Ditemukan 1248 data
Retno Kusmarini binti Suwarsono
Tergugat:
MOCH. AMMAD NUR BIN H. ABDULOH
42 — 42
Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUNo. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (UUP) bahwa perubahan atas harta bersama harusdisetujui oleh kedua pihak dan harus dinyatakan dalam putusanpengadilan;8. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Penggugatdengan Tergugat di Pengadilan Agama Depok belum diputuskan masalahPembagian atas Harta gono gini tersebut dan belum pernah dibagi sampalproses gugatan ini diajukan ke pengadilan;9.
100 — 40
(Pasal 42 UUP Nomor 1Tahun 1974).. Bahwa Penggugat mengetahui dengan tegas kebenaran dari dalilPenggugat angka ke2 halaman 3 Surat Gugatan a quo.. Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana implicitpada Surat Gugatan Penggugat pada angka ke3 halaman 3 padaGugatan Penggugat dengan alasan :3.1. Bahwa bukti Penggugat berbeda dengan bukti Surat Tanah yangterperkara3.2.
1.IDHAM KHOLID DAULAY, SH
2.HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
LODEN Bin ABU BAKAR
68 — 13
PK.205/92/10/UUP-IDI/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Idi;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No.
69 — 36
terdaftar agar dengan mudah dapatmembukti kan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,b. untuk menyediakan informasi kepada pihakpihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agardengan mudah dapat memperoteh datayang diperiukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar;Penjelasan pasal 3:"Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada huruf a merupakan tujuan utama pendaftaran tanahyang diperintahkan oleh pasal 19 UUP
93 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat tidak dikenal.Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), tempat kedudukanperseroan ditentukan dalam Anggaran Dasarnya.Pasal 5 UUP menyatakan sebagai berikut:(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayahNegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar;Halaman 21 dari 79 hal. Put.
90 — 29
penyidikan perkara ini oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK);Bahwa setahu saksi yang mewakili PT.Marell Mandiri dalam tahapan pengadaan yaituaanwijzing, pemasukan dan pembukaan adalah orang dari PT.Marell Mandiri yang saksilupa namanya, tetapi bukan ELISNAWATY, MINDO ROSALINA MANULANG atau punMELIA RIKE;Bahwa setelah penandatanganan kontrak, yang mewakili PT.Marell Mandiri adalah MELIARIKE;Bahwa surat usulan pemenang dari panitia kepada PPK hanya 1 (satu) buahtertanggal 19 Agustus 2010 dengan Nomor 509/UUp
sehinggaterhadap perubahan rencana pemenang tersebut sudah diketahui oleh saksi TRIMULYONO;Bahwa berdasarkan keterangan saksi TRI MULYONO yang dikuatkan dengan keteranganTerdakwa FAKHRUDDIN, Panitia Pengadaan mengusulkan namanamaperusahaansebagai pemenang yang terdiri dari 3 (tiga) perusahaan dengan nilai penawaran terendah,yaitu PT.Marell Mandiri sebagai calon pemenang pertama, PT.Exartech Teknologi Utamasebagai pemenang kedua dan PT.Daya Mery Persada sebagaimana dituangkan dalam suratNomor 509/UUp
Selaku Ketua Panitia, fakta hukummana didukung oleh keterangan saksi MELIA RIKE yang satu sama lain bersesuaiandengan keterangan GERHANA SIANIPAR.bahwa Panitia Pengadaan mengusulkan 3 (tiga) nama calon perusahaan sebagai pemenangyaitu PT.Marell Mandiri sebagai calon pemenang pertama, PT.Exartech Teknologi Utamasebagai pemenang kedua dan PT.Daya Mery Persada sebagaimana dituangkan dalam suratNomor 509/UUp/RMUNJ/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
JOVINUS KUSUMADI
404 — 119
Saksi tahu bahwa auditor Ahmad sudah di cabut jjinnya;Ada berapa bendahara yang mengelola UUP di PT. OMP dan CV. Bintang Timur ? Yang mengelola UUP di PT. OMP dan CV.
Pembanding/Penggugat II : HENDRI Diwakili Oleh : ARRY SAKURIANTO, SH
Pembanding/Penggugat III : NOFYAN Diwakili Oleh : ARRY SAKURIANTO, SH
Pembanding/Penggugat IV : RAZMI APRINI Diwakili Oleh : ARRY SAKURIANTO, SH
Pembanding/Penggugat V : RITA ASWARI, S.Pd Diwakili Oleh : ARRY SAKURIANTO, SH
Pembanding/Penggugat VI : FARUZI Diwakili Oleh : ARRY SAKURIANTO, SH
Pembanding/Penggugat VII : RIKA JULIATI Diwakili Oleh : ARRY SAKURIANTO, SH
Terbanding/Tergugat I : ABANG MAS UD
Terbanding/Tergugat II : ENDANG ROSMIATI
190 — 139
adalah merupakan ketentuan Pokok Pokok yangmenjelaskan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir dan bathinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagiadan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa jo menurut pasal1338 KUH Perdata hanya mengikat kepada suami dan istri yangkawin karena perkawinaan maknanya berjanji / sepakat / persetujuan /pengikatan diri antara suami dan istri saja yang selengkapnyadiuraikan dalam pasal 1 UUP
109 — 49
Bahwa di dalam perkawinannya, ABDUL GHAFUR denganBARIYAH telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang sahberdasarkan UndangUndang (pasal 42 UUP Th 1974) yang masingmasing bernama:1) ALIMIAH Binti ABDUL GHAFUR2) Penggugat.Halaman 108 dari 113 Halaman Putusan No. 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm3) Penggugat.4) Penggugat III5) SUMARTONO bin ABDUL GHAFUR .6) NURLIANA Binti ABDUL GHAFUR7) RAMSANI Bin ABDUL GHAFUR3.
371 — 132
memakai,memanfaatkan semua harta peninggalan Pewaris;Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatanya telah mengakui, olehkarenanya telah terobukti dengan sempurna bahwa Para Tergugat Ahli Waristelah memiliki sertifikat hak milik No. 25 kelurahan Babat sebagaimanadiuraikan dalam surat ukur tanggal 29 Juli 1916 No. 550 dengan denganLuas 553 M2 atas nama SECH HOESIN bin OEMAR BABEHER;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah jo UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang UUP
103 — 81
Terara, Kabupaten Lombok Tmur.Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena seharusnya yang digugatadalah personal anak tersebut, dimana salah satunya ELA telah berusia diatas18 tahun (Dewasa), dan telah dapat bertanggung jawab di hadapan hukum.Hal tersebut berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 TentangPerkawinan (selanjutnya disingkat UUP) menyatakan :anak yang belummencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan adadibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak
94 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahn Kota Surabayamelalni anarar Kelurahan seternnar (Kelurahan Jagir dan KelurahanNgagelrejo), telan memaksa kepada para Penggugat agar menyerahkanbuktibukti asli brupa Petok D, Petuk Padjek Bumi Zegel jual beli dansegala suratsurat lain yang berkaitan dengan tanahtanah sengketa.Padahal buktibukti tersebut pada umumnya telah dimiliki oleh ParaPenggugat sebelum berlakunya UUP A, bahkan jauh sebelum NegaraRepublik Indonesia merdeka.
Terbanding/Tergugat : NY. JD ROMLAH BINTI SAINI BIN DIUNG, CS
68 — 39
telah dibatalkandemi Hukum;Bahwa jual beli yang didalilkan para Tergugat terdahulu, yakni aimMataniMazi dan Aim Sarbini Saiyan, adalah Jual Beli Fiktifdan mengadaadasaja, dan tidak berdasarkn Hukum dan adalah Batal Demi Hukum,danberdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni,mengenaikeharusan Jual Beli tanah dilakukan dengan Akta, diantaranyadalambeberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni;a) Putusan Mahkamah Agung No. 539/K/Sip/1971 tanggal 3November1971 menyatakan "Sesudah beriakunya UUP
1.EMA DIAN PRIHANTONO, SH
2.SLAMET PUJIONO, SH
3.MUHAMAD FAKHRY, SH.,M.H
Terdakwa:
Muhammad Badrun alias Adun
297 — 198
penasihat hukum terdakwamenyebut juga bahwa kegiatan penghimpunan dana yang seperti itu (yangdilaksanakan oleh PT Asia Dinasti Sejahtera) dan bentukbentuk penghimpunandana lain nonperbankan bukan merupakan kegiatan penghimpunan dana yangberbentuk simpanan karena bukan untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredittetapi dipakai untuk keperluan sendiri sehingga ia tidak bisa diancamberdasarkan pasa 46 Ayat (1) Undangundang Perbankan sebagai tindak pidanaatas pelanggaran ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UUP
872 — 873 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang sama;Jadi dalam hal ini antara pertimbangan hukum tersebut tidak ada korelasi/hubungan dengan amar putusannya, dimana amar putusan MahkamahKonstitusi No. 18/PUUVI/2008, tertanggal 23 Oktober 2008 tersebut adalah59menolak terhadap permohonan dari kuasa hukum Federasi Ikatan SerikatBuruh Indonesia yang menginginkan bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal59 ayat (1) dan Pasal 138 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan(2) UUP
953 — 1139
tidak sesuai dengan ketentuanperundang undangan yang berlaku maka pembatalan dan/atau penarikanpersetujuan yang dilakukan Tergugat II tersebut adalah sah karena telahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa adapun surat keberatan dari Tergugat II yang dikirim tanggal 24maret 2009 menyatakan , mengingat konsep, khususnya dalam pasal 10ayat (2) huruf b ternyata tidak paralel atau tidak mengacu pada ketentuanPasal 87 ayat (2) UUPT No 40 tahun 2007 serta tidak adamencantumkan pasal 42 ayat (2) UUP
PUTU ANTARA SURYADI
Tergugat:
NI LUH WIDIANI
Turut Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR Cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
324 — 242
Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja dalam bukunya yangberjudul Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW,Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1981, hlm. 36, menyatakan:Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudahterjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhisyaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan, danpembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapatdiputuskan oleh pengadilan.b.
174 — 142
Namun demikian, upayaupayatersebut tidak mendapattanggapan dari Tergugat.Karena sesuai Pasal 19 ayat (2) UUP NBP jo.
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
1.EDY RAHMAN
2.HADI MULYANI
3.PARLI
62 — 12
Terdakwa III Parli terbukti tidak bersalah dantidak melanggar ancaman pasal 369 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN StgKUHP dalam dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua atas ancamanmelanggar pasal 335 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, olehkarena itu harus dinyatakan Lepas dari tuntutan Hukum sehubungan :2.1 Perbuatan wartawan menyampaikan kata kata Diekspos ke Mediasosial masuk dalam Ranah pelaksanaan Undang Undang No. 40tahun 1999 tentang UUP
Terbanding/Terdakwa : H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
134 — 93
TPK/2019/PT.SMRberdasarkan Surat Tugas Nomor : KP.104/2/3/UUP/.SN2017 tanggal 4 Januari2017 dengan Tugas:1. Penata Usahaan PNBP;2. Menghitung biaya Rincian PNBP;3. Menerima dan melaksanakan Penyetoran NPBP;4.