Menyatakan perbuatanTergugat yang menerbitkan Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhutll/2014 tentang TataCara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provinsi Sumber DayaHutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti RugiTegakan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.62/Menhutll/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhutll/2014 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan ProvinsiSumber

Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian NilaiTegakan adalah perbuatan bertentangan dengan undangundang(melanggar hukum);Halaman 2 dari 14 hal.

Nomor 1372 K/Pdt/2018 Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat:;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhutll/2014 tentang TataCara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provinsi Sumber DayaHutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti RugiTegakan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.62/Menhutll/2014 tentang Izin

Pemanfaatan Kayu, Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhutll/2014 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan ProvinsiSumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian NilaiTegakan adalah perbuatan bertentangan dengan undangundang(melanggar hukum);Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang menerima setoran PNBPdari Penggugat tanpa menganalisa dasar hukum pungutan PNBP yangditerbitkan Tergugat sejumlah

setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Desember2017 dan kontra memori kasasi masingmasing tanggal 16 Januari 2018 dan17 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam halini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasanalasan dalam permohonan kasasi tidak dapatdibenarkan, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyakarena pembayaran penggantian nilai tegakan

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 12 ayat (1)menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT

) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukpenghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan danPengganti Nilai Tegakan yang dimaksud dengan :a.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagaipengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dariperbuatann melanggar hukuman pidana sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan;d.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu,penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebaniHak GUna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayudari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahanmilik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lainsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu

danPengganti Nilai Tegakan :Bahwa apabila bahan bakunya berasal dari Sumber yang tidak sah, yangdirugikan dalam hal ini adalah Negara karena hakhak Negara berupaPSDH dan DR atas kayu bulat merupakan bahan baku kayu gergajiantidak terpungut;Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :Potensi kerugian Negara atas pengangkutan kayu yang dilakukan olehSUDIRMAN bin BANI atau kepemilikan kayu terdakwa dengan jumlahkayu jenis Belian (Ulin) yaitu :a.

Edi Burzen Pgl Zenmenyerahkan Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Tegakan/VolumeKayu Rakyat dan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanahkepada saksi Suharmeiky Pgl Meiky ;Bahwa kemudian saksi Suharmeiky Pgl Meiky dan saksi Kamsep RiantoPgl Kamsep memeriksa kayukayu yang berada di atas mobil Trucktersebut yang ternyata tidak sesuai dengan Photo Copy Berita AcaraPemeriksaan Tegakan/Volume Kayu Rakyat dan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah tersebut ;Bahwa karena Para Terdakwa tidak

Edi Burzen Pgl Zen12menyerahkan Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Tegakan/VolumeKayu Rakyat dan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanahkepada saksi Suharmeiky Pgl Meiky ;Bahwa kemudian saksi Suharmeiky Pgl Meiky dan saksi Kamsep RiantoPgl Kamsep memeriksa kayukayu yang berada di atas mobil Trucktersebut yang ternyata tidak sesuai dengan Photo Copy Berita AcaraPemeriksaan Tegakan/Volume Kayu Rakyat dan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah tersebut ;Bahwa karena Para Terdakwa tidak

Edi Burzen Pgl Zen menyerahkanPhoto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tegakan/Volume Kayu Rakyat danSurat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah kepada saksi ;Bahwa kemudian saksi dan saksi Kamsep Rianto Pgl Kamsep memeriksakayu kayu yang berada di atas mobil Truck Tiper Merk Toyota NewDyna tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan Photo Copy BeritaAcara Pemeriksaan Tegakan/Volume Kayu Rakyat dan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah tersebut ;Bahwa karena Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan

Edi Burzen Pgl Zenmenyerahkan Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Tegakan/VolumeKayu Rakyat dan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanahkepada saksi Suharmeiky Pgl Meiky ;Bahwa kemudian saksi dan saksi Suharmeiky Pgl Meiky memeriksa kayukayu yang berada di atas mobil Truck Tiper Merk Toyota New Dynatersebut yang ternyata tidak sesuai dengan Photo Copy Berita AcaraPemeriksaan Tegakan/Volume Kayu Rakyat dan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah tersebut ;Bahwa karena Para Terdakwa tidak

sertalegalitas dokumen lainnya;Bahwa Para Pelawan berkewajiban membayar kepada Terlawansebagaimana tertuang dalam poin f Surat Perjanjian Kerjasama Jual BeliKayu Log di Areal IPK PT Satria Kencana Wibawa Nomor 022/SPJBKL/SKWPBWW/IV/2011 tertanggal 25 April 2011, yaitu:Pihak kedua wajib memberikan dana pinjaman atau down payment kepadapihak pertama, yang keperluannya adalah untuk biaya operasional,pembayaran DR/PSDH dan tegakan dan biayabiaya lain yang timbul akibatproses pengelolaan IPK tersebut

payment untuk pembayaran DRPSDH tegakan dan prosesdokumen lainnya;Sehingga total kewajiban Para Pelawan yang dibayarkan kepada Terlawanberdasarkan perjanjian tersebut keseluruhan adalah Rp4.750.000.000 ,00(empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa Para Pelawan telah membayarkan kepada Terlawan kewajibannyaberkenaan dengan perjanjian tersebut, yaitu masingmasing:1) Pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) padatanggal 28 Januari 2011 melalui Bank BCA;2) Pembayaran

Biaya lainnya termasuk: Tunggakan biaya tegakan sesuai dengan tagihan dari instansi terkait; DR/PSDH sesuai dengan surat perintah setor ke rekening Dephut RI; Biaya fee masyarakat Rp25.000,00/m; Biaya tegakan sesuai aturan yang berlaku; Biaya gaji karyawan PT SKW dan uang makan karyawan PT SKWsebanyak Rp65.000.000,00 perbulan yang akan digunakan untukoperational tersebut di atas; Biaya pengurusan perpanjangan dokumen dan penerbit dokumenRp30.000.000,00; Biaya pengurusan dokumen SKSKB di Dinas Kehutanan

Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)untuk pembayaran DR/PSDH dan tegakan dan proses dokumenlain. Belum terealisasi untuk proses dokumen selanjutnya;Bahwa dari bunyi perjanjian tersebut di atas sudah jelas, bahwadown payment yang diberikan Penggugat adalah untuk biayaproses baik perijinan dan dokumen lainnya, serta biaya operasionaluntuk proses operasional dilapangan, bahkan untuk membayarHalaman 27 dari 34 hal. Put.

Nomor 1856 K/Pdt/2017kayu yang ditebang saja belum, hal ini dapat dilihat pula padaperjanjian tersebut di huruf f Poin ke5:Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)untuk pembayaran DR/PSDH dan tegakan dan proses dokumenlain.

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 12 ayat (1)menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT

) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil WHutan untukHalaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 76/Pid.SusLH/2018/PN Ktppenghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan danPengganti Nilai Tegakan yang dimaksud dengan :a.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagaipengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dariperbuatann melanggar hukuman pidana sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan;.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu,penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebaniHak GUna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayudari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahanmilik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lainsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu

danPengganti Nilai Tegakan :Bahwa apabila bahan bakunya berasal dari Sumber yang tidak sah, yangdirugikan dalam hal ini adalah Negara karena hakhak Negara berupaPSDH dan DR atas kayu bulat merupakan bahan baku kayu gergajiantidak terpungut;Bahwa benar ahli menjelaskan atas kejadian tersebut negara dirugikansebagai berikut :Potensi kerugian Negara atas pengangkutan kayu yang dilakukan olehSUDIRMAN bin BANI atau kepemilikan kayu terdakwa dengan jumlahkayu jenis Belian (Ulin) yaitu :a.

Bahwa dari Bidang Tanah PEMOHON seluas lebih kurang (+) 59.098 M2sebagaimana Alas Hak tersebut diatas, berdasarkan NILA PENGGANTIANWAJAR BIDANG PER BIDANG TANAH DAN TEGAKAN dan atau DAFTARNOMINATIF yang diberikan oleh Para Pemohon, dimana sebagian tanahPEMOHON seluas 21.702 M2 terkena Proyek Pembebasan untukpengadaan Jalan TOL PEKANBARUKANDISDUMAI, sebagaimana NilaiPergantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan dan atau daftarNominatif yang diberikan oleh Para Pemohon di Kantor Bank Mandiri

Bahwa dan terhadap NILAI PENGGANTIAN WAJAR BIDANG PER BIDANGTANAH DAN TEGAKAN DAN ATAU DAFTAR NOMINATIF YANGDIBERIKAN Para Termohon dengan Nomor Bidang: 05.02.07.40.00337,Menetapkan Objek Ganti Rugi Tanah terkena seluas 2.165.00 M2 denganKerugian Fisik Tanah terkena sebesar Rp.54.125.000,00 (Lima puluh empatjuga seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan Tanaman sebesarRp.11.100.000,00 (Sebelas juta seratus ribu Rupiah);.

Bahwa sedangkan untuk NILA PENGGANTIAN WAJAR BIDANG PERBIDANG TANAH DAN TEGAKAN DAN ATAU DAFTAR NOMINATIF yangdiberikan PARA TERMOHON dengan Nomor Bidang: 05.02.07.40.00338,Menetapkan Objek Ganti Rugi Tanah Terkena Seluas 721.00 M2 denganKerugian Fisik Tanah Terkena Sebesar Rp.18.025.000,00 (Delapan belasjuta dua puluh lima ribu Rupiah, dan tida ada ganti rugi tanaman;Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN.BlsVisit Our Website: Http//wwv.pnbengk alis.go.id8.

Bahwa sehingga, dari keseluruhan Nilai Penggantian Wajar Bidang PerBidang Tanah dan Tegakan dan atau Daftar Nominatif yang diberikan ParaTermohon, dan jika dihitung Harga Tanah PEMOHON Per Meter Persegi,atas ke4 (Empat) Nomor Bidang tersebut (Nomor: 05.02.07.40.00334,Nomor: 05.02.07.40.00335, Nomor: 05.02.07.40.00337, Nomor:05.02.07.40.00338), maka NILAl PENGGANTIAN WAJAR BIDANG PERBIDANG TANAH DAN TEGAKAN DAN ATAU DAFTAR NOMINATIFterhadap Tanah Milik Pemohon adalah sebesar Rp.25.000,00/Meter2 (Duapuluh

Bahwa oleh karenanya, Penetapan NILAI PENGGANTIAN WAJAR BIDANGPER BIDANG TANAH DAN TEGAKAN DAN ATAU DAFTAR NOMINATIFyang diberikan oleh Para Termohon kepada Pemohon atas namaAWALUDIN, yang diserahkan pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 diKantor Bank Mandiri Jalan Jend.

(LHP) serta belum dikenakan PSDH dan DR seluas 5.999,80 Ha denganTaksasi potensi tegakan yang tidak dilaporkan sebesar 307.693,20 m3,sehingga Kewajiban PSDH terhadap potensi tegakan yang tidakdilaporkan tersebut sebesar Rp9.946.551.021,25.

Kewajiban DRterhadap potensi tegakan yang tidak dilaporkan tersebut sebesar USD2.853.671 ,13; Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menerbitkansurat keputusan tertanggal 3 Agustus 2016 dimana Penggugatdikenakan sanksi denda administrasi dan kewajiban pembayaran ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Penggantian NilaiTegakan (PNT) terhadap PT Bumi Mulia Makmur Lestari ataspelanggaran pembukaan lahan tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) padaAPL/KBNK di areal perkebunan

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x VolumeRp.480.000,00 x 10% x 14,00 M = Rp. 672.000,00 (enam ratus tujuhpuluh dua ribu rupiah).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun

merupakan milikperorangan;Bahwa Terdakwa tidak melengkapi kayu bulat yang Terdakwa miliki tersebutdengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN MpwBahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayuwajib dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHk),;Bahwa telah terjadi kerugian negara dalam perkara ini, yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan

Kayu Bulat Kecil (KBK) = 325 batang = 41,17 M.Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x Volume.Rp.310.000,00 x 10% x 41,17 M = Rp.1.276.270,00 (satu juta dua ratustujuh puluh enam dua ratus tujuh puluh rupiah )Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 12 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN MpwP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x VolumeRp.480.000,00 x 10% x 14,00 M = Rp. 672.000,00 (enam ratus tujuhpuluh dua ribu rupiah).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukPerhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x VolumeRp.480.000,00 x 10% x 14,00 M* = Rp. 672.000,00 (enam ratus tujuh puluh duaribu rupiah).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 12

dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal;

dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal;

Sehingga mengangkutkayu hasil hutan seperti jenis meranti wajib disertai dengan dokumenyang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).Sehingga muatan kayu jenis meranti sebanyak 191 keping tersebutmerupakan hasil dari pbenebangan dikawasan hutan tanpa izin.Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwabersama saksi Syaipul Bahri Alias Ampul, yakni berdasarkan UntukProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan gantiRugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumberdaya hutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaranekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp.9.064.944,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratusempat puluh empat rupiah)Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syaipul Bahri AliasAmpul sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat(1) huruf a jo pasal 12 huruf d undangundang Nomor

Sehingga mengangkutkayu hasil hutan seperti jenis meranti wajib disertai dengan dokumenyang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwabersama saksi Syaipul Bahri Alias Ampul, yakni berdasarkan UntukProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan gantiRugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nop.71/MenLHK/ Setjen.

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumberdaya hutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaranHalaman 6 Putusan Nomor 452/PID.BLH/2020/PT PBRekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesarRp9.064.944,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratusempat puluh empat rupiah).Perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi Syaipul BahriAlias Ampul sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83ayat

Sehingga mengangkutkayu hasil hutan seperti jenis meranti wajib disertai dengan dokumenyang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK);Halaman 8 Putusan Nomor 452/PID.BLH/2020/PT PBR Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwa,yakni berdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DanaReboisasi (DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan PermenLingkungan Hidup Nomor p.71/MenLHK/ Setjen.

Dan apabila telah terbukti melakukan tindak pidana maka kepada yangbersangkutan dikenakan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai pengganti nilaitegakan yang rusak dan atau hilang akibat perbuatan melanggar hukum pidanaPutusan Nomor 128/Pid.B/LH/2018/PN Stg 4 dari 22sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan denganmenggunakan formula sebagai berikut :Kelompok Indah / belian : Harga Patokan x tarif % x (volume x 2).= Rp.1.550.000, x 100% x (6,7800 meter kubik x 2) = Rp.21.018.000, (duapuluh satu

(berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukanPajak yang berlaku pada Kementrian Kehutanan) sebesar :Kelompok Indah/belian : tarif US$ x (volume x 2).= US$ 18,00 x (6,7800 meter kubik x 2) = US$ 244,08 (dua ratus empat puluhempat koma, nol delapan dolar amerika serikat).Putusan Nomor 128/Pid.B/LH/2018/PN Stg 6 dari 22Dan apabila telah terbukti melakukan tindak pidana maka kepada yangbersangkutan dikenakan Ganti Rugi Tegakan

Nomor : P.71/ Menlhk/ Setjen/HPL.3/8/2016, tentang, Tata CaraPengenaan Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),Dana Reboisasi (DR), Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutandan luran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan, dapat saya jelaskan, bahwa kerugianyang diaiami Negara karena PSDH, DR dan GRT tidak terpungut adalah sebagaiberikut :Kelompok Indah / Belian :1.

Atas penerimaan PSDH (Permen LHK Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan gantiRugi Tegakan).Putusan Nomor 128/Pid.B/LH/2018/PN Stg 12 dari 22Kelompok Indah / Belian: Harga Patokan x Tarif 10% x (Volume x 2) =1.550.000, x 10 % x (6,7800 m3x 2) = Rp. 2.101.800,00 (Dua Juta SeratusSatu Delapan Ratus koma nol nol rupiah).2.

Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara BukanPajak yang beriaku pada Kementerian Kehutanan) sebesar :Kelompok Indah / belian: Tarif US$ x (Volume x 2) = US$ 18,00 x (6,7800 m3 x2) = US$. 244,08 (Dua Ratus Empat Puluh Empat koma nol delapan dolarAmerika Serikat).Dan apabila telah terbukti melakukan tindak pidana maka kepada yangbersangkutan dikenakan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai pengganti nilaitegakan

SKW);> Tanggal 1 April 2011 transfer Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) di Bank BCA ke Rekening ADI SURYA di Bank Mandirirekening 1480004791912 (untuk membayar biaya Tegakan);Hal. 3 dari 17 hal. Put.

Pihak Pertama berkewajiban membayar DR PSDH dan tegakan atasproses kayu tersebut;5. Pihak pertama bertanggung jawab seluruhnya atas proses pengelolaanIPK;Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut, Terdakwa menjanjikan kayu Logdikirim ke PT. Putra Buana Indonesia Wood Industry pada tanggal 20 Juni2011 dengan posisi kayu diatas tongkang TPK Buyut Kutai Barat namunsampai dengan perkara dilaporkan kayu log tersebut tidak pernah dikirim kePT.

Samarinda Utara Kota Samarinda Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerangkan mengenai hargakayu log milik PT SKW sbb :* Kayu bengkirai Rp. 2.900.000,0/M3* Kayu meranti/ kruing Rp. 1.400.000,00 M3+ Kayu kapur Rp. 2.050.000,00/M3* Kayu rimba campuran Rp. 1.000.000,00 M3Dan harga tersebut sudah termasuk biaya DR/PSDH dan tegakan sertalegalitas kayu dan untuk jelasnya Terdakwa akan datang ke SemarangHal. 5 dari 17 hal. Put.

SKW)> Tanggal 1 April 2011 transfer Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) di Bank BCA ke Rek ADI SURYA di Bank Mandiri rek.1480004791912 (untuk membayar biaya Tegakan)Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 548 K/Pid/2015> Tanggal 29 April 2011.

KIP,akan tetapi kewajiban membayar PSDH/DR dan biaya tegakan kayu yangtelah ditebang belum dipenuhi oleh PT. Putra Buana Wood Working melaluiPT. Satria Kencana Wibawa, sehingga kayu yang telah ditebang tidak dapatdiangkut ke log pond PT. Satria Kencana Wibawa;Hal. 15 dari 17 hal. Put.

dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal;

ProvinsiSumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 70.200, , dan Ganti Rugi Tegakan (GRT)sebesar Rp 702.000, Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp. 702.000,Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo.

ProvinsiSumber Daya Hutan ( PSDH ) Rp. 70.200, , dan Ganti Rugi Tegakan (GRT)sebesar Rp 702.000, Pengganti Nilai Tegakan (PN ) sebesar Rp. 702.000,. Bahwa Jumat Tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, saksiKETUT AGUS ASTAWAN dan saksi KETUT DARMA YOGA YASAHARTAWAN yang melakukan patroli menemukan tumpukan 40 ( empat )puluh balok kayu kuanitan yang ditutup dengan terpal milik terdakwa tersebutdi kebun dekat rumah terdakwa yang berada di pinggir jalan Br.

Bahwa akibat penebangan kayu kuanitan tersebut Negara mengalamkerugian dari PNBP (Penerimaan Negara BukanPajak) yaitu berupa danareboisasi (DR) sebesar USD 19,80, Propinsi Sumber Day aHutan (PSDH)Rp. 70.200, dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 702.000,Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp. 702.000, Bahwa adanya peristiwa tersebut, untuk kegiatan penebangan pohonyang diakui oleh terdakwa dapat disanggkakan pasal 82 ayat 1 huruf c jopasal 12 huruf c jo pasal 108 UURI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalamikerugian berupa PNBP (Penerimaan Negara Buka Pajak) dengan totalkerugian yaitu berupa dana Reboisasi ( DR ) sebesar USD 19,80.Provinsi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) Rp. 70.200, , dan Ganti RugiTegakan ( GRT ) sebesar Rp 702.000, Pengganti Nilai Tegakan ( PNT )sebesar Rp. 702.000..Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terdakwatelah dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidakdilengkapi secara bersama surat

Satria Kencana Wibawa No.022/SPJBKL/SKWPBWW/NV/2011 tertanggal 25 April 2011, yaitu :Pihak Kedua wajib memberikan dana pinjaman atau down paymentkepada Pihak Pertama, yang keperluannya adalah untuk biayaoperasional, pembayaran DR/PSDH dan Tegakan, dan biayabiayalain yang timbul akibat proses pengelolaan IPK tersebut termasukmemberikan dana pinjaman untuk penerbitan lin Pemanfaatan Kayu(IPK Perpanjangan atas nama PT.

SatriaKencana Wibawa.Hal 5 dari 36 hal Put No. 107/PDT/2016/PT.SMR3) Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah realisasipembuktian kwitansi untuk pembayaran biaya Tegakan.4) Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk BankGaransi belum realisasi.5) Down Payment untuk pembayaran DRPSDH Tegakan dan prosesDokumen lainnya.Sehingga total kewajiban Para Pelawan yang dibayarkan kepadaTerlawan berdasarkan perjanjian tersebut keseluruhan adalah Rp.4.750.000.000 (empat milyar

Biayalainnya termasuk : Tunggakan biaya tegakan sesuai dengan tagihan dari instansiterkait DR/PSDH sesuai dengan Surat Perintah Setor ke rekeningDephut RI BiayaFee Masyarakat Rp. 25.000/m? Biaya Tegakan sesuai aturan yang berlaku. Biaya Gaji Karyawan PT. SKW dan Uang makan Karyavan PT.SKW sebanyak Rp. 65.000.000 per bulan yang akan digunakanuntuk operational tersebut diatas.

Belum Terealisasi untuk proses dokumenselanjutnya.Bahwa dari bunyi perjanjian tersebut di atas sudah jelas, bahwa downpayment yang diberikan Pelawan adalah untuk biaya Proses baikperijinan dan dokumen lainya, serta biaya operasional untuk prosesoperasional dilapangan, bukan untuk membayar kayu yang ditebang,hal ini dapat dilinat pula pada perjanjian tersebut di huruf f point ke5:"Rp 1.250.000.000, (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)untuk pembayaran DR/PSDH dan tegakan dan proses dokumentlain

Putra Buana IndonesiaWood Industri (PBIWI) yang selanjutnya disebut PihakKedua.Artinya KeduabelahPihak secarabersamasamabertindak sebagai Pihak Kedua, hal ini mengakibatkan ISIPERJANJIAN INI TIDAK JELAS sehinggaTIDAK DAPATDIJALANKAN atau CACAT HUKUM.Bahwa selain daripada itu biayabiaya Tegakan Kayu, tebangan kayuakan dibebankan kepada Pemilik IPK dalam hal ini adalah PT.

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata carapengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi sumber daya hutan ,dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasi hutandan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 9.064.944,00 (Sembilanjuta enam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah)Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Syaipul Bahri Alias Ampulsebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jopasal 12 huruf d undangundang Nomor

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber daya hutan , danaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasi hutan daniuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp9.064.944,00 (Sembilan jutaenam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah).Perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi Syaipul Bahri AliasAmpul sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1)huruf b jo pasal 12 huruf e undangundang

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisisumber daya hutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, dendapelanggaran ekploitasi hutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesarRp. 9.064.944,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratusempat puluh empat rupiah;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui seharusnya dalam membawa muatanKayu Olahan berupa papan dan beroti berbagai jenis ukuran sebanyakkurang lebih 4 (empat) TON dengan menggunakan 1

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayahutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp9.064.944,00(Sembilan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empatrupiah);Bahwa Saksi Syaipul Bahri mengetahui Terdakwa Johan Siregar yang akanmembawa kayu pesanan Saksi Syaipul Bahri kepada Sdr.

Sehingga muatan kayu jenis meranti Sebanyak 191 keping tersebutmerupakan hasil dari pbenebangan dikawasan hutan tanpa izin;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi SyaipulBahri (dituntut secara terpisah), kerugian negara yang ditimbukan yakniberdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR),dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomorp.71/MenLHK/ Setjen.

Bahwa total kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwaFENDI APRIADI adalah sebagai berikut :Total kerugian Negara :PSDH = Rp. 5,792,009, (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribusembilan rupiah).DR = Rp. 5,754,630, (Jima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enamratus tiga puluh rupiah) Ganti Rugi Tegakan (GRT): Tarif x Harga Patokan x Volume kayu100 % x 1.550.000 x 37,3678 = Rp. 57,920,090,PSDH + DR + Ganti Rugi Tegakan (GRT)Rp. 5,792,009 + Rp. 5,754,630 + Rp. 57,920,090 = Rp

Bahwa total kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwaFENDI APRIADI adalah sebagai berikut :Total kerugian Negara :PSDH = Rp. 5,792,009, (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribusembilan rupiah).DR = Rp. 5,754,630, (Jima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enamratus tiga puluh rupiah) Ganti Rugi Tegakan (GRT): Tarif x Harga Patokan x Volume kayu100 % x 1.550.000 x 37,3678 = Rp. 57,920,090,PSDH + DR + Ganti Rugi Tegakan (GRT)Rp. 5,792,009 + Rp. 5,754,630 + Rp. 57,920,090 = Rp

berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.O/2/ 2018 tentang Penetapan WilayahKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari2018, dan terdakwa memuat, hasil penebangan di kawasan hutantanpa izin;> Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negaramengalami kerugian berupa PNBP dana reboisasi sebesar 57,45 USD,Dana reboisasi Rp. 478.770,42, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Rp. 4.787.704,15, Ganti Rugi Tegakan

(GRT) Rp.4.787.704,15 danPengganti Nilai Tegakan (PNT) Rp.4.787.704,15 .> Bahwa saat Terdakwa memuat kayu Sonokeling ke atas mobilSuzuki Carry Futura warna hitam No.Pol DK 1399 HE milik terdakwatanpa izin dari pihak yang berwenang;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (1) huruf a tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa KETUT WIDIASA alias WIDIA pada hari SeninTanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, atau

(GRT) Rp.4.787.704,15 danPengganti Nilai Tegakan (PNT) Rp.4.787.704,15 .Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam 87 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan HutanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) Rp = 4,787,704.154.

Bahwa menurut keterangan ahli bahwa untuk kawasan hutan lindungtidak ada jjin untuk melakukan penebangan kayu sonokeling dankayulainnya, karena semua jenis kayu yang ada di hutan lindung tidakdapat ditebang Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalamikerugian berupa PNBP dana reboisasi sebesar 57,45 USD, Dana reboisasiRp. 478.770,42, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 4.787.704,15,Ganti Rugi Tegakan (GRT) Rp.4.787.704,15 dan Pengganti Nilai Tegakan(PNT) Rp.4.787.704,15 .