Ditemukan 1307 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kertagama kertasana
Penelusuran terkait : Perjanjian kerjasama usaha Wanprestasi Perikatanwanprestasi terhadap kerjasama usaha Kerjasama Perikatanperjanjian kerjasama Perjanjian kerjasama
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
636 — 446
  • SP.PKU/433.503/V/2013sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Mei 2013yang ditandatangani oleh Abdul Kadir selaku Direktur CV Pusaka1 (satu) lembar asli kuitansi untuk pembayaran Penyertaan Modal(Investasi) Usaha kepada CV Pusaka Graha sebagaimana tertuang dalamPKS = No.2305/SP.PG/V/2013. dan No.012/SP.PKU/433.503/V/2013sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 14 Mei 2013yang ditandatangani oleh Abdul Kadir selaku Direktur CV Pusaka1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama
    Usaha antara PD Sumber Dayadengan CV Pusaka Graha No.2305/SP.PG/V/2013 dan No.012/SP.PKU/433.503/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 ;1 (satu) bundel copy Akta Perseroan Komanditer CV.
    .1.000.000.000 (satumilyar rupiah) tertanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Abdul Kadirselaku Direktur CV Pusaka Graha ;1 (satu) lembar asli kuitansi untuk pembayaran Penyertaan Modal (Investasi) Usahakepada CV Pusaka Graha sebagaimana tertuang dalam PKS No.2305/SP.PG/V/2013 dan No.012/SP.PKU/433.503/V/2013 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu839.840.841.842.milyar rupiah) tertanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Abdul Kadirselaku Direktur CV Pusaka Graha ;1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama
    Usaha antara PD Sumber Daya denganCV Pusaka Graha No.2305/SP.PG/V/2013 dan No.012/SP.PKU/ 433.503/V/2013tanggal 8 Mei 2013 ;1 (satu) bundel copy Akta Perseroan Komanditer CV.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
674 — 473
  • Pemeriksaan Investigatif atas Perpanjangan KerjasamaPengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan PT PelabuhanIndonesia Il (Persero) berupa kerjasama usaha dengan PT JakartaInternational Container Terminal (PT JICT) dan kerjasama OperasiTerminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja) pada PT PelabuhanIndonesia Il (Persero), PT JITC, KSO TPK Koja.3. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Dugaan TindakPidana Korupsi atas Pemberian Fasilitas Kredit oleh PT BPD Papuakepada PT Vita Samudra;4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
364 — 278
  • /V/2013sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Mei 2013yang ditandatangani oleh Abdul Kadir selaku Direktur CV Pusaka Graha.1 (satu) lembar asli kuitansi untuk pembayaran Penyertaan Modal(Investasi) Usaha kepada CV Pusaka Graha sebagaimana tertuangdalam PKS No.2305/SP.PG/V/2013 dan No.012/SP.PKU/433.503/V/2013sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 14 Mei 2013yang ditandatangani oleh Abdul Kadir selaku Direktur CV Pusaka Graha.1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama
    Usaha antara PD Sumber Dayadengan CV Pusaka Graha No.2305/SP.PG/V/2013 dan No.012/SP.PKU/433.503/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.840.841.842.1 (satu) bundel copy Akta Perseroan Komanditer CV.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
800 — 2399
  • Jadi termasuk Kota Tua,141Pasar Ikan, Tanggul, Pompa merupakan bagian dari rencana mengizinkanreklamasi;Bahwa kemudian Pasal 6 lebih kuat lagi disebutkan: penyelenggaraanreklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembalikawasan daratan pantai utara jakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal4 dan 5 dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang salingmenguntungkan antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;Bahwa kemudian dalam Perda 1 Tahun 2012, disebutkan lagi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
1446 — 3408
  • Adiningrat adalah KetuaUmum ASBENINDO; Bahwa saksi tidak pernah memperkenalkan Achdijat Basari kepadaTerdakwa ataupun sebaliknya; Bahwa saksi tidak mengetahui pertemuan Achdijat Basari dan EldaDevianne Adiningrat dengan Suharyono dari Kementrian Pertanian; Bahwa saksi pernah mengantarkan uang sebesar Rp 300 juta kepadaTerdakwa ketika Terdakwa datang ke kantor PT Radina Bio Adicita,uang tersebut saksi ambil dari PT Indoguna Utama; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai sahamatau kerjasama
    usaha patungan dengan Elda Devianne Adiningrat; Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp 300 juta dari AryaAbdi Effendi untuk diserahkan kepada Elda Devianne Adiningrat, saatitu setelah menerima uang tersebut, saksi segera menghubungi EldaDevianne Adiningrat memberitahukan bahwa uangnya sudah ada,selanjutnya saksi diperintahkan Elda Devianne Adiningrat untukmembawa uang tersebut ke PT Radina Bio Adicitadan menyimpannyadi kantor;Halaman 263 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
211 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • instalasi Pengelolaan AirMinum Panaikang antara PDAM Kota Makassar dengan PT.Traya Nomor :003/B.3d/V/2007 dan 015/11mi/V/2007.Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal6 huruf (a) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43Tahun 2000, tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan PihakKetiga yang berbunyi : "Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketigadapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar yaitu: a. kerjasama pengelolaan(joint operation) dan b. kerjasama
    usaha patungan O'oint venture)Demikian hal dengan bunyi pasal Pasal 8 : ayat (1) Keputusan MenteriDalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 yang berbunyi:"Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa sertainfrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai denganpedoman dan ketentuan yang berlaku.