tanggal 19Februari 2014, yang merupakan dasar peralihan hak atas tanah (objeksengketa);Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum di atas, maka gugatanPenggugat seharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (niet Ontvankelijke verklaard);Eksepsi Berkaitan Dengan Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona)Penggugat Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat Yang Saat Ini DalamKeadaan Pailit Atau Dalam Pengampuan (Onbekwaamheid)Bahwa pertamatama dan merupakan hal yang sangat substansif

19 Februari 2014, yangmerupakan dasar peralihnan hak atas tanah (objek sengketa);Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum di atas, maka gugatanPenggugat seharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (niet Ontvankelijke verklaard);Eksepsi Berkaitan Dengan Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona)Penggugat Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat Yang Saat Ini DalamKeadaan Pailit Atau Dalam Pengampuan (Onbekwaamheid)16.Bahwa pertamatama dan merupakan hal yang sangat substansif

;Bahwa syarat substansif dari gugatan adalah harus mencantumkan identitaslengkap para pihak yang memuat, nama, umur, pekerjaan dan alamat, dalamhal ini Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) didalam gugatannyamencantumkan identitas alamat di tempat Tergugat (sekarang PemohonKasasi ) sedangkan alamat sesuai KTP dari Tergugat II (sekarang PemohonKasasi Il) bukanlah dialamat yang berada didalam gugatan tersebut danakibat dari itu untuk pemanggilan sidang pertama melalui relaas panggilandari Jurusita Pengadilan

Bahwa sungguh merupakan suatu hal yang sangat dicaricari sekali oleh Tergugat , jika baru hari inimempermasalahkan alamat Tergugat karena sejak awal gugatcerai sampai selesai sidang cerai Tergugat menggunakanalamat kabupaten.Bahwa atas replik Penggugat tesebut, Tergugat telah mengajukandupliknya tertanggal 12 Desember 2020 yang dalam eksepsinyamengemukakan bantahannya yang dapat majelis hakim ambil inti sarinyasebagai berikut:Penggugat dalam replik tidak memberikan argumentasi hukum yangbenar dan substansif

Sebab penggantian pihak pihak dalam perkara bukan lagi disebut sebagai perbaikan melainkan sudahpada tingkat perubahan substansif. 222 2n0nn anne nnn nnn noneMenimbang, bahwa berdasarkan uraian dari eksepsi tersebut diatasdikarenakan ternyata materi Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan adalahmerupakan materi yang bukan substansi materi eksepsi dan bukan lagi bertumpukepada kewenangan mengadili dan telah menyangkut perihal materi pokok perkaraperlawanan , maka menurut pendapat Majelis Hakim Eksepsi

Gugatan ini prematur dan tidak jelas kedudukan Ahli Waris.Gugatan ini secara substansif subyeknya kabur.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa masalah Ahli Waris dan harta waris Alm. H. Abdurrachman Bin H.Saari dan Hj. Uminah Binti H. Kateng sudah selesai secara Mugasamah,sudah selesai pada tahun 1991 dan 1995 selagi Ibu Hj. Uminah Binti H.Kateng masih hidup.Bahwa Ahli Waris Alm. H. Abdurrachman Bin H. Saari dan Hj. UminahBinti H. Kateng yang berjumlah 5 Orang, masingmasing :1) Hj. Juriah2) Hj.

Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi;Artinya bahwa secara substansif ketentuan dimaksud mengatur secaralimitative bahwa terhadap khususnya huruf C yaitu adanya kesalahanperalihan/balik nama atas sertipikat terhadap nama pemegang sertipikat yangtidak berhak atas sertipikat hak milik objek sengketa adalah merupakan cacathukum administrasi dalam penerbitan peralihan/balik nama hak atas tanahHalaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/2012sertipikat objek sengketa a quo.

dalam gugatan tersebut adalah gugatan biasa yakni hanya terdiridari dua kepentingan subyek hukum perorangan saja, tidak jelas mewakilisubyek hukum lain yang mana, berapa jumlah subyek hukum yang diwakili,sehingga kelayakan sebagai wakil subyek hukum lain tidak ada;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak para Penggugat telahmengajukan tanggapan dalam repliknya yang mengemukakan pada pokoknya,bahwa jenis gugatan Para Penggugat apakah gugatan biasa atau GugatanClass Action adalah bukan yang substansif

Putusan No. 67/PID.SUS/2014/PT.PLKMenimbang, bahwa terhadap perlawanan point ke3, yang menilaibahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak mengingatkanjaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 144 ayat(1),(2) KUHAP, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebutbukan sebagai kewajiban bagi Majelis Hakim, apalagi kalau sudahmenilai surat dakwaan yang bersifat substansif maka hal tersebut adalahmenjadi tanggungjawab dari Jaksa Penuntut Umum untukmempertanggungjawabkan dalam

Olehkarenanya Tergugat khawatirkan bila perkara ini diteruskan nantinyaakan timbul dua putusan yang saling bertentangan dalam satu kasus(pihak dan obyek sama) dan apabila hal ini sampai terjadi akanmenjadi preseden yang sangat buruk bagi dunia peradilan khususnyaPengadilan Negeri Sleman ;Secara substansif, materi pokok perkara yang termuat dalam perkaraperdata No. : 118/Pdt.G/2012/PN.SImn. (In Casu) sama presis denganperkara pidana No. 571/Pid.Sus/2011/PN. Yk. jo.

tehnologi, dan untuk perlindungan hukumnyadiatur dalam Undangundang No. 14 tahun 2001 tentang Paten ; Bahwa perlindungan hukum paten diberikan dengan cara didaftarkan, yaitu dengancara pemohon mendaftarkan di Direktorat Paten, Ditjen Hak Kekayaan Intelektualdan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian permohonanpendaftaran paten yang telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratannyatersebut diberi nomor pendaftaran dan diberi nomor permohonan, selanjutnyadiumumkan dan dilakukan pemeriksaan substansif

Sebab,secara substansif alasan hukum aksi mogok itu sendiri tidak terpenuhi.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti suratyang terungkap di persidangan, tindakan Tergugat dr/Penggugat dk yang telahmelakukan PHK terhadap Para Tergugat dk/Penggugat dr dengan alasanmangkir selama 5 (lima) hari atau lebih secara berturutturut dan dikualifikasikanmengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) dan (2) UU No. 13/2003 tentangKetenagakerjaan dan Kepemenakertrans RI No. 232/MEN/2004, cukup

;Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi menengenaigugatan kurang pihak, tentunya secara yuridis memiliki korelasi (connexiteit) atautitik singgung yang linier dan tersistematis dengan sebagian faktafakta yangmengemuka dan nyata dalam persidangan pembuktian pokok perkara, namunfaktafakta tersebut tidaklah serta merta secara substansif memasuki penilaian danpembuktian dalam sengketa pokok perkara karena hal ini semata memberikanpemahaman yang objektif terhadap penilaian hubungan hukum dan

Oksidelfa Yanto, S.H, M.H halaman 28 Tujuan Hukum yangmendekati realitistis adalah kepastian hukum dan Kemanfaatan Hukum,dapat dikemukakan bahwa summon ius, summa injuria,summa lex,summa crux yang artinya hukum yang keras dapat melukai, kecuallkeadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilanbukan merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukumyang paling substansif adalah keadilan.MUCHSIN berpendapat pada buku yang sama halaman 30 yaitu hukumbukanlah tujuan tetapi

Sebab, secara substansif alasan hukum aksimogok itu sendiri tidak terpenuhi.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti surat yangterungkap di persidangan, tindakan Tergugat dr/Penggugat dk yang telahmelakukan PHK terhadap Para Tergugat dk/Penggugat dr dengan alasan mangkirselama 5 (lima) hari atau lebih secara berturutturut dan dikualifikasikan36mengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) dan (2) UU No. 13/2003 tentangKetenagakerjaan dan Kepemenakertrans RI No. 232/MEN/2004, cukup

Penggugat bukanmerupakan masalah sengketa tentang barang tetap ;Dengan tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan letak kedudukanhukum para Tergugat berbedabeda maka Para Penggugat dapatsaja mengajukan gugatan secara serampangan ke PengadilanNegeri Depok atau Pengadilan Negeri Makassar jika salah satukedudukan hukum para Tergugat di Depok atau di Makasar ;Namun jika substansi materi pokok dan petitum perkara sekarangdicermati secara komperhensif dan substansif

19 Februari 2014, yang merupakan dasar peralihan hak atas tanah(objek sengketa);16.Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum diatas, maka gugatanPenggugat seharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijke verklaara);Eksepsi Berkaitan Dengan Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona)Penggugat Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat Yang Saat Ini DalamKeadaan Pailit Atau Dalam Pengampuan (Onbekwaamheid)17.Bahwa pertamatama dan merupakan hal yang sangat substansif

Nomor 1092 K/Pdt.SusPailit/201616.Bahwa pertamatama dan merupakan hal yang sangat substansif didalilkanoleh Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya pada halaman2 angka 4 dan halaman 4 angka 2 yakni Tergugat telah dinyatakan beradadalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan PutusanPengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor106/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 29 Desember 2015menunjukkan kurang cermatnya Penggugat dalam memahami alur peristiwaterkait

Hilarie) PrinsipPrinsip Hukum PidanaEdisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016 Hal: 249Bahwa Penuntut Umum harus berani menerobos segala aturan yangbersifat prosedural berorientasi kepada fakta di depan persidangan yang lebihbersifat substansif: Prof. Dr.Marwan Effendy, SH. Dalam bukunya yang berjudulTeory Hukum dar!

tinggi 60 (enam puluh) tahun.Sebagaimana pertimbangan diatas, penambahan persyaratan tersebut dapatdibenarkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam hal penerbitan Surat Keputusanobyek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) butir f Peraturan BupatiTapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 adalah telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku karena telah terbukti bahwa tidak adapertentangan secara substansif

pokoknyamenyatakan Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur atau tidak jelasdapatlah diketahui bahwa dalam posita gugatan Terbanding semulaPenggugat menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat memilikisebidang tanah a quo, tetapi dalam petitum Terbanding semula Penggugattidak menyatakan bahwa tanah a quo adalah miliknya, adalah keliru karenatanpa mencantumkan dasardasar hukum = yang jelas dalammempertimbangkan hal tersebut, hal ini dikarenakan Pemohon Kasasimerasa telah memenuhi syarat formal dan substansif

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil PENGGUGATpada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 halaman 2 s/d 3 dalam surat gugatannya, karena dalildalil gugatan tersebut adalah dalil yang berlebihan dantidak substansif, yang mempersoalkan tentang halhal yang bersifatredaksional saja. Adapun permasalahan kesalahan tulis (typo error) namatersebut telah ditindaklanjuti olen TERGUGAT dengan memberikanklarifikasiklarifikasi.;4.