bukan terletak di Parit Muksin melainkan berada diParit Semben dan tumpang tindin dengan tanah garapanmasyarakat parit Semben dan dalam peta lokasi sertipikat tersebuttidak ada satupun tanda batas yang menunjuk pada Parit H. Muksin;. Bahwa jika melihat dari tahun pembuatan Sertifikat Hak Milikdijelaskan sebagai berikut :1) Bahwa Sertifikat Hak Milik No.4993/Desa Sungai Raya tanggal27 Juli 1991, Gambar Situasi No.4126/1991 tanggal 23 Juli1991 dengan luas 24.735 M?

tentang Pengelolaan Pengkajiandan Penanganan Kasus Pertanahan menegaskan bahwa Cacathukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antaralain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam prosespendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti,kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasandan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahanprosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atauperhitungan luas, tumpang tindin

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, diperoleh fakta yang sangat nyatabahwasanya Sertifikat Hak Milik No. 1022/Petojo Utara A Qou diterbitkanberdasarkan alas hak yang tidak jelas, karena data fisik dan data yuridisnyameragukan, serta lokasi tanah tumpang tindin dengan bidang tanah yangditempati dan dikuasai olen Para Pembantah;14.

Pada peta sebelumnya lokasipemohon tidak overlapping kemudian dalam peta lain overlappingini berdasarkan data 3 sertipikat yang mengunakan sistim digitaltumpang tindin atas nama Moh. Rusli 2 sertipikat pada bagianmuka, belakang, 1 atas nama Narie yang diterbitkan tahun 1994dan 1997 dengan milik Pemohon, sedangkan peta yang tidakoverlaping itu semacam peta pendaftaran yang dibuat masihmanual, itu juga adalah kelalaian Termohon ; Bahwa melihat bukti P.12 seharusnya pada SHM atas namaHawariah, H.

berpendapat bahwa Fransiskus Ghunu tidak perlu ditariksebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa perihal pihak Dinas Pekerjaan umum, yang menurutTergugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan alasanbahwa menurut Tergugat yang mengambil tanah Penggugat bukanlahTergugat melainkan Dinas Pekerjaan Umum karena melakukan pelebaranjalan melewati tanah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaapakah benar tanahnya Penggugat berkurang karena dipakai untukpelebaran jalan atau karena tumpang tindin

Para Penggugat mengaku memiliki tanah sebagaimana dalil gugatannyabutir 1 halaman 3 dan 4 yang letaknya menunjuk pada dan atautumpang tindin dengan tanahtanah milik Tergugat , Il, dan III. Adapundasar pengakuan kepemilikan Para Penggugat atas tanah dimaksudadalah "Pada tahun 1984, atas tanah Persil 74b, S.Ill Kohir Nomor 1485Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2014seb. Diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1979/Desa Cisaranten Kulon,G.S. Nomor 2948/1984, luas 20.480 m*, atas nama R.

Lahan YangTertera Pada Surat Tanah Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Sepaso AtasNama Pungkas Taman Dayak Basap Dengan Nomor Registrasi:593.83/018/SP/V/2020 Tertanggal 30 April 2020, Sisa Seluas 152,3 Ha(Seratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Hekto Are), Namun Tergugat TelahMenggunakan Sebagian Lahan Obyek Sengketa Sebagai Jalan HaulingTambang Diluar Batas Lahan Yang Telah Dibebaskannya, Sejak Tahun2009 Sampai Dengan Sekarang;Bahwa Tergugat Mengatakan Bahwa Lahan Obyek Sengketa TersebutDiatas Tumpang Tindin

KPC terhadap lahan Kelompok TaniBajang Ubek dibuka dimuka persidangan ini.Bahwa kami akui bahwa Kelompok Tani Bajang Ubek berbatasan denganKelompok Tani Taman Dayak Basap, namun kami yakin seyakin yakinnyabahwa Kelompok Tani Bajang Ubek tidak tumpang tindin dengan KelompokTani Taman Dayak Basap, dan untuk membuktikan bahwa KelompokTaman Dayak Basap tidak tumpang tindih dengan Kelompok Tani BajangUbek kami bersedia menjadi Saksi batas antara lahan kelompok TaniBajang Ubek dan Kelompok Tani Taman Dayak

mendapat hakdari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada kaumPenggugatPenggugat, jika engkar dengan bantuan Kepolisian ataupihak berwenang lainnya;10.Menghukum TergugatTergugat lainnya untuk patuh dan taat atasputusan ini;11.Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara inisecara tanggung renteng sebesar Rp4.531.000,00 (empat juga lima ratustiga puluh satu rupiah);12.Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;Bahwa isi putusan peradilan tingkat pertama tersebut saling tindin

Bahwa berdasarkan surat Direktur Pembinaan Program Mineral danBatubara Kementerian Republik Indonesia Nomor 0521/30/DBP.PW /2017,tanggal 22 Juni 2017, perihal hasil verifikasi aspek kewilayahan terhadapRekomendasi IUP C&C oleh Gubernur, dimana hasil verifikasi tersebutdidalamnya termasuk Gubernur Papua, yang pada pokoknya daftar hasilverifikasi aspek kewilayahan terhadap IUP Mineral dan BatuBara yangdirekomendasikan masih tumpang tindin sama komuditas lain;Halaman 47 dari 69 hal Putusan Pkr No. 14

Untuk apa di Negara iniada Lernbaga Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau antar Hakirn pundalarn satu naungan satu lembaga penegakan hukum Mahkarnah Agungsudah tidak saling menghormati bagairnana dengan rnasyarakatnya akanlebih tidak rnenghargai hasil Putusan Pengadilan, dan kacaulah pertanahandi Negara ini yang saling turn pang tindin antara Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Pengadilan Perdata rnernberikan putusan yang berbeda,apakah perbuatanperbuatan yang licik akan dipertahankan terus;KEBERATAN

Bahwa Perkara aquo, adalah jenis Perkara yang didalamnyaterdapat tumpang tindin Kewenangan serta tidak jelas permasalahan, iniperkara apa, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :Di perkara aquo terdapat 4 PERMASALAHAN 2 KEWENANGANPENGADILAN, yaitu :1.

Bahwa Pihak Penggugat dalam posita/fundamentum petendinyatidak konsisten dalam mengemukakan dalildalilnya sehinga terdapatketidakjelasan dasar fakta (feitelijke Grond) sebab bertentangan dantumpang tindin antara satu dalil dengan dalil lainnya sebabposita/fundamentum petendi Penggugat pada angka 3 (tiga) mengakulsecara tegas dan tertulis (/etterljk) bahwa Bahwa isteri keduaPewaris adalah bernama ISTRI KEDUA dan telah dikaruniaianak/keturunan sebanyak 2 (dua) ~~ orang... sedangkanHal. 12 dari 51 hal

Ginting;Bahwa setahu saksi tanah HGB Penggugat yang akan dilakukanpemecahan bidang tanahnya tumpang tindin dengan empatbidang tanah termasuk dildalamnya adalah tanah Gelora danjuga tanah Rami Br.

hadirsaksi, Ketua RT dan Lurah yang menjabat pada saat itu atas permintaan MilaKarmila; Bahwa Mila Karmila datang ke tempat Ketua RT untuk meminta pencabutansurat sporadik itu pada sore hari kemudian pada malam harinya dilakukanmusyawarah di rumah Ketua RT dengan memanggil Lurah; Bahwa yang mengkonsep surat pencabutan itu berdasarkan hasilmusyawarah, konsep dibawa langsung oleh Lurah kemudian diketik oleh stafkelurahan di kantor kelurahan dan yang menjadi alasan karena ada sengketatanah yaitu tumpang tindin

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur alias Tidak Jelas (Obscure Libel)Bahwa didasarlan pada alasan seluruh dalil gugatan Penggugat dalamregister perkara No. 234/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST tidak sistematis,tumpang tindin sehingga menimbulkan ketidakjelasan maksud dan tujuanPenggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 12 halaman 5 menyebutkanPenggugat juga bersikap untuk menolak anjuran oleh karena

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur libels)Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT sangat tidak jelas dan tidak terang(obscuur libels) karena PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan danmemaparkan bukti alas hak atas tanah sengketa yang dikuasainya seluas +27.000 M2 (Dua Puluh Tujuh Ribu Meter persegi) yang menjadi dasargugatannya;Bahwa selain daripada itu gugatan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskansecara terperinci dan detail adanya tumpang tindin sengketa tanah yang telahdiklaimnya dengan sertifikatsertifikat

mengetahui bagaimana tata/prosedur orang yang akanmenguasai tanah dan akan diterbitkan SKPTN, akan tetapi Terdakwaseakan akan tidak mengetahui hal ini karena Terdakwa akan mencarikeuntungan pribadi; Bahwa Terdakwa bersamasama saksi Basirunsyah sangat nyatamelakukan perbuatan tipu muslihat hal tersebut dukung dengan adanyaSurat Klarifikasi Tata Ruang (seperti yang dijelaskan di atas) bahwa lahanyang tertera di SKPTN yaitu di Jalan Pura MR 3 Wilayah RT.004 KampungGunung Sari, Kecamatan Segah, tumpang tindin

mengajukanbukti bahwa sebenarnya tidak terdapat selisih luas yang tercantum dalam girikdengan hasil pengukuran ;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.II1 yang berupa SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998, ternyataTergugat Il telah tidak konsisten terhadap produk Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998 tersebut, karenaTergugat II telah memberikan catatan terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998, diduga tumpah tindin

Jelas terjadikerancuan dan/atau tumpang tindin dengan gugatan Perbuatan MelawanHukum yang bisa menuntut ganti rugi. Jadi kalau dalam gugatanPenggugat juga menuntut ganti rugi. Maka gugatan aquo harusnyagugatan Perbuatan Melawan Hukum BUKAN gugatan Wanprestasi.Bahwa gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukumadalah berbeda. Hal itu karena dasar hukum antara wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum juga berbeda. Wanprestasi diatur dalamPasal 1238 KUH Perdata.

., telah melaksanakan asasasas umum pemerintahan yangbaik dimana penerbitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.Bahwa penerbitan sertipikat yang tumpang tindin / overlap dimaksudmengandung cacad hukum administrasi sesuai Pasal 11 ayat (3) huruf "e"dan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus Pertanahan.

kewenangan Kementerian ataubukan kewenangan Kementerian;(3) Sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan Kementeriansebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. kKesalahan prosedur dalamproses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; b. kesalahanprosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hakatas tanah bekas milik adat; c. kKesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran hak tanah; d. kesalahan prosedur dalam prosespenetapan tanah terlantar; e. tumpang tindin

Ismail yang terletak di KelurahanSepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan (objek sengeketa II) dimana dariluasan bidang tanah 480 M2 berkurang menjadi 195 M2 dikarenakanbertumpang tindin dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 76, tanggal13/10/2010, Surat Ukur Nomor : 00089/Sepinggan/2007, tanggal 16/01/2007,luas 237 M2 yang terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan BalikpapanSelatan Kotamadya Balikpapan atas nama NGATEMI ;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemahaman bahwakepentingan dalam arti suatu

dilakukan oleh Panitia A yangdiwujudkan dengan pembuatan risalah serta berita acara pemeriksaan tanah;Menimbang, bahwa dengan mencermati rangkaian kegiatanpendaftaran bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi gunaHalaman 88 dari 96 HalamanPutusan Nomor : 42/G/2020/PTUN.SMDuntuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan maka ditemukan faktabahwa dari luasan bidang tanah yang dimohonkan seluas 480 M2, olehTergugat menetapkan hak menjadi luas 195 M2 hal ini di sebabkan olehadanya tumpang tindin