Firdaus, ST, MT Iklan 30.000.0008:51:30 PSA Ramadhan Agung (Partai Demokrat) Iklan 15.000.0008:52:00 Instiper Yogyakarta Iklan 15.000.0008:52:30 9:00:00 Program Detak Melayu9:00:00 9:05:00 Detak Terkini9:05:00 9:26:30 Program Bursa Niaga9:27:00 PSA Ramadhan SMK Masmur Iklan 6.000.0009:27:30 PSA Ramadhan IKST Riau Iklan 5.000.0009:28:00 PSA Ramadhan Laskar Melayu Iklan 4.000.0009:28:30 Break PSA Ramadhan PGRI Iklan 4.000.0009:29:00 PSA Ramadhan Kantor Advokat Abu Bakar Iklan 3.000.0009:29:30 PSA Ramadhan

Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 06 Tahun 2005 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005, tentang Tata Cara PengajuanUpaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilinan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPUD Propinsi dan KPUDKabupaten/Kota ;Bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 2013 yang diajukanoleh "Koalisi Suara Rakyat" yang terdiri dari Partai Buruh Sosial Demokrat

DaerahKabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima), sebagaiberikut: Tabel 1NomorUrut Nama Partai revorenanPartai1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.604Z Gerakan Indonesia Raya 3.9423 PDI Perjuangan 3.9304 Partai Golongan Karya 4.8515 Partai Nasdem 2.4256 Partai Gerakan Perubahan 143IndonesiaPartai Kedailan Sejahtera 3.6989 Partai Persatuan Indonesia 1.37710 Partai Persatuan Pembangunan 4.75811 Partai Solidaritas Indonesia 8612 Partai Amanat Nasional 5.20913 Partai Hati Nurani Rakyat 6.707(Hanura)14 Partai Demokrat

Mesak Pakage, S.Sos melalui Kuasa Hukumdari Divisi Advokat Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat meminta penundaanpelantikan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai terpilih dengan alasan penghitungansuara di 3 (tiga) kampung yang telah diputus Mahkamah Konstitusi cacath. Langkah Kementerian Dalam Negeri tetap memproses pengesahanpengangkatan Bupati dan Wakil Dupati Deiyai Provinsi Papua karena PutusanMahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.11.

Bahwa saksi dari Fraksi Demokrat ;Bahwa sebagai anggota DPRD saksi mempunyai tugas tanggung jawabyaitu :Hal. 42 Putusan No : 209/Pid.Sus/TPK/201 7/PN.Sbya. Fungsi Legislasi yaitu antara lain Pembuatan Perda ;b. Fungsi Pengawasan yaitu contoh nya mengawasi program kerja SKPDterkait ;c. Fungsi Penganggaran yaitu untuk menjalankan fungsi pengawasananggaran SKPD terkait ;Bahwa Saksi tahu saat itu ada selamatan selesainya pembangunandermaga dari dana hibah, saat itu Sdr.

III.E di atas, perolenan suara Penggugat III sebanyak134 (seratus tiga puluh empat) suara dan jumlah suara sah Partai PAN dancalon adalah sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) suara;e Bahwa alokasi kursi yang diperebutkan untuk Dapil Mamberamo Raya 3 yaitusebanyak 7 (Tujuh Kursi);e Bahwa berdasarkan Peringkat Jumlah suara (tabel III.E) di atas ada 7 (Tujuh)Partai yang berhasil mendapatkan kursi dalam Pemilinan Legislatif untuk DapilMamberamo Raya 3, yaitu : Partai NASDEM, Partai PPP, Partai DEMOKRAT

halaman66 sampai dengan 69, yang diberi tanda (T.2c).Fotokopi Kutipan dari website Politik Indonesia tertanggal 22 April 2011, yangmenyatakan KPK resmi tahan Wafid, Mirdo (sebenarnya Mindo RosalinaManulang) dan Idris, yang diberi tanda (T.3a).Fotokopi Kutipan dari website Republika.co.id tertanggal 29 April 2011, yangmenyatakan Nama perusahaan Rosalina bekerja diamankan, yang diberi tanda(T.3b).Fotokopi Kutipan dari website Vivanews.com tertanggal 29 April 2011, yangmenyatakan Surat Rosa Akui Bendahara Demokrat

Sugiran no. rek 563001006072523;Halaman. 33 dari 63 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2021/PN.Jmb.Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi menemui teman saksi yangbernama Sugiran yang ada di kantor Demokrat daerah Sipin Kota Jambi.Setelah bertemu dengan Sugiran saksi minta tolong kepada Sugiranuntuk menarik uang sebanyak Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yangdikirim oleh Widi;Bahwa selanjutnya saksi bersama Sugiran pergi ke ATM BRI daerahSipin Kota Jambi dam menarik uang sebanyak Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah

Contohnya bahwa sesuai data iklankampanyekampanye Pileg dan Pilpres 2004 partai yang paling banyakiklannya adalah Hanura, kemudian Demokrat dan PAN, kenyataannyapartai pemenang adalah PDIP, kemudian GOLKAR sedangkan HANURAberada diururan 10; Bahwa menurut data yang saksi miliki, biaya iklan Pilpres yang paling besaradalah dari pasangan Prabowo Hatta sebesar Rp. 1,86 milyar,kenyataannya pemenang Pilpres adalah pasangan Jokiwi Yusuf Kalla;Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor :454/Pdt.G/

Bahwa pada saat itu Saksi memang tidak ada memukul Terdakwa;Bahwa akibat postingan media sosial Facebook tersebut Saksi merasabanyak dirugikan dalam hal pekerjaan Saksi, dimana Saksi adalah seorangkontraktor, dan tahun kemarin Saksi sedikit saja mendapatkan proyek,dimana banyak pejabat pada Kabupaten Katingan yang mengenal Saksidan banyak yang menanyakan postingan media sosial Facebook tersebut,Saksi merasa nama Saksi dicemarkan, dan saat itu Saksi batal majusebagai caleg dimana Saksi caleg partai demokrat

dan 6 (enam) bulan jauh lebihrendah dibandingkan dengan Tuntutan selama 4 (empat) dengan tidakmemperhatikan cerminan sikap batin Terdakwa yang telah nyata dan sempurnauntuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat dari faktahukum dalam persidangan bahwa niat dan keinginan Terdakwa tergerak setelahdicari dan diloby secara gencar oleh suruhan Bupati Mandailing Natal (hal 33)maupun suruhan Kadis PU Mandailing Natal termasuk ALI MUTIARA RANGKUTIAnggota DPRD Madina dari Fraksi Demokrat

DEMOKRAT).3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.4. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2009.6.

DEMOKRAT).Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan atasPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2009.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPDDPPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2009.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah( SKPD DPPKAD ) Kabupaten Lombok

MALIKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidikKejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa ini adalah bahwaTerdakwa telah menyalahgunakan dana Bantuan Sosial tahun 2009 ;Dapat saksi jelaskan, pada tahun 2009 saksi sebagai anggota DPRD KabupatenLombok Barat dari Partai Demokrat ;Iya benar, saksi pernah mengajukan proposal dana bantuan sosial tahun 2009pada

NUR. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Iya benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidikKejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa ini adalah bahwaTerdakwa telah menyalahgunakan dana Bantuan Sosial tahun 2009 ;Dapat saksi jelaskan, pada tahun 2009 saksi sebagai anggota DPRD KabupatenLombok Barat dari Partai Demokrat ;Iya benar, saksi pernah mengajukan proposal dana bantuan sosial tahun 2009pada

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat ;Saksi tidak mengetahui sumber uang yang saksi terima tersebut ;Saksi tidak mengetahui stempel palsu yang dibuat oleh Terdakwa namun saksihanya mendengar dan melihat melalui media massa dan saksi tidak pernahmelihat bentuk fisik stempel yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut ;Tidak ada anggaran di DPRD Kabupaten Lombok Barat untuk pembelian hewankurban ;Setelah saksi menerima uang sebesar Rp. 25.000.000, tersebut saksi langsungmembagikan ke anggota Fraksi Partai Demokrat

DEMOKRAT).Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah TA. 2009.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan atasPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah TA. 2009.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPDDPPKAD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2009.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah( SKPD DPPKAD ) Kabupaten Lombok

LilikMuharti yang menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi Jawa Timur, daerahpemilihan MalangBatu dari Partai Demokrat ;Bahwa saksi tidak mengetahui diperbolehkan atau tidak, seorang AnggotaDewan Provinsi memberikan rekomendasi di luar daerah pemilihanya karenasaksi hanya melaksanakan apa yang ada pada DPA (Dokumen PelaksanaanAnggaran) tetapi biasanya bantuan diberikan sesuai dengan daerahpemilihannya ; Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi ;8 Saksi SUTJIPTO JUDODIHARDJO ; ==Bahwa

A Yani adalah KantorDPC Partai Demokrat Kota Madiun, yang dibeli dari hasil penjualan Kantor DPCPartai Demokrat Kota Madiun yang lama, ditambah iuran dari anggota DPRD KotaMadiun Fraksi Demokrat, secara hukum haruslah dikembalikan kepada terdakwa.Hal 186 dari 210 Putusan No.53/Pid.Sus/Tpk/201 7/PN.SbyMenimbang, bahwa seluruh alat berat yang dibeli melalui HARTOTO sebesarRp. 2.145.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah), melaluiTHORIQ HARDONO sebesar Rp. 860.000.000,00 (delapan

tanggal 27 Oktober1980 yang ditandatangani oleh Direktur Pengurusan HakhakTanah Soemarsono, SH, selanjutnya diberiTANGA... occ cecccceccceeceeeeceeueceeeeceeeueeeaeeeueeseseueeeaeeeaneeenesees Bukti P49 :Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yangditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Yusril IhzaMahendra, tanggal 9 Mei 2005, selanjutnya diberiTANGA... cee ceeccccceeccceceeeceecaeeeeeeeeeeeeeceueeseceneeeesaueeeetaneeess Bukti P50 ;51.Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat

Tony Haryono da sdr.Rina Iriani;2) Untuk keperluan Pilkada pasangan calon RinaParyono yakni;3) Diberikan kepada = partai partai PDIP, PKS, PAN,Partai Demokrat , PKB, PPP, Partai Pelopor,Gerindra, PNBK;4) Biaya kampanye pasangan Rina Paryono sepertipesanan Banner, baliho, PIN, Kaos, Iklan di mediacetak dan elektronik;Bahwa biasanya yang mengambil uang subsidi yang ada diKSU Sejahtera untuk keperluan sdr.

Kepentingan Rina Iriani pribadi dan kepentinganRina Iriani dalam menyukseskan kemenangan PilkadaKab.Karanganyar pasangan calon Bupatidan Wakil Bupati Rina Paryono sebesar lebih kurangRp.11.130.998.000, , seperti digunakanDiberikan kepada = partai partai PDIP, PKS, PAN,Partai Demokrat, PKB, PPP, Partai Pelopor,Gerindra, PNBK.Biaya kampanye pasangan Rina Paryono sepertipesanan Binner, baliho, PIN, Kaos, Iklan darimedia cetak dan elektronik.Pemberian Bantuan langsung kepada masyarakat (BLM)saat persiapan

adalah warganegara inidonesia salah satu bakal calon anggota DPRD Kota Binjai padapemiilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganyang disingkat PDIP bukti P12 dan Ryan Wijaya, SE salah satu bakal calonanggota DPRD Kota Binjai pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari PartaiDemokrasi Indoensia perjuangan yang disingkat PDIP bukti P13 ;Menimbang, bahwa ternyata Ryan Wijaya, S.E dilaporkan keBawaslu Binjai oleh Pemohon Lazuardi karena Ryan Wijaya, S.E adalahpengurus partai Nasional Demokrat

Sekwan bilang suruh mereka ganti,sehingga pada waktu ada pencairan untuk dana perjalanan dinasmaka dana perjalanan dinas mereka dipotong untuk menggantipinjaman dari Stefanus Wodhe.e Bahwa menurut Stefanus Wodhe ada tanda terima yang dibuat olehStefanus Wodhe.e Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permohonan/proposalpeminjaman dari para anggota DPRD kepada Stefanus Wodheataupun kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende.e Bahwa yang meminjam dana tersebut adalah :a) Haji Pua Saleh dari Partai Demokrat

30.000.000,f) Abdul Kadir Hasan dari Partai PKB meminjam sebesar Rp. 15.000.000,e Bahwa dana yang dipinjam oleh para anggota DRPD KabupatenEnde tersebut digunakan untuk dana perjalanan Dinas karena saatitu uang perjalanan Dinas DPRD belum dicaikan, dan ketika adapencairan perjalanan dinas saya diminta untuk mengganti pinjamantersebut.Page 105 of 232Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.e Bahwa dana pinjaman tersebut telah dikembalikan seluruhnyadengan rincian :a) Haji Pua Saleh dari Partai Demokrat

Bahwa Saksi pernah melaporkan Patminah dan Supirman ke Polda Pekanbarusekitar bulan 9 atau 10 tahun 2017 kekerasan anak dalam rumah tanggapenyebabnya karena adanya perselingkuhan tetapi di P19 kan dengan alasansudah dipanggil saksi cuma keterangan saksi tidak mencukupi untuk dijadikanbukti;Bahwa Saksi tidak ada diberikan salinan BAPnya;Bahwa Supirman atau Suami Saksi aktif di partai, aktif di HMI dan aktif diasosiasiasosiasi dulunya ketua Kadin 3 periode, ketua Aspekindo 2 atau 3periode, sekretaris Demokrat

Guberbur Jawa Barat dalammengeluarkan objek gugatan aquo adalah karena adanyapermohonan dari Bupati Bandung untuk meresmikan penggantianantar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bandung, permohonantersebut didasarkan pada adanya Surat Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kabupaten Bandung tersebut di atas,maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 UndangUndangNomor : 23 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyebutkan bahwaPemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota diusulkan olehpimpinan partai politik kepada