Ditemukan 107 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-10-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA CIBADAK Nomor 1244/Pdt.G/2018/PA.Cbd
Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3629
  • Putusan MA RINo.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal inipenggunaannya tidak dilarang;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas majelis hakimberpendapat bahwa saksi dalam kategori Testimonium de auditu dapat sajaditerapkan secara eksepsional kususnya dalam kasus perceraian dan pulaperkara perceraian adalah perkara yang rumit,gaya hidup yang individulistis,acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dantenggelam dengan kesibukan masingmasing, membuat sukarnya
Register : 25-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 186/PDT/2019/PT SBY
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat II : OENTOENG BOENTANTO
Terbanding/Penggugat : VICTOR DEWANTARA GUNAWAN
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Kediri
Terbanding/Turut Tergugat II : KAKANWIL DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DJKN JATIM
Terbanding/Turut Tergugat III : KOMANDO DISTRIK MILITER KEDIRI
Turut Terbanding/Tergugat I : HANDOYO PRAYOGO
6450
  • Bahwa pada tahun 1958, Penguasa Perang Pusatmengeluarkan Peraturan Penguasa Perang PusatNo.Prt/032/PEPERPU/1958 Tentang Larangan Adanya OrganisasiOrganisasi Yang Didirikan Oleh Dan Atau Untuk OrangOrangWarga Negara Dari Negara Asing Yang Tidak MempunyaiHubungan Diplomatik Dengan Negara Republik Indonesia.Berdasarkan konsideran hal ini diperlukan guna mencegah akanHalaman 42 Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT SBY.kemungkinan timbulnya kejadiankejadian yang tidak diinginkankarena Sukarnya meminta pertanggungjawaban
Register : 26-11-2014 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA MADIUN Nomor 394/Pdt.G/2014/PA.Mn
Tanggal 18 Mei 2015 — Pemohon dan Termohon
236
  • MARINo. 308 K/Sip/1973 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal inipenggunaannya tidak dilarang ;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas majelis hakimberpendapat bahwa saksi dalam kategori Testimonium de audito dapat sajaditerapkan secara eksepsional kususnya dalam kasus perceraian,dan pulaperkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individulistis,acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga, dantenggelam dengan kesibukan masingmasing, membuat sukarnya
Putus : 04-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2834 K/Pdt/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — ANTON SULEIMAN, DKK lawan PT BUDIDUTA AGROMAKMUR dan Para Ahli Waris PUTU EKA JAYA, DKK
243474 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zaenuddin Arief dalam persidangan menyatakan:"Bahwa saksi memiliki tanah 10 hektar di daerah Sukaraya sejak 1952dan menerangkan daerah Sukarnya yang dimaksud masuk dalamwilayah peta lokasi PT Budiduta Agromakmur dan masih ada 32 oranglagi yang juga memiliki tanah di wilayah tersebut"Bahwa berdasarkan bukti Copy Salinan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 13/G/2011/PTUNJKT Tanggal 16 Juni2011, dalam perkara antara PT Budiduta Agromakmur melawan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Register : 03-01-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA SELAYAR Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Sly
Tanggal 10 Juli 2019 — Fulan dan Fulana
345
  • SlyMenimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas majelis hakimberpendapat bahwa saksi dalam kategori Testimonium de auditu dapat sajaditerapbkan secara eksepsional kususnya dalam kasus perceraian dan pulaperkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individulistis,acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dantenggelam dengan kesibukan masingmasing, membuat sukarnya menemukansaksi yang tidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanyaperkara
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
46172124
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
  • Salah satu hal yang dibahas dalam sidangtersebut adalah kelambatan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukumdan PerundangUndangan dalam mensahkan pendirian perseroan terbatas(PT), yang berakibat sukarnya Pemerintah Indonesia mempercepat proses20.21.11pemulinan ekonomi nasional akibat krisis tahun 1997. Pemerintah yangketika itu bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dan BankDunia dalam rangka penanganan krisis dan pemulihan ekonomi, jugamengkritik kelambatan itu.
Register : 25-06-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN KEDIRI Nomor 40/Pdt.G/2018/PN KDR
Tanggal 14 Desember 2018 — Penggugat:
VICTOR DEWANTARA GUNAWAN
Tergugat:
1.HANDOYO PRAYOGO
2.OENTOENG BOENTANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Kediri
2.KAKANWIL DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DJKN JATIM
3.KOMANDO DISTRIK MILITER KEDIRI
10431
  • Berdasarkan konsideran hal inidiperlukan guna mencegah akan kemungkinan timbulnya kejadiankejadian yang tidak diinginkan karena sukarnya memintapertanggungjawaban dari orangorang warga negara dari negaraHalaman 35 dari 123 Putusan Perdata Nomor40/Pdt.G/2018/PN Kdr.asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik denganIndonesia.Bahwa kemudian Penguasa Perang Pusat menindaklanjutinyadengan mengeluarkan Peraturan Nomor Kpts/Perpu/0439/1958tentang Penempatan Semua Sekolah/Kursus Yang Sebagian AtauSeluruhnya