Karang Timbal, Kel.

Karang Timbal, Kel.Punia, Kec. Mataram, kota Mataram.

Karang Timbal, Kel.Punia, Kec.

Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram,kota Mataram.

Karang Timbal, Kel. Punia, Kec.

olehHANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONG dan Terdakwa tanpamelalui pihak Kepolisian yang berwenang membuat Surat Ijin Mengemudi(SIM) melainkan dengan membuat sendiri SIM tersebut dengan caramengedit foto HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONG danRAHMAT TANJUNG dengan menggunakan Program Photoshop Cs2 untukmembersihkan tampilan foto dan menggabungkan latar belakang fotoberwarna biru yang terdapat tulisan dan lambang satuan Polisi Lalu Lintas,lalu contoh SIM Golongan C yang lain di Scanning secara timbal

scanningtersebut, kemudian identitas HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG. aliasHANGKONG dan Terdakwa diketik untuk dimasukkan kedalam format SIMasli yang telah diedit sebelumnya, sedangkan untuk sidik jari dan tandatangan yang berada di dalam SIM tersebut bukanlah sidik jari dantandatangan asli dari HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONGdan Terdakwa namun merupakan sidik jari dan tandatangan dari SIM asiliyang telah di scan kedalam computer, setelah selesai memasukkan dataidentitas tersebut lalu SIM dicetak timbal

HANGKONG JUNAIDISIHOTANG alias HANGKONG dan Terdakwa tanpa melalui pihakKepolisian yang berwenang membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM)melainkan dengan membuat sendiri SIM tersebut dengan cara mengeditfoto HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONG dan RAHMATTANJUNG dengan menggunakan Program Photoshop Cs2 untukmembersihkan tampilan foto dan menggabungkan latar belakang fotoberwarna biru yang terdapat tulisan dan lambang satuan Polisi Lalu Lintas,lalu contoh SIM Golongan C yang lain di Scanning secara timbal

balik atau kontraktimbal balik, bukan perjanjian sepihak;Bahwa mengenai pengertian dan makna Perjanjian/Kontrak Timbal Balikmenurut pendapat Para Ahli, antara lain sebagai berikut:a.

Menurut Dr Herlien Budiono, suatu perjanjian dikatakan timbal balikjika dengan terjadinya perjanjian, timbul kewajiban timbal balikdiantara para pihak. Singkatnya, ada elemen tukar menukar prestasiatau prestasi ada pada kedua belah pihak.

Kriterium untukmenentukan kewajiban dari para pihak yang saling tergantungditentukan oleh kewajiban pokoknya;Dalam Perjanjian timbal balik, di mana para pihak salingmemperjanjikan prestasi yang terkait satu. sama lain, tidakdipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak akan berhubunganlangsung dengan pemenuhan prestasi oleh pihak lainnya;Hal. 16 dari 23 Hal.

Muhammad Syaifuddin, kontrak timbal balik adalahkontrak yang meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belahpihak yang membuat kontrak. (Muhammad Syaifuddin, HukumKontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori,Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan),Cet. 1, Bandung: PT Mandar Maju, 2012, him. 149);4.4.

,Banwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwaTergugat/Pemohon PK telah memenuhi prestasinya untuk melakukanpembayaran kepada Penggugat/Termohon PK atas hubungan hukumdalam perjanjian timbal balik atau kontrak timbal balik (vide bukti P1/T1dan bukti P3/T2) tersebut, sebagaimana telah diakui sendiri olehPenggugat/Termohon PK dalam bukti T5 yang merupakan Surat dariPenggugat/Teimohon PK pada pokoknya sebagai berikut:1.

Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. MataramKota Mataram.

Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec.

Karang Timbal Rt/Rw003/086 Kel. Punia Kec.

Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel.Punia Kec.

Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel.

Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yg telah telahdisepakati antara Penggugat dengan Tergugat terkandung unsurperjanjian timbal balik dimana masingmasing pihak dibebanikewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu secara timbal balikHalaman 8 dari 41 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Sgnsebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakatiantara Penggugat dan Tergugat I.5.

GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS).3. PENGGUGAT BUKAN ORANG YANG BERHAK MENGAJUKANGUGATAN (ERROR IN PERSONA).Ad. 1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwagugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena dalam positagugatan maupun petitum gugatan tidak saling mendukung.

Berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut maka eksepsi ini tidak dapat dikabulkan.A.d.2 GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS).Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa:1.

Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yg telah telahdisepakati antara Penggugat dengan Tergugat terkandung unsurperjanjian timbal balik dimana masingmasing pihak dibebanikewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu secara timbal baliksebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakatiantara Penggugat dan Tergugat I.4.

Terhadap keadaan semacam ini Majelis Hakimberpendapat seseorang tidak berhak mengajukan gugatan apabila diasendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian(Non Adimpleti Contractus), sebagaimana pendapat M Yahya Harahap, SHyaitu dalam perjanjian timbal balik, masingmasing dibebani kewajiban(obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.

sudah di download oleh terdakwa Il denganmenggunakan HP dan telah tersimpan atau dipindahkan ke dalam Laptopterdakwa Il, kemudian terdakwa Il dan terdakwa membeli beberapa lembarkertas COROKOT Ukuran F4 warna putih dan kertas HVS ukuran F4 warnaputin setelah itu terdakwa dan terdakwa II mencetak uang palsu tersebutdengan menggunakan alat printer EPSON L100 Warna Hitam sebanyak 5(lima) lembar dan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut mereka terdakwamembuat menjadi 4 (empat) bagian uang dengan cara timbal

balik, setelahberhasil mencetak uang palsu tersebut mereka terdakwa melihat hasilnyadan ternyata tidak mirip dengan aslinya maka uang palsu tersebut olehmereka terdakwa bakar, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekirapukul 09.00 Wib mereka terdakwa kembali mencetak uang palsu sebanyak 8(delapan) lembar dan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut dibuat menjadi 4(empat) bagian uang dengan cara timbal balik, setelah selesai mencetakuang tersebut dan mereka terdakwa memanggil saksi Rafid untuk dimintaPutusan

sudah di download olehterdakwa Il dengan menggunakan HP dan telah tersimpan ataudipindahkan ke dalam Laptop terdakwa Il, kemudian terdakwa Il danterdakwa membeli beberapa lembar kertas COROKOT Ukuran F4 warnaputin dan kertas HVS ukuran F4 warna putih setelah itu terdakwa danterdakwa Il mencetak uang palsu tersebut dengan menggunakan alatprinter EPSON L100 Warna Hitam sebanyak 5 (lima) lembar dan dalam 1(satu) lembar kertas tersebut mereka terdakwa membuat menjadi 4(empat) bagian uang dengan cara timbal

kertas tersebutmereka terdakwa membuat menjadi 4 (empat) bagian uang dengan cara timbalbalik ; Bahwasetelah berhasil mencetak uang palsu tersebut mereka terdakwa melihathasilnya dan ternyata tidak mirip dengan aslinya maka uang palsu tersebutolehmereka terdakwa bakar ; Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wibmereka terdakwa kembali mencetak uang palsu sebanyak 8 (delapan) lembardan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut dibuat menjadi 4 (empat) bagianuang dengan cara timbal

kertas tersebutmereka terdakwa membuat menjadi 4 (empat) bagian uang dengan cara timbalbalik ,oahwa setelah berhasil mencetak uang palsu tersebut mereka terdakwamelihat hasilnya dan ternyata tidak mirip dengan aslinya maka uang palsu tersebutoleh mereka terdakwa bakar ;Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 09.00Wib Terdakwaterdakwa kembali mencetak uang palsu sebanyak 8 (delapan)lembar dan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut dibuat menjadi 4 (empat) bagianuang dengan cara timbal

Setiap Negara Anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajakyang serupa, pada kapal terbang dari Negara Anggota ICAO lainnyayang terlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional;Halaman 9 dari 46 halaman. Putusan Nomor 141/B/PK/Pjk/201 1b. Berkenaan dengan pajakpajak mengenai penjualan atau penggunaantransportasi udara internasional.

Putusan Nomor 141/B/PK/Pjk/201 1levies, customs duties, excise taxes, and similar fees and charges that are(a) imposed by the national authorities, and (b) not based on the cost ofservices provided, provided that such equipment and supplies remain onboard the aircraft;Surat keberatan dari beberapa maskapai penerbangan internasionalBahwa beberapa maskapai penerbangan internasional, telah menyatakankeberatannya untuk dikenakan PPN atas Jasa Handling ini mengingat adanyaAsas Timbal Balik yang telah

Namun, sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasa tersebutdiserahkan kepada perusahaan penerbangan asing untuk pelayananpenerbangan internasional, tidak dikenakan PPN sepanjang negaratempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebut memberikanpembebasan yang sama terhadap perusahaan penerbangan Indonesia(Asas Pembebasan Timbal Balik);Berdasarkan S1001 ini secara eksplisit Indonesia menghormatikebiasaan internasional;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005Bahwa berdasarkan PP Nomor 26 Tahun

Dengan demikian, ketentuan diatas memperhatikan Asas Timbal Balik sebagai dasar perlakuan PPN atastransaksi yang berhubungan dengan transportasi udara internasional. Halini dapat dipersamakan dengan jasa kebandarudaraan lainnya untukkeperluan penerbangan internasional.

Rachmat Soemitro, SH. hal6061), dimana atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajakkepada wakilwakil diplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar AsasTimbal Balik walaupun UndangUndang PPN (dalam Pasal 4 huruf a danc) memenuhi kriteria untuk dikenakan PPN;Penerapan Asas Timbal Balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan Asas Timbal Balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapaperusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon

bungkus gula pasir 1 kg an, 3 (tiga) bungkus pepsodentukuran 75 gram, 2 (dua) bungkus sabun mandi merk LUX,6 (enam) botol minyak goreng bimoli ukuran 1 literan,2 (dua) kaleng susu Indomilk, 9 (sembilan) kaleng = susucrimer, 5 (lima) buah sabun mandi Lux, 2 (dua) buahsabun mandi citra, 1 (satu) buah sabun mandi Liebuoy,2 (dua) buah sabun mandi Nuvo, 5 (lima) buah pastagigi Pepsodent, 40 (empat puluh) buah atau 4 (empat)renteng lason merk lavenda, 1 (satu) dus kecil minumankuku bima, 2 (dua) buah timbal

bungkusgula pasir 1 kg an, 3 (tiga) bungkus' pepsodent ukuran 75gram, 2 (dua) bungkus sabun mandi merk LUX, 6 (enam) botolminyak goreng bimoli ukuran 1 literan, 2 (dua) kaleng susuindomilk, 9 (sembilan) kaleng susu crimer, 7 (tujuh) buahsabun mandi Lux, 2 (dua) buah sabun mandi citra, 1 (satu)buah sabun mandi Lifebuoy, 2 (dua) buah sabun mandi Nuvo, 86(delapan) buah pasta gigi Pepsodent, 40 (empat puluh) buahatau. 4 (empat) renteng tason merk lavenda, 1 (satu) duskecil minuman kuku bima, 2 (dua) buah timbal

bungkus gula pasir 1 kg an, 3 (tiga) bungkuspepsodent ukuran 75 gram;2 (dua) bungkus sabun mandi merk LUX;6 (enam) botol minyak goreng bimoli ukuran lliteran;9 2 (dua) kaleng susu indomeilk; 9 (sembilan) kaleng susu crimer; 7 (tujuh) buah sabun mandi lux; 2 (dua) buah sabun mandi citra; (satu) buah sabun mandi lifebuoy; 2 (dua) buah sabun mandi nuvo; 8 (delapan) buah pasta gigi pepsodent; 40 empat puluh buah atau 4 (empat) renteng lasonmerk lavenda;1 (satu) dus kecil minuman kuku bima; 2 (dua) buah timbal

gula pasir 1 kg an, 3(tiga) bungkus pepsodent ukuran 75 gram, 2 = (dua)bungkus sabun mandi merk LUX, 6 (enam) botol minyakgoreng bimoli ukuran 1 literan, 2 (dua) kalenq susu16Indomilk, 9 (sembilan) kalenq susu crimer, 7 (tujuh)buah sobun mandi Lux, 2 (dua) buah sabun mandi citra, 1(satu) buah sabun mandi Lifebuoy, 2 (dua) buah = sabunmandi Nuvo, 8 (delapan) buah pasta gigi Pepsodent, 40(empat puluh) buah atau 4 (empat) renteng lason merklavenda, 1 (satu) dus kecil minuman kuku bima, 2 (dua)buah timbal

(satu) buah sabun mandiLifebuoy, 2 (dua) buah sabun mandi Nuvo, 8 (delapan)buah pasta gigi Pepsodent, 40 (empat puluh) buah atau 4(empat) renteng lason merk lavenda, 1 (satu) dus kecilminuman kuku bima, 2 (dua) buah timbal ukuran 1/2 kgtanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan23DARSONO Bin SUHARDI;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasatanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 02.30 Wib dikomplek pasar Jagong Ds.

Zaenal Arifin dan Hakim Johantiono (halaman 27 29)"pahwa mengenai kelaziman di dunia Internasional tentangdikecualikan jasa pelabuhan yang melayani jalur internasional danpengenaan PPN dan azas timbal balik di dalam perjanjian bilateraltelah ditegaskan dalam Konferensi Jenewa Tahun 1948.

Pembebasan PPN tersebut dilakukan hanya kepada negara yangmemberikan perlakuan sama terhadap pesawat angkutan udara niaganasional sesuai dengan asas timbal balik (reciprocal).

Dengan demikian, ketentuanketentuan hukum di atas seharusnya tetap dianggap sebagai suatu dasarhukum yang mutlak dan dapat dipergunakan oleh Pemohon di dalamtransaksi jasa kepelabuhan tahun 2004 tersebut;Ketentuan internasional tentang asas timbal balik/resiprokalKelaziman di dunia internasional tentang dikecualikannya jasa pelabuhanyang melayari jalur internasional dari pengenaan PPN dan azas timbal balikdi dalam perjanjian bilateral telah ditegaskan dalam Konferensi Jenewatahun 1948.

Domes Ltd (Singapore) Qingdao(CNTAO)Jakarta(IDJKT)Xiamen(CNXMN) Negaranegara asal kapal internasional di atas merupakan negaranegarayang juga menganut azas timbal balik dan termasuk di dalam ketentuan SE02/1990, yaitu: Singapura, Taiwan, dan Jepang.

Putusan Nomor. 165/ B /PK/PJK/2014pengecualian PPN terhadap jasa kepelabuhan yang diberikan kepada kapalinternasional karena asas timbal balik/resiprokal sebenarnya merupakansuatu kebiasaan internasional yang sudah sangat lazim diterapkan di banyaknegara di dunia;Terdapat Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung untukkasus yang serupa ;Putusan Banding No. PUT10177/PP/M.VI/16/2007;Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, kami jugamerujuk kepada Putusan Banding No.

penerapan asas resiprokal yang berkaitandengan jasa yang Pemohon Banding lakukan kepada perusahaanpenerbangan asing dengan jalur penerbangan internasional;Doc.8632 dan Doc.9082/7Bahwa di dalam dokumen ICAO Nomor 8632 mengenai ICAO'sPolicieson TaxationintheField of International Air Transport dan NomorHalaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 206 B PK/PJK/201 1 9082/7mengenai ICAO'sPolicies on Charges for Airportsand AirNavigationServicesdiatur halhal sebagai berikut:e Setiap negara anggota ICAOsecara timbal

Dengan demikian, ketentua diatas memperhatikan asas timbal balik sebagai dasar perlakuan PPNatas transaksi yang berhubungan dengan transportasi udarainternasional.

balik yang perlu diperhatikan;Bahwa dalam kasus lain azas resiprokal ini dipatuhi oleh Indonesiaseperti Konvensi Wina mengenai kekebalan perpajakan (termasukkekebalan pajak tidak langsung) wakilwakil diplomatik, dimana ataspenyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakil diplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balikwalaupun UU PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteriauntuk dikenakan PPN;Penerapan asas timbal balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan

balik);Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 206 B PK/PJK/201 1 Bahwa azas timbal balik untuk tidak mengenakan PPN atasjasaangkutan udara luar negeri muncul berdasarkan PerjanjianHubungan Udara Bilateral Pemerintah Indonesia dengan negara mitradimana posisi saat ini Pemerintah Indonesia telah melakukanperjanjianhubungan udara bilateral dengan 71 negara mitra denganrincian: 20 negara mitra telah melaksanakan penerbangan ke/dariIndonesia,ssedangkan perusahaan angkutan udara nasional Indonesiatelah

bailk untuk Pajak penghasilan dan tidakmenegaskan bahwa asas timbal balik tersebut juga diberlakukanuntuk PPN.

No. 166/B/PK/PJK/2011yang Pemohon Banding lakukan kepada perusahaan penerbangan asingdengan jalur penerbangan internasional;Doc.8632 dan Doc. 9028/7Bahwa di dalam dokumen ICAO Nomor: 8632 mengenai ICAO's Policies on Taxation in the Field of International Air Transport dan Nomor: 9028/7mengenai ICAO's Policies on Charges for Airports and Air NavigationServices diatur halhal sebagai berikut:= Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau

Air service agreementBahwa perjanjian Bilateral Hubungan Udara (Bilateral Air ServicesAgreement) selalu mencantumkan adanya asas timbal balik, di manaIndonesia juga memilikinya. Dengan kata lain, apabila suatu negara tidakmengenakan PPN atas pelayanan jasa kebandarudaraan untukpenerbangan internasional, maka negara lainnya juga tidak mengenakan,sehingga tidak ada diskriminasi.

No. 166/B/PK/PJK/2011imposed by the national authorities, and (b) not based on the cost ofservices provided, provided that such equipment and supplies remain onboard the aircraftSurat keberatan dari beberapa maskapai penerbangan internasionalBahwa beberapa maskapai penerbangan internasional telah menyatakankeberatannya untuk dikenakan PPN atas Jasa Handling ini mengingatadanya asas timbal balik yang telah disepakati bersama melalui berbagaimacam konvensi tingkat tinggi (ICAO dan IATA);Bahwa dengan

Dalam kasus lainazas resiprokal ini dipatuhi oleh Indonesia seperti Konvensi Winamengenai kekebalan perpajakan (termasuk kekebalan pajak tidaklangsung) wakilwakil diplomatik, dimana atas penyerahan BarangKena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakil Diplomatikdibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balik walaupun UUPPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteria untukdikenakan PPN;Penerapan asas timbal balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan asas timbal balik, PemohonBanding

No. 166/B/PK/PJK/20116.246.256.26Bahwa dokumen ICAO Nomor 8632 yang penyusunannyadidasarkan pada ketentuan Pasal 24 Konvensi Chicago juga tidakmenyatakan adanya pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atasjasa yang diterima oleh perusahaan penerbangan internasionalkhususnya jasa kebandarudaraan.Bahwa dalam dokumen ICAO Nomor 8632 hanya diatur masalahpemberlakuan asas timbal bailk untuk Pajak penghasilan dan tidakmenegaskan bahwa asas timbal balik tersebut juga diberlakukanuntuk PPN.

Exceptio Non Adimpleti Contractus ;Bahwa sebenarnya dalam hal ini melekat perjanjian Timbal Balik.Masingmasing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi Prestasisecara timbal balik ;Bahwa Penggugat seharusnya dengan sadar telah melakukanperbuatan yang dilarang Hukum (UndangUndang) karena kewajibannya lahmenjaga nama baik Perusahaan dimana Tergugat bekerja sertamelaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapbkan kepadanya untukitu ;Bahwa dengan dilaksanakannya kewajiban Penggugat dalammenjaga

Karena TermohonKasasi dalam hal ini wajib dan melekat azas perjanjian timbal balik.

Masingmasing dibebani kewajiban dalam (Obligation) untuk memenuhi presentasisecara timbal balik, karena Termohon Kasasi tidak mau melaksanakan tugasatau menolak mutasi secara diamdiam sehingga dengan demikian dianggap(patut diduga) Wanprestasi/ingkar janji oleh karenanya tidak timbul kewajibanbagi pihak lain, vide Pasal 1338 KUHPerdata dan 1365 KUHPerdata, sehinggaPertimbangan Majelis Hakim terasa timpang (berat sebelah) dan tidak tepatkarena kepentingan Purusahaan yang beritikad baik juga seharus

melainkan terutama bahwaobjek dari sengketa sudah diberikan status tertentu oleh keputusanPengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukumpasti dan alasannya adalah sama.Bahwa dengan demikian maka untuk menjamin adanya kepastian hukumagar tidak terjadi putusan yang bertentangan atas hal yang sama makagugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvantkelijk Verklaard).3 Exceptio non adimpleti contractusBahwa gugatan yang diajukan bersumber pada perjanjian timbal

balik, masingmasingpihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, semestinyaPengugat tidak berhak menggugat karena tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibansesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, nyatanyata penggugat mempunyaikewajiban yang tidak dipatuhi yaitu pembayaran kredit kembali sesuai apa yang telah10disepakati di dalam perjanjian utang piutang nomor: L/978/I/2011 yang dibuat olehSetiana Komara, SH pada tanggal 12 Januari 2011.4 Bahwa permohonan lelang ke

Memperhatikan positaposita gugatan, terbukti Pengugat hanya mendalilkansangkaansangkaannya atas proses eksekusi Hak Tanggugan, namun tidakdisertai alas analasan atau kesimpulan yang jelas, sebagai mana dijelaskan dandipersyaratkan dalam doktrin dan dasar hukum tersebut.Exceptio non adimpleti contractusBahwa gugatan yang diajukan bersumber pada perjanjian timbal balik, masingmasingpihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, semestinyaPengugat tidak berhak menggugat karena

balik, masingmasingpihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, semestinyaPengugat tidak berhak menggugat karena tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibansesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, nyatanyata penggugat mempunyaikewajiban yang tidak dipatuhi yaitu pembayaran kredit kembali sesuai apa yang telahdisepakati di dalam perjanjian utang piutang nomor: L/978/I/2011 yang dibuat olehSetiana Komara, SH pada tanggal 12 Januari 2011.EKSEPSI TERGUGAT III :I Identitas

dan Penyebutan Obyek tidak jelas/tidak tegas;Bahwa obyek gugatan tidak jelas batasbatasnya sehingga gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima;2 Exceptio non adimpleti contractus;Bahwa gugatan yang diajukan bersumber pada perjanjian timbal balik, masingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik,semestinya Pengugat tidak berhak menggugat karena tidak memenuhi apa yang menjadiZnkewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, nyatanyata penggugatmempunyai

balik antara para pihak;Khusus dalam penyelesaian permohonan kepailitan aquo Majelis JudexFacti SEHARUSNYA wajib pula melihat apakah hubungan timbal baliktersebut diatas dapat dibuktikan secara sederhana ataukah harus dibuktikansecara konferhensif (menyeluruh) ;5.

PAULUS ELOTULUNG, SH., yang semuanya dikutip sebagai berikut :Ada banyak hal yang dapat menyebabkan pemeriksaan perkara danpembuktiannya tidak bisa dilakukan secara mudah, sederhana, dan cepat ;Salah satu hal diantaranya adalah apabila terdapat perjanjian yang timbalbalik dimana kedua belah pihak (kreditur dan debitur) masingmasingmempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik dan harus dipenuhi ;Misalnya : Jual Beli ;Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya dan berhak ataspembayaran harga

Bahwa berdasarkan atas doktrin tersebut maka sudah barang tentu JudexFacti SEHARUSNYA mempertimbangkan bukti: T1 juncto T21, T22 dan T23 ; Karena dalam alat alat bukti tersebut terdapat hal hal yangmendukung keadaan timbal balik yang seharusnya saling dipenuhi olehPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;.

No.692 K/Pdt.Sus/201 1konferhensif (menyeluruh) karena bagaimanapun juga Termohon Kasasi(dahulu Pemohon) telah terbukti melakukan wanprestasi terhadapPemohon Kasasi (dahulu Pemohon) dimana hal tersebut telah terbuktidalam persidangan ; Atas hubungan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan KL (GiriSuyanto) ;Hubungan timbal balik yang terjadi adaiah masing masing pihakbertindak sebagai kreditor pada satu sisi dan menjadi debitor pada sisiyang lain (diakibatkan adanya hubungan konitraktual), dimana

dalamhubungan ini Pemohon Kasasi telah melaksanakan semua kewajibannyasecara sempurna kepada KL yang telah terbukti dengan bukti T 13 as/dc; Atas hubungan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon) dengan KL Il (PT.Bina Mitra Dewata Persada) ;Hubungan timbal balik yang terjadi adalah masing masing pihakbertindak sebagai kreditor pada satu sisi dan menjadi debitor pada sisiyang lain (diakibatkan adanya hubungan kontraktual), dimana dalamhubungan ini Pemohon Kasasi telah melaksanakan semua kewajibannyasecara

disimpulkan bahwapasien Muhammad Irsyad Hanafi dapat merespon secara baik komunikasitimbalbalik dengan lawan bicara, pasien/Terdakwa Muhammad Irsyad Hanafimasih dapat mengingat secara detail setiap angka secara baik dalam arti memoriingatan terdakwa masih baik walaupun agak lambat, pasien/TerdakwaMuhammad Irsyad Hanafi masih bisa melakukan aktifitas sendirian untukkegiatan ringan dan tingkat ketergantungan ringan.Terdakwa/pasien Muhammad Irsyad Hanafi tidak mau berbicara dan meresponkomunikasi timbal

Muhammad Irsyad Hanafi dalam kondisi stroke pernahdisidangkan untuk perkara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi PenyalahGunaan Anggaran Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2012di Kabupaten Timor Tengah Untara dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun.Bahwa berdasarkan pendapat ahli sebagaimana yang terungkap dalam persidanganmaka Penuntut Umum berkesimpulan :Terdakwa Muhammad Irsyad Hanafi dapat mengikuti persidangan dan dapatmelakukan komunikasi dan merespon secara baik komunikasi timbal

Biomed, SpS)ahli menyimpulkan bahwa terdakwa bisa berkomunikasi akan tetapi sengaja tidakmau merespon komunikasi timbal balik dengan lawan bicara dan untuk mengatasi halitu harus ditangani oleh ahli Psikiater dan ahli Radiologi (dr. Edwin H.

pemeriksaanAnatomi tubuh apakah pasien/Terdakwa Muhammad Irsyad Hanafi dapat mengikutipersidangan, ahli tidak bisa berpendapat karena yang bisa menjawab hal tersebutadalah ahli syaraf.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmempertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada ahli psikiater untukmemeriksa Terdakwa sebagaimana keterangan dokter ahli syaraf pada saat memjawabpertanyaan hakim, karena menurut dokter ahli syaraf pada saat melakukan observasi,terdakwa dapat merespon secara baik komunikasi timbal

Menetapkan Pemohon (Fitri Ratnasari S binti Tatang Suparman) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama Khairunnisa Aqilah Nurzahran, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung, tanggal 23 Juni 2020 (umur 9 bulan), dengan kewajiban memberikan akses bagi Termohon sebagai ayah kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal balik dengan anak tersebut sekurang-kurangnya 1 hari penuh dalam satu

anak Pemohondan Termohon yang bernama Khairunnisa Agilah Nurzahran, lahir pada Tanggal 23Juni 2020, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohonsebagai ibu kandungnya;Menimbang, bahwa meskipun demikian, antara anak tersebut danTermohon sebagai ayah kandungnya, terjalin hubungan yang sakral yangtidak dapat dihalangi, sehingga penetapan hak asuh anak ada padaPemohon tersebut, tidak berarti menghilangkan hak asasi Termohon sebagaiayah kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal

Majelis Hakim berpendapat, guna menjaga normaperlindungan hak anak yang berlaku dalam ketentuanketentuan tersebut,maka Majelis Hakim karena jabatannya, menambahkan dalam diktum amarpenetapan hak asuh anak tersebut, frasa dengan kewajiban memberikanakses bagi Termohon sebagai ayah kandungnya untuk menemui danberhubungan secara timbal balik dengan anak tersebut sejauh tidakmengganggu kepentingan anak tersebut,Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 Ayat (

Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;3.Menetapkan Pemohon iSWE) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) bagi anakPemohon dan Termohon yang bernamaBE, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung, tanggal 23 Juni2020 (umur 9 bulan), dengan kewajiban memberikan akses bagiTermohon sebagai ayah kandungnya untuk menemui dan berhubungansecara timbal balik dengan anak tersebut sekurangkurangnya 1 haripenuh dalam satu minggu;4.

Rahman, - 1 (satu) buah kunci leter T warna silver, - 1 (satu) buah kunci leter T yang berkarat yang telah patah ujungnya, - 1 (satu) buah cat merek Artic Spray pain warna A192 Royal Blue, dan - 1(satu) buah obeng timbal balik dengan warna gagang transparan, 1 (satu) buah timba warna hijau,Dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikan pembebasanpengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajak yang serupa, padakapal terbang dari Negara anggota ICAO lainnya yang terlibat dalampenyediaan transportasi udara internasional;b.

Namun, sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasa tersebutdiserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing untuk pelayananpenerbangan internasional, tidak dikenakan PPN sepanjang Negara tempatkedudukan perusahaan penerbangan tersebut memberikan pembebasanyang sama terhadap Perusahaan Penerbangan Indonesia (asaspembebasan timbal balik);Berdasarkan S1001 secara eksplisit Indonesia menghormati kebiasaaninternasional;PP Nomor 26 Tahun 2005Bahwa berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2005 tanggal 30 Juni

2005mengenai pembebasan PPN untuk avtur penerbangan internasional (salah satuHalaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 142 B PK/PJK/2011pelayanan jasa kebandarudaraan), dinyatakan penyerahan avtur kepadamaskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasional diberikanfasilitas tidak dipungut PPN sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udaramencantumkan asas timbal balikBahwa PP ini mengacu pada perjanjian pelayanan transportasi udara yangmerupakan perjanjian internasional dan bilateral

Rachmat Soemitro, SH. halaman 6061), dimana atas penyerahanBarang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakil Diplomatikdibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balik walaupun Undang UndangPPN (dalam Pasal 4 huruf adanc) memenuhi kriteria untuk dikenakan PPN;Penerapan asas timbal balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan asas timbal balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapaperusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon

Bandingdimana atas tagihannya kepada perusahaanpenerbangan Indonesia atas jenisjasa yang sama tidak dikenakan pajak yang sejenis dengan PPN;Bahwa pemerintah Indonesia yang berdasarkan kebiasaan internasionatelah memberikan pembebasan PPN atas dasar timbal balik, maka apabilaPemerintah Indonesia tidak akan lagi mematuhi kebiasaan internasional tersebut,yaitu dengan mengenakan PPN secara sepihak, berdasarkan sopan santuninternasional seharusnya diumumkan terlebih dahulu atas pengenaan PPNtersebut

atas putusan Majelis Hakim TingkatPertama sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya;Menimbang, bahwa oleh karena keberatankeberatan tersebut mengenaipertimbangan pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telahmengajukan eksepsi berupa exeptio adimpleti contractus yakni eksepsiterhadap gugatan yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian denganpemenuhan prestasi secara timbal

Yk.menggugat pihak lainnya apabila pihak tersebut tidak memenuhi apa yangmenjadi kewajibannya atau prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telahdisepakati;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut termasuk eksepsiprosesuil, maka untuk menilai benar atau tidaknya eksepsi tersebut harusditemukan labih dahulu tentang faktafakta adanya perjanjian timbal balik yangtelah mengikat kedua belah pihak yang menuntut dipenuhinya prestasi, olehkarena itu pertimbangan tentang eksepsi tersebut akan diputus

Yk.Acara Perdata, 2005, hal. 461 menyatakan : Eksepsi Non Adimpleti Contractusdapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masingmasingdibebani (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.

Perjanjian menerbitkan perikatan antara dua pihak yangmembuatnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya;Menimbang, bahwa perjanjian dimaksud adalah perjanjian timbal balikdan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yangmenimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PTA.Smg.Menimbang, bahwa pada setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajibandi satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain, sehinggadianggap selalu ada prinsip bahwa kedua belah pihak harus secara bersamasama memenuhi kewajibannya dan samasama menerima haknya. Karena itutidak logis apabila salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain,sedangkan ia sendiri wanprestasi.

Bilamana debitur selaku Tergugat dapat membuktikankebenaran tangkisannya, maka Tergugat tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban apaapa atas tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yanglalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya olehpihak lain.

Tangkisan berdasarkan prinsip exception non adimpleti contraktusdapat diajukan dalam perkara kepailitan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo telahmengajukan eksepsi non adimpleti contraktus, sangkalan dalampersetujuan timbal balik yang di Kemukakan oleh satu pihak bahwa pihaklawan juga berada dalam keadaan lalai, dengan demikian tidak dapatmenuntut pemenuhan prestasi, maka berdasarkan Pasal 36 KHES, bahwapihak dapat dianggap ingkar janji, apabila karena kesalahannya : a.

Dalamperjanjian tersebut masingmasing pihak telah dibebani hak dan kewajibansehingga terjadi hubungan timbal balik, masingmasing dibebani kewajiban(obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, pada perjanjian sepertiini seseorang tidak berhak mengajukan gugatan apabila dia sendiri tidakmemenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat selaku Nasabahtelah nyata tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak membayar angsurankepada Tergugat