Ditemukan 1304 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ilahi ikah ifani ikang ibrahi ikasi ikati ikadi ikani ikami ikapi
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 06-07-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 333/Pid.B/2021/PN Trg
Tanggal 3 Agustus 2021 — TAUFIK BIN IDRUS
60 — 0
  • Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalahdalam kehandak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan(gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dariVaria Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;Menimbang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Yanyan Kusmawan Bin Alan Dahlan
75 — 31
  • Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan,Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXII Nomor275, Oktober 2008, halaman 3940);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasitersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai faktafakta hukumtersebut di atas, di mana terdapat perbuatanperbuatan Terdakwasebagaimana tersebut dalam unsur melawan hukum di atas, sehinggamenimbulkan kerugian keuangan negara;Menimbang
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
81 — 94
  • Yk.XXII, No. 254 Januari 2007, IKAHI , Jakarta , 2007); Sifat melawanhukumnya tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus dibuktikan dalamperkara ini. Pendapat bahwa Melawan Hukum Sebagai Unsur Delik diantarapara pakar, tidak bulat. Sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusansuatu delik di muat unsur melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikandan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN RANAI Nomor 15/PID.SUS/PRK/2014/PN.RNI
Tanggal 28 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.BAGUS HANINDYO MANTRI, SH. MH
3.EDI SUTOMO, S.H
4.WAHER TARIHORAN, SH
Terdakwa:
NGUYEN HANH
552 — 0
  • RI (1999) dan pendapat Hakim Anggota-2 yang telah dimuat di Majalah Varia Peradilan-IKAHI (Tindak Pidana Perikanan di ZEEI edisi No. 318 Mei 2012 dan Tinjauan Hukum Penahanan, Pidana Penjara dan Subsider Kurungan di ZEE Indonesia edisi No.341 April 2014);

    Menimbang, bahwa penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan adalah penerapan hukum yang tidak tepat terhadap terdakwa.