Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tennang tongang
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN SWL
Tanggal 13 September 2017 — FAISAL ASDONI PANGGILAN DON BIN BACHSAN
62 — 5
  • Menyatakan terdakwa Faisal Asdoni Pgl Don Bin Bachsan secara sahdan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki,menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabusebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggarpasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tengang Narkotika.2.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN
Putus : 19-04-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 19 April 2016 —
70 — 54
  • Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen(BPSK), pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan Keberatan diajukandalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejakPelaku usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);b.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - FIDORA TARIGAN (PENGGUGAT I) - AMIR MAHMUD X SIMARMATA (PENGGUGAT II) - PT.DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
30 — 8
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat menganggap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan ditingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2tahun 2004 tengang
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 07-08-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 154/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 28 Mei 2019 — BOETJE JULIUS WAAS, Pekerjaan, Purnawirawan TNI-AU (Angkatan Udara).Beralamat Di Jalan Mekar Baru IV Kavling No.6 RT.006/RW.006, Cirendeue, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. EDUARD WAAS, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. MEZAK LATUE, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. DEWIGHT TITALEY, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. FRANSISCUS ANAKOTA, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. NY.OKTOVINA GREETJE WATTIMENA, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ; 6. JOSEPHUS HURSEPUNY, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ; 7. LEONORA RIRY, beralamat di Jalan Dr. Tamaela, Keluarahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (belakang Toko Modal Batu Gantung), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ;
188 — 76
  • DALAM POKOK PERKARA :DALAM KONPENSI: Hal. 33 dari 46 halaman Putusan Nomor : 154/Pdt.G/2018/PN.Amb.Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan penggugat adalah sebagimanatercantum dalam Petitum gugatannya, yang akan dibahas satu persatusebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa tentang Petitum gugatan angka/poin 1, Mengabulkangugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, bahwa untuk menentukan dikabulkanseluruhnya, sebagian atau ditolak, terlebin dahulu dibahas petitum gugatanselebihnya ;Menimbang, bahwa tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
BELLING TUMORANG, S.Sos
Tergugat:
Walikota Sibolga
87 — 57
  • Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu:Halaman 6Putusan No.120/G/2019/PTUNMDN15.16.17.18.Penghitungan tengang waktu) sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinyatenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden sesuaidengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 10-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/PDT.SUS/2010
NANCI DESI K. MAHULAE, DKK.; PT. WRP BUANA MULTI COLPORA
37 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.452 K/PDT.SUS/2010untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok, dilakukan oleh Pengusaha 2 (dua)kali berturutturut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilansecara patut dan tertulis ;Bahwa setiap kali para Tergugat melakukan mogok kerja, setiap kali itupula Penggugat/Pengusaha menghimbau agar Pekerja/Buruh/Tergugat bekerjakembali, baik cara lisan maupun melalui panggilan tertulis. Bahkan panggilankerja secara tertulis langsung disampaikan kepada para Tergugat/Pekerja/Buruh.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 16-01-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Pwt
Tanggal 31 Mei 2019 — Penggugat:
1.SUHARTI
2.TARTI PUJIASTUTI
3.SULISTYANINGSIH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
2.PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG PURWOKERTO
3.SUYATMO
4.SUTANTO
5.BPN Cilacap
36 — 7
  • BankDanamon Indonesia, TIl11 tengang Surat Peringatan II, Nomor B.009/RecSMEC/R.07/pwt/1016, tertanggal 17 Oktober 2016, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl12 tentang Surat Peringatan III, Nomor B.001/RecSMEC/R.07/pwt/0117, tertanggal 03 Januari 2017, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl13 tentang Surat Permohonan Lelang dan SKPT,Nomor 030/SPL/SMEREMEDIAL/SnD06/0718, dikeluarkan oleh PT.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 34/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 19 Januari 2017 — H.M. BACHID MELAWAN CAMAT KUBU SUKIYAM
86 — 35
  • Perubahan atas Undangundang RI Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undangundang RINomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaatasUndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ditentukan Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. dikaitkan denganketentuan tersebut maka objek sengketa bukan ditujukan kepadaPenggugat, dan bukan juga di umumkan, maka tengang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 44/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
192 — 84
  • Kalau dihitung sejakpengajuannya Upaya Administratif (terakhir) yakni tanggal 29 Juni 2019 keHalaman 53 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.BJM.tanggal 02 September 2019, maka tengang waktu pengajuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara adalah 45 hari.
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Khusus
Register : 21-04-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.Krg
Tanggal 13 April 2016 — Nama : BIBIT YULIANTO Alias BAJUL Bin WARSO Tempat lahir : Karanganyar. Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 02 Agustus 1992. Jenis kelamin : Laki – laki . Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Dk. Watu Tumpuk Rt.02 Rw.IV, Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar; Agama : Islam. Pekerjaan : Sopir
44 — 23
  • , perbuatan itu harus sama atau sejenis waktu antaranya tidak bolehterlalu lama;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa telahmelakukan persetubuhan dengan saksi korban DIAH AYU WULANDARI sebanyak 8(delapan) kali dengan modus atau cara yang sama diulangi di tempat dan waktu yangberbeda dimulai antara tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan terakhir tanggal 29Desember 2015;Menimbang, bahwa dilihat dari niat Terdakwa, perbuatannya, dan korbannyaadalah orang yang sama serta tengang
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 28-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 03/G/2015/PTUN.DPS.
Tanggal 9 Juli 2015 — PENGGUGAT: - NI PUTU YENI SULISTIAWATI, S.E TERGUGAT: - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG TERGUGAT II INTERVENSI : - HENDRAWAN SUBIANA
93 — 51
  • nnn nnn nnn nnn nner ennnn mene nen nen nnn RRRmonnnn= Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya obyeksengketa secara kasuistis" oleh penggugat ,Menurut pendapat Majelis Hakimadalah Pada Tanggal 8 september 2014 saat Penggugat menghadiri acaramediasi,kemudian apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkannyagugatan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Pada Tanggal 26 Januari 2015, maka gugatan diajukan pada harike140, dengan demikian telah melewati tengang
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-11-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 489/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SUMBER TIRTA MAS ABADI sebagai Penggugat Melawan 1. BUPATI BEKASI sebagai Tergugat I 2. PT. SUNAN HERITAGE DEPELOPMENT sebagai Tergugat II 3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat III
73 — 28
  • Bukti P5 adalah Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.024BPPT/2012 tengang izin lokasi untuk keperluan pembangunanperumahan, terletak di Desa Babelan Kota Kedung Jaya, KecamatanBabelan, Kabupaten Bekasi, seluas + 300.000 M2 (tiga ratus ribu meterpersegi) atas nama PT. Sunan Heritage Development, fotocopy dari fotocopy.6.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 18-05-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 16/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.HERMANSYAH
2.DEDY NOVRIANZA
3.MERWIN FELANI
4.IRHAMSYAH
5.FAIZAL
6.ARZANAH
Tergugat:
KEPALA PEKON RAJABASA ( TOHA TOPIYANSYAH )
235 — 248
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapatdiajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 01-12-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 667/Pid.B/2014/PN Pdg
Tanggal 22 Januari 2015 — Andre Wahyudi Pgl Andre
26 — 5
  • , sejak tanggal 31122014 s/dtanggal 19022015 ;Pengadilan Negeri tersebut :Telah membaca berkas perkara beserta lampiranlampirannya;Telah membaca surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertatelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan hukum ( requisitoir ) Penuntut Umum diriterdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti malenggar pasal127 ayat (1) huruf a Undang Tahun 2009 tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pilkada
Register : 06-03-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 06-07-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2012/PTUN.ABN
Tanggal 5 Juni 2012 — Dr. H.AIDJARANG WATTIHELUW, S.Sos, M.Si. dan HALLATU ROY,S.Sos,MAP sebagai Para Penggugat
106 — 35
  • 2011 Amelia Ahmad Yani telahmengundurkan Clli. 2222 n 2 nanan nnn nn nnn nnn nnne KPUD Maluku Tengah juga tidak mempertimbangkan berita acara klarifikasidengan Nomor: 53/BA/KPUMTB/VIII/2011 tentang Keabsahan KepengurusanPartai Peduli Rakyat Nasional yang dibuat oleh KPUD Kabupaten MalukuTenggara Barat dan KPU Provinsi Maluku tentang Keabsahan Kepengurusan DPPPPRN yang Ketua Umum (PLT) Made Rahman Marasabessy dan Sekjen drs.Maludin Sitorus; e KPUD Maluku Tengah tidak sama sekali mempertimbangkan tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
85 — 26
  • ;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.FTahun 2018 tentang Pembermhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-10-2012 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 29/G/2012/PTUN.Dps
Tanggal 28 Mei 2013 — PENGGUGAT:
- F E R A U D;
TERGUGAT:
- KETUA BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH / MADRASAH BALI;
- SONNY STANILUS HIDAYAT.
77 — 30
  • daluwarsa ; Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalamrepliknya tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakanmenolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa apakah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut beralasan hukum ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negaradikenal adanya pembatasan tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 78/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Penggugat:
REDI TAHADI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Intervensi:
HOKIARTO
197 — 113
  • Bahwa dalil Penggugat yang seolaholah menghitung jangka waktu daluwarsaterhitung sejak SKPT dibuat oleh Tergugat pada tanggal 30082018, seolaholah gugatan Penggugat masih dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) harisampai dengan gugatan a quo diajukan pada tanggal 19092018 sehinggatidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) jo Surat Edaranmahkamah Agung
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 165/Pid.B/2014/PN Msb
Tanggal 3 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd
78 — 19
  • Terdakwa juga pernahmenjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Terdakwa menjabat KepalaSekolah SDN 105 Lembang Batu Desa Sumiling, Kecamatan Masamba dari tahun2004 sampai tahun 2007 ;Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 LembangBatu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, Sekolah DasarNegeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar Negeri Mariri tempatTerdakwa sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Terdakwa membuat SuratKeputusan (SK) tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-04-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 85/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 Juli 2016 — VERA PATRICIA MADANNA PURBA, S.H ; SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
61 — 47
  • 2014, Penggugat kembali melakukanpelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan terlambat masuk kerja tanpaketerangan, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2014 tidak masuk kerja tanpaketerangan dan pada tanggal 4 Agustus, 12 Agustus, 20 Agustus, 25Halaman 29 dari73 halaman Putusan Nomor: 85/G/2016/PTUNJKT.Agustus, dan 28 Agustus 2014 terlambat masuk kerja tanpa keterangan.Pelanggaran Penggugat tersebut jelas melanggar Peraturan SekretarisJenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2013 tengang