Ditemukan 1369 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kulla kala karya kapal kamal
Penelusuran terkait : Menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia vs pt. kalla arebamma;; 105/pdt/2016/pt mks 135/pdt.g/2014/pn mks ir terly jaya 1. perseroan terbatas pt. kalla inti karsa 2. imelda jusuf kalla 3. fadli rifai kasim 4. hairun hamza siregar
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
415 — 841
  • Tertanggal15 Desember 2006 yang di buat oleh H.agus Salim, SH Notaris di Pekanbaru(kontrak Induk K2I tahun 2006).Surat Perjanjian Kerja Sama Tahunan tahun Anggaran 2006, No602.1/DISBUNPerl/41 tertanggal 18 Desember 2006 antara Dinas PerkebunanPropinsi Riau dengan PT.Gerbang Eka Palmina.Surat Dinas Perkebunan Propinsi Riau No : 525.26/DISBUN.UM/1 tentangrencana penanaman Perdana Kelapa Sawit Program K2I oleh wakil Presiden RIBapak H.M Jusuf Kalla, tertanggal 4 januari 2007.Surat Dinas Perkebunan Propinsi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
600 — 215
  • Gubernur berbicara mengingatkan kami semua yang ada disitusupaya jangan ada yang sifatnya dalam Perda ini tertinggal, secarakeseluruhan coba diceklah, jadi Pak Gub menyampaikan secara rincitindak lanjutnya Lukman memang kita tak tahu ; Bahwa pada saat awal saksi tak ada ada mendengar pemberian uangdengan angka 1,8 atau 4 M, setelah terjadi penangkapan itudidengarkan handphone yang diambil KPK itu baru ada curhatnya PakLukman, saat itu saksi sebenarnya tidak menanggapi karena adakunjungan Jusuf Kalla
    , Februari dia datang ke Riau untuk musyawarahkerja PMI pusat, kebetulan saksi ketua untuk Riau sehingga saksilangsung mengecek Hotel Pangeran tempat acaranya itu karenaacaranya besok pagi, jadi saksi sebelum Jumat jam 10.00 mengecekkesana, selanjutnya saksi kekantor PMI, pada saat itulah saksimenelpon Lukman bahwa ada kunjungan Jusuf Kalla mantan Wapresbersama M.Nuh Mentri P&K beliau menyampaikan M.
    intens dengan Johar Firdausdan biasanya bertemu dengan Johar Firdaus hanya dalam acaraacaraformal dan Terdakwa menyampaikan agar perubahan revisi Perda tersebutdi proses sesuai aturan; Bahwa terdakwa sudah menyampaikan kepada Johar Firdaus untuk bisamembantu kelancaran suksesnya Pon karena Pon adalah harkat martabat dan marwah masyarakat Riau;Bahwa Riau di tetapkan sebagai penyelenggara Pon kalau tidak salahtahun 2009 2010, tapi keputusan resminya waktu itu di umumkan dirumah Wakil Presiden Jusuf Kalla
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 1 September 2016 — -Ir.AYUSARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI -ENUNG KURNIAWAN, S.IPbin PATMA -Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
167 — 49
  • Pribumi Khaerudin Dusun Compreng, Compreng Kaliangsana,Reirae) Bit Sune Dusun Kedungjati, Pusakaj Kalla(Ketua) gjatl, jayaAgus saepuloh Dusun Compreng, ComprengYayat Dusun Tengah, PamanukanSukiyat Bin Alan Dusun Tengah, PamanukanNur Kim Dusun Liang Buaya, PusakanagaraMario Dusun Liang Buaya, PusakanagaraSlamet Bin Caram Rancadaka, PusakanagaraRafa Dusun Karangsari, Pusakanagara DsKelompok Hamid Dusun Liang Buaya, Pusakanagara Kaliangsana17.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Mudazzir Munsyir, SH.MH
Terdakwa:
Ir. RUSDI MUHADIR BIN MUHADIR
201 — 71
  • 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.297 dan 309 tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan biaya cetak pembuatan Buku Profil Jusuf Kalla kepada Muh Jufri, nota terlampir.
  • 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.315 dan 328 tanggal 10 Maret 2010 senilai Rp. 200.000,- untuk bantuan dana kepada majelis taklim Miftahul Jannah, surat terlampir.
  • 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.587 dan 616 tanggal 05 Mei 2010 senilai Rp. 1.307.344,- untuk baiaya service berkala kendaraan Dirops DD 567 OI An H Mustafa kepada PT Haji Kalla, nota terlampir.
  • 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.594 dan 623 tanggal 06 Mei 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk pembayaran bantuan dana kepada panitia pelaksana Fun Bike To Green 2010, surat terlampir.
  • 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.782 dan 868 tanggal 08 Juli 2011 senilai Rp. 1,161,998.00.- untuk pembayaran Biaya Servis Kendaraan Dirops PD PD.Parkiran An.H.MUSTAFA DD 567 IO Kepada PT.HADJI KALLA.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 20 Juni 2016 — IR. JERO WACIK, SE
401 — 252
  • (satu juta duaratus ribu rupiah) tertanggal 19/05/2008.Kwitansi dengan ket pembelian bunga untuk Ultah Bpk.YUSUF KALLA dan WENNI & DERI sejumlah Rp.1.750.000.
    (satu juta duaratus ribu rupiah) tertanggal 19/05/2008.e Kwitansi dengan ket pembelian bunga untuk Ultah Bpk.YUSUF KALLA dan WENNI & DERI sejumlah Rp.1.750.000.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
233 — 77
  • Kemudian terdakwa pergi menghadap Kepala BPKSumatera Utara yang bernama Widodo tetapi tidak mendapatkanpemecahan masalah kemudian terdakwa datang menghadapKepala BPK Pusat Bpk Anwar Nasution kemudian terdakwamenanyakan lagi permasalahan ini, dan oleh Anwar Nasutionterdakwa diminta untuk mengganti kerugian negara uang tersebut;Bahwa sekitar tiga minggu kemudian terdakwa dipanggil oleh Bpk.Jusuf Kalla di rumah Jusuf Kalla dan bertanya kepada terdakwaada apa itu sama Pak Anwar?
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 24-01-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 20-07-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Mks
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.RIYEN MULIANA, SH.
2.YUSNITA SH
Terdakwa:
RAHMAD, S.E.
216 — 59
  • ;
  • 1 (satu ) lembar asli Formulir setoran Rekening Bank BNI dengan no rekening penerima 0065663757 atas nama PT HADJI KALLA tanggal 09 Oktober 2020 senilai Rp.225.000.000.;
  • 1 (satu ) lembar asli Formulir setoran Rekening Bank BNI dengan no rekening penerima 0065663757 atas nama INRAYANI tanggal 09 Oktober 2020 senilai Rp.4.000.000.000.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
281 — 192
  • ASMI pekerjaan Pegawai NV Haji Kalla; Bahwa selain setoran tunai tanggal 16 Oktober 2018 ke rekening BNI CV.FARREL 0614028725 sebesar Rp.1.000.000.000, saksi juga ada melakukansetoran tunai (Saksi buktikan dengan dokumen fotocopy voucher/slip setoran tunaldimaksud yang diserahkan kepada pemeriksa untuk dilihat dan diamankan)diantaranya :a. Tanggal 19 Oktober 2018 setoran tunai sebesar Rp.500.000.000, denganPenyetor saksi Ssendiri.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1149 — 904 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam pendapat yang diberikanoleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagaimana dikutip dalam harianRakyat Merdeka tanggal 3 Desember 2014 dalam forum KNPK(Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi) di Jakarta menyatakanbahwa "...banyak aturan yang berbelitbelit, membuat birokrat lambanmengeluarkan kebijakan. Akibatnya di sisi lain kita selamatkan uangnegara, tapi di sisi lain juga menyebabkan pertumbuhan negara inimenjadi turun.