Dalam doktrin IlmuPengetahuan Hukum Pidana di kenal adanya teori kKehendak dan teoripengetahuan (willens en wetten theory) (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidanadan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal. 9899).Bahwa perbuatan Terdakwa AMAQ HAMDANI ALIMA alias BURHANUDDINsemata dilakukan karena dorongan emosi terhadap saksi korban SAPRIalias AMAQ MURDIN. Karena kesalahpahaman, keduanya terlibatpertengkaran.

Lebih dari itu, keadilanyang diterapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah diterapkan keadilanyang bersifat subtantif (subtantif justice) yang tidak hanya berorientasi padaperbuatan pelaku saja, tetapi juga pada korban secara kasuistis, sehinggadalam perkara a quo, harus diperhatikan pula hak subjektif koroban untukmendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dirasakannya akibatperbuatan Terdakwa ;Bahwa dihubungkan tujuan pemidanaan, Indonesia menganut TeoriPenggabungan (I/ntegratif Theory).

TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANKseorang guru besar di Tubingen, Jerman atauWAARSCHIJUNLJUKHEIDS THEORY atau TEORI PRADUGA/TEORIPRAKIRAAN dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakanbahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapiakibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalahdapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknyamasalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi olehiS 110) 5 0: Ol ann ne.

TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANKseorang guru besar di Tubingen, Jerman atauWAARSCHIJUNLUKHEIDS THEORY atau TEORI PRADUGA/TEORIPRAKIRAAN dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakanbahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapiakibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalahdapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknyamasalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi olehpembuat 5 oo.

Andenaes, teori inidapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of socialdefence). Sedangkan menurut Nidel Walkerteori ini lebin tepat disebutteori atau aliran reduktif (fhe reductive point of view) karena dasarpembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensikejahatan.

Oleh karenaitu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadidasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak padatujuannya. Pidana dijatunkan bukan guia pencantum est (karena orangmembuat kejahatan). (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 13 dan 16).Selanjutnya Karl O.

Bahwa dasar gugatan (groundsiag van de lis) sebagai landasanpemeriksaan yang wajib dibuktikan Penggugat, dalam pendekatansubstantierings theory maupun individualisering theory, jika memperhatikanrumusan pokok perkara pada posita 14 sampai dengan posita 19, jika hanyasebatas posita tersebut, maka beban pembuktian Penggugat hanya sebatasposita aquo, tidak dalam rumusan posita yang lain, maka gugatan ini dalamsusunan yang sangat tidak jelas yang mana yang harus dibuktikan olehPenggugat, apakah posita

Schutznorm theory, yang menyatakan bahwa seorang pelakuPMH hanya wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yangdilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orangyang dirugikan;Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata,unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi:Perbuatan/Kelalaian, Melawan Hukum, Kerugian, Kesalahan,Kausalitas, dan Schutznorm Theory, Perlu diingat bahwa keenamunsur ini merupakan unsurunsur yang harus dipenuhi secarakumulatif; tidak terpenuhinya salah satu atau

Putusan Nomor 1617K/Pdt/2015 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat Il sangatberkeberatan atas putusan Judex Facti tingkat pertama ini.Sebagaimana telah diuraikan di atas, Perbuatan Melawan Hukumyang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus memenuhiunsurunsur sebagai berikut: (1) adanya perbuatan/kelalaian; (2)adanya kesalahan; (3) adanya unsur melawan hukum; (4) adanyakerugian; (5) adanya hubungan sebabakibat (kausalitas); dan (6)Schutznorm theory.

Schutznorm theory, yang menyatakan bahwa seorang pelaku PMHhanya wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yang dilanggar itubertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan.Bahwa Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemohon Kasasi.

Perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat melahirkankewajiban untuk ganti rugi.Sesuai dengan Schutznorm theory, maka perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam perkara a quo yang telah melanggar berbagaiketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Lelang, makaperbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menerbitkankewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, demi melindungi kepentingan pihak yangdirugikan dalam perkara a quo, yaitu

TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dariFRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atauWAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY atau TEORI PRADUGA/TEORIPRAKIRAAN dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yangmengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akantetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapatdiharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akandapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.C.

Individualisserings Theory, yang menganggap telah cukup apabila Penggugatdalam menyusun gugatannya hanya mengemukakan halhal dalam garis besarsaja sepanjang Tergugat dapat mengerti isi gugatan;2.

Substantierings Theory, yang menghendaki agar segala sesuatu yang mungkindiperhatikan oleh hakim harus dijelaskan dalam gugatan tersebut, jadi tidak cukuphanya mengemukakan garis besarnya saja.Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.BtaBahwa praktek peradilan perdata di Indonesia menerapkan /ndividualiseringTheory, dimana surat gugatan dianggap cukup apabila telan memuat garis besaryang menjadi peristiwa yang diuraikan didalam bagain posita/fundamentumpetendi dan selanjutnya

Bahwa dihubungkan tujuan pemidanaan, Indonesia menganut "TeoriPenggabungan (Integratif Theory)". Teori Integratif pada pokoknyamenyatakan bahwa pemidanaan lebih ditujukan pada koreksi perilaku yangbertentangan dengan hukum, lebih dari sekedar pembalasan;3. Bahwa dalam mewujudkan tujuan tersebut, bahwa Terdakwa pantas diberikesempatan untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya;4.

sebagai anak, maka dibutuhkan kepastian hukum atasstatus perkawinan kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan agar Hakim menggali, mengikuti,dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa secara doktrinal Pengadilan berwenang untukmenerapkan ketentuan bersifat individual yang khusus berlaku pada kasus yangdiadili (Valid for the singel, present case) (Hans Kelsen, The Pure Theory

proses pemeriksaan di persidangan Majelistidak melihat adanya halhal atau suatu alasan apapun yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwaharuslah dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAPterhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai denganperbuatannya;Menimbang, bahwa dari pengertian Teori Hukum Pidana (Public Theory

ol>

• 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu hitam merk Spyderbilt;
• 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk Out Jeans;
• 1 (satu) helai celana dalam/ kolor warna biru dengan merk Renoma;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin Rusli;

• 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru putih merk Cotton Bay;
• 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Theory

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abuabu hitam merkSpyderbilt; 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk Out Jeans;Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Pol 1 (satu) helai celana dalam/ kolor warna biru dengan merk Renoma;dikembalikan kepada terdakwa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotakkotak warnabiru putin merk Cotton Bay; 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Theory; 1 (satu) helai Bra atau BH warna pink

memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan,kedudukan, dan harkat, serta martabatnya seperti kondisi semula; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abuabu hitam merkSpyderbilt; 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk Out Jeans; 1 (satu) helai celana dalam/ kolor warna biru dengan merk Renoma;dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotakkotak warnabiru putin merk Cotton Bay; 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Theory

;Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahii;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abuabu hitam merkSpyderbilt;1 (Satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk Out Jeans;1 (satu) helai celana dalam/ kolor warna biru dengan merk Renoma;1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotakkotak warna biruputin merk Cotton Bay;1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Theory

Out Jeans, dan 1 (satu) helai celana dalam/ kolorwarna biru dengan merk Renoma adalah barangbarang bukti yang disita dariTerdakwa Sudirman Alias Sudir Bin Rusli, maka Majelis Hakim berpendapat barangbarang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SudirmanAlias Sudir Bin Rusli;Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu)helai baju kKemeja lengan panjang motif kotakkotak warna biru putih merk CottonBay, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Theory

Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Pol1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abuabu hitam merkSpyderbilt;1 (Satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk Out Jeans;1 (satu) helai celana dalam/ kolor warna biru dengan merk Renoma;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Sudirman Alias Sudir BinRusli;1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotakkotak warnabiru putin merk Cotton Bay;1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Theory

Dengan sengaja;Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua)Theory tentang kesengajaan yakni:1. Theory Kehendak (Wils Theorie);Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan padaterwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undangundang;2.

Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie)Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat denganmengetahui unsurunsur yang diperlukan menurut rumusan undangundang;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsurkesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuatsedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkankepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 340 KitabUndangUndang

boleh dihilangkan begitu saja,sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 373.K/AG/2016 tanggal 26 Juli2016 ;Menimbang, bahwa apabila setelah hak asuh anak diberikan kepada ibuternyata ibu terbukti orang yang tidak baik dalam mengasuh anak, lalai dan sikapserta tindakan lain yang merugikan anak, baik dari tumbuh kembangnya maupun darisegi fisik dan psikis, maka baru terbuka peluang bagi ayah untuk memperoleh hakmengasuhnya;Menimbang, bahwa dari aspek psikologis yang merupakan hukum alam(naturalisme theory

Theory Kehendak (Wils Theorie) ; Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnyaperbuatan seperti dirumuskan dalam undang undang ; 2.

Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) ; Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahuiunsur unsur yang diperlukan menurut rumusan undang undang ; Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsurkesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuatsedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apayang diketahui pada waktu akan berbuat ; Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 406 ayat

Individualisserings Theory, yang menganggap telah cukup apabilaPenggugat dalam menyusun gugatannya hanya mengemukakan halhal dalam garis besar saja sepanjang Tergugat dapat mengerti isigugatan;2.

Substantierings Theory, yang menghendaki agar segala sesuatuyang mungkin diperhatikan oleh hakim harus dijelaskan dalamgugatan tersebut, jadi tidak cukup hanya mengemukakan garisbesarnya saja.Bahwa praktek peradilan perdata di Indonesia menerapkan /ndividualiseringTheory, dimana surat gugatan dianggap cukup apabila telah memuat garis besaryang menjadi peristiwa yang diuraikan didalam bagain posita/ftundamentumpetendi dan selanjutnya ada permintaan penghukuman yang disebut petitum;Menimbang, bahwa

Theory Kehendak (Wils Theorie) ; Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnyaperbuatan seperti dirumuskan dalam undang undang ; 2.

Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) ; Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahuiunsur unsur yang diperlukan menurut rumusan undang undang ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsurkesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuatsedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apayang diketahui pada waktu akan berbuat ; Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 406 ayat (

Sternberg, dalam artikel yangberjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam Psychological Review,American Psychological Association, Inc, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 135,komponen cinta mencakup kedekatan (intimacy), hasrat (passion), dankomitmen (commitment). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaankedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatandalam hubungan cinta.

sebagai anak, maka dibutuhkan kepastian hukum atasstatus perkawinan kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan agar Hakim menggali, mengikuti,dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa secara doktrinal Pengadilan berwenang untukmenerapkan ketentuan bersifat individual yang khusus berlaku pada kasus yangdiadili (Valid for the singel, present case) (Hans Kelsen, The Pure Theory