Ditemukan 1319 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : utrech ulricht utreck unrecht utrich
Pengadilan PN KUTACANE Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 04-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN KUTACANE Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn
Tanggal 4 Juni 2018 — Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade
149 — 48
  • (Utrecht, Hukum Pidana dan Il, Pustaka TintaMas, Surabaya, 1987).Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan yaitu apakah agarseorang pelaku tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksuddalam rumusan pasal 340 KUHP itu dapat dipidana, maka maksudpribadinya atau oogmerknya seperti yang dimaksudkan di atas harus sudahterwujud atau harus sudah selesai.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI Diwakili Oleh : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
152 — 59
  • Berbedadengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawanhukum (unlawful act), mens rea mencakup unsurunsur pembuattindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatutindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960:257)Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsurunsurnyaterobukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuatdelik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-10-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620 K/Pdt/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — HAGUS SUANTO, vs. CITIBANK N.A INDONESIA, dkk
176 — 538 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam buku: Dasardasar Ilmu Hukum,Penerbit Sinar Grafika, halaman 97 108, yang antara lain menegaskansebagai berikut:Hukum Privat mengatur tata tertib masyarakat mengenai famili(keluarga) dan mengenai kekayaan para individu, dan mengatur pulahubungan hukum yang diadakan antara individu, antara individu denganbadan negara, bilamana badan negara turut serta dalam pergaulanhukum sebagai (Seolaholah) individu ( E Utrecht, 1981: 95).Menurut Van Apeldoorn, Hukum Privat adalah hukum yang mengaturkepentingan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2262 K/PID.SUS/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — SUSI TUR ANDAYANI alias UCI
236 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2262 K/Pid.Sus/2014Menurut Vos, ia hanya dapat dikualifikasi sebagai pembantu (medeplichtige)(vide Utrecht, Hukum Pidana II, PT. Penerbitan Universitas, Bandung, 1962,halaman 33).Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang diuraikan dalam DakwaanJaksa Penuntut Umum dan terungkap di persidangan diketahui, bahwa :Terdakwa adalah seorang advokat; Terdakwa ditunjuk dan memperolehsurat kuasa untuk mendampingi pasangan Amir HamzahH.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-09-2015 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 288/Pid.sus/2015/PN.JKT.BRT
Tanggal 12 Januari 2015 — EKO BUDIONO Bin ABDUL MISDI
41 — 9
  • (HukumPidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwapengertian tentang kesengajaan tidak terdapat didalam KUHP. laharus dicari didalam bukubuku karangan para Ahli Hukum Pidanadan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11)Opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yangdilarang atau diperintahkan oleh UndangUndang (UTRECHT dalambuku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).Menurut Memorie van Toelishcting yang dimaksud
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
128 — 99
  • E Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrifal dalam bukunyayang berjudul Ganti Kerugian Berbasis Nilai Keadilan Dalam SengketaHalaman 79 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT45.46.Tata Usaha Negara, menyatakan, akibat hukum dari sebuahkeputusan yang tidak sah salah satunya adalah Batal KarenaHukum.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 28-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN CIBINONG Nomor 616/Pid.B/2015/PN.Cbi
Tanggal 28 Juni 2016 — Pidana -Mohammad Adin Setiawan
172 — 621
  • (Bandingkan dengan : Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah HukumPidana , Surabaya, Penerbit Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 261). Apabila dalamsuatu perbuatan tidak terdapat unsur melawan hukum, maka perbuatan tersebutbukan merupakan tindak pidana.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 5/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
271 — 136
  • BjmUndang ini ; atau c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit ; Menimbang, bahwa pentingnya masalah pemberian alasanyang rasional ini dikemukakan juga oleh Kranenburg Vegtingyang dikutip oleh Utrecht dalam bukunya yang berjudul PengantarHukum Administrasi Indonesia, dinyatakan bahwa ada 4 alasanyang tidak boleh ada di dalam suatu' keputusan yaitu1. geen oorzak (tidak ada alasan) artinya suatu alat negaramembuat suatu keputusan, tetapi peristiwa hukum (jurisdischeatau feiteliike onstandigheid)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
892 — 1860
  • E Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrifal dalam bukunyayang berjudul Ganti Kerugian Berbasis Nilai Keadilan Dalam SengketaHalaman 79 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT45.46.Tata Usaha Negara, menyatakan, akibat hukum dari sebuahkeputusan yang tidak sah salah satunya adalah Batal KarenaHukum.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk
Tanggal 16 Juni 2016 — Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang
1096 — 362
  • Badan hukum sendiri adalah perkumpulan atauorganisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum, misalnya dapatmemiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya;Subyek hukum bukan hanya orang akan tetapi badan hukum pula.Pemikiran tentang badan hukum sebagai subyek hukum bagi utrecht ialah setiappendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan mausia.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012
1708 — 6999
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • ., LL.M.Pertimbangan mengapa materi muatan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) relevan dengan ketentuan UUD 1945adalah, pertama, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (utrecht)karena keistimewaannya terletak pada sanksinya yang bersifat memaksa,berbeda dengan hukum lainnya (hukum perdata dan hukum internasional).Sanksi istimewa hukum pidana terhadap setiap orang yang telah terbuktimelanggar hukum pidana sangat rawan terhadap pengabaian hak asasiterdakwa/ terpidana
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 September 2016 — Drs. RAFAEL ARHAT
82 — 43
  • menyalahgunakan peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang manatercantum di dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan denganjabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi,sedangkan yang dimaksud menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan ataukedudukan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 3 UU ini adalah bahwa pelakutindak pidana korupsi telah menyalahgunakan cara kerja atau metode kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.Bahwa Menurut Utrecht
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2010 — Upload : 05-05-2012
Putusan PN KABANJAHE Nomor 200/Pid.B/2010/PN.KBJ
Tanggal 16 Nopember 2010 — - Dra. FLORIDA Br. BARUS, Apt
124 — 26
  • Utrecht Moh.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Pembunuhan
Register : 07-08-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1359/PID.B/2014/PN.Jkt .Pst
Tanggal 9 Desember 2014 — AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO bin SUMANTRI OWNIE
402 — 240
  • Kesalahan adalah merupakan terjemahan dariperkataan (bahasa) Belanda yaitu Schuld yang mempunyai arti menurut pengertiandalam hukum pidana berbentuk kesengajaan (do/us/opzet) dan kealpaan (culpa).Selain itu, kesalahan juga telah diartikan oleh para pakar, yaitu diantaranya : Utrecht,menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukumpidana schuld in ruimte zin) terdiri atas tiga anasir yaitu:a. Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) dari pembuat;b.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 26 Februari 2013 — NUR HAMZAH Bin HAMZAH KASIM (Alm)
56 — 12
  • Unsur MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATANATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAUKEDUDUKANMenimbang bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan* adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide Pasal 53 Ayat (1) huruf193b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara ) ;Menimbang bahwa menurut pendapat Utrecht Moh.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
133 — 64
  • Perbuatan dilakukan secara berlanjut.Menimbang, bahwa banyak ahli hukum menterjemahkan voorgezettehandeling sebagai suatu perbuatan berlanjut, dimana Utrecht menyebutnyadengan perbuatan terusmenerus, Schravendijk sama juga dengan WirjonoProdjodikoro dengan menyebutkan perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilomenyebutnya dengan perbuatan yang diteruskan.Perbuatan yang dimaksuddalam hal ini adalah perbuatan yang dapat melahirkan perbuatan pidana baikperbuatan tersebut berupa kejahatan maupun perbuatan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 39/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. ACHMAD SOBRIE, MSi, Dkk
Tergugat:
1.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Intervensi:
PT. HUMA INDAH MEKAR
445 — 613
  • Utrecht 1986 : 164);Bahwa oleh karena daluwarsanya upaya keberatan karena telahlewat waktu 21 (dua puluh satu) hari maka tidak terdapat adanyapintu masuk (conecting door) untuk mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan diHalaman 50 dari 264 halaman Putusan Nomor : 39/G/2021/PTUN.BLdalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2018;m.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 08-11-2017 — Upload : 14-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2233 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — JOHAR FIRDAUS (T1), SUPARMAN (T2)
772 — 904 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Utrecht, pemidanaanbertujuan sebagai prevensi atau perlindungan kepada masyarakat dariancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu (Sari KuliahHukum Pidana Il, Pustaka Tinta Mas, Surbaya, 1987, hal.360) %.Sedangkan tujuan yang bersifat deterrence adalah untuk menimbulkanrasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuandeterrence yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 25 Februari 2013 — LALU HARDIARTHA, SH
87 — 47
  • Utrecht Moh.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 194 / Pdt / G / 2014 / PN.Smg
Tanggal 7 April 2015 — PARNO ; JOKO MASNGUT ; SUYUD AMINOTO ; YATMIN ; YATMI ; JUMINEM ; BEJO ; SARTO ; YANTI ; KUSPRIYANTO ; SUGIRI ; PARMI ; PARTO WIYONO ; RUKIMIN ; PARLINA YULAIKA ; SLAMET RAHARJO ; MUKIRAH ; SATIYEM ; RAHYONO ; SARIYEM ; TUGIYO ; KARTI (PARA PENGGUGAT) MELAWAN 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH (TERGUGAT 1) ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT 2) ; WORLD BANK (TERGUGAT 3)
139 — 60
  • Utrecht menulisbahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialan semua188norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidakmerupakan hukum, kebiasaan atau agama.74.Dengan demikian, dalam membuktikan apakah telah terjadi perbuatanmelawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, makapemenuhan setiap unsur Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atasharuslah terpenuhi.75.Sehubungan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum, Tergugat IIIdapat membuktikan bahwa:a.