, berkedudukan di Jalan Minangkabau BaratNomor 34, Kelurahan Pasar

Saepul Anwar, Mustopo, Rahmat Hidayat,Ali Mukti Tanjung, Limmer Nainggolan dan Dedy Dimas Nugroho adalahtidak sah, terbukti dalam daftar 132 (seratus tiga puluh dua) orangpekerja pada gugatan ini, ternyata ada pihakpihak yang sama, di satupihak bertindak sebagai prinsipal dan di lain pihak sekaligus bertindaksebagai kuasa hukum;Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, bertindak selakuPengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPKEP

SPSI) danPimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat (PT Geoservices),mengatasnamakan dan/atau mewakili 132 (seratus tiga puluh dua) orang,padahal dari 132 (seratus tiga puluh dua) orang tersebut, ada beberapaorang yang tidak pernah merasa menandatangani surat kuasa untukmelakukan gugatan, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyaihak dan kapasitas untuk menggugat (persona standi in judicio);Bahwa sengketa yang digugat oleh Para Penggugat mengenaiperselisihan hak, ternyata sama dengan perkara yang

Bahwa benar untuk mencegah kebangkrutan terhadap Perusahaan TERGUGAT danmenghentikan Program Efiseinsi, maka TERGUGAT dan PUK SPKEP SPSIPT.KARUNA dibawah Pimpinan sdr.SARIJAN melakukan Perundingan sertamendengarkan saran dan pendapat dari berbagai pihak, yang pada akhirnyaTERGUGAT dan PUK SPKEP SPSI PT.KARUNA sepakat membuat PerjanjianBersama pada tanggal 29 Januari 2014 yang isinya :4.1.

SPSI PT.KARUNA Perihal Tanggapanatas Surat PUK SPKEP SPSI PT.KARUNA No.010/A/PUKSPKEP/SPSI/K/IV/2014 tertanggal 14 April 2014, Bahwa isi dari Surat TERGUGAT pada poin 5adalah Meminta Agar Pengurus dan Anggota PUK SPKEP SPSI PT.KARUNA(PARA PENGGUGAT) untuk Bekerja Kembali dan melakukan Aktivitas Produksiseperti Biasa dan TERGUGAT siap untuk melakukan Perundingan (Bipartit) denganPUK SPKEP SPSI PT.KARUNA;Bahwa TERGUGAT keberatan dan menolak dengan tegas dalil PARA PENGUGATpada poin 3 angka 5 dan 6

P 40:Jawaban Anjuran dari PT KARUNA tanggal 29 Juni 2015 Nomor:04/KPS/V1/2015/80.8Surat tanggal 29 Juni 2015 Nomor: 026/B/PUK/SPKEP/SPSI/K/VI2015, perihal: Pernyataan Siap Bekerja Sesuai Isi AnjuranSurat pencatatan PUK SPKEP SPSI PT KARUNA Surat no : 6/A/SPKEP SPSI /PUK PT.K/II/04 Tanggal 26 Februari 2004KEPMEN NO.232 TH 2003 Tentang Keputusan Menteri tenagakerja dan transmigrasi Republik IndonesiaRekaman kejadian peristiwa hukum berupa Pernyataan secaraterbuka Tergugat Para Penggugat dan Kuasa Hukum

SPSI/K/III/2013tentang Pengesahan Peraturan Organisasi PUK SPKEP SPSI PTKARUNA PERIODE 2013 2016 tentang SISTEM DANKELENGKAPAN ADMINISTRASI ORGANISASI PASAL 3 danPASAL 4Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat selain mengajukan suratsurat buktiyang diberi tanda : P 1 sampai dengan P 40 tersebut, telah pula mengajukan 2 (dua)orang saksi yaitu bernama : 1.

SPSI PT.KARUNA tertanggal 29 Januari 2014.Surat PUK SPKEP SPSI PT.KARUNA No. 010/A/PUKSPKEP/SPSI/K/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 yangditujukan kepada TERGUGAT.Surat Daftar hadir Rapat perundingan antara TERGUGATdengan PUK SPKEP SPSI PT.KARUNA tertanggal 15 April2014.Surat TERGUGAT No.10/KPS/IV/2014/80.7 tertanggal 16April 2014 Tanggapan atas Surat PUK SPKEP SPSIPT.KARUNA No. = 010/A/PUKSPKEP/SPSI/K/TV/2014tertanggal 14 April 2014.Surat PUK SPKEP SPSI PT.KARUNA No. 011/A/PUKSPKEP/SPSI/K/IV/2014

Bahwa Para Penggugatnadalab7 aaggeta SedkatyPekerjes selinggaomaksudPHK yang akan dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat wajibdirundingkan dengan PUK SPKEP SPSI PT.

Bahwa faktanya Para Tergugat tidak pernah merundingkan maksud tersebut11.12.13.dengan PUK SPKEP SPSI PT.

surat anjuran tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa anjuran adalah suatu proses hukum di luar peradilansehingga tidak mengikat majelis dalam memutus perkara a quo, terkecualliterdapat halhal yang relevan untuk kepentingan para pihak maka akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sebagaimana yang disampaikan Para Penggugatpada lampiran gugatan, dimana di Perusahaan Para Tergugat telah terbentuk Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (PUK SPKEP

perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PURFORDESO SN TITAN PANJAITAN,Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JalanDs.Sumber Makmur RT/RW 09/IIl Nomor 61 Sepaso BaratBengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Basti Sangga Langi,dan kawankawan, Para Pengurus Dewan PimpinanCabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi,Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC F SPKEP

10 bulan.Bahwa Penggugat bekerja pada pihak Tergugat PT.Newmont Nusa Tenggara dengan Jabatan Fire & Resque Operatordengan gaji terakhir sebesar Rp.1.932.000, (satu jutasembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).Bahwa pada tanggal 20 Desember 2005 sejak Tergugat PT.Newmont Nusa Tenggara telah melakukan skorsing yangmengarah pada tindakan PHK kepada pihak Penggugat denganalasan pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadapTata Tertio Perusahaan (Perjanjian Kerja Bersama antara PT.NNT dengan SPKEP

Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk membayarupah pihak Penggugat sebesar Rp. 1.932.000, (satujuta sembilan ratus' tiga puluh dua ribu rupiah)terhitung sejak bulan September 2006 sampai adaputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap danmembayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2006 sebesarRp. 1.932.000, (satu juta sembilan ratus tiga puluhdua ribu rupiah) serta tunjangantunjangan lainnyasebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT.NNT dengan SPKEP SPSI Unit PT.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 diadakan Bipartit sebagai tindaklanjut yang pertama antara PUK SPKEP SPSI PT.PAMITRAMASMULIA dengan Tergugat dengan agenda pembahasan : TunjanganHari Raya 2014 dan Kejelasan PKWTT Sdr.

Denny G. 2405135 Operator 30 Juli 2005 1.049.000Grader Bahwa para Penggugat menjadi anggota Serikat Pekerja Kimia, EnergiPertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (SPKEP) Unit Kerja PT. BukitMakmur Mandiri Utama Job Site LCI, sebagai berikut : NO. NAMA NO. ANGGOTA JABATAN ALAMATORGANISASIJalan Makasar RT. 111. Hengky H. 17.11.11.00001 Ketua PUK No.14 Sei. Siring KotaSamarindaJalan PGRI 3 Blok BB2. M.Ghazaly S. 17.11.11.00003 Wakil Ketua PUK 05 RT.6 Talang Sari Hal. 2 dari 46 hal. Put.

IdentitasTergugat adalah PT BUMA Job Site LHI, bukanlah PT BUMA Job Site LanaCitra Indonesia (LCI) sebagaimana yang ditujukan para Penggugat dalamgugatannya;Bahwa keanggotaan para Penggugat dalam SPKEP dimulai sejak paraPenggugat sudah bukan lagi karyawan Tergugat, karena PUK SPKEP barudibentuk setelah hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat berakhir.Dengan demikian menurut ketentuan ketenagakerjaan SPKEP tidak memilikilegal standing sebagai kuasa hukum para Penggugat ;Bahwa dengan pertimbangan

Namun dalamperundingan bipartite inipun tidak ada titik temu, sehingga akhimya ParaPenggugat dan Tergugat sepakat untuk mendaftarkan perselisihan ini ke DinasTenaga Kerja setempat untuk dimediasi.Dalam perjalanan waktu, Para Penggugat mendirikan Serikat Pekerjayang baru, yaitu SPKEP, dimana kemudian Para Penggugat mengalinkankuasa mereka dari SPTP UKS Job Site Lill kepada F SPKEP.Bahwa F SPKEP menghendaki perundingan kembali dan disepakatiTergugat, sehingga kemudian dilangsungkan perundingan bipartit

Abdullah dan kawankawan, masingmasing pengurusPimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPKEP SPSI) dan PimpinanUnit Kerja SPKEP PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di RukoCempaka Mas Blok P Nomor 30, Jalan Letjen Suprapto Nomor 1Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;lawan1. PT.

Bahwa Susunan Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat (PUK SP KEPSPSI PT.

: Ooy Abdullah;Wakil Bendahara II: Zulkifli M;Tidak sah secara hukum, karena belum tercatat dan belum ada Surat KeputusanKepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan,maka Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat (PUK SP KEP SPSI PT.Mesco Sarana Nusantara) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat(Persona standi in judicio);.

Pimpinan Unit Kerja (PUK).Dan juga, Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat (PUK SP KEP SPSIPT.

;Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, bertindak mengatasnamakandan/atau mewakili 180 (Sseratus delapan puluh) orang selaku Pengurus Pimpinan PusatSerikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(PP SPKEP SPSI) dan Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI Tergugat (PT. MescoSarana Nusantara), dan tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat, dengan demikianHalaman 57 dari 71 hal. Put.

Abdullah, dan kawankawan,Para Pengurus Pimpinan Pusat SPKEP SPSI dan PimpinanHalaman 7 dari 52 hal. Put. Nomor 819 K/Padt.SusPHI/2016Unit Kerja SPKEP SPSI PT Geoservices, berkantor di RukoCempaka Mas Blok P Nomor 30, Jalan Letjen SupraptoNomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Mei 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Lawan:.

Bahwa dari ke 28 (dua puluh delapan) orang Penggugat tersebut terdapat14.PenRahSekPengurus PUK SPKEP SPSI PT Geoservices (Penggugat Nomor Urut 1:mat Hidayat, Ketua: Penggugat Nomor Urut 2: Ali Mukti Tanjung,retaris, Penggugat Nomor Urut 5: M. Agung Purmahadi, Sekretaris Il,ggugat Nomor Urut 120: Wahyudi, Wakil Bendahara dan PenggugatNomor Urut 3: Surya A.

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, bertindak selakuPengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPKEP SPSI) dan Pimpinan UnitKerja SPKEP SPSI Tergugat (PT Geoservices), mengatasnamakandan/atau mewakili 132 (seratus tiga puluh dua) orang, padahal dari 132(seratus tiga puluh dua) orang tersebut, ada beberapa orang yang tidakpernah merasa menandatangani surat kuasa untuk melakukan gugatan,dengan demikian Para Penggugat tidak

;Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, bertindak selakuPengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPKEP SPSI) dan Pimpinan UnitKerja SPKEP SPSI Tergugat (PT Geoservices), mengatasnamakandan/atau mewakili 132 (seratus tiga puluh dua) orang, padahal dari 132(seratus tiga puluh dua) orang tersebut, ada beberapa orang yang tidakpernah merasa menandatangani surat kuasa untuk melakukan gugatan,dengan demikian Para Penggugat tidak

Lodaya No.40 A Kota Bandung, sesuai dengan surat Keputusan NoKEP.004/PP SPKEP/SPSIVV/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentangPengesahan/Pengukuhan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia,Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaPropinsi Jawa Barat Periode 20152016 ; Selanjutnya disebutSCDAQGL ....eeeeeee cece eeeee cece cee ee cece ee setttraeatesetetstteeeeeeees PENGGUGAT Ill ;Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan danMinuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM

Adapun aktivitaskeserikatburuhan PARA TERGUGAT dan pengurus maupun anggota PUK SPKEP SPSI di Framas Plastic Technology ini dilindungi secara hukum bahkan14dilindungi dari tindakan PHI< sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 ayat (1)huruf (g) dan ayat (2) yang berbunyl:Pasal 153 ayat (1) huruf (g) UU No 13 Tahun 2003 : Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikatpekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan

Martin Gultom (Ketua PUK SPKEP SPSI). Di PHK secara sepihak pada 17September 2008, karena alasan mematikan lampu kerja sebelum waktunya, tidakmemakai seragam kerja,dituduh menyebarkan rumor bahwa Framas akanmelakukan PHK secara besarbesaran, serta dituduh menerima uang dan kantin.Alasan tersebut merupakan alasan yang dibuatbuat dan tanpa memberi kesempatankepada martin untuk membela dirinya didepan pejabat PT. Framas tentang apa yangdituduhkan tersebut.Sdri.

Fredy, Bendahara PUK SPKEP SPSI, dikenakan PHK Sepihak karenamenyebarkan selebaran informasi serikat terkait denqan Jadwal kedatangankomisioner Komnas HAM RI, Sdr. Jonny Simanjuntak, ke PT Framas PlascticTechnology. Komisioner Komnas HAM ini akan melakukan investigasipelanggaran Hak Buruh di perusahaan. Hasil dan investigasi yakni terdapat dugaanpelanggaran hakhak buruh di PT Framas telah dicantumkan didalam rekomendasiKomnas HAM RI.Sdr.

Memerintahkan PENGGUGAT untuk menghormati hak kebebasan berserikat bagiburuh di perusahaan dan menghormati keberadaan PUK SPKEP SPSI.4.

Surat PUK SPKEP SPSI No. 181/T/PUK.SKEP.SPSI/FPT/V/2009, perihal:Tidak Adanya Kebebasan Berserikat, ditandai T1;42Surat Komite Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia No. 375/K/PMT/YII/2011perihal Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan di PT.Framas Plastic Technology, ditandai T2;Surat PUK SPKEP SPSI No. 196/PUK.SPKEP.SPSI/FPT/VII/2009, perihal:Daftar Namanama Badan Koordinator Bertugas Membagikan dan MemonitorPelaksanaan Pemakaian Pita Merah, ditandai T3;Surat Keputusan Nomor: Kep.03

IRPANUDDIN Bin SALMAN NASUTION sedang berada di depanruang serikat pekerja SPKEP yang berada di dalam PT. Mandom IndonesiaTok yang tepatnya berada di dekat perkiran motor, lalu terdakwa Ill.IRPANUDDIN Bin SALMAN NASUTION bertemu dengan dengan terdakwaLPEPEN NOPENDA yang saat itu sudah menunggu terdakwa II.IRPANUDDINBin SALMAN NASUTION sehabis pulang kerja (lembur), Kemudian saat ituTerdakwa .

IRPANUDDIN Bin SALMANNASUTION sedang berada di depan ruang serikat pekerja SPKEP yangberada di dalam PT. Mandom Indonesia Tok yang tepatnya berada di dekatperkiran motor, lalu sterdakwa Il IRPANUDDIN Bin SALMAN NASUTIONbertemu dengan dengan terdakwa . PEPEN NOPENDA yang saat itu sudahmenunggu terdakwa ILIRPANUDDIN Bin SALMAN NASUTION sehabispulang kerja (lembur), kemudian saat itu terdakwa .

IRPANUDDIN Bin SALMAN NASUTION sedangberada di depan ruang serikat pekerja SPKEP yang berada di dalam PT.Mandom Indonesia Tbk yang tepatnya berada di dekat perkiran motor, laluterdakwa Il IRPANUDDIN Bin SALMAN NASUTION bertemu dengan denganterdakwa LPEPEN NOPENDA yang saat itu sudah menunggu terdakwaILIRPANUDDIN Bin SALMAN NASUTION sehabis pulang kerja (lembur),kemudian saat itu Terdakwa .

Bks.21.45 Wib, ketika terdakwa Il IRPANUDDIN Bin SALMAN NASUTION sedangberada di depan ruang serikat pekerja SPKEP yang berada di dalam PT.Mandom Indonesia Tbk yang tepatnya berada di dekat perkiran motor, laluterdakwa Il IRPANUDDIN Bin SALMAN NASUTION bertemu dengan denganterdakwa LPEPEN NOPENDA yang saat itu sudah menunggu terdakwaILIRPANUDDIN Bin SALMAN NASUTION sehabis pulang kerja (lembur),kemudian saat itu Terdakwa .

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 2013-2015 dan periode 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

perkara ini agar berkenan memeriksa danmemutuskan sebagai berikut :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 14/Padt.SusPHI/2019/PN.JapMenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama antaraPT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP

apakah benar Tergugat telahmelakukan pelanggaran kerja dalam hal ini tidak masuk kerja/mangkirsebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja bersama dan pelanggarantersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh buktibuktiyang ada kaitannya dengan hal tersebut, sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan buktiP19, P20, P21, P22 berupaPerjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesiadan PUK SPKEP

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 20132015dan periode 20172019 yang sudah disepakati antara PT FreeportIndonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagaiundangundang yang bersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis)bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum Shenhua Guohua Pembangkit Jawa Bali (PUK SPKEP SGPJB)

Pengurus DewanPimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia EnergiPertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP)KSPI, Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Perum Griya BukitJaya Blok K5 No. 26 Desa Bojong Nangka, Gunung PutriBogorserta ADE BUHORI MUSLIM, AGUS MULYONO dan WAGIMANmasingmasing adalah Pengurus Unit Kerja Serikat PekerjaKimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (SPKEP)KSPI, yang beralamat di JIn.

Surat pemberitahuan tindak lanjut unjuk rasa dengan nomor 063/PUK SPKEP/SKI/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 dan surat pemberitahuanaksi mogok kerja dengan nomor 062/PUK SP KEP/SKI/II/2019 tertanggal25 Februari 2019 untuk melaksanakan unjuk rasa dan mogok kerja padatanggal Kamis, 14 Maret 2019, jam 07:00 WIB sampai dengan Sabtu 13April 2019, jam 18:00 WIB,pada jam 07:00 WIB sampai dengan 07:00WIB (24 Jam).c.

Surat pemberitahuan tindak lanjut unjuk rasa dengan nomor 071/PUK SPKEP/SKI/V/2019 tertanggal 29 April 2019 dan surat pemberitahuan aksimogok kerja dengan nomor 07OPUK SP KEP/SKI/V/2019 tertanggal 29April 2019 untuk melaksanakan unjuk rasa dan mogok kerja pada tanggalKamis, 16 Mei 2019 sampai dengan Sabtu, 15 Juni 2019 pada jam 07:00WIB sampai dengan 07:00 WIB (24 Jam).e.

WIB pada jam 07:00Sampai dengan 07:00 WIB (24 Jam).2) Surat pemberitahuan mogok kerja dengan nomor O68/PUK SPKEP/SKI/IV/2019 tertanggal 02 april 2019 untuk melaksanakan unjukrasa dan mogok kerja pada tanggal senin, 15 April 2019 sampai denganRabu, 15 Mei 2019 pada jam 07:00 sampai dengan 07:00 WIB (24 Jam).3) Surat pemeberitahuan mogok kerja dengan nomor O70/PUK SPKEP/SKI/V/2019 tertanggal 29 April 2019 untuk melaksanakan unjuk rasadan mogok kerja pada tanggal Kamis, 16 Mei 2019 sampai denganSabtu

, 15 Juni 2019 pada jam 07:00 sampai dengan 07:00 WIB (24 Jam).4) Surat pemeberitahuan mogok kerja dengan nomor 074/PUK SPKEP/SKI/IV/2019 tertanggal 20 Mei 2019 untuk melaksanakan unjuk rasadan mogok kerja pada tanggal Senin, 17 Juni 2019 sampai denganSenin, 15 Juli 2019 pada jam 07:00 sampai dengan 07:00 WIB (24 Jam).5) Surat pemeberitahuan mogok kerja dengan nomor 0O78/PUK SPKEP/SKI/IV/2019 tertanggal 27 Juni 2019 untuk melaksanakan unjukrasa dan mogok kerja pada tanggal Senin, 15 Juli 2019 sampai