Ditemukan 1315 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-12-2017 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 273/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
16540
  • SumbanganHal 101 dari 221 Putusan Nomor:458/Pid.B/2016/PN.SbyBahwa sebelum pengumuman penerimaan siswa harus melaporkan Ke DIKNASbila ada tambahan siswa sehingga saksi bisa memerintahkan team untukmengescek apa sekolah tersebut bisa memenuhi syaratBahwa untuk SMPN 2 Tulungagung ada laporan tambahan 1 (satu ) kelasBahwa saksi tahu dari media SMPN 2 siswanya belajar dengan lesehan , lalu saksimemerintahkan dengan ambil langkah cepat menanganinya dengan cara awalnyapinjam bangku sekolah lain yang longgar
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn
Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
30546
  • security Bandara Soekarno Hatta Jakarta di bawah PTAngkasa Pura yang bertugas sebagai keamanan check in Counter Garudamengawasi dan menertibkan antrian penumpang serta bagasi, menertibkanpenumpang untuk di arahkan ke counter yang lainnya pada waktu itu jampenerbangan pertama ke Yogyakarta pada pukul 06.00 wib ;e bahwa pada tanggal 7 Maret 2007 penerbangan normal karena banyakpenumpang dan puluhan flight yang sistemnya mobil sehingga antrianpenumpang saksi geser ke counter sebelahnya yang kelihatan longgar
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
224149
  • SusDirektur PT BINA PRIMA TARUNA yang bekerja dan PT POLARIS JAYA SAKTIAMBON dengan Direktur MARMON NIWANTORO hanya sebagai formalitassuratsurat dan dipakai rekeningnya saja untuk menerima transfer pencariandana; Pelaksanaan kegiatan oleh Kontraktor dengan harga lebih mahal dariseharusnya dan pekerjaan melebihi batas waktu namun tetap diberikankesempatan secara longgar tanpa adanya peringatan yang berarti oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK) ; Serangkaian penyimpangan tersebut akhirnya selain mengakibatkankemahalan
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
12622027
  • Konsekwensinya adalah pembuktianCause in Facte dan Proximate Cause menjadi lebih longgar dalam dasarpertanggungjawaban mutlak dibandingkan dengan pembuktian dalam dasarpertanggungjawaban PMH;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraph diatas,pembuktian Cause in Fact dalam perkara ini cukup dilakukan dengan carapembuktian factual yang sederhana.
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
26505659
  • EI Idris;Bahwa, intinya minta sekian persen, M El Idris mengatakan kepadasaksi) (Nazarudin) mintanya 30%, saksi mengatakan Jangan mauDris, benar pernah disampaikan ke saksi 30% oleh M El Idris, karenasemua sudah seperti itu, menyampaikan itu pada waktu akanmengerjakan proyek, menyerahkan hitungannya ke bagianEngineering, Engineering yang akan tahu ini longgar, bisa atau tidakbisa, misalnya mintanya 20, tapi bisanya 10 atau 12,5 atau 12, ini M ElIdris yang negosiasi dengan mereka;Bahwa, Direktur Utama
Register : 08-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
679382
  • Saat ituyang ada di dalam mobil hanya lakilaki yang tidak dikenal oleh saksidan tidak ada MERRY PURBA;Bahwa uang diserahkan dalam amplop yang warnanya coklat polosdan bentuk uangnya tidak pas sekali dan agak longgar sedikit. Bahwasaat itu. saksi tidak melihat pecahan uangnya, saksi tidakmemperhatikan nilainya dan baru memperhatikan setelah diperiksa dandiperlihatkan oleh Penyidik;Halaman 249 dari 445 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
14957
  • Data Kredit : Jenis Kredit : KMKK Standby Loan Jangka Waktu : 12 Bulan Plafond Kredit : Rp. 250.000.000.000, Plafond Kredit yg bias ditarik : Rp. 100.000.000, Baki debet : Rp. 60.050.000.000, Longgar Tarik Incld IDC : Rp. 39.950.000.000,lll. Data proyek : Nama Proyek : Pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan No.
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
197140
  • Jadi pengertian pemberian atas tanah termasuk tanah sengketadalam perkara ini oleh Raja Kupang Harus dibaca lebih longgar / fleksibelyaitu memberikan peneguhan, karena sebelum perang dengan Portugisorang tua nenek moyang para Penggugat ini sudah lama tinggal di dalamwilayah Desa Oesapa dan Desa Lasiana.
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
484392
  • berarti saksi harus turunmembersihkan reklame, pembersihan biasanya sebulan sekali, kalau tidak adapembersihan, maka tugas saksi adalah mendata reklame di per kecamatan;Bahwa saksi masuk kerja pada pukul 07.30 WIB dan pulang 15.40 WIB.Bahwa saksi bekerja sesuai dengan Surat Perintah, misalnya mencek seKecamatan Cibinong apakah ada yang rusak atau tidak berizin, kadang sebulan,kadang seminggu;Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong mengantarkan dua berkas ke sdr.Jackson Boy Haji, saat itu saksi sedang longgar
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
12736
  • barang/pemasaranterhadap rekanan dalam suratmenyuratnya menggunakan Kop Surat PT Enseval Mega Trading yang diJakarta;Bahwa tidak ada perusahaan lain selain perusahaan PT Enseval Putra MegaTrading yang ada hubungan bisnis denganPT Enseval Mega Trading yaknisebagai distributor dan berkedudukan di Bandung ;Bahwa kalau PT Enseval Putra Mega Trading sebagai distributor, tidakmengambil barang dari PT Enseval Mega Tradingmaka barangnya akan berbedatapi mungkin saja ada yang sama karena di Indonesia masih longgar
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
24688
  • Hutama Karya adalah sebesar 10 %sedangkan untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) RokanHilir, AF nya lebih longgar;Bahwa peserta rapat ABL di kantor pusat pesertanya adalah paraGeneral Manager (GM) yakni GM Produksi, GM Keuangan danAkuntansi, GM Resiko namun untuk Dudy Jocom saksi tidakmelihatnya;Bahwa pada saat rapat ABL, sangat memungkinkan untuk merubah tiapkomponen di ABL termasuk Arranger Fee ;Bahwa saksi membenarkan untuk AF tidak ada koreksi dari pesertarapat atau dengan kata lain
    Saksi tidaktahu tentang kontribusi 0,5% akan tetapi permintaan pusat adalahdigunakan untuk kebutuhan pemasaran proyek;Bahwa Saksi tidak tahu apakah divisi memiliki kKewajiban atau istilahlain ke kantor pusat dan tidak ada semacam SK di PT.Hutama Karyaterkait kewajiban tersebut;Bahwa terkait kewajiban ke kantor pusat, Saksi pernah mendengaruntuk proyekproyek yang longgar maksudnya yang ada untungnya,maka divisi diwajibkan setor ke kantor pusat, yang mana kewajban kekantor pusat sudah tertera di ARP
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
11437
  • barang/pemasaranterhadap rekanan dalam suratmenyuratnya menggunakan Kop Surat PT Enseval Mega Trading yang diJakarta;Bahwa tidak ada perusahaan lain selain perusahaan PT Enseval Putra MegaTrading yang ada hubungan bisnis denganPT Enseval Mega Trading yaknisebagai distributor dan berkedudukan di Bandung ;Bahwa kalau PT Enseval Putra Mega Trading sebagai distributor, tidakmengambil barang dari PT Enseval Mega Tradingmaka barangnya akan berbedatapi mungkin saja ada yang sama karena di Indonesia masih longgar
Putus : 22-08-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 22 Agustus 2016 — - YULDIAWATI KADIR, A.Md.
13247
  • , kemudianyang mengeluarkan harus meminta kepada penerima bantuan ;Bahwa apabila ada penyimpangan pengelolaan keuangan, BPK tidak bisamenentukan apakah penyimpangan itu termasuk ranah pidana atau perdata, makamenyebutnya kesalahan administrasi dan rekomendasi BPK harus mencantumkanberapa nilai kesa lah ariny al jones nner eemsnmnennneeeimnnennnesnmmenennnsssmiminnennnasenmsnsHalaman 240 dari 399 Putusan Nomor: 9/Pid.SusTPK/2016/PN.GTO Bahwa bantuan dana sosial itu harusnya dikuci jangan terlalu longgar
Register : 26-01-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 54/PID.B/2016/PN Mlg
MUHAMMAD SALIM
387
  • MATJARI berhenti, untuk seoeda motoryang gampang dibongkar plat nomornya maka kami berhenti kemudianmencopot plat nomor yang ada disepeda motor tersebut diganti dengan11plat nomor yang tetah kami bawa yaitu L5129KW yang tetah diLengkapinotice pajaknya, kemudian plat ronvor tersebut diternpekkan disepedamotor yang telah dicurl dan untuk plat nomor astinya dibuang disekitaranareal kampus kadang juga kami bawa sedangkan ketika tidak menemukantempat sepi dan kami merasa penjagaan satpam longgar kami
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
892721
  • tahun 2009 sudah tidak ada lagi, sedangkanpembayarannya untuk pembuatan DED tahun 2007dan 2008 sudahlunas;Bahwa yang membayarkan kepada saksi adalah dari pihak PTEcopplan JO;Bahwa dalam menyusun harga satuan dalam dokumen saksi ambil darifendorfendor dengan cara menelponnya dan beberapa datadataseperti Seme, pasir, kerikil dari Aceh;Bahwa terhadap ada harga yang dinaikan yaitu ada permintaan dariKepala BPKS Teuku Syaiful Ahmad supaya membuat RAB itu tidakterlalu mepet harganya jadi agak sedikit longgar