Ditemukan 1364 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi
- Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
105 — 32
105 — 32
BUMN tidak ikut bertanggung jawab untuk menggantipengembalian dana fiktif, apabila Direksi PT BUMN tersebut tidak terlibatdalam tindak pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Manager KantorCabang dan General Manager Kantor Regional ;Pasal 69 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan:"Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secaratanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.Akan
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 7 Juli 2014 — Dr. Ir. NIZWAR SYAFAAT
110 — 37
110 — 37
Penyidik Riil dan Non Riil;Bahwa tidak ada perbedaan antara dokumen riil dan non riil;Hal 315 dari 466 Putusan no.15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.316Bahwa ada catatan sendiri terkait NR oleh Cabang tidak berupa laporan kePusat hanya lampiran bagi mereka saja;Bahwa ada rincian pertahun dokumen non riil beserta nilai kerugian Negara;Bahwa diakui Cabang ada dokumen non fiktif;Bahwa Manager Cabang bagian Produksi dan Pemasaran modus penjualanfiktif menggunakan SPJB;Bahwa tidak ada laporan polisi mengenai pemalsuan
dokumen;Bahwa Ahli memeriksa di Cabang Lampung Timur, Klaten, Tegal;Bahwa ada semacam buku pintar dibuat untuk non fiktif tetapi secara akuntansitidak akan keliatan riil dan non riil;Bahwa yang mengakui dokumen fiktif : SatGas Kalimantan, Cabang yang adadi Klaten, Manager Pemasaran dan Produksi Lampung Timur;Bahwa SP2D keseluruhan yang pemerintah kucurkan : 217 M secarakeseluruhan untuk benih;Bahwa alokasi dana untuk subsidi padi non hibrida dan kedelai : 183,5 MBahwa pengembalian yang dilakukan
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk. Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
158 — 66
158 — 66
Dan yang paling mungkin terjadi adalah fiktif yaitu kegiatantidak dilaksanakan, tetapi uangnya diambil.Bahwa jika pembelian suatu barang, katakan, seharga seratus jutarupiah, tetapi dilaporkan seratus lima puluh juta rupiah, apakah itu47.48.49.50.ls52.bukan markup, menurut Ahli, itu adalah pemalsuan dokumen,markup adalah menaikkan sendiri atau tidak sesuai denganspecifikasinya.Bahwa hibah itu dapat diberikan dari pemerintah daerah yang satukepada pemerintah daerah lainnya, apakah ini masuk hukumperdata
Register : 31-03-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk Tanggal 15 Agustus 2016 — Penuntut Umum:
JULI ANTORO HUTAPEA, SH
Terdakwa:
YA IRWAN SYAHRIAL
125 — 25
JULI ANTORO HUTAPEA, SH
Terdakwa:
YA IRWAN SYAHRIAL
125 — 25
/PN Ptk Bahwa dikatakan terjadi lelang gagal jika terjadipersekongkolan baik vertical maupun horizontal, KKN (terimaSuap) atau pemalsuan dokumen. Bahwa adanya diskon pada harga barang yang akandibeli harus dikeluarkan dari Komponen penyusunan HPS. Bahwa yang mempunyai kewenangan membatalkanlelang adalah KPA setelah mendapatkan masukan dan telaahandari PPK.