Ditemukan 1279 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 114-K/PM.I-04/AD/XII/2019
Tanggal 16 Januari 2020 — Oditur:
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
Eko Teguh Santoso
11483
  • sertamemanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasukkegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Bahwa Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan,sedangkan Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairantempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktoralamiah lainnya.Hal 29 dari 45 hal, Putusan Nomor 114K/PM 1I04/AD/XII/2019Bahwa Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalahperairan Indonesia, ZEEI
Register : 01-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 44/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg
Tanggal 21 Desember 2017 — Penuntut Umum:
INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
TRUONG THANH HUNG
9723
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Truong Thanh Hung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI
Register : 31-10-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN MASAMBA Nomor 144/Pid.Sus/2013/PN.Msb
Tanggal 20 Nopember 2013 —
3013
  • ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) danc.
Register : 06-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RUJI WIBOWO, SH.MH
Terdakwa:
AUNG NAIN WIN
11438
  • Biji Nangka, ikan Kurisi dan jenis ikan lainnya, dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 92 Undang undang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah berupa pidana penjara dan denda,.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalamUndangundang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan di wilayahpengelolaan perikanan di perairan Zona Ekonami Ekslusif Indonesia (ZEEI
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN RANAI Nomor 12/PID.SUS/PRK/2014/PN.RNI
Tanggal 28 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.IZHAR, SH.
3.EDI SUTOMO, S.H
4.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
Terdakwa:
TRAN NHO
1000
  • at tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 07.50 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 , bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) - Laut Cina Selatan pada posisi 06 24 52? LU - 107 52? 16?
    BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain di Wilayah Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki
    at tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 07.50 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi 06 24 52? LU - 107 52? 16?
    BT, dimana kedua posisi tersebut semuanya berada dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

    Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

    1. 4.
    BT, dimana kedua posisi tersebut semuanya berada dalam wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Cina Selatan;

    Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

    1. 5.
Register : 19-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 7 Juni 2021 — Penuntut Umum:
SUKMAWATI,SH
Terdakwa:
1.Abdi Hurriyat alias Dayat bin Salman
2.Azhari alias Yadi bin Arifin
3.Rahman bin Sultan
4.Nasirun alias Nasir bin Supardi
5.Defriyanto alias Yanto bin Yusuf
328
  • Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah; perairan tempatkehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan factoralamiah sekitarnya; Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :v Perairan Indonesia;v ZEEI;v Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaanikanyang potensial di wilayah Republik Indonesia;Definisi Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperolehikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan denganalat atau cara apapun,
Register : 05-10-2016 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 15 Februari 2016 — - ZAINAL ABIDIN (PEMOHON) - PENYIDIK PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT I BELAWAN (TERMOHON)
14026
  • sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 20Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananyang menyatakan bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorialbeserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya, jo pasal 5ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananyang menyebutkan bahwa ayat (1) wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia untuk penangkapan ikan dan / ataupembudidayaan ikan meliputi : Perairan Indonesia ZEEI
Register : 31-10-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN MASAMBA Nomor 143/Pid.Sus/2013/PN.Msb.
Tanggal 20 Nopember 2013 — - TERDAKWA I SUMAR ALIAS BAPAK MAISAR BIN SUKRI - TERDAKWA II ANDI ARJUN BIN ANDI WARRU - TERDAKWA III ANDI RAHMAD BIN ANDI PAWEDDUNGI - TERDAKWA IV HAMID BIN AHMAD
4916
  • ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) danc.
Register : 18-02-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.RENDI WINATA,SH
2.SUKMAWATI,SH
Terdakwa:
HASAN Als ANDI
4114
  • Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :1) perairan Indonesia;2) ZEEI; dan3) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia.Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia tanggal 14 April 2014, yaitu :Pasal 1 : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,yang selanjutnya disingkat
Register : 08-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN Bintuhan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bhn
Tanggal 30 September 2021 — Penuntut Umum:
1.ekke Widoto Khahar, SH, MH
2.Maria Margaretha Astari F.S, SH
Terdakwa:
1.Deni Wahyudi Bin Mahyudin
2.Adam Prayoga Bin Sirajul Huda
11133
  • ZEEI; danc.
Register : 19-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
LAODE SAMSUDIN BIN IRU
280181
  • ZEEI, dan c.
Register : 11-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pbl
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
PT. Rejeki Samudera Makmur
Tergugat:
1.PT. Jala Karya Sukses Abadi
2.SUI TIE
3.TAUFIK
18256
  • Fotokopi Sertifikat Keterampilan Tergugat II (basic Safety Training UntukKLM/ Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI tertanggal 06Agustus 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.II3;4. Fotokopi Buku Pelaut Sui Tie, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.II4;5. Fotokopi Surat Pemanggilan Terperiksa Sui Tie Nomor : 817/1/2/UPP DB2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.II5;6.
Register : 12-12-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Liw
Tanggal 2 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG SUSANTO, S.H.
Terdakwa:
YULIANTO Alias GALUNG Alias AWI Bin HUSNI ATAN
6431
  • memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnyadalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;3) Sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan;4) Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupansumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;5) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :a) Perairan Indonesia;b) ZEEI
Register : 04-01-2018 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Bdg
Tanggal 25 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MUMUH A,SH
Terdakwa:
1.BAMBANG RAHADIAN ALS BIMO
2.ARIP HIDAYAT
5318
  • ZEEI; dan.3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakanserta lahan pembudidayaan ikan yang,otensial di wilayah Republik Indonesia. Bahwa Lobster termasuk Janis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam UUNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentangTF SQnroQgorp29Q27Perikanan, bahwa "Dan adalah segala jenis organisne yang Aruh atau sebacgian darisidusnya berada d dalam ingkungan perairan".
Putus : 14-09-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/MIL/2016
Tanggal 14 September 2016 — ANTONIUS MANULLANG
15183 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yaitu merupakan kedaulatan penuh dari suatu negara,maka di wilayah perairan dikenal rezim hukum yang berbedabeda.Sesuai Konvensi Hukum laut Perserikatan BangsaBangsa tentangHukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasiIndonesia dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985, maka diwilayah perairan dikenal adanya Perairan Indonesia (yang terdiri dariLaut Teritorial, Perairan Kepulauan, dan Perairan Pedalaman) dimananegara mempunyai kedaulatan penuh, Zona Tambahan dan ZonaEkonomi Eksklusif (ZEEI
Register : 08-08-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN AMBON Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN Amb
Tanggal 28 Februari 2019 — Nama lengkap : ANIE ARYANI HANDAYANI Tempat lahir : Jakarta Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 2 Juni 1969 Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : dahulu Jalan Hidup Baru III Nomor 20, RT/RW 3/10, Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekarang Jalan Bina Asih I Nomor 97 RT 03/09; Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta
433412
  • tersebut semuanyaberjenis kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas GT (grossetonnage) 100;Bahwa sesuai Pasal 35 A ayat (1) UndangUndang RI No. 45 tahun2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan menyebutkan bahwa kapal Perikanan berbenderaIndonesia yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia wajib menggunakan Nakhoda dan Anakbuah kapal berkewarganegaraan Indonesia, dan untuk ayat (2) kapalbendera asing jika menangkap ikan di ZEEI
Putus : 24-08-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Agustus 2016 — HUSKE DWI GUSTIAN bin Raja Husin
6037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016103.104.105.106.107.108.109.110.1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat BST knusus kapalperikanan dan kapal layar motor ZEEI Balai Pendidikan dan Pelatihanllmu Pelayaran Sorong periode Juli sampai dengan September 2011.1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan(DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP)Sorong periode Januari sampai dengan Maret 2011.1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan(DKKP)
    fotocopy Daftar Kualifikasi Hasil Pengumpulan DataPerkembangan Produksi Pelaut Indonesia tahun 2009 2012 tanggal16 Agustus 2013.101) 1 (satu) lembar fotocopy data perkembangan peserta lulusan UKPtahun 2009 sampai dengan 2011 PUKP Wil10 Sorong.102) 1 (satu) lembar fotocopy data jumlah lulusan Diklat KetrampilanKhusus Pelaut (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu PelayaranSorong Tahun 2010.103) 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat BST knusus kapalperikanan dan kapal layar motor ZEEI
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
122108
  • Dwi Karya59,tanggal 1 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014,dengan keterangan track perjalanan kapal,terpantau selama periode pengamatan bulanOktober 2014 telah melakukan penangkapanikan sampai di luar ZEEI Laut Arafura bagianutara.
    itu ada 4 komponen yaitumasalah upah dibawah UMR, dan masalah penyiksaan ABK, untukhewan langka saya tidak tahu; Bahwa saksi mengurus legalitas kelengkapan perijinan mulai darirekomendasi pembangunan kapal, sampai SIUP dan SIPI terbit, dansemua ijin tersebut sudah melalui ketentuan yang berlaku; Bahwa Saksi tidak tahu proses Anev karena Tim Anev langsungterjun ke lapangan, Saksi hanya mengambil hasil ANEV ; Bahwa saksi tahu dalam SIUP tercantum mengenai daerahpenangkapan yang diijinkan yaitu di ZEEI
Register : 16-10-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN RANAI Nomor 64/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 24 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
MAI HONG PHAP
1250
  • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

    M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa Mai Hong Phap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI
Register : 04-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 07/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 10 Maret 2016 — HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN
83167
  • ). 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kualifikasi Hasil Pengumpulan Data PerkembanganProduksi Pelaut Indonesia tahun 2009 2012 tanggal 16 Agustus 2013. 1 (satu) lembar fotocopy Data perkembangan peserta lulusan UKP tahun 2009 s/d 2011PUKP Wil10 Sorong. 1 (satu) lembar fotocopy data jumlah lulusan Diktat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKKP)Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Tahun 2010. 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertipikat BST khusus kapal perikanan dan kapalIayar motor ZEEI