Ditemukan 1402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perlindungan perlibdungan perlndungan persidangan perhitungan parlidungan parlindungan perlindugan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 23-05-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN MALANG Nomor 115/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 11 Desember 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPK Nasional Indonesia), DKK VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., DKK
88 — 18
  • dalam perkara gugatan a quo Penggugat I merupakan Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia yang berkedudukan di Kantor Pusat Malang Jalan RayaWapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II Malang yang bertindak berdasarkan Pasal 46 ayat(1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;Bahwa dalam kegiatan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh LembagaPerlindungan Konsumen Nasional Indonesia beberapa ketentuan yang berlaku antaraberbunyi sebagai berikut :a UUNo. 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 26-11-2009 — Putus : 05-08-2010 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 35 / Pdt.G / 2009 / PN.Sky
Tanggal 5 Agustus 2010 — LIO DJAMARIAH DAMANIK -lawan- SUYAMTO, DKK
46 — 9
  • I,Il, I, IV, V dan VI10.25 Bahwa karena berulang kali diusik/diganggu oleh pihakpihak atau kelompokyang ingin merebut tanah yang telah dibeli secara sah oleh PenggugatRekonpensi/para tergugat Konpensi serta karena telah diusahakan/digarapsejak dibeli th.9597 ,Penggugat Rekonpensi/para tergugat Konpensi selakuPembeli yang beritikad baik memohon perlidungan hukum.
Pengadilan PN Mentok Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN Mentok Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
SOPIAN Alias BAMBANG
Tergugat:
1.AIDI Bin LIMBAR
2.MASYUMI
3.BRIAN JONATHAN
4.KEPALA DESA BAKIT
5.CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
100 — 56
  • Sebelah Utara : 110m dengan kawasan Perlindungan Mangrove Sebelah Timur : 116m dengan Tanah masyumi Sebelah Selatan : 93 m dengan bandar Sebelah Barat : 32/35 dengan kawasan perlidungan magroveDalam hal ini sangat jelas Penggugat mendalil antara Posita danPetitum yang Bertentangan, mana mungkin bisa mengakui danmeminta untuk menguasai dua Bidang Tanah dengan ukuranyang berbeda dan batasbatas tanah yang berbeda pula, kalaupunluas Bidang Tanah tersebut di gabung yaitu seluas 25.000 M2 dan7.123 M2 menjadi
    Sebelah Barat : 32/35 dengan kawasan perlidungan magroveb. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor594/22/2004/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang diketahui Pj. Kepala DesaBakit dan Nomor : 594/143/4.1.10.1/2020 tanggal 3 juli 2020 yangdiketahui oleh Camat Parittiga seluas 20.000 m2, dengan batasbatas: Sebelah Utara : 220 m dengan Tanah masyumi Sebelah Timur : 46/61 m dengan bandar Sebelah Selatan : 150 m dengan bandar Sebelah Barat : 116 dengan Tanah masyumic.
    Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi KepulauanBangka Barat, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah(SPPHAT) Nomor : 594/21/2004 tanggal 2 Juli 2020 yang diketahui Pj.Kepala Desa Bakit dan Nomor ; 594/142/4.1.10.1/2020 tanggal 3 juli 2020yang diketahui oleh Camat Parittiga, dengan batasbatas: Sebelah Utara : 110 m dengan kawasan Perlindungan Mangrove Sebelah Timur : 116 m dengan Tanah masyumi Sebelah Selatan : 93m dengan bandar Sebelah Barat : 32/35 dengan kawasan perlidungan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-07-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 447 / Pdt. G / 2014 / PN Dps
Tanggal 22 Juni 2015 — ANAK AGUNG NGURAH GDE ASTAWA, SH. melawan ANAK AGUNG NGURAH MANIK, dkk.
62 — 47
  • mekanisma yang mana transaksi tersebut dilakukan di Notaris IGusti Ngurah Putra, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga proses jual belitersebut adalah sah ; Bahwa suami Tergugat III telah membeli tanah dari Tergugat I di hadapan Notaris IGusti Ngurah Putra Wijaya, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mana telahterbit sertifikat lebih dari lima tahun dan sudah sesuai dengan prosedur yang benarsehingga jual beli tanah tersebut adalah sah dan pembeli yang beritikad baik harusmendapat perlidungan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 09-03-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
Dharma Wira Wijaya
Tergugat:
1.PIMPINAN PT. BANK CENTRAL ASIA,TBK KANTOR KREDIT KONSUMER SURABAYA
2.PIMPINAN PT BANK CENTRAL ASIA ,TBK ,HEAD OFFICE
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG BALI
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL DENPASAR BALI
5.PIMPINAN BALAI LELANG TUNJUNGAN SURABAYA
6.KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI
7.KEPALA PLN GARDU INDUK NUSA DUA , BADUNG ,KUTA SELATAN BALI
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA
62 — 34
  • atas kekuasaan sendiri;Dengan demikian terbukti tidak benar dalil PENGGUGAT yangmenyatakan bahwa pelaksanaan lelang harus melalui proses eksekusi /fiat pengadilan negeri.12.Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II menolak secara sangat tegasdalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 23 yang pada intinyaHal 29 dari 69 Halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Dps.menyatakan bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT Il yang telahmelakukan lelang adalah perbuatan melawan hukum yang melanggarUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 415/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : TOK TJING KIM Diwakili Oleh : Ali Umar, SH
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL KISARAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat II : NATO WIJAYA
55 — 45
  • Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 323/K/Sip/1968 yang menyebutkan : "suatu lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sertadimenangkan oleh pembeli lelang yang beretikad baik, maka lelangtersebut tidak dapat dibatalkan, dan terhadap pembeli lelang yangberetikad baik tersebut wajib diberikan perlidungan hukum.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 03-10-2014 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 445/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 —
91 — 18
  • menurut saksi jika jual belli belum ada pembayaran terhadap obyek,maka perjanjian jual beli tidak perlu dibatalkan, itu batal dengan sendirinya ; Bahwa jika suatu perjanjian salah satu syarat seperti tersebut diatas tidakterpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan ; Bahwa suatu perjanjian jual beli, dimana pembelinya beritikad baik telahmembayar sebagian maka pembeli tersebut harus mendapatkanperlindungan Hukum dan sebaliknya jika pembeli beritikad tidak baik makatidak perlu mendapatkan perlidungan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/ Pid/Pra.Per/2015/PN.Bdg
Tanggal 10 Nopember 2015 — B. ALBERTUS SIHITE, SH., L A W A N : 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Jawa Barat, 2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Cq. Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Jawa Barat,
275 — 206
  • a.n.Terlapor Pantur Banjarnahor Bin Tahi Banjarnahor Nomor : B/2094/VIII/2013/DitReskrim Um tanggal 30 Agustus 2013 ke kejaksaan Tinggi Jawa Barat, diberi tandaBukti T46 47.Foto copy sesuai dengan asli Surat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah Propinsi Jabar Nomor : 518/1347/Kop tanggal 14 Juni 2012 perihalpenjelasan dan klarifikasi atas legalitas Koperasi Wahana Mitra Kencana, diberitanda Bukti T47 48.Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Budi Syafrudin dan Dadang Darmawanperihal Mohon perlidungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Desember 2014 — NAPSIAH, dkk. VS H. RASYIDIN MOCHTAR, dkk.
153 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wewenang Atribusi lazimnya bersumber dari PeraturanPerundangundangan, sedangkan Wewenang Delegasi dan Mandatmerupakan Kewenangan yang berasal dari Pelimpahan;e Bahwa Cacat Prosedur berkenaan dengan Prosedur Pemerintahan yangtidak memberikan perlidungan hakhak manusia sebagai warga negara,tidak ada transparansi dan efektifitas dalam penyelenggaraanPemerintahan;e Bahwa Cacat Substansi berarti dalam Keputusan atau tindakan hukumpemerintahan terdapat unsur sewenangwenang dan penyalahgunaanwewenang (detournement
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 03-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.LALU JULIANTO,SH.
2.IMAN FIRMANSYAH. SH
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
1.PUJI RAHAYU alias MAMI SELA
2.AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA
3.FERRY FERDIANSYAH alias FERY
624 — 482
  • dipersidangandengan surat dakwaan yag disusun secara alternatif yaitu melanggar pasal 2ayat (1) Jo Pasal 17 UndangUndang RI Nomor : 21 Tahun 2007 TentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dakwaan Alternanifpertama), melanggarPasal 6 jo pasal 11 UndangUndang RI Nomor : 21 Tahun2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dakwaanalternative kKedua) atau melanggar Pasal 88 Jo Pasal 761 UndangUndang RINomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor :23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 5 Februari 2015 — Ir. Chaidir Syam, MM Bin H. Syamsudin
87 — 18
  • Rody Bin Zainuri, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:e ~=Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.e =Bahwa riwayat Jabatan Ahli pada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas :e Kasi Perencanaan dan Penilaian Hutan CKD / KPH Musi Rawas, Tahun 1988e Kasi TUK CKD / KPH OKU, Tahun 1994e Kasi Ekpspi dan pembinaan Hutan Pengamanan dan Perlidungan Hutan Lahat,Tahun1997e Kasi Pengamanan dan Perlidungan Hutan Lahat, Tahun 2001e Staff Dinas Kehutanan Kab.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 17-01-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 12-12-2013
Putusan PN PARE PARE Nomor 1/Pdt.G/2012/PN.Parepare
Tanggal 19 September 2012 — Drs.SAYYID H.SIRAJUDDIN, Dkk Melawan S.AKMAL SYAH, Dkk
72 — 12
  • lelang tanah berikut bangunannya tersebut sesuaidengan prosedur hukum sehingga karena itu harus dilindungi, halmana tersebut sebagaimana ditegaskan dalam YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung RI No.323/K/Sip/1968 tanggal 24 April1969, yang menyatakan bahwa suatu lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sertadimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelangtersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yangberitikad baik tersebut wajib diberikan perlidungan
Pengadilan PA PADANG SIDEMPUAN Perdata Agama
Register : 24-08-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Psp
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 8
  • Oleh karenannya, denganmempertimbangkan hal ini Majelis Hakim menyatakan tanpa adanyajaminan tersebut, permohonan putusan serta merta PenggugatRekonpensi dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, maka untuk memberikan perlidungan hukum bagi hakhakperempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibatperceraian, khususnya nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak, Majelis Hakimperlu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-02-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1733 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — Doktorandus BOENASIR, DK vs SASONGKO ADI NUGROHO, ST., dkk
40 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibatalkan,karena :Keterangan Ahli Heri Purnomo dari akademisi : Bahwa Perjanjian Fiducia Dalam Kredit Nomor 0016/AMJGW/8000/C/IIl/2010 dan setelah diperpanjang yang terakhir diikat dengan PerjanjianKredit Nomor 0123/8000/C/AMJGW/IX/2011 dengan jaminan mobil,maka untuk jaminan tersebut harus dilakukan dengan cara lelang, tidakbisa berdiri sendiri, apalagi perjanjian tersebut tidak dilakukan di hadapannotaries; Bahwa perjanjian yang tidak dibuat di hadapan notaris bertentangandengan UndangUndang Perlidungan
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 15-10-2009 — Putus : 05-08-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SEKAYU Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Sky
Tanggal 5 Agustus 2009 — - MILA PANGOLOPY - YURMALIUS ZUBIR
113 — 19
  • Bahwa karena berulang kali diusik/diganggu oleh pihakpihakatau kelompok yang ingin merebut tanah yang telah dibeli secarasah oleh Penggugat Rekonpensi/para tergugat Konpensi sertakarena telah diusahakan/digarap sejak dibeli th.9597 ,PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi selaku Pembeli yang beritikad baikmemohon perlidungan hukum.
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-06-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor No.13/Pdt.G/2017/PN Pli
Tanggal 22 Nopember 2017 — Juari - Jaya Noor
83 — 34
  • Pli.Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perdata, Hakim wajibmemberikan suatu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaihasil dari pemeriksaan perkara gugatan dengan tujuan dapat mengakhiri ataumenyelesaikan suatu perkara atau sengketa diantara para pihak ;Menimbang, bahwa Hakim didalam membuat putusan benarbenar dapatmemberikan rasa kepastian hukum dan mencerminkan keadilan bagi pihakpihak yang berpekara serta memberikan perlidungan bagi pihakpihak ketigayang terkait didalam perkara
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 26-11-2009 — Putus : 05-08-2010 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 31 / Pdt.G /2009 / PN. Sky
Tanggal 5 Agustus 2010 — HJ. ZA’RONA ARIES -lawan- KENEDY, DKK
78 — 7
  • HARIAN BANYUASIN Sabtu 15 nopember 2008 Vide bukti T.II 11.25 Bahwa karena berulang kali diusik/diganggu oleh pihakpihak atau kelompok yangingin merebut tanah yang telah dibeli secara sah oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi serta karena telah diusahakan/digarap sejak dibeli3536th.9597 ,Penggugat Rekonpensi/Tergugat IIT Konpensi selaku Pembeli yang beritikadbaik memohon perlidungan hukum.
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 12-01-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PA TANGERANG Nomor 169/Pdt.G/2018/PA.Tng
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 3
  • XXXXX binti XXXXX (Perempuan), lahir tanggal xxxxx (11 bulan);Bahwa demi kemaslahatan anak, setidaknya setelah perceraian PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, agar dapat diasuh dan diberikankasih sayang oleh orang tuanya sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1),UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak, makaTergugat Rekonpensi di pandang layak dan patut untuk mengasuh anakanaknya minimal anakanak sampai mendapat pendidikan yang layaksampai bisa mandiri.Bahwa karena Penggugat
Pengadilan PA TANJUNG PANDAN Perdata Agama
Register : 28-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA TANJUNG PANDAN Nomor 0111/Pdt.P/2018/PA.TDN
Tanggal 26 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
  • alsyariah (tujuan syariat Islam) yaitu konsep menjagaketurunan (hifz alnasl);Penetapan Nomor 0111/Pdt.P/2018/PA.TDN him 71 dari 86Menimbang, bahwa konsep menjaga keturunan (hifz alnas/) tidak hanyadipahami dengan makna menjaga keturunan an sich tetapi diperluas maknamenjaga keturunan (hifz alnas/) dengan memberikan perlindungan terhadapanak baik statusnya maupun kehidupannya, sebagaimana amanat KonstitusiNegara Pasal 28 D UndangUndang Dasar 1945 yang berbunyi Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 279/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
1.LIANG BUNG SYAM
2.BRIAN HARTANTO LILISENTOSA
3.JANNUAR PRIBADI L
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG MAKASSAR SOMBA OPU
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
135 — 41
  • Bahwa kiranya perlu Tergugat Il sampaikan bahwa kedudukanYayasan Lembaga Perlidungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dalamperkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum yang tidak jelas, hal Inidapat terlinat dalam gugatan a quo khususnya dalam kalimat:1) ".... bertindak baik diri sendiri maupun bersamasama untukmembantu konsumen yang telah dirugikan ...2) "... Penggugat adalah badan hukum yang berbentuk yayasandengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan ..."