Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tingang tengeng tennang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-07-2014 — Upload : 29-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — DRS. ACHMAD HARHARA (HAJI AHMAD MUHAMAD), DKK MELAWAN DAMIN BIN TONDO
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi pada tanggal 19 September 2012 telah menyatakan upaya hukumbanding, masih dalam tengang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalamhukum acara perdata. Sehingga pernyataan banding dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum.
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Tanah
Putus : 04-11-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN BIREUEN Nomor 04/PDT.G/2014/PN.Bir
Tanggal 4 Nopember 2014 — RACHMAT Bin BUYUNG KETEK alias RAHMAT dkk VS M. THAIB Bin THAHER dkk
67 — 7
  • Nurmansyah, sedangkan :e Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12 tanggal 6 Mei 1983 atas namaSariman, terjadi kesalahan tentang tanggal penerbitan sertifikat yangbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, alas hak berupa Akta Hibah tertanggal 9 April 1983,sementara Sertifikat dikeluarkan 6 Mei 1983, dengan demikian tengang waktupenerbitan sertifikat tidak mencukupi waktu yang seharusnya berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;e Dalam Sertifikat
Pengadilan PN ENDE Perdata Perjanjian
Putus : 03-05-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN ENDE Nomor 19/ PDT.G/ 2012/ PN.END
Tanggal 3 Mei 2013 — - YELLY FOEK - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang - PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ende
230 — 160
  • Foto Copy Pengumumana lelang Kedua Nomor : Peng05/WKN.14/KNL.05/2012 dari Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan LelangKupang, yang kemudian diberi tanda bukti TI11B ;13.Foto Copy Surat Edaran Nomor SE7/KN/2012 tengang Tindak Lanjut PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 77/PUUIX/2011 dari Kementerian Keuangan44Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang kemudiandiberi tanda bukti Ti12 ;14.Foto Copy Surat Pernyataan Pembatalan Lelang dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan lelang Kupang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 28-01-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
AHMAD AZIZ
Tergugat:
1.PT. GSMinfra TOWERSOLUSI INDO
2.PT. INDO HUMAN RESOURCE
112 — 40
  • supervisor13 15 Mei 1999 Rp. 9.534.523(Penggugat XIll)Situn Riyadi : Traffic Koordinator14 (Penggugat XIV) 01 Mei 2000 Rp. 5.932.900Suriyanto Business Manager15 01 Mei 2005 Rp. 20.346.557(Penggugat XV) Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 06-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 02/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 21 Agustus 2014 — KOMBES (Purn) Drs S.C SIMAMORA ,Dkk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
53 — 26
  • Tergugat,yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa, karena merupakan sengketa perdata yang menjadikompetensi absolut peradilan umum, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsiTergugat terkait dengan kompetensi absolut haruslah dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentanggugatan telah lewat waktu (daluwarsa), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa tengang
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Putus : 06-05-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 42/PDT.G//2012/PN.RAP
Tanggal 6 Mei 2013 — Perdata - AMIRUDDIN Als BUYUNG Lawan - SUDIRMAN Als ACIANG Dkk
59 — 2
  • Menghukum TergugatTergugat secara Tengang renteng untukmengganti kerugian Penggugat dalam waktu 7 hari kerja sejakputusan dibacakan ,berupa:e Kerugian Materil Rp.2.522.500.000 (dua milyard limaratusduapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah ).e Kerugian Immateril sejumlah Rp 10.000.000.000( sepuluhmilyard rupiah ) .e Total ;Rp.12.522.500. milliard limarduapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah).7.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 42/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — EDDY PAMUJI RAHARDJO, Dkk VS KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BEKASI
177 — 124
  • Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat Para Penggugat barumengetahui objek gugatan aquo pada tanggal 16 Januari 2015, makagugatan Para Penggugat adalah masih dalam tengang waktu 90(sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek gugatan aquo oleh ParaPenggugat dan oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugatdalam perkara in litis dapat diterima;IV.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 34/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
ARBAINSYAH,ST
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
233 — 185
  • berdasarkan fakta dalilPenggugat dalam gugatannya; Bahwa berdasarkan Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55Undangundang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimanadiatur dalam Pasal 76 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangHalaman 38Administrasi Pemerintahan, maka tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-11-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 PK/Pdt/2012
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. MS. TAHA BERUTU, SH., vs YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, dk
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,dalam agenda acara sebagaimana yang termaktub dalam surat dimaksud,dan surat panggilan Rapat Pembina telah disampaikan secara patut kepadaSdr.H.lbrahim Abdul Halim dan juga kepada Penggugat yang baru masukterdaftar dalam organ pembina Yayasan dimaksud telah dikirimkan melaluisurat kilat knusus tercatat dari Kantor Pos Negara Jalan SisingamangarajaMedan, dengan kriteria berat 10 gram, Bea kirim Rp 3000, HTNB Rp 400,diposkan melebihi tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-04-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 48/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
1.AMIN
2.ADE HIDAYAT
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
2.Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
272 — 255
  • Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda(geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang;2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatanbaru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimanadimasksud pada butir 1;3.
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 16-07-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN PALU Nomor 128/PDT.PLW/2014/PN.Palu
Tanggal 16 Juli 2015 — WALIKOTA PALU/PEMERINTAH KOTA PALU vs PT. GLOBAL DAYA MANUNGGAL
271 — 87
  • Perlawanan Pelawan telah melampaui batas tengang waktu yang ditentukan olehUndangUndang (Daluwarsa).a.b. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, ternyata perlawanan Pelawan dalamperkara a quo adalah mengenai pembatalan Putusan Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) No. 258/V/ARBBANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 ("putusanBANI No.258"), sebagaimana ternyata dari kesimpulan posita (alasan) danpetitum Perlawanan pelawan, yang selengkapnya Termohon kutip sebagaiberikut:i).
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 40/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Desman Sinurat
2.Sahat Simanjuntak
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Asahan
Intervensi:
PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk diwakili oleh BAYU IRIANTO
102 — 111
  • Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikattersebut tidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatan secaraHalaman 40PutusanPerkara No. 40/G/2018/PTUNMDNtertulis kepada Pemegang Sertifikat dalam hal ini Tergugat IlIntervensi ataupun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahanatau. tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat, tidak terkecuali orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat yang mengajukankeberatan dalam tengang waktu yang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 28 /Pid.Sus/TPK/2015/PN. Dps.
Tanggal 8 Desember 2015 — I NYOMAN JUNIADA
44 — 13
  • Winangun Nomor 0233-01-016359-50-5.SP2D tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 170.000.000,-;7. 1 (satu) lembar Slip penarikan dana dari Rekening BRI Kelompok Tani Bina Winangun Nomor 0233-01-016359-50-5.SP2D tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 18.000.000,-;8. 1 (satu) lembar Slip penarikan dana dari Rekening BRI Kelompok Tani Bina Winangun Nomor 0233-01-016359-50-5.SP2D tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 40.500.000,-;9. 1 (satu) gabung Keputusan Kepala Desa Batur Tengah nomor : 3/2006 tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-10-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 39/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 9 Desember 2013 — Pembanding/Terdakwa : Emus Mustarman Bin Harja
Terbanding/Jaksa Penuntut : Haerdin
57 — 25
  • Paniterapada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandungtelah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan bandingnyatersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 ( ftujuh ) harisebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehTerdakwa tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 18-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 30 Mei 2018 — Nama : ISKANDAR LITTE; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Jl. Raya Waci RT.07/RW.04, Dusun II, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) MUHJIR NABIU, S.H., M.H.; 2) JUNAIDI, S.H.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.08/RW.04 Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate, Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA TIMUR; Tempat Kedudukan : di Kompleks Pemerintahan Jl. Trans Halmahera Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 495/29/03/2018, tanggal 9 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada ARDIANSYAH MADJID, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Timur Pusat Kawasan Pemerintahan, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : ISMUNANDAR HASAN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jalan Abbas Men RT.004/RW.002, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI;
266 — 86
  • Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara Ambon telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktuHalaman 55 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
Fery Hasny
Tergugat:
PT. KING JIM INDONESIA
71 — 14
  • Tergugat tetap tidak menjalankan norma hukum tersebut, Makaberdasarkan halhal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayaberkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hukum,khususnya melanggar Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA)Kabupaten Pasuruan No. 22 Tahun 2012 tengang sistemPenyeleanggaran
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan Pasal 37 ayat(4) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 22 Tahun2012 tengang sistem Penyeleanggaran Ketanagakerjaan, denganmemberikan tambahan upah sebesar 5 % (lima persen) dari UMKKabupaten Pasuruan terhitung sejak diputusakannya perkara inisampai harihari berikutnya;6. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu(uitvourbaar bij voorrad) meskipun ada verzet atau kasasi daritergugat;7.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-10-2011 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 23-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 5 April 2012 — 1.Turini,2.Lintang Waluyo,DKK;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,2.PT. Buana Estate
68 — 145
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa Bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secarakasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. dan hal ini sejalan denganYurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal21011993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
267 — 182
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
314 — 214
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005
Pengadilan PN REMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Rbg.
Tanggal 21 Juni 2017 — - WASIMAN. HS, dkk melawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, DSP Unit Pasar Rembang, dkk
143 — 12
  • pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanahsapere rermenentukan, apabila Debitur cidera janji pemegang hak tanggugan pertamamempunyai hak untuk menjual objek hak tanggugan atas kekuasaan sendirimelalui peflelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebui";Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai Debitur ternyata tidakmelunasi hutangnya kepada Tergugat II dalam tengang