Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akedemik
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-11-2009 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 257/Pid.Sus/2009/PN.Kdr
Tanggal 23 Nopember 2009 — Drs. RACHNO IRIANTO, MM.
50 — 11
  • bukan auditor, dalamhal dimintai bantuan oleh penyidik tanggung jawab sebatas dokumen yangdisampaikan penyidik, oleh karena itu tidak ada opini BPKP.Bahwa sering diadakan pertemuan bersama dengan BPKP dan PBKP sendirisudah ada kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, dari segi peraturankerja sama tersebut tidak bisa mengikat orang lain BPKP hanya membantutugas Kepolisian dan Kejaksaan yang hasil auditnya seperti akta dibawahtangan, kalau BPK bisa memberi opini.Bahwa ahli (skill) bukan gelar akademis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
207 — 84
  • bukti 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 21, 22, 23,38, 46, 56, 58, 63, 64, 65, 76, 222, 322, 324, dan 327.LUKI WIJAYANTIDibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga;Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAPpenyidikan;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Perpustakaan UI sejak tahun2001 s/d bulan Mei 2014;Bahwa Tupoksi Kepala Perpustakaan adalah mengelola, melayanisumber informasi untuk civitas akademis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
109 — 29
  • PJB.Bahwa penelitian akademis ahli, sebagai berikut :Z. Hidayat, D.C. Riawan, M.H. Purnomo, Analysis of Switched CapacitorFilter using Multiobjective Genetic Algorithms, IES conference1999.Soebagio, D.C. Riawan, Fatdiansyah, Rotor Resistance Estimation forVector Controlled Induction Motor Drive Using Model Reference AdaptiveControl, Conference on Machines, Electronics and Drives (SMED) 2001.Soebagio, D.C.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Putus : 09-03-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2015 —
169 — 41
  • Pst.Investigation maka yang menjadi back bone/tulang punggungnya adalahDigital Forensic, merupakan pohon utama dari cabangcabang ilmupengetahuan forensic yang meliputi: Computer Forensic, Mobile Forensic,Audio Forensic, Video Forensic, Network Forensic dan Digital ImageForensic;Bahwa sepanjang tahun 2014 ahli telah menyelesaikan 499 itempemeriksaan barang bukti Digital Forensic yang berasal dari 107 kasuspidana, sehingga ahli mempunyai kwalifikasi sebagai ahli baik dipandangdari segi akademis maupun
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
728 — 638
  • Terhadap dalil hal. 20 alinea 3 dan 4, yakni mengenai halhalyang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun2012 tentang RTRW Kota Bontang Tahun 20122032, yangmenyatakan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak mengacu padaPeraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/MIND/PER/3/2010, dapatTergugat jelaskan bahwa PERDA RTRW Kota Bontang sebelumditetapkan telah melalui kajian akademis yang mempertimbangkanaspek juridis.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 27 Februari 2014 — Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD
75 — 19
  • Yusuf Aziz selaku Koordinator karena beliau selaku dekanFKIP, Mukhlis sebagai kepala Urusan Keuangan dan Syamsil Rizalselaku wakil penanggung jawab, sedangkan untuk JPD telahditunjuk PR yaitu Samsul Rizal selaku Ketua Pelaksana;= Bahwa didalam SK Rektor memang tidak dirinci tugas dankewenangan dari masingmasing pejabat yang ditunjuk sebagaipelaksana program tersebut, sehingga harus dipahami, kalaubagian keuangan maka tugasnta mengurus uang, dan kalaubagian akademis maka mengurus tentang administrasimahasiswa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
RAMLY TOTO, S.Ipem. MMPD Alias RAMLY
90 — 35
  • Melakukan Supervisi administrasi dan akademis; Yang saksilaksanakan yakni melaksanakan supervisi administrasi kepada setiapguru mata pelajaran yakni dilakukan pada awal pelajaran baru sepertiadministrasi berupa: Program tahunan, program semester, Silabus,Rancangan Persiapan Pembelajaran (RPP) sedangkan supervisiakademis yang saksi laksanakan seperti dalam satu tahun pelajaransaksi melakukan suvervis setiap semesternya dengan membuat jadwalHalaman 159 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2017/
Pengadilan PA JENNEPONTO Perdata Agama
Register : 06-05-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
239 — 390
  • JABBARTANRO dirumah sakit Akademis pada malam hari, pada saat Alm. H. MUH.JABBAR TANRO dirawat dirumah sakit dan disaksikan oleh saudarasaudara TERGUGAT Ill pada saat suami TERGUGAT III menyerahkanuang tersebut di rumah sakit. Kedua proyek tersebut Alm. H. MUH.JABBAR TANRO memberikan amanah dan tanggung jawab menanganiHalaman 95 dari 828 him. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
71 — 30
  • Yogyakarta telahmenyebarluaskan wacana tentang adanya perubahan transportasi angkutanperkotaan yang mengedepankan pelayanan pada masyarakat, kemudianwacana tersebut ditindak lanjuti dengan pembahasanpembahasan dan jugaadanya kajiankajian akademis dari UGM dan pembahasan dilakukan terusmenerus dalam kurun waktu Tahun 2004 sampai Tahun 2008 yang akhirnyamenentukan angkutan perkotaan dengan sistim Buy The Service dan MIXTraffic ; Bahwa PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
164 — 125
  • atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005, yangmenjelaskan bahwa apabila setelah diadakan musyawarah tidak tercapaikesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti rugi danmenitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayahhukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan ;Bahwa Bupati tidak dapat mengambil alih musyawarah penetapan harga ;Bahwa tanah negara bebas yang statusnya dikuasai oleh warga masyarakattidak dapat untuk mendapatkan ganti rugi ;Bahwa didalam ranah akademis
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
244 — 137
  • Artinya selama karyawan tersebut memilikimasa kerja yang cukup dan kualifikasi akademis untuk pekerjaan yangmemenuhi maka dia memenuhi sebagai underwriter. Syarat lainnyaadalah ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yangmengharuskan setiap perusahaan itu harus memiliki Tenaga Ahli yangberkualifikasi misalnya Ahli Asuransi Indonesia atau Ajun Ahli AsuransiIndonesia baik di tingkat Direksi atau Komisaris dan karyawan yangharus ada memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai Ahli asuransi.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps
Tanggal 13 April 2016 — I GUSTI AYU ARDANI
208 — 147
  • bahwa apabila setelah diadakan musyawarah tidaktercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya gantirugi dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayahhukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan ; Bahwa Bupati tidak dapat mengambil alih musyawarah penetapan harga;Hal 183 dari 431 hal Putusan No: 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps Bahwa tanah negara bebas yang statusnya dikuasai oleh warga masyarakattidak dapat untuk mendapatkan ganti rugi ; Bahwa didalam ranah akademis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU
77 — 45
  • Melakukan Supervisi administrasi dan akademis; Yang saksilaksanakan yakni melaksanakan supervisi administrasi kepada setiapguru mata pelajaran yakni dilakukan pada awal pelajaran baru sepertiadministrasi berupa: Program tahunan, program semester, Silabus,Rancangan Persiapan Pembelajaran (RPP) sedangkan supervisiakademis yang saksi laksanakan seperti dalam satu tahun pelajaransaksi melakukan suvervis setiap semesternya dengan membuat jadwalyang tujuannya untuk melihat proses belajar mengajar yangdilaksanakan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
221 — 179
  • Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005,yang menjelaskan bahwa apabila setelah diadakan musyawarah tidaktercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya gantirugi dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayahhukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan ; Bahwa Bupati tidak dapat mengambil alih musyawarah penetapan harga ; Bahwa tanah negara bebas yang statusnya dikuasai oleh warga masyarakattidak dapat untuk mendapatkan ganti rugi ; Bahwa didalam ranah akademis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
249 — 173
  • No.10 tahun 1998tentang Perbankan, dan peraturan perundangundangan lainnya bagi bank,dalam tata akademis pasal 49 ayat 2 ini tidak berlaku serta merta, tetapi unsurtidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan kataatan banktadi itu harus melalui pengujian otoritas perbankan dalam hal ini BankIndonesia atau sekarang OJK, jadi ada pelanggaran ketentuan UU Perbankanatau peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank, kemudianBI melakukan pemeriksaan, kalau terbukti dia melanggar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2574 — 2273
  • Saya tidak ada hubungan keluarga denganANDREAU MISANTA PRIBADI.Oo Bahwa perihal pencabutan larangan ekspor BBL, Saksi sebagai bagian dariorang akademis melihat adanya kekurangan dimana dari stok kelimpahanlobster itu ada, survival ratenya rendah.o Bahwa seingat Saksi, dalam pembahasan revisi pencabutan laranganekspor BBL tersebut juga dilibatkan Prof EFENDI GAZALI, Ibu AGNES,NGABALIN dan Dr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
145 — 46
  • Undang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, PeraturanDaerah dan sebagainya.Bahwa dalam praktiknya setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hampir pasti mencari dan menetapkanberbagai ketentuan peraturan perundang undangan yang telah dilanggarterdakwa dalam melakukan wujud perbuatan memperkaya, pelanggaranketentuan peraturan perundang undangan itulah yang merupakan sifatmelawan hukumnya perbuatan secara formal.Secara teoritis akademis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1144 — 664
  • Bagian II bidang studi hukum pidana;Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa.Bahwa keahlian ahli dibidang hukum pidana materiil.Bahwa ahli saat ini mengajar di Universitas Muhmmadyah dalam mata kuliah ilmuhukum pidana serta beberapa Program Magister IImu Hukum diantaranya adalahUniversitas Nasional dan Universitas Padjadjaran Bandung dan juga menjadi salahsatu anggota tim perancang UndangUndang Tindak Pidana Korupsi serta pernahmenjadi anggota tim perancang KUHP dan KUHAP.Bahwa ahli di luar pendidikan akademis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Mei 2013 — ZULKARNAEN DJABAR (terdakwa)
253 — 107
  • HahahaJadi saya masukan itu, persoalan anu di kementrian agama ini, kan..He ehKeinginan untuk memunculkan kembali akademis, independen.Ho oh, ho oh..Dan orang partai. Dan ama dia kan dijual, iya kan?He eh, he eh.. he eh..(suara terputusputus ) tak perlu.He ehAh senanglah dia, kan kan, dan memang dia sendiri sekarang ini kanseperti kan disempitkan program dia. Karna dia menganggap, sainganterus dengan menteri ini. Iya kan?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1012 — 716 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini mengabaikanpendapat para akademis yang digunakan oleh Termohon, bahwaHal. 197 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009474.kepemilikan saham mungkin tidak secara penuh mengamankan tingkatpenguasaan atas suatu perusahaan.