Ditemukan 1371 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
1.IRWAN HARTONO alias IRWAN
2.Sdri. WMING UNTUNG HARTONO alias WMING UNTUNG
Tergugat:
Nyonya VELLISIA FRISKA
Turut Tergugat:
1.Nyonya HJ. TITIEK FEBRIYANTI UTAMI MARWAN
2.Nyonya MERRY SUSANTI SIARIL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
3.kementerian Agraria
4.PT. AGUNG PODOMORO LAND Tbk
412144
  • Put No. 206/Pdt.G/2019/PN.Jkt.BrtFriska tidak akan terjadi percampuran harta benda baik itu harta benda bawaanataupun yg diperoleh setelah pernikahan adalah milik masing masingdemikianpula termasuk hutang hutang adalah tanggung jawab masingmasing;Menimbang, bahwa Berdasarkan penjelasan pada pasal 2 UUPerkawinan no 1 tahun 1974, telah dinyatakan bahwa Suatu perkawinan adalahsah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya ataukepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundangundangan
Putus : 21-01-2014 — Upload : 11-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA
6016
  • pemerintah provinsi sebesar: Sumber 2007 2008 2009 2010 2011 JumlahAPBD (kinerja) 7.500.000. 10.000.000. 10.000.000. 16.850.000. 18.175.000. 67.500.000.5.000.000. 3.175.000.APBN (ADD) 62.305.000. 70.500.000. 73.082.000. 73.082.000. 73.082.000. 352.05 1.000.APBN ternak sapi 480.000.000.APBN Irigasi 60.000.000, 500.000.000, 75.000.000, 200.000.000.Cipeundeuy,situ batu gajah Irigasi CibatulayangAPBN PNPM Mandiri 250.000.000,Lainnya 250.000.000, 554.500.000, 250.000.000,SDN II Menimbang, bahwa adanya percampuran
Register : 02-11-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 19 Maret 2018 — PT. JASUKA BANGUN PRATAMA : 1. KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM STRATEGIS DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN RAKYA,dkk.
8145
  • Bahkan percampuran antara Perbuatan MelawanHukum dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan dilarang, meskisamasama termasuk kualifikasi hukum perdata. Apalagi ini, Penggugattelah secara sengaja mencampuradukan berbagai domain hukumdalam menyusun Gugatan a quo.. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tegas dan tidak terelakan,Gugatan Penggugat telah mencampuradukan berbagai hukum acaradalam forum persidangan a quo.
Register : 30-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 29 Juni 2015 — PT WIRANA NUSANTARA ENERGY >< PT. TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER
869526
  • ., dalam bukunya yang berjudul Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, &Percampuran Hutang, Penerbit PT Alumni, cetakan ke 2 (dua), tahun 1999, Bandung, halaman 29 sampai dengan32, yakni sebagai berikut;Pasal 613 menyatakan CESSIE HARUS DILAKUKAN DENGAN MEMBUAT SUATU AKTA dan aktayang demikian dinamakan AKTA CESSIE;Dari ketentuan tersebut nyata bahwa untuk cessie ditentukan suatu bentuk tertentu yaitu tertulis, walaupununtuk hubungan obligatoir yang menjadi dasar cessie seperti misalnya jual belinya
Register : 11-10-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Ny. OEY HUEI BENG LAWAN Nelson Gunawan, DKK
27078
  • berupa hakkepemilikan atas tanah dan bangunan yang mana hal tersebut telah diaturdalam Pasal 21 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria menyebutkan:Hal 15 dari 130 hal Putusan Nomor 431/Pat.G/2017/PN Bdg(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badanbadan hukum yang dapat mempunyaihak milik dan syaratsyaratnya.(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undangundang ini memperolehhak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran
Register : 01-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
Fahrudi Firdaus Als. Fahru Bin H. Aliansyah
14042
  • Bahwa perbandingan antara percampuran untuk pengerjaan pengamantebing hata laut sungai tebing sebagai berikut: 1 semen, 4 Pasir dan 2 Krikil. Bahwa tebing jembatan hata laut sungai tebing desa bungur posisi nyasedikit terlalu tegak dan menerangkan jembatan telah runtuh 2 kali. Bahwa untuk pengerjaan di bayar setiap seminggu sekali langsungTerdakwa dan untuk belanja bahan yaitu Terdakwa langsung.
Register : 03-09-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA BANGGAI Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi
Tanggal 23 Desember 2019 — PERDATA - PENGGUGAT - TERGUGAT
182237
  • Padadasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antarasuami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adatistiadatatau tradisi yang berkembang di Indonesia. Sebagai contoh dalam masyarakatAceh dikenal dengan Harta seharkat. Dalam masyarakat Melayu dikenaldengan nama "Harta serikat. Dan dalam masyarakat JawaMadura dikenalHal. 110 dari 127 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgidengan Harta gonogini.
Register : 14-12-2015 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 468/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim
Tanggal 31 Agustus 2016 — SONG GI MAN VS PT. PULO MAS JAYA , Cs
268114
  • Percampuran Hutang. Pembebasan Hutang. Musnahnya barang yang terhutang. Kebatalan atau pembatalanBerlakunya suatu syarat batalPutusan Nomor : 468/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim halaman 3910.Lewatnya waktu. Bahwa pada dalil angka 4 dalam gugatan yang diajukan olehPenggugat Konpensi / Tergugat Intervensi / Tergugat Rekonpensimenyatakan ... Penggugat Konpensi (PT.
Register : 03-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 272/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 29 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : HJ. DIDIT SADIAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat II : GAYAN N. SOLICHIN Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat III : NILA HAYATI, S.H Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat IV : Dra. LIA SETIAWATI Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat V : Ir. GERY S. ALAM Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat VI : Ir. GEMA A. SOLIHIN Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat VII : R. NENDEN SUMINAR K Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat VIII : BODI KADARSYAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat IX : MUTIA KADARSIH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat X : SANTYA RACHMAN Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XI : JUNJUNAN KADARSYAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XII : Drs. H. ZENNI Z. MILLAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XIII : Ir. LIES NAFISAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XIV : KEMAL GRAHAM Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XV : MARIE MAEMUNAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XVI : HJ. TETTY HAFSAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XVII : IBA ROMLAH SUNARYA Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XVIII : PRASENA SUNARYA Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XIX : NUGRAHA SUNARYA Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XX : WINI MURNIATI Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XXI : YANA SETIANA Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XXII : ISAL PUTRAJAYA Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XXIII : HIDJIB KOMARDANI Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XXIV : MEMET RAHMAT Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Terbanding/Tergugat XXIV : IV. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Subang
Terbanding/Tergugat XXV : PT. Sari Ater
Terbanding/Tergugat XXVI : II. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Cq. Bupati Subang
Terbanding/Tergugat XXVII : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
195271
  • Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria terkandung Prinsip Nasionalitas yang menghapus seluruhkepemilikan atas tanah milik Warga Negara Asing yang berada di wilayahNegara Kasatuan Repiblik Indonesia dan merubah statusnya menjadiTanah Negri/Tanah Negara sebagaimana diatur dalam kaidah hukumnyaPasal 21 ayat (1) berbunyi Hanya Warga Negara Indonesia dapatmempunyal hak milik' Jo. ayat (3) berbunyi orang asing yang sudahberlakunya undangundang ini memperoleh hak milik karena pewarisantanoa wasiat atau percampuran
Register : 27-05-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Mei 2016 — Oilex (West Kampar) Limited >< PT Sumatera Persada Energi,Cs
25683
  • Selanjutnya Pasal 1381 dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata jelasmengatur secara spesifik dasar hapusnya perikatan:Hal 28 dari 308 Halaman Putusan 235/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTPerikatan hapuskarena pembayaran;karena penawaran pembayaran tunai, diikuti denganpenyimpanan atau penitipan;karena pembaruan utang;karena perjumpaan utang atau kompensasi;karena percampuran utang;karena pembebasan utang;karena musnahnya barang yang terutang;karena kebatalan atau pembatalan;karena berlakunya suatu syarat pembatalan
    Bukti P6 Foto copy sesuai dengan asli J Satrio ,SH Cessie, Subrogatie,Novatie, Kompensatie & Percampuran Utang ( bandung : Alumni )halamanri Soedowi masjchoen Sofwan,SH Hukum benda (710 ;7. Bukti P7 Foto copy sesuai dengan asli Prof.Dr.Ny Sri Soedowi MasjchoenHukum perdata :Sofwan,SH Hukum perdata : Hukum Benda ( Yogyakarta :Liberty ) halaman 7273;8. Bukti P8 Print Out pasal 1 Undangundang No. 30 tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa;9.
Register : 10-11-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel
Tanggal 7 Agustus 2012 —
10264
  • terbukti demi hukum bahwaModal Pinjaman yang menjadi objek Perjanjian Modal Pinjaman telahmusnah, sehingga Perjanjian Modal Pinjaman antara PENGGUGATdengan TERGUGAT demi hukum menjadi hapus sebagaimana diaturdalam Pasal 1381 KUHPerdata yang berbunyi :" Perikatanperikatan hapus:a) karena pembayaran;b) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpananatau penitipan;c) karena pembaruan utang;hal 28 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Seld) karena perjumpaan utang atau kompensasi;e) karena percampuran
Register : 24-05-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 341/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
465261
  • Sebagai subyek hukumtentunya dia memiliki pertanggung jawaban hukum, jika kemudian si Ayang diberikan beban maka dialah yang harus mempertanggungjawabkan atas beban tersebut, tidak bisa dialinkan kepadaperusahaan B, sebaliknya perusahaan B tidak bisa dialinkan, jaditidak mungkin ada percampuran antara kedua perusahaan karena ituadalah 2 entitas badan hukum yang berbeda dan salah satu ciri atauHal 86 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN. Jkt.
Register : 07-01-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
PT CULAMEGA PERKASA dan PT SURYA KARYA CIPTA
Tergugat:
1.PT PERTAMINA EP
2.PT MIURA INDONESIA
29553
  • Tidakkonsistennya Penggugat dalam menyampaikan dalildalil dalamgugatan a quo tentu dapat dipandang sebagai itikad buruk dengantujuan menyesatkan para pihak dalam perkara ini;23.Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim YangMulia menolak gugatan a guo atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima;Terdapat Percampuran Gugatan Wanprestasi Dengan Perbuatan MelawanHukum24.Bahwa berdasarkan posita gugatana quo angka 1415, Penggugatmenjadikan SP3MP sebagai dasar pelaksanaan
Register : 21-04-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PA BANGKO Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Bko
Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat dan Tergugat.
20437
  • ;Bahwa dalam hal ini perlu kiranya Turut Tergugat menjelaskan halmendasar mengenai berakhirnya sebuah perikatan yang tercipta karenaperjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata,antara lain:1) pembayaran;2) penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan ataupenitipan;pembaruan utang;perjumpaan utang atau kompensasi;percampuran utang;)))6) pembebasan utang;) musnahnya barang yang terutang;) kebatalan atau pembatalan;) berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam
Register : 11-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BLORA Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bla
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
DENDY LUKMAJATI
Tergugat:
SANCOKO
Turut Tergugat:
1.TITIN
2.BPN
Intervensi:
1.DAMIN
2.SITI SYAROFAH
17440
  • Tergugat Intervensi dahuluPenggugat dan Tergugat Intervensi Il apabila hutang tidak terbayar makaObyek Aquo menjadi milik para Penggugat Intervensi:; bahwa dengan dilunasinya hutang Piutang orang tua Tergugat Intervensi dahulu Penggugat maka berdasarkan berahirnya suatu perjanjian Pasal1381 KUHPerdata menyatakan perikatanperikatan hapus: karenapembayaran , karena penawaran pembayaran tunai diikuti denganpenyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan utang, karenaperjumpaan utang atau kompensasi, karna percampuran
Register : 18-10-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 18-06-2020
Putusan PT PALEMBANG Nomor 219/PID/2019/PT PLG
Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RINI PURNAMAWATI, SH
Terbanding/Terdakwa I : ADE OKTA SAHPUTRA Als DEDEK SYAHPUTRA Bin H. BAHARU SUPLI
Terbanding/Terdakwa II : RADEN AYU GITA OKTARANI Als GITA OKTA SUKMA RANI Binti R. M. YUSUF
17862
  • Bahwa kami Penasihat Hukum PARA PEMBANDING dahulu PARATERDAKWA sependapat dengan MAJELIS HAKIM dalam perkara a quo terkaitbarang bukti terutama aset yang dikembalikan kepada PARA PEMBANDINGdahulu PARA TERDAKWA dimana dalam fakta persidangan terungkap terkaitaset PARA PEMBANDING dahulu PARA TERDAKWA diperoleh sebelum tahun2017 dan tidak ada kaitan atau percampuran harta dengan uang yang apabiladisebut sebagai hasil kejahatan yaitu pencucian uang.Berdasarkan halhal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan
Register : 10-04-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Yyk
Tanggal 25 September 2017 — Jenny Minarti, berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No. 40, RT/RW: 023/006, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGUS HADI PRASETYA, SH. beralamat di Jalan, Kemetiran Kidul 30 RT/RW : 032/008, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2017 ,........................... sebagai Penggugat I; 2. Veronica Lilya, berkedudukan di Jl. Kemetiran Kidul No.49, RT/RW : 080/023, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGUS HADI PRASETYA, SH. beralamat di Jalan, Kemetiran Kidul 30 RT/RW : 032/008, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10-04-2017 ,................... sebagai Penggugat II; Lawan: Ny. Djuyaningsih, bertempat tinggal di Jl. Bumijo Lor, JT. I/1202, RT/RW: 23/06, Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta. , sebagai Tergugat ;
14549
  • ., Notaris di Yogyakarta tertanggal 14Agustus 2002 Tentang Perjanjian Kawin tersebut pada pokoknya denganjelas dan tegas disebutkan bahwa selama dalam masa perkawinan : tidakterjadi percampuran atau persatuan harta, baik yang masing masingdibawa sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama dalam masaperkawinan ;Bahwa selanjutnya, dalam Akta Nomor 15 dibuat oleh NY.
Register : 04-08-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Gs
Tanggal 7 April 2014 — SITI MAGHFIROTUNNI’MAH MELAWAN Drs.H.ACHMAD FATHONI CHASAN, M.Sc. Dkk.
19368
  • mendalilkandari perkawinannya dengan tergugat memiliki harta bersama sebagaimana telahdiuraikan di atas yang pengaturannya tunduk pada UU Perkawinan No 1 Tahun1974.114Menimbang bahwa, dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat (Bukti P1=11), dari fakta persidangan, Majelis tidak menemukan fakta adanyaperjanjian pernikahan antara penggugat dengan tergugat Akibat hukum dengantidak adanya perjanjian pemisahan harta ini, maka sejak dimulainya perkawinanantara penggugat dengan tergugat telah terjadi percampuran
Register : 13-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 606/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT Diwakili Oleh : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT
Terbanding/Tergugat I : IR. IGNATIUS IMAN KRESNADI,
Terbanding/Tergugat II : Drs. PETRUS BOYKE PURBONO,
Terbanding/Turut Tergugat I : Drg. MARIA MARGARETHA KATARINA TIENKE SRI MURTINAH
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. R.A. ANNA MARIA SEPTIANA,
Terbanding/Turut Tergugat III : Dra. JOSEPHINE INEKE THESIANI, M.Si
Terbanding/Turut Tergugat IV : DEDDY SUPARDI RIDWAN,
Terbanding/Turut Tergugat V : NYONSAH MINANDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA SELATAN
377230
  • Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUnddang Nomor 5 tahun 1960tentang PokokPokok Agraria menyatakan Hanya warganegara Indonesiadapat mempunyai hak milik.Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UndangUndang Pokok AgrariaOrang asing yang sesudah berlakunya Undangundang ini memperolehhak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karenaperkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyal hakmilik dan setelah berlakunya undangundang ini kehilangankewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu
Register : 17-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 200/PDT.G/2014/PN DPK
Tanggal 1 Oktober 2015 — NY. RATNA PARAPAT Melawan 1. BETTY SUPARTINI,SH 2. SREVANUS SUNARYO dalam perkara ini digantikan oleh ahli warisnya SRI WAHYUNINGSIN, DORA KUSUMA ASTUTI, CHRISTIANTO CHANDRA KUSAUMA., Dkk
179507
  • Parapat (Penggugat ) dengan Drs.Elias Lumban Tobing (Tergugat III)antara Ny.Parapat dan Tergugat Ill adalah hubungannya suami istri dan dari jawabjinawab para pihak dipersidangan tidak disangkal bahwa mereka (Penggugatdengan Tergugat Ill) memang adalah suami ister;Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut Majelis beroendapat bahwadalam suatu perkawinan akan terjadi percampuran harta bersama kekayaanmasingmasing suami isteri, begitupun dengan hak atas tanah.