Ditemukan 1402 data
20 — 15
Sedangkan perwalian adalah pengasuhan yang dilakukan olehpihak keluarga atau orang lain, atau Badan Hukum berdasarkan PenetapanPengadilan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugatrekonvensi/Tergugat konvensi
146 — 53
PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumenyangdirugikan dapat menggugatpelakuusaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umum;Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badanb)Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) yang menyatakan :a.Melaksanakan penanganandan penyelesain sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;Memberikan konsultasi perlidungan
114 — 60
UU No. 13/2016 tentang LembagaPerlindungan Saksi dan Korban;Tingkatan permohonan pengajuan perlidungan kepadaLPSK yaitu LPSK akanmengeluarkan rekomendasi atas adanyapermohonan. Setelah LPSK mengeluarkan rekomendasitersebut, LPSK mempelajari permohonan tersebut.
TOK TJING KIM
Tergugat:
1.PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL KISARAN
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
2.NATO WIJAYA
70 — 15
YuriprudensiMahkamah Agung RI Nomor 323/ K/Sip/1968 yang menyebutkan :"suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beretikad baik,maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan, dan terhadap pembeli lelangyang beretikad baik tersebut wajib diberikan perlidungan hukum.Olehsebab itu pembeli lelang Turut Tergugat II (Nato Wijaya), harus dilindungihakhaknya sebagai pembeli lelang yang beretikad baik.
Terbanding/Tergugat I : BUPATI KABUPATEN DAIRI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BPN DAIRI
77 — 35
Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama PengadilanNegeri Sidikalang dihalaman 82 yang menyatakan : Menimbang , bahwadari fakta hukum yang terungkap diatas, untuk menguatkan persepsibahwa rumah yang dijadikan objek sengketa tersebut adalah rumahdinas , Majelis Hakim memperhatikan Bukti Surat T.l12 berupa suratperihal : mohon Perlidungan Hukum tertanggal 22 Oktober 2020, Bahwadari bukti TIl12 diketahui para pemohon yaitu Rohana Sitompul,Rosmaida Simbolon.
130 — 38
.: Bahwa Saksi adalah sebagai Penyidik di Kepolisian Resor Cilegon yang membuat Berita AcaraPemeriksaan (BAP) Terdakwa Rufaji Zahuri Bin Zahuri dalam Perkara Perlidungan Anak yangmenimpa terhadap Saksi Korban Hilda Yasha Fitriani ;Bahwa Saksi pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang keterangannyadituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2014,tanggal 21 mei 2014, tanggal 03 September 2014, dan tanggal 05 September 2014 ;Bahwa Saksi pada
Suharja, SH.
Terdakwa:
PT. DAMAI INDAH diwakili oleh JUNG SEOK HONG
571 — 178
DAMAI INDAH yang menghasilkan Limbah padat berupa bottomash/fly ash wajib melakukan Pengelolaan bottom ash dan fly ashberdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang perlidungan dan pengelolaanlingkungan hidup serta PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3termasuk kategori limbah B3 yang dapat dimanfaatkan kembali (reuse).Misalnya bottom ash sebagai pengganti pasir untuk menghasilkan pavingdengan fly ash sebagai bahan pengganti semen dalam kadar tertentu.Pemanfaatan limbah B3 memiliki izin tersendiri
89 — 39
Foto copy UndangUndang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Papua Bab Pasal 19 Bab XI : Perlidungan HakHak Masyarakat AdatPasal 43 Ayat 1, 2 dan 4, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meteraisecukupnya, diberi tanda bukti TV.26 ;BUKTI SAKSI TERGUGAT V :nnn nono noon nnn1. YONATAN ROME.
68 — 15
., perihal mohon petunjuk dan perlidungan, (Fotocopy tanpaasli), Fotocopy kronologi usul pemberhentian dengan hak pension dari jabatan33Hakim atas nama Pahala Shetya Lumbanbatu, SH., (Fotocopy tanpa aasli),Fotocopy surat tanggal 23 Juli 2014 dari Pahala Shetya Lumbanbatu, SHkepada Bapak Jenderal (Pol) Sutarman, perihal laporan dan pengaduan atastindakan/perbuatan sewenangwenang dan pelanggaran hukum = sertapelanggaran disiplin oleh 2 (dua) oknum Polda Riau yang merugikan diri danjabatan pelapor,
152 — 62
PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumenyangdirugikan dapat menqqugatpelakuusaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) yang menyatakan :a.Melaksanakanpenanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;Memberikan konsultasi perlidungan
MALIKI, SH,MH
Terdakwa:
IHWANUDIN
205 — 147
persetubuhan dengan Sdiri. .Mohon tetap dilekatkan dalam berkasperkara.Membebankan biaya perkara kepada TerdakwaSejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratusrupiah).Terdakwa mohon untuk ditahan.Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihathukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang padapokoknya sebagai berikut :PendahuluanPenasehat hukum Terdakwa menyatakan dalampembelaaannya tidak dimaksudkan untukmenutupi kesalahan Terdakwa, akan tetapi haltersebut diberikan sebagai bentuk konkrit dalammemberikan perlidungan
Terbanding/Tergugat V : ANDI RIJAL Bin H.A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI
Terbanding/Tergugat III : ANDI AHMAD SYAM, SE. Bin H.A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI
Terbanding/Tergugat I : HJ. NURHAYATI Binti H.A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI
Terbanding/Tergugat VI : HJ. HAERANA Binti MUHTAR
Terbanding/Tergugat IV : ANDI RAMIR Bin H.A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI
Terbanding/Tergugat II : ANDI TANTU Bin H.A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI
66 — 34
semula Penggugat untuk meragukan kepemilikanTurut Terbanding semula Turut Tergugat atas tanah sengketa ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka menurut hukum Pembanding semula Penggugat dapatdipandang sebagai pembeli yang beritikad baik ;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan Hasil RapatKamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yangdiselenggarakan pada tanggal 14 sampai 16 Maret 2011 di HotelAryaduta Tangerang telah dirumuskan sebagaimana pada angka IXbahwa perlidungan
59 — 23
Menyatakan Terdakwa DJUMARDI GANI alias DUNA bersalah melakukantindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan secaraberlanjutsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana dalam surat Dakwaan Subsidair Kami;2.
60 — 49
harusdinyatakan bersalah.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakanfakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakimberpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkanTerdakwa bersalah melakukan tindak pidana:Kesatu : Melakukan kekerasan terhadap seorang anakHal 32 dari 36 Hal Put Nomor: 37K/PML.III15/AD/XI/2016MenimbangMenimbangSebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 80 ayat (1)UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan
114 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umum;Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) yang menyatakan:a.Melaksanakan penanganan dan penyelesain sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;Memberikan konsultasi perlidungan
IRMANSYAH ASFARI, SH.
Terdakwa:
MASJIDI R. BIN RAMMANI
36 — 43
Pasal 76E UndangUndang RI No. 17Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002Tentang Perlidungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan peraturanperaturan lainyang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
90 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusanputusan Ini pada dasarnya menekankan kepada pembeli untuktidak begitu saja percaya penjelasan penjual, melainkan juga harusbertindak secara responsif (bertanggungjawab) mencari tahu danmeneliti terlebin dahulu, sebelum dan saat jual beli tanah dilakukan(penjelasan umum pembeli beritikad baik perlidungan bagi pembeliyang beritikad tidak baik dalam sengketa perdata berobjek tanah);(http:/Awww.cilc.nl/cms/wpcontent/uploads/2016/05/PenjelasanHukumPembeliBeritikadBaikHukumPerdata.pdf) diakses padatanggal
24 — 41
Dengan demikian telah terbukti secarahukum kalau PEMBANDING/TERGUGAT adalah pembeli yang beritikad baikoleh karena itu haruslah mendapat perlidungan hukum ;9.
YULLY YANTI
Tergugat:
1.PT.BPR FIANKA REZALINA FATMA
2.KEPALA KANTOR KPKNL PEKANBARU
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
56 — 19
Dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang muliamenolak dalil tersebut.Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor.36/Pat.G/2018/PN.Bkn8.Bahwa dalil yang disampakan Penggugat pada point 5 denganmenyebutkan Undang undang Perlidungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999Pasal 1 ayat 2, PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Pasal 1 angka 2, selanjtnyapoint 6 menyebutkan Pasal 4 Undangundang Perlindungan Konsumen.
AMIN NURAHMAN Bin SUGITO
Termohon:
Negara RI Cq. Pemerintah RI, Cq. Kapolres Paser Tanah Grogot Cq. Kepala Reskrim Polres Paser
304 — 129
Bahwa berdasarkan faktafakta Hukum di atas, maka perintah untukpenangkapan dan Penahanan atas diri suami Pemohon dan penyitaan alat buktidari suaami Pemohon, kemudian upaya paksa membawa suami Pemohon tanpaberdasarkan pada aturan yang diatur dalam KUHAP maka yang apa dilakukanTermohon tersebut di atas, demi keadilan, kebenaran dan kepastian Hukum, sertademi perlidungan hak asasi Suami Pemohon, harus dinyatakan tidak sah dan tidakberkekuatan Hukum juga bertentangan dengan Hukum, dan karenanya Pemohoncukup