Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 129/PID.SUS/2014/PN.SKW
Tanggal 17 Juli 2014 — MAEMUNAH BINTI KARNO
4814
  • /Pid.Sus/2014/PN.SKW Nomor 11 dari 17 Halamankomposisi 1 (satu) bungkus bleng boraks untuk 60 kg adonan kerupuk yang dibuatselanjautnya Terdakwa menyerahkan ke saksi Mansur untuk dicetak;e Bahwa benar Terdakwa membuat kerupuk untuk dijual sebagai mata pencahariandengan cara penjualan dititipkan di warungwarung sekitar Kota Singkawang;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Tekhnis II Dra.
    LP06/BB/LKI/XII/2013/PPNS tanggal 17 Desember 2013 dari Balai Besar POM Pontianak yang ditandatangani olehManager Tekhnis II Dra. ISABELLA, Apt terhadap barang bukti berupa kerupuk tepung milikTerdakwa setelah dilakukan pengujian didapat hasil pemeriksaan menerangkan sebagaiberikut :Nomor Kode Contoh : 06/BB/LK/XI/2013/PPNS.Nama Sediaan Contoh : Kerupung tepung.Kemasan : Bungkus @ 100 g.Jumlah Contoh yang diterima : 1 (satu) bungkus.Hasil PengujianI. ORGANOLEPTIS 1.
Putus : 09-07-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 665 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — L U K M A N ; A G U S
8650 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa azas hukum yang terkandung dalam Pasal 142 ayat (1) RBg/Pasal118 ayat (1) HIR telah ditafsirkan oleh Pejabat Tekhnis Dan Hakim AgungYang Dituangkan Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan AdministrasiPengadilan Buku Il, termuat pada halaman 110111, secara limitatif jelasurutanurutan intinya sebagai berikut:Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 665 K/Pdt/2015Pada halaman 110;15.Wewenang relatif (pasal 118 (1) HIR/142 Rbg) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerahhukumnya meliputi:15.1
    Bahwa berdasar azasazas hukum yang terkandung dalam Pasal 142 RBg/Pasal 118 HIR yang berlaku di Jawa dan di luar Jawa, serta berdasarkanpenafsiran pejabat/Hakim Agung yang secara limitatif Pasal 142 RBg/Pasal118 HIR yang patut dipedomani oleh Pejabat Tekhnis Pengadilan dalammelaksanakan tugasnya menerapkan hukum formal pada suatu perkarayang dihadapinya (Hakim) telah sangat jelas diuraikan dalam BukuPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku Il)Mahkamah Agung.
Register : 05-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PA BAUBAU Nomor 119/Pdt.P/2020/PA Bb
Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
1915
  • PENETAPANNomor 119/Pdt.P/2020/PA Bbsalrs2.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Nganganaumala, 20 Desember1974, agama Islam, pekerjaan Tekhnis Listrik,pendidikan SLTP, tempat kediaman di JalanTanggul, RT. 006, RW. 004, KelurahanNganganaumala, Kecamatan
Register : 06-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 211/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DJUSRI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : UMARUL FARUQ, SH.
3321
  • Wirjono Prodjodikoro yang tertulis didalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia yaitu kelalaianadalah kesalahan pada umumnya tetapi di dalam ilmu hukumkelalaian mempunyai arti tekhnis yaitu Suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan.Berdasarkan halhal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, makadengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandan Barat atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara inisudilah
Register : 26-07-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 74/Pid.Sus-PRK/2017/PT TJK
Tanggal 26 Juli 2017 — MARADONA KURNIAWAN bin MARJULIS
10544
  • (tigaratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.Selanjutnya Iwan Purnomo menerangkan untuk tekhnis keberangkatan dariBatam ke Lampung Iwan Purnomo yang mengatur dan penerimaan koper diLampung akan diatur oleh Sdr.
Register : 19-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Spn
Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat:
Hj. FATIMAH ABAS, S.Pdi
Tergugat:
1.RAHMAWATI
2.AGUSLITA
3.PARDINAL
4.ARLITA
5.JON KENEDI
6.CANDRA
7.HARDISON
8.MAHDALENA
9.FITRIANI
10.DAHLIA
11.WINI SATRIA
12.HAPIT PIT
13.TIO
14.HESTA
12785
  • Fatimah Abas, S.Pdi sudah meninggal duniadan ahli waris Penggugat tidak berkeinginan melanjutkan gugatan perkara27/Pdt.G/2020/PN Spn, maka demi untuk memberikan kepastian hukumpenyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dan denganberdasarkan biaya tekhnis peradilan perdata umum dan perdata khusus olehMahkamah Agung Republik Indonesia sehingga gugatan dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur,maka Pengugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara
Register : 26-07-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 77/Pid.Sus-PRK/2017/PT TJK
Tanggal 26 Juli 2017 — NOVIARNIS Binti ARMANSYAH
8631
  • mengedarkan,dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyrakat, pembudidayaan ikan,sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/ataukeluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada akhir bulan April tahun 2017 terdakwa mendapat tawaran pekerjaanuntuk mengirim koper berisi pakaian bekas dari Batam ke Lampung danmembawa kembali koper berisi pakaian butik, kKemudian saudara Sariman(DPO) menerangkan bahwa untuk tekhnis
Putus : 14-06-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 145/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 14 Juni 2012 —
4619
  • HERNAH LOKARIA, M.Kes, selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan merangkap selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Pengadaan Barang dan Jasa untuk 2 (dua) kegiatan yaitu: Kegiatan Pengadaan AlatalatKesehatan dan Kegiatan Pengembangan Informasi dan Tehnologi Kesehatan berdasarkan SKNomor:440/549.2/431.201.1/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditanda tangani oleh KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Situbondo selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada bulan April2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam
    ATMADI ARJOSETO, M.Si :=Bahwa berdasarkan SK Nomor:440/549.2/431.201.1/2009 tanggal 20April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas KesehatanKabupaten Situbondo selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada bulanApril 2009 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danmerangkap selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Pengadaan Barang dan Jasa untuk 2 (dua) kegiatan yaitu :1 Kegiatan Pengadaan Alatalat Kesehatan ;2 Kegiatan Pengembangan Informasi dan TehnologiKesehatan ;Lalu setelah tanggal
    ATMADI ARJOSETO, M.Si ;e Bahwa berdasarkan SK Nomor:440/549.2/431.201.1/2009 tanggal 20April 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas KesehatanKabupaten Situbondo selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada bulanApril 2009 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danmerangkap selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Pengadaan Barang dan Jasa untuk 2 (dua) kegiatan yaitu :1 Kegiatan Pengadaan Alatalat Kesehatan ;2 Kegiatan Pengembangan Informasi dan TehnologiKesehatan ;Lalu setelah tanggal
    Lamintang,DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bandung 1997, halaman 708) ;Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasberdasarkan keterangan para saksi, bukti suratsurat, keterangan para Terdakwa dan barangbukti di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merangkapselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Barang danJasa untuk 2 (dua) kegiatan yaitu: Kegiatan Pengadaan
Register : 23-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 25 Agustus 2015 — - LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
9644
  • dilaksanakan agar kelompokmasyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benarbenar memperhatikan aspek tekhnis yang meliputi konstruksi sederhana,keamanan, kenyamanan dan kesehatan.
    Pembinaan aspek tekhnisdiaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat,10Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini diaksanakan langsungoleh Dinas Pekerjaan Umum.D.
    dilaksanakan agar kelompokmasyarakat dalam melaksanakan rehabiltasi rumah tidak layak huni benarbenar memperhatikan aspek tekhnis yang meliputi konstruksi sederhana,keamanan, kenyamanan dan kesehatan.
    Pembinaan aspek tekhnisdiaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat,Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini diaksanakan langsungoleh Dinas Pekerjaan Umum.D.
    Pembinaan aspek tekhnisdilaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat,Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini diaksanakan langsungoleh Dinas Pekerjaan Umum..
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 September 2013 — MARGAN SALUM
12690
  • dan peserta yanglolos pada pembukaan sampul satu akan dilanjutkan dengan pembukaan sampul dua(penawaran harga) ;Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan 8 (delapan) unit Mesin Genset 500 KVAdiikuti oleh 6 (enam) peserta pelelangan yaitu CV BUANA, CV Putera Agung Raya,CV Transmicon Contruction, PT Gema Rezhar, PT Altrax 1978 dan PT AdhiDharma Transportasi;Bahwa dari 6 (enam) perusahaan peserta lelang, hanya CV BUANA yang memenuhisyarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaran harganya pada sampul dua(
    dan peserta yanglolos pada pembukaan sampul satu akan dilanjutkan dengan pembukaan sampul dua(penawaran harga) ;Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan 8 (delapan) unit Mesin Genset 500 KVAdiikuti oleh 6 (enam) peserta pelelangan yaitu CV BUANA, CV Putera Agung Raya,CV Transmicon Contruction, PT Gema Rezhar, PT Altrax 1978 dan PT AdhiDharma Transportasi;Bahwa benar dari 6 (enam) perusahaan peserta, hanya CV BUANA yang memenuhisyarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaran harganya pada sampul
    dan peserta yanglolos pada pembukaan sampul satu akan dilanjutkan dengan pembukaan sampul dua(penawaran harga) ;Bahwa benar dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya CV BUANA yangmemenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaran harganya pada sampuldua ;43Bahwa harga yang ditawarkan oleh CV BUANA pada penawaran harga sampul duasebesar Rp.1.505.450.000 (satu milyar lima ratus lima juta empat ratus lima puluhribu rupiah) untuk persatu unit mesin Genset 500 KVA atau sebesarRp.12.043.600.000
    dan peserta yanglolos pada pembukaan sampul satu akan dilanjutkan dengan pembukaan sampul dua(penawaran harga) ;Bahwa benar dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya CV BUANA yangmemenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaran harganya pada sampuldua ;Bahwa harga yang ditawarkan oleh CV BUANA pada penawaran harga sampul duasebesar Rp.1.505.450.000 (satu milyar lima ratus lima juta empat ratus lima puluhribu rupiah) untuk persatu unit mesin Genset 500 KVA atau sebesarRp.12.043.600.000,
    Bila hanya dipenuhi oleh satu penyedia makadilakukan dengan penunjukkan langsung dengan negosiasi kewajaran harga.Penunjukkan langsung pasal 19 ayat 6 butir g.e Kalau ada 6 (enam) peserta yang mengikuti pelelangan umumdan kemudian hanya ada (satu) perusahaan yang memenuhisyarat administrasi tekhnis, maka terhadap pelelangan tersebutterdapat beberapa kemungkinan,e Adanya kolusi antara Panitia dengan Peserta lelange Panitia tidak bekerja secara maksimale Spesifikasi dan syarat mengarah kepada satu
Putus : 18-02-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1502 K/PID.SUS/2009
Tanggal 18 Februari 2010 — Ir. RAJAB PRILYADI Bin KAROM SYAM, dkk.
6232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saran tekhnis dari Asisten Sekda Il Kabupaten Garuttanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H.MAMAN SUTASMAN ;q. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.602.21 / 2581 / DBM tanggal 17 Desember 2004 yangditandatangani oleh Bupati AGUS SUPRIADI ;r.
    DENNYSUHERLAN, M.Si ;Saran tekhnis dari Asisten Sekda IlKabupaten Garut tanggal 17Hal. 85 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/200986Desember 2004 ditandatangani oleh Drs.H. MAMAN SUTASMAN ;. Persetujuan Penunjukkan Langsung dariBupati Garut No. 620.21 / 2581 / DBMtanggal 17 Desember 2004 yangditandatangani oleh Bupati Garut AGUSSUPRIADI ;.
    Saran tekhnis dari Asisten Sekda IlKabupaten Garut tanggal 17Desember 2004 ditandatangani oleh Drs.H. MAMAN SUTASMAN ;.
    DebbiCitra Pratama dari Kepala Dinas PU Bina Marga KabupatenGarut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir.Denny Suherlan, M.Si ;Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. MamanSutasman ;. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.620.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yangditandatangani oleh Bupati Garut Agus Supriadi ;.
    Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. MamanSutasman ;. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yangditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;Keputusan Bupati Garut No. 620/Kep385DPU, tanggal 17Desember 2004.
Register : 21-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0996/Pdt.G/2016/PA.SIT
Tanggal 4 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
466
  • mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan padaRadio FM Suara Rengganis dan pada papan pengumuman Pengadilan AgamaSitubondo tanggal 24 Juni 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari,hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
Register : 02-11-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 20 Januari 2017 — Niko Mardianto, S.Kom Bin Syamsurizal
7044
  • FATMAWATI Binti MUSTAFAKAMAL (didakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan PerikananPropinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan SuratHalaman 10 dari 120 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor :050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara PengeluaranPembantu APBD Tahun Anggaran
    Pasal 1 syarat umum kontrak sebagaimana dimaksud dalam SuratPerjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD2015 tentangpengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBengkulu yang mengatur penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuaidengan volume, spesifikasi tekhnis dan harga yang tercantum dalamSPK.2.
    FATMAWATIBinti MUSTAFA KAMAL (didakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaiHalaman 20 dari 120 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan BendaharaPengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran
    Kegiatandan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 maka terdakwa telahditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pekerjaanpengadaan benih ikan TA. 2015 dengan kewenangan sebagaimana diaturpada Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.
Register : 22-01-2015 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN SELONG Nomor 04/PDT.P/2015/PN.SEL
Tanggal 9 Februari 2015 — - MASTURI
2412
  • ., Hal. 7berakhir dengan sendirinya setelah anak berusiah 18 tahun,maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohontersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat
Putus : 07-07-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1750 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 Juli 2015 — H. YUSMAN SUTAN BAGINDO Alias BAGINDO SUTAN
3323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SK.1763/AJ501/DRJD/2003tanggal 15 Oktober 2003 Tentang Petunjuk Tekhnis Tanggap DaruratKecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang. Pada saat mengurusperpanjangan izin trayek telah menyatakan dan menyanggupi untukmenyanggupi menyediakan kelengkapan tersebut dan dituangkan dalam suratpernyataan tertanggal 05 Mei 2009;Hal. 2 dari9 hal. Put. Nomor: 1750 K/PID.SUS/2014Penumpang Bus yang diangkut oleh PO.
Register : 01-03-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan PA TAKALAR Nomor 27/Pdt.G/2013/PA Tkl.
Tanggal 2 April 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
2519
  • Penetapan ini maka ditunjuk segala hal yangtermuat dalam berita acara persidangan perkara int dan merupakan bagian yang tidakdapat dipisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah Pemohontersebut, telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalarpada tanggal 04 Maret 2013, sebagaimana maksud buku II Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis
Putus : 23-03-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — Rahayu Puji Iriyanti, A.ma. Pd
4029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Latuputty, SE ;Surat Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian PembangunanDaerah (BP3D) kabupaten Biak Numfor Nomor : 26 / SPD / 2008 tanggal21 April 2008 Perihal Permohonan SPD Belanja Langsung TA 2008senilai Rp. 75.900.000, (tujuh puluh lima juta sembilan ratus riburupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Gunadi, PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Yunus Saflembolo, SE, MTP danMengetahui / Menyetujui Pengguna Anggaran Eddy L.
    (sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratusribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Gunadi,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Yunus Saflembolo. SE MTP, danMengetahui / Menyetujui Pengguna Anggaran Eddy L.
    Pembayaran (SPP) Nomor : 36 / SPP / BP3D / 2008tanggal 16 Juli 2008 untuk keperluan Kegiatan Bantuan Perabotmeubelair dan Prasasti Sarana lbadah senilai Rp.817.000.000, (delapanratus tujuh belas juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BadanPerencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) KabupatenBiak Numfor, terdiri dari:Surat Pengadaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor: 36/SPP /BP3D / 2008 tanggal 16 Juli 2008 yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran Gunadi dan Perabot Pelaksana Tekhnis
    Kegiatan YunusSaflembolo, SE, MTP ;Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 36 / SPP /BP3D / 2008 tanggal 16 Juli 2008 yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran Gunadi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan YunusSaflembolo, SE, MTP ;Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 36 / SPP / BP3D / 2008 tanggal 16 Juli 2008 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Gunadi dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Yunus Saflembolo, SE, MTP ;Formulir Penelitian Kelengkapan
    Arga Jaya Rahayu Puji Iriyanti,Direktur Tekhnis Bidang Sosbud BP3D Drs. Alfeus Yarangga, disetujuiPejabat Pembuat Komitmen (Kabid Sosbud BP3D) Yunus Saflembolo,SE, MTP, dan mengetahui Pengguna Anggaran Kepala BP3D Kab. BiakNumfor Eddy L. Latuputty, SE ;Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 12A / BA.PHO /SOSBUD /BP3D / BN / 2008, tanggal 14 Mei 2008 yang ditandatanganioleh Yang Menyerahkan Pihak Penyedia Jasa Direktris CV.
Register : 03-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 25 Oktober 2016 — MATIAS DABI
11965
  • Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut :a.a.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal); Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);>a =.
    Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPMMandiri Respek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMandiri adalah sebagai berikut :a. Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;b. Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);= Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;e.
    Memeberikan bantuan tekhnis langsung kepada TPKK dan kelompokmengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran;g. Melakukan pemeriksaan pembukuan TPKK dan kelompok secaraberkala atau sesuai kebutuhan;h. Membuka rekening di Bank pemerintah terdekat bersama pendampingdistrik dan PUOK untuk dana operasional perencanaan;i. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional dan laporanpenggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama pendampingdistrik dan PJOK;j.
Register : 08-06-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 16 Juli 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SUTRISNO MARGI UTOMO, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : OPENG SUBHAN Diwakili Oleh : OPENG SUBHAN
9555
  • Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang yang tidak memiliki keahlian,pegalaman, kemampuan tekhnis dan manajerial untuk menyediakan barangberupa tower menara salib, tanpa persetujuan tertulis dari PPK telahmengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu kepada CV.
    Duta PrimaNusantara berdasarkan Kontrak Nomor : 78/KONT/PABPWS/JWJ/X/2011tanggal 03 Oktober 2011 untuk pekerjaan pengadaan material dan pabrikasistruktur rangka baja tower salib dengan harga sejumlah Rp4.786.000.000,00(empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);wonnn nanan Bahwa untuk Pengawasan Tekhnis Proyek Pembangunan TowerMenara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh PT.Marina Cipta Pratama berdasarkan kontrak Nomor : O2/KON/SUPWIO/DAU/DPUJWJ/2011 tanggal
    Bahwa terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT.Baliem Maju Mandiri selaku penyedia barang yang tidak memiliki keahlian,pegalaman, kemampuan tekhnis dan manajerial untuk menyediakan barangberupa tower menara salib, tanpa persetujuan tertulis dari PPK telahmengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu kepada PT.
    Baliem Maju Mandiri pada tanggal 22 April2012 dan pada bulan Mei 2012 dimulai pekerjaan pabrikasinya;wonnnn Bahwa untuk Pengawasan Tekhnis Proyek Pembangunan TowerMenara Salib Wio Silimo (Tahap Il) Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh PT.Andika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas berdasarkan kontrakNomor : 05/KONT/DAUPWS/WAS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012 dengan nilaikontrak pengawasan sejumlah Rp681.778.000,00 (enam ratus delapan puluhsatu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang
    Baliem Maju Mandiriselaku Penyedia Barang tidak memiliki keahlian, pegalaman, kemampuantekhnis dan manajerial untuk menyediakan barang berupa tower menara salib,menyalahgunakan kewenangannyadengan tetap memaksakan untukmelakukan pekerjaan tersebut;wonnnnnnn Bahwa untuk Pengawasan Tekhnis Proyek Pembangunan TowerMenara Salib Wio Silimo (Tahap Ill) Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan olehPT.
Putus : 03-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 122/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 3 Februari 2014 — HENING SWASKITO, SH. Bin IHSAN KRISTANTO
6823
  • IndopentaBumi Permai;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 PUGUH SUSILO, ST.melakukan Evaluasi Tekhnis, dari 5 yang dievaluasi yang memenuhipersyaratan tekhnis 3(tiga) perusahaan yaitu PT. Karisma CiptaTunggal, PT. Sumber Sarana Makmur, dan PT.
    IndopentaBumi Permai;Tanggal 26 Agustus 2010 Evaluasi Tekhnis, dari 5 yang dievaluasiyang memenugi persyaratan tekhnis 3 perusahaan yaitu PT. KarismaCipta Tunggal, PT. Sumber Sarana Makmur, dan PT.
    Catur Eka Karsa Rp.99.550.000,Tanggal 12 Mei 2010 evaluasi gabungan tekhnis dan biaya, hasilnyasama; Kemudian diperoleh skor CV. Primasetya 76,03, CV. PrimaCipta Karsa 74,71 dan CV.
    Kepala Dinas PSDA&ESDM membentuk PanitiaPengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK);Selanjutnya setelah panitia pengadaan selesai pekerjaan dilaksanakan.