Ditemukan 293 data
104 — 24
Aman A Sinulingga, Ak......... eee sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M., 2.0.0... cece eee eee ee econ sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor Put. 49138/PP/M.VI/15/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat di kreditkan, namun apabila Wajib Pajakmelakukan proses bisnis yang terpadu (Integrated) dengan hanyamelakukan penyerahan/penjualan CPO (BKP) maka Pajak Masukansehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan, sehinggapendapat Pemohon Banding tersebut telah menghabiskanprinsipperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (Equal) yang dianutdalam Pasal 16B UU PPN;bahwa berdasarkan prinsip perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16 B UU PPN, HakimAnggota Wishnoe
PertambahanNilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, menetapkan Tandan Buah Segar (TBS) sebagai BarangKena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe
telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007 harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagiusaha kelapa sawit terpadu (Integrated) yang mempunyai pabrik CPOmaupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non Integrated)yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Hakim Wishnoe
Pertambahan Nilai,dengan demikian, koreksi Terbanding tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan Tandan Buah Segar (TBS)sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis)yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe
Putusan Nomor 1676/B/PK/PJK/20173.6.3.7.3.8.sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Hakim Wishnoe SalehThaib, Ak., M.Sc. berpendapat bahwa koreksi Terbanding atasPajak Masukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS) sudah tepat dan menolak banding atas koreksi tersebut dialas;Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor51/P.PTS/XII/201 1/57/P/HUM/2010 mengenai PerkaraPermohonan
107 — 29
::::ceeeeeeeeeeeeees sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak. M.Sc. oo... essen sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M....... cece cee eeee eee ee eeeeeeeeeeeeeees sebagai Panitera Pengganiti,
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa pendapat Majelistersebut tidak mempertimbangkan fakta yang diperoleh daribukti kontrak drilling Termohon Peninjauan Kembali bahwasubstansi sesungguhnya dari "Handling Charges" adalahtagihan tambahan/Margin atas Reimburseable Cost;13) Bahwa adapun pendapat Pemohon Peninjauan Kembalitersebut sejalan dengan pendapat Hakim Wishnoe SalehHalaman 31 dari 38 halaman.
Putusan Nomor 1466/B/PK/PJK/201 7Pokok Penjualan sebesar (Rp25.240.243.718,00) juga tetapdipertahankan.Bahwa oleh karena itu Hakim Wishnoe Saleh Thaibberpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sudahbenar dan menolak permohonan banding Termohon PeninjauanKembali..
3) Bahwa mengingat bahwa koreksi positif Peredaran Usahasebesar Rp29.694.404.375,00 menjadi satu kesatuan yangtidak terpisahkan dengan koreksi negatif HPP sebesarRp25.240.243.718,00 maka atas koreksi negatif HPPsebesar Rp25.240.243.718,00 Pemohon PeninjauanKembali juga menyatakan tidak sependapat dengan Majelisyang menyatakan untuk mempertahankan sebagian koreksiPemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp723.181.447,00;4) Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali tersebutsejalan dengan pendapat Hakim Wishnoe
Putusan Nomor 1466/B/PK/PJK/201 7Peredaran Usaha sebesar Rp29.694.404.375,00 tetapdipertahankan oleh Hakim Hakim Wishnoe Saleh Thaibmaka atas koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualansebesar (Rp25.240.243.718,00) juga tetap dipertahankan;5) Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 78 UndangUndangNomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara laindiatur bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambilberdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkanperaturan perundangundangan perpajakan ~=s yangbersangkutan
30 — 21
Djoko Joewono Hariadi,M.Si.............. sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M., ..........:c:ccceeeeeee eee ees sebagai Panitera Pengganti,dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadirioleh Terbanding dan dihadiri olen Pemohon Banding.
304 — 71
.:::06 sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M.,......:ceeeeeeeeeee ee tenets sebagai Panitera Pengganti,
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo yang telah dilakukanpengujian, penilaian dan pertimbangan hukum serta diputus oleh MajelisPengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta danmenerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih danpertimbangan hukum Hakim Anggota Wishnoe
111 — 28
Sinulingga, AK. 0... ceeeeeeeeeeeeeee sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak. M.Sc. .................. sebagai Hakim Anggota,Tr. Hendaryati, M.M.,.......... cece eee ec een eeceneeeneeeneees sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 20Desember 2013 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri olehTerbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.
130 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wishnoe Saleh Thaib, S.H., M.H., M.Sc., CA berbedapendapat (dissenting opinion) kedapatan perbedaan data antarapenyampaian Laporan Kegiatan Usaha Perkebunan (LKUP) merupakanlaporan persemester yang dibuat oleh pengusaha yang bergerak dibidang usaha perkebunan kepada Dinas Perkebunan (Pemerintah)sebagai regulator dengan peredaran usaha yang dilaporkan, makadiperoleh hasil pengujian arus barang berdasarkan data LKUP dinasperkebunan tersebut akan diperolen omset Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan
114 — 36
Sinulingga, Ak. ...... eee eeeeeeeeeees sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak. M.Sc. ...........2:. Sebagai Hakim Anggota,Tr. Hendaryati, M.M.,......... ccc e cece e eee ceeeeeeeenneens sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumattanggal 20 Desember 2013 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.
120 — 27
Aman A Sinulingga, Ak..................... sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M., sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasatanggal 22 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, sertadihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.
34 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat di kreditkan, namun apabila Wayjib Pajakmelakukan proses bisnis yang terpadu (integrated) dengan hanyamelakukan penyerahan/penjualan CPO (BKP) maka Pajak Masukansehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan, sehinggapendapat Pelnohon Banding tersebut telah menghbsikanprinsipperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (Equal) yangdianut dalam Pasal 16B UU PPN;bahwa berdasarkan prinsip perlakuan yang sama terhadap semuaWayib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16 B UU PPN, HakimAnggota Wishnoe
Pertambahan Nilai, dengan demikian, koreksiTerbanding tetap dipertahankan karena te/ah sesuai denganketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan Tandan Buah Segar (TBS)sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis)yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe
Putusan Nomor 1658/B/PK/PJK/2017penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak PertambahanNilai;bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Hakim Wishnoe SalehThaib, Ak., M.Sc berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas PajakMasukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar ( TBS)sudah tepat dan menolak banding atas koreksi tersebut diatas;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur:"Dalam hal pemeriksaan dilakukan "leb Majelis
Pengolahan yang menghasilkanbarang jadi berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel(PK), yang atas penyerahannya terutang PPN.Bahwa oleh karena itu ketentuan mengenai pengkreditan PajakMasukan merujuk pada Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) UUPPN yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010.Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sebagaimana diuraikan di atas pada prinsipnyasama dengan Pendapat salah satu Majelis Hakim PengadilanPajak yaitu Hakim Wishnoe
PertambahanNilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetap dipertahankankarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana te/ah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menetapkanTandan Buah Segar (TBS) sebagai Barang Kena Pajak yangbersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nila;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat di kreditkan, namun apabila Wayib Pajakmelakukan proses bisnis yang terpadu (integrated) dengan hanyamelakukan penyerahan/penjualan CPO (BKP) maka Pajak Masukansehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan, sehinggapendapat Pelnohon Banding tersebut telah menghbsikan prinsipperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (Equal) yangdianut dalam Pasal 16B UU PPN;bahwa berdasarkan prinsip perlakuan yang sama terhadap semuaWayib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16 B UU PPN, HakimAnggota Wishnoe
Pertambahan Nilai, dengan demikian, koreksiTerbanding tetap dipertahankan karena te/ah sesuai denganketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan Tandan Buah Segar (TBS)sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis)yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe
Putusan Nomor 2108/B/PK/PJK/2017penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak PertambahanNilai;bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Hakim Wishnoe SalehThaib, Ak., M.Sc berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas PajakMasukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar ( TBS)sudah tepat dan menolak banding atas koreksi tersebut diatas;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur:"Dalam hal pemeriksaan dilakukan "leb Majelis
Pengolahan yang menghasilkanbarang jadi berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel(PK), yang atas penyerahannya terutang PPN.Bahwa oleh karena itu ketentuan mengenai pengkreditan PajakMasukan merujuk pada Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) UUPPN yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010.Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sebagaimana diuraikan di atas pada prinsipnyasama dengan Pendapat salah satu Majelis Hakim PengadilanPajak yaitu Hakim Wishnoe
PertambahanNilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetap dipertahankankarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana te/ah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menetapkanTandan Buah Segar (TBS) sebagai Barang Kena Pajak yangbersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nila;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe
207 — 93
Aman A Sinulingga, Ak...................... sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Tr. Hendaryati, M.M.,.............e cece eee eeeeeeee sebagai PaniteraPengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua padahari Jumat, tanggal 20 Desember 2013 dengan dihadiri oleh para HakimAnggota, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidakdihadiri oleh Pemohon Banding.
128 — 54
Sigit Henryanto, AK sebagai Hakim Ketua,Idawati, SH, M.Sc sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, AK, MSc sebagai Hakim Anggota,R. Aryo Hatmoko sebagai Panitera Pengganti
327 — 138
Aman A Sinulingga, Ak...... 0... eee sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M.,......... ccc cece eee eens sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 28Januari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.
143 — 39
Sinulingga, Ak. occ eeeeeeeteeees sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.M.Sc. ................... Sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M............... sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasatanggal 22 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, sertadihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat.
12 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat di kreditkan, namun apabila Wajib Pajakmelakukan proses bisnis yang terpadu (integrated) dengan hanyamelakukan penyerahan/penjualan CPO (BKP) maka Pajak Masukansehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan, sehinggapendapat Pelnohon Banding tersebut telah menghbsikanprinsipperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (Equal) yangdianut dalam Pasal 16B UU PPN;bahwa berdasarkan prinsip perlakuan yang sama terhadap semuaWayib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16 B UU PPN, HakimAnggota Wishnoe
Pertambahan Nilai, dengan demikian, koreksiTerbanding tetap dipertahankan karena te/ah sesuai denganketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan Tandan Buah Segar (TBS)sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis)yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe
telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007 harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak,balk bagi usaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (nonintegrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsipperlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak PertambahanNilai;bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Hakim Wishnoe
Pengolahan yang menghasilkanbarang jadi berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel(PK), yang atas penyerahannya terutang PPN.Bahwa oleh karena itu ketentuan mengenai pengkreditan PajakMasukan merujuk pada Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) UUPPN yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010.Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sebagaimana diuraikan di atas pada prinsipnyasama dengan Pendapat salah satu Majelis Hakim PengadilanPajak yaitu Hakim Wishnoe
PertambahanNilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetap dipertahankankarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana te/ah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menetapkanTandan Buah Segar (TBS) sebagai Barang Kena Pajak yangbersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nila;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat di kreditkan, namun apabila Wajib Pajakmelakukan proses bisnis yang terpadu (integrated) dengan hanyamelakukan penyerahan/penjualan CPO (BKP) maka Pajak Masukansehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan, sehinggapendapat Pelnohon Banding tersebut telah menghbsikanprinsipperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (Equal) yangdianut dalam Pasal 16B UU PPN;bahwa berdasarkan prinsip perlakuan yang sama terhadap semuaWayib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16 B UU PPN, HakimAnggota Wishnoe
Pertambahan Nilai, dengan demikian, koreksiTerbanding tetap dipertahankan karena te/ah sesuai denganketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan Tandan Buah Segar (TBS)sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis)yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe
telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007 harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak,balk bagi usaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (nonintegrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsipperlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak PertambahanNilai;bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Hakim Wishnoe
Pengolahan yang menghasilkanbarang jadi berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel(PK), yang atas penyerahannya terutang PPN.Bahwa oleh karena itu ketentuan mengenai pengkreditan PajakMasukan merujuk pada Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) UUPPN yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010.Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sebagaimana diuraikan di atas pada prinsipnyasama dengan Pendapat salah satu Majelis Hakim PengadilanPajak yaitu Hakim Wishnoe
PertambahanNilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetap dipertahankankarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku;bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana te/ah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menetapkanTandan Buah Segar (TBS) sebagai Barang Kena Pajak yangbersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nila;bahwa oleh karena itu, Hakim anggota Wishnoe
114 — 26
,M.B.Arrp mp o oO wm Ketua,DrsAman A Sinulingga,m Anggota,Wishnoe Saleh Thaib,gemuoergogn:~noOos wosAac SGRonsdWw og oowapeowrwvorsedncecraspea2am sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggalec FTF oOmANnv=petesreapewmipeeageakhronwyos5D60S<5Aa csaeteowynnwsWtort nosST HH OoPttHov Os eDH se MDOKBS Be DBO eM OH oe O HH oanmohon Banding.e