Ditemukan 1252 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
280187
  • SISWO SUJANTO, DEA. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Abhli dihadirkan sebagai Ahli memberikan pendapatsesuai keahlianAhli di bidang Keuangan Negara. Bahwa Pekerjaan saksi adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negaradan Daerah Universitas PATRIA ARTHA Makassar/ Mantan SekretarisDitjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
11041554
  • SISWO SUJANTO, DEA. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Abhli dihadirkan sebagai Ahli memberikan pendapatsesuai keahlianAhli di bidang Keuangan Negara.Halaman 279 dari 538 halaman, Putusan No. 44/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa Pekerjaan saksi adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negaradan Daerah Universitas PATRIA ARTHA Makassar/ Mantan SekretarisDitjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
241146
  • SISWO SUJANTO, DEA. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Abhli dihadirkan sebagai Ahli memberikan pendapatsesuai keahlianAhli di bidang Keuangan Negara. Bahwa Pekerjaan saksi adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negaradan Daerah Universitas PATRIA ARTHA Makassar/ Mantan SekretarisDitjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
Putus : 08-07-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2014 — TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR
274150
  • SISWO SUJANTO DEA;dilakukan karena berdampak dengan nilaikemampuan rekanan;Bahwa apabila lebih dari 10 % adaperubahan pekerjaan dari perencanaanawal harus di lelang kembali;Bahwa calon penyedia barang dan jasatidak boleh mencari pekerjaan denganpihakpihak yang pemilik pekerjaankarena melanggar etika pengadaan;Bahwa tidak boleh calon penyedia barangdan jasa memberikan fee kepada penggunabarang dan jasa untuk meminta pekerjaan;Bahwa tidak boleh dalam pengadaanbarang dan jasa pihak calon penyediabarang
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
11735
  • SISWONO SUJANTO, DEABahwa Kerugian Negara adalah kerugian yang nyata hasilnya, yangdananya bersumber dari APBN atau APBD dan yang dapat menghitungKerugian Negara adalah BPK atau instansi lain (atas nama BPK) dantelah berkoordinasi dengan BPK.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 21 Nopember 2017 — - HERWIANTO MUCHTAR, S.Si, Apt, M.BA
173539
  • Dari saksi Edy Sujanto Amin Tohir als Sujanto ( Marketing PT.
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
145137
  • SISWONO SUJANTO, DEABahwa Kerugian Negara adalah kerugian yang nyata hasilnya, yangdananya bersumber dari APBN atau APBD dan yang dapat menghitungKerugian Negara adalah BPK atau instansi lain (atas nama BPK) dantelah berkoordinasi dengan BPK.
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
214164 Berkekuatan Hukum Tetap
  • antara PDAM Kota Makassar dengan PTTRAYA yang kemudian disepakati bahwa dilakukan addendum kerjasamatersebut dimana yang berubah adalah jangka waktu investasi menjadi 4 tahundan harga air curahnya yaitu dimulai Rp750,00 (periode Juni 2007Desember2009), Harga Rp950,00 (periode JanuariDesember 2012), harga Rp 1.200,00(periode Januari 2013 Desember 2015) dan harga Rp 1.300,00 (periodehingga perjanjian berakhir), sedangkan untuk nilai investasi tetap sebesarRp78 Milyar.2.Ahli Keuangan Negara SISWO SUJANTO
    Siswo Sujanto,D.E.A., dan Ahli yang dihadirkan oleh Pembanding/Terdakwa Dr.
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
522460
  • SISWO SUJANTO, DEA., di depan persidangantelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli menerangkan sebagai direktur pusat kajian keuangannegara dan daerah Universitas patria akbar makassar, pernah sebagaisekretaris pada dirjen perbendaharaan keuangan negara, ahli dibidang hukum keuangan negara, ketua Tim penyusun 3 undangundang keuangan negara;Bahwa ahli menerangkan secara teoritis, hukum keuangan negaraterdiri dari dua sisi, pertama sisi politis
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
267126
  • SSSWO SUJANTO, DEA, dibawah sumpahpada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yangdapat dinilai dengan uang, atau segala sesuatu yang dapat dijadikan miliknegara sehubungan dengan kelancaran tugastugas pemerintahan suatunegara.Semua hal terkait dengan Keunagan Negara di Indonesia sudah dimuatsecara normatif dalam bentuk Undangundang, dan di Indoneisa hukumkeuangan negara itu mempunyai dua sisi, disisi yang pertama berkaitandengan
    Siswo Sujanto, DEA.
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
27394
  • SSSWO SUJANTO, DEA, dibawah sumpahpada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yangdapat dinilai dengan uang, atau segala sesuatu yang dapat dijadikan miliknegara sehubungan dengan kelancaran tugastugas pemerintahan suatunegara.Semua hal terkait dengan Keunagan Negara di Indonesia sudah dimuatsecara normatif dalam bentuk Undangundang, dan di Indoneisa hukumkeuangan negara itu mempunyai dua sisi, disisi yang pertama berkaitandengan
    Siswo Sujanto, DEA.
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
24875
  • BB.1934 : 1 (satu) bundel asli Atlas Zona Kerentanan GerakanTanah Indonesia tahun 2010.BB.1935 : 1 (satu) bundel asli buku Perkiraan wilayah potensiterjadi gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandangdi seluruh Provinsi di Indonesia periode November 2011 24.DRS, SISWO SUJANTO, DEA;Hal 517 dari 966 hal Pts No.62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST518e Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;e Bahwa pekerjaan ahli Direktur Pusat Kajian KeuanganNegara dan Daerah;e Bahwa ahli pernah diperiksa di proses penyidikansebelumnya