Ditemukan 1463 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif subiantie subtanail subtantini sustantin sutantio susbtantif subiantin sustantio
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 17-05-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 15/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 1 Agustus 2017 — Penggugat:
ABDUL HARIS Bin LURAN Bin HARUN Bin HAMID
Tergugat:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
167 — 139
  • SK01/Gp.2/IV/2017 masingmasing adalahtertanggal 04 April 2017, sehingga yang demikian bukanlah sesuatuyang subtantif Karena kesalahan demikian tidak serta mertamenjadikan subtansi surat tersebut menjadi cacat formal sebagaimanapandangan Penggugat :Hal. 34 dari 62hal.
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 08-10-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 208/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 22 Juni 2016 —
57 — 12
  • Tergugat I, sehinggaTergugat Il dapat dikatagorikan sebagai Pembeli yang tidak beritikad baiksebagaimana dalam Yurisprudensi 1816 K/PDT/1989, tanggal 22 Oktober 1992dikarenakan tindakan Tergugat II tidak meneliti hak dan status tentang tanahtersebut dan mau menerima pengalihan dari Tergugat atas dasar terikat hutangpada pihak lain dengan kuasa untuk menjual dari Tergugat I, olen karenanyatindakan Tergugat Il tidak secara hatihati (ceroboh) dalam pembelian objeksengketa sehingga telah melanggar hak subtantif
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
222 — 164
  • sedangkan kepentingan Penggugat yangdirugikan sebagai akibat ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 dan9 pada pokoknya telah menyatakan Bahwa Tergugat mengeluarkan objeksengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, halmana Penggugatmenggantungkan nasib Penggugat bekerja keras sebagai Pegawai Negeri Sipil.Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat diperlakukan tidakadil dan sewenangwenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugattidak didasari pada prosedur hukum yang subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 02-11-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015
Tanggal 2 Nopember 2015 — I. AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H, DKK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
196 — 379 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka untuk menegakkan keadilan subtantif yakni demitegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfatan (kemashlahatan)untuk mencari solusi terbaik keluar dari konflik PPP yang dapatmeruntuhkan PPP.
    karena substasi persoalanberkaitan dengan partai politik yang merupakan pilar demokrasi dankosntitusi, sifat perkara tersebut sangat berbeda dengan perkara perdatayang hanya mengikat pihakpihak yang bersengketa saja, sedangkanperkara yang ditangani Mahkamah Partai a quo adalah berdemisi hukumtata negara yang bersifat dinamis dan tidak hanya berlaku kepada pihakpihak yang berseketa saja (erga omnes), maka ultra petita itu dapatditerapbkan dalam hukum yang bersifat dinamis untuk menegakkankebenaran subtantif
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 15/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
ASHAR JAYA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
340 — 861
  • Kdi, tanggal 16Juli 2018:Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 21/G/2015/PTUN.Kdi padahalaman 6465, yaitu: Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah nilai yangdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknyahubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tatausaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, UsahaMemahami Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il,Sinar Harapan, Jakarta, 1993,
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama Perceraian
Register : 26-03-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 212/Pdt.G/2015/PA.Sidrap
Tanggal 21 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat l,ll,lll,
14 — 7
  • pula istri (Turut Tergugat I) dan dua orang anak lakilak(Tergugat I dan Tergugat II), maka Majelis Hakim dengan tetap memperhatikan/tidak mengabaikan maksud Pasal 127 Rv dan mempertimbangkan maksud Pasal 2ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengan tidakmembedabedakan orang, ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dankemanfaatan subtantif
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Perceraian
Register : 10-01-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PA MAROS Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Mrs
Tanggal 14 September 2017 — perdata - Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi - Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
95 — 47
  • bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon padapokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalilterjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak mau mengikutiPemohon ke Banyuwangi sedangkan Pemohon bekerja disana dan Termohontidak pernah mau mengikuti acaraacara keluarga Pemohon sehingga sejaktahun 2007, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-01-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.Sidrap
Tanggal 7 Oktober 2015 — Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III melawan Termohon, Turut Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
32 — 16
  • yangtelah dicantumkan Penggugat dalam fundamentum petendi surat gugatannya pada pokoknyatidak bertengtangan dengan ratio logis Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Majelis Hakimmempertimbangkan pula maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengantidak membedabedakan orang, ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dankemanfaatan subtantif
Pengadilan PA TAKALAR Perdata Agama
Register : 21-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA TAKALAR Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Tkl
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 50
  • Dalam gugatan, Posita dan petitumgugatan berbeda secara subtantif, sehingga menimbulkan inkonsistensidan ketidakselarasan materi gugatan, karena itu gugatan dinilai kabur(obscuur libel) dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalamrepliknya menyampaikan tanggapan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakangugatan kabur dan tidak jelas adalah tidak benar dan patut di kKesampingkan,54dengan alasan :1.Penggugat hanya
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 47/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
Hidayat
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
PT. BOLA DUNIA MANDIRI
398 — 906
  • BOLADUNIA MANDIRI Namun IUP OP tersebut dicabut oleh TERGUGAT makaPENGGUGAT menanggung kerugian untuk memperoleh penghasilan lebihdari tanah miliknya; e) Bahwa karena merasa kepentingannya dirugikan maka PENGGUGATmengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; Perkara 47/G/2019/PTUNkKdi Halaman 7 dari 107 Halamanf) Bahwa Kepentingan secara Subtantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukumyang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yangbersangkutan dengan Keputusan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
SUHERI Alias HERI Bin GAIRILAH
44 — 12
  • Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif tidak hanya di bidang migas, melainkan jugaketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE.Selain itu juga berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting, dancontract drafting.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Desain Industri
Register : 13-09-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 5 Maret 2019 — PT. ALAM PANCA WARNA >< KERIA HEN ; DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
978 — 471
  • Simanjuntak,SH.MH.yang telah didengar dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut :Bahwa yang dilindungi dalam Desain industri adalah bentuk, gambargambar, konfigurasi, warna yang bersifat alternatif.Halaman 55 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.Bahwa dalam proses pendaftaran Desain Indusri apabila dalam 3 (tiga)bulan setelah pendaftaran tidak ada pihak yang keberatan atas suatudesain industri maka proses pendaftaran akan terus berlanjut kepemeriksaan subtantif
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 45
  • Pelayanan subtantif, berupa tugastugas pelayanan dibidang pembinaankehidupan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama,pembinaan dan pengembangan masyarakat dan pembinaan sertapelestarian lingkungan dan sebagainya.c.
Pengadilan PN KENDAL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Kdl
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
N.KRISTIN A, SH.MH
Terdakwa:
1.Nofa Haris Als. Noblanc Bin Fachrudin Vigitno
2.Ardhi Arikawahyan Bin Hardiyanto
3.Suyono Bin Sugito
4.Donni Irawan Bin Fachrudin Vigitono
82 — 4
  • pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa mampubertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 4 Desember 2018 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.JASMAN Bin FIRMANSYAH
2.ADI MUSTIKA, S.Sos BIN UMAR RANTA
65 — 29
  • Sertifikat Tehnis Subtantif Revieu Laporan Keuangan.5. Sertifikat Tehnis Subtantif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.6. Sertifikat Tehnis Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.7. Sertifikat Assesor Penilaian Mandiri Dan Reformasi Birokrasi.8.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
D I A H, S H
Terdakwa:
Asep Suhendra Bin Jamiludin
58 — 11
  • melakukan penyusunan peraturanperundangundangan bidang migas, memberikan pertimbangan hukum(legal opinion) dalam permasalahan yang timbul dalam kegiatan hulumaupun hilir migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Samadan kontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas,serta memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang migas.Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 17-02-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 146/Pdt.G/2015/PN Mks
Tanggal 17 Februari 2016 —
167 — 200
  • sosialisasidengan masyarakat sekitar pengerjaan proyek;Bahwa permasalahan teknis pelaksanaan pekerjaan mulai timbul terkait denganperizinan pelaksanaan pekerjaan karena berdasarkan Kontrak Induk METODEPELAKSANAAN PEKERJAAN dengan metode Pengalian Pemotongan Aspal(Open Cut/Cutting Asphalt) akan tetapi berdasarkan Surat RekomendasiPekerjaan yang yang dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu Dinas PrasaranaWilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2008No. 620/1834/DPW yang isinya secara subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 11-06-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — MUSIDOR B.V. >< TONY BUDIMAN ; Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
965 — 555
  • Bahwa dengan terdaftarnya merek Tergugat, hal ini berarti merekTergugat telah menempuh proses sesuai UndangUndang yang berlaku :proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan subtantif dan pengumuman,serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat,yaitu UndangUndang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
1.PASTI JAYADI Bin MAT JURI
2.WISNU NUGROHO Bin PURNOMO
66 — 10
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan secara singkat tugas dan tanggungjawab Ahli selaku Perancang Peraturan Perundang undanganAhli Madya selaku Koordinator Hukum dan Humas yaitumelaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturanperundang undangan, pemberian pertimbangan dan bantuanhukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, sertaurusan hubungan masyarakat; Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus dibidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDMyang memuat materi subtantif
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 29-09-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 17 Januari 2018 — HJ. LAILATUL KAFTIAH, DKK MELAWAN CAMAT KECAMATAN RUMBAI-KOTA PEKANBARU, LURAH KELURAHAN AGRO WISATA, KECAMATAN RUMBAI-KOTA DAN MUHAMMAD TOAT NASUTION, JUMARI, ILYAS FUAD
82 — 47
  • ke 2 (dua) tersebut di atas, apakah Para PenggugatHalaman 71 dari 80 Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUN.PBRmempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objeksengketa a quo;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu) kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif