M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;--------------------------------------------------------------------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 87/G/2018/PTUN.BDG tanggal 6 Maret 2019 yang dimohonkan banding ; -------

• Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar

/G/2007/PHI.Mdn tanggal 8 Agustus 2007 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:DALAM PROVIS!

/G/2007/PHI MDNtanggal 8 Agustus 2007,oleh karenanya sangat beralasan apabila Yang MuliaKetua Mahkamah Agung RI Cq.

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas,Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembalimohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RIyang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarmengoreksi/meninjau ulang putusan Mahkamah Agung RI ditingkat kasasi Nomor: 909 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 18Maret 2009 Jo putusan Pengadilan Hubungan IndustrialMedan Nomor: 87/G/2007/PHI MDNtanggal 8 Agustus 2007;Majelis Hakim telah MKhilaf atau Keliru) dalam MemutusPerkara A Quo1.

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI di tingkat kasasinomor: 909 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 18 Maret 2009 dalamperkara a quo secara nyata telah mengikuti putusanMajelis Hakim Pengadilan MHubungan Industrial MedanNomor: 87/G/2007/PHII MDNtanggal 8 Agustus 2007;3.

Bahwa oleh karena itu, secara yuridis telah terbuktiadanya kekeliruan dalam putusan Mahkamah Agung RI ditingkat kasasi Nomor: 909 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 18Maret 2009 Jo putusan Pengadilan Hubungan IndustrialMedan Nomor: 87/G/2007/PHI MDN tanggal 8 Agustus 2007oleh karenanya sangat beralasan apabila Yang MuliaKetua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim yangHal. 25 dari 22 hal. Put.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;--------------------------------------------------------------------

- MenguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 87/G/2016/PTUN-MDN tanggal 16 Januari 2017 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------------------

- Menghukum Para Penggugat

Eksepsi mengenai Kepentingan Para PenggugatMenimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 87/G/2017/PTUNMKS.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 59/B/2018/PT.TUN.Mks tanggal 18 Juli 2018, Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/G/2017/PTUN.Mks,tanggal 7 Maret 2018;3.

Tentang dasar hukum gugatan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 87/G/2015/PTUNMDNtanggal 8 Maret 2016 kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganPutusan Nomor 86/B/2016/PT.TUN.MDN. tanggal 28 Juni 2016 dan ditingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung denganputusan Nomor 531 K/TUN/2016, tanggal 22 Desember 2016Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Inndonesia Nomor531 K/TUN/2016, tanggal 22 Desember 2016 juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 86/B/2016/PT.TUNMDNtanggal 28 Juni 2016 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 87/G/2015/PTUNMDN, tanggal 8 Maret 2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;2.

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 87/G/2022/PTUN.MKS, Tanggal 14 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding

Bahwatanah / bangunan yang dibeli olen Penggugat dari PewarisTergugat tersebut dalam keadaan sengketa tata usaha negara diPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yaitu tentang gugatanpembatalan sertifikat hak milik No. 1019 / Sei Rengas atas namaTergugat Ill yang terdaftar dalam perkara No. 87 / G/ TUN / 2003 /PTUNMdn dan perkara tentang gugatan pembatalan terhadap terbitnyaIzin Mendirikan Bangunan di atas tanah terperkara No. 0639 / 648 / M /583 tanggal 12 Juni 2002 atas nama Tergugat Ill yang terdaftar

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan No. 87/ G/ TUN/ 2002/ PTUNMdn yang berisi PerintahPenangguhan terhadap tindak lanjut Administrasi SuratKeputusan objek sengketa menjadi kuat dan tetap dipertahankansepanjang belum ada keputusan Hakim yang sebaliknya ;5. Mewajibkan kepada Tergugat dan Inervenient secara tanggungrenteng membayar biaya perkara yang timbul sebesarRp.199.000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;b.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan No. 87/ G/ TUN/ 2002/ PTUNMdn yang berisi PerintahPenangguhan terhadap tindak lanjut Administrasi SuratKeputusan objek sengketa tetap dipertahankan sampaiadanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap;5. Mewajibkan kepada Tergugat dan Inervenient secaratanggung renteng membayar biaya perkara yang timbulsebesar Rp.199.000 (seratus sembilan puluh sembilan riburupiah) ;c.

Putusan Mahkamah Agung R.I. amarnya berbunyi :MENGADILI Menyatakan Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Il ;Hendra Ongso tidak dapat diterima ; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi :Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraNo. 70 /BDG/2003/PT.TUNMdn tanggal 30 September 2003yang memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan No. 87/ G/ TUN/ 2002/ PTUNMdn tanggal 28 April2003;MENGADILI SENDIRI Menyatakan gugatan Penggugat

No. 87 / G/ TUN / 2002 / PTUN.Mdn yang menyatakan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, makayang berhak mengajukan gugatan terhadap hak atas tanah / bangunanterperkara ke Pengadilan Negeri untuk menentukan siapa pemiliknyayang sah adalah Penggugat, sebab sejak tanggal 27 Februari 2003 hakatas tanah / bangunan terperkara telah beralin dan menjadi milik Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN Halaman 8 dari 6712.13.Penggugat.

Merit kepada Tergugat (BAPEK) untuk mem berikan surat Meputusan pensiun kepada Widodo Edy BudiantePengaugat);oe Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 10PK/TUN/2008RC >,we tanggal 25 Agustus 2008 jo putugan Mahkamah Agung Nomor. 192K/TUN/2005 tanggal 4 Mei i 2006 jo putusan Pengadilan TinggiesDiag Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/G/PT>TUN.JKT tanggal 3 Desember 2003; Ss9.

keteranganwe we +ew cy157/KPTSIBAPEK/2002 tentang Penguatan Hukuman Disipia atas namaWidodo,sdy Budianto tertanggal 17 Oktober 2002 ; RdSS &y Menimbang, bahwa terhadap objek sense diatas, sesuaiYof dalil gugatan Penggugat dan penelusuran betkas perkara in active padaS Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh Majelis Hakim diperolehb> wrfakta bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah diajukan Penggugat diRO ergy Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam register Perkara Nomor: 87

/G/2003/PT.TUN.JKT eo diputus tanggal 3 Desember 2003 jo. rueKasasi Mahkamah nai Nomor : 192 K/TUN/2005 tanggal 4 Mei 2008 ic jo.

kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RINI FRIDAYANI harus ditolakdengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 87

/G/2016/PTUN.MDO, tanggal 14 Maret 2017 yang dikuatkan olehputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor110/B/2017/PT.TUN.Mks, tanggal 8 Agustus 2017 sehingga amarnya sepertidisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagaipihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamsemua tingkat pengadilan;Memperhatikan Pasal 23 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto Pasal 30 UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 87/G/2016/PTUN.MDO, tanggal 14 Maret 2017 yang dikuatkanoleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor110/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Agustus 2017 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tentang kewenangan absolut;Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;3.

No. 1578/Cibabat pernah menjadi obyek perkara tata usahaNegara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara No.87/G/2011/PTUNBDG dengan para pihak antara Benny Sanjaya sebagaiPenggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi sebagai Tergugat.Bahwa berdasarkan putusan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta No. 171/B/2012/PT.TUN.JKT Jo.

Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo. 87/G/2011/PTUNBDG Jo. No. 171/B/2012/PT.TUN.JKT.b) SHM. No. 1578/Cibabat:e SHM. No. 1578/Cibabat berasal dari pemisahan/splitsing Sertipikat Hak MilikNo. 363/Cibabat sebagai sertipikat induk, terbit atas nama Nina Sultanah, BA.berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22101988 No. 557/166,/Cmi/JB/1988 yang dibuatoleh dan dihadapan Masri Husen, SH.

B/2080/X/201 1/Res.Cimahi;Cc) Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo. 87/G/2011/PTUNBDG Jo. No. 171/B/2012/PT.TUN.JKT.c) SHM No. 7238/Cibabat:31e SHM.

/G/2011/PTUN.Bdg.

No. 363/CibabatTT 10 : Fotocopy Salinan Putusan No. 87/G/2011/PTUNBDG Jo. No.171/B/2012/PT.TUN.

. : 87/G.19/XI/Ket.Dokter/2015 tanggal 27 Nopember 2015 yang menyatakan klien mengalamigangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat amphetamine dengansindrom ketergantungan..

Lab. : 681/ NNF/2015 tanggal tanggal 17 September 2015, setelahmelakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kesimpulan barang bukti kristalbening (3306/2015/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA(metamfetamina) terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasedangkan cairan kuning / urine (8307/2015/NF) tidak mengandung sedianannarkotika dan / atau psikotropika, serta Surat Keterangan Dokter No. : 87/G.19/XI

LAB : 681/ NNF/2015 tanggal 17 September2015, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengankesimpulan barang bukti kristal bening (3306/2015/NF) adalah benarmengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan kuning /urine (3307/2015/NF) tidak mengandung sedianan narkotika dan / ataupsikotropika, serta Surat Keterangan Dokter No. : 87/G.19/X/Ket.Dokter

/G/2013/PTUNBDGdidaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29Juli 2013 dan diperbaiki pada tanggal 2 Desember 2013.

Oleh karena itu,Penggugat jika merasa dirugikan atas pencatatan Cessie, gugatlah pihakyang telah mencatatkannya tersebut yaitu Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi, sehingga Penggugat salah menggugat orang dangugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 87/G/2013/PTUNBDGTanggal 6 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi;Menolak

/G/2013/PTUNBDG jo.

/G/2013/PTUNBDGpada halaman 47 paragraf 2 yang menyatakan: Menimbang bahwaterhadap alasan yang dijadikan dasar pernerbitan surat keputusan tersebutHalaman 22 dari 26 halaman.

Hal ini sangat bertentangan denganpendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat danbenar dalam Putusan Nomor 87/G/2013/PTUNBDG halaman 48 paragraf2 yang menyatakan: Menimbang bahwa berdasarkan uraianpertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulanmenurut hukum bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor1026/19.32/VV/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Pencatatan CessieNomor 28 (vide bukti P1) telah

MENGADILI

• Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87

/G/2020/PTUN.

BDG. tanggal 24 November 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa secara absolut perkara Nomor : 87

Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 128 K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali , Ildahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat dan Para Tergugat IlIntervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 1 November 2010, yang didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1November 2010, dengan register perkara Nomor : 87

/G/2010/PTUNBDG, yangtelah diperbaiki tanggal 8 Desember 2010, telah mengajukan gugatan yang isipokoknya sebagai berikut:Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :Surat Keputusan Tergugat Nomor : 4879/KEP32.19/VI/2010 Tanggal 2 Juni2010, Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Bandung Tanggal 31 Desember 1999 No.520. 1/6438/HM/KP/1999, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Seluas. 1.323 M2Halaman 2 dari 22 halaman.

PN.Bdg, yang finalnya adalah dengan diterbitkannyasertipikat baru tersebut, sementara dalam permasalahan ini Tergugatmaupun Kantor Pertanahan Kota Bandung belum menerbitkan/membaliknama sertipikat baru a quo;Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas, beralasan dan berdasarkan hukumkiranya bagi Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 87

/G/2010/PTUNBDG. tanggal 28 Pebruari 2011 adalahsebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Il IntervensiDALAM POKOK SENGKETA1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.415.000, (empat ratus lima belas ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 103/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Oktober 2011 adalahsebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal28 Pebruari 2011, Nomor:87/G/2010/PTUNBDG. yang dimohonkanbanding ; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara

Menghukum 0046 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.0143, Ditetapkan di : KepanjenPada tanggal : 5020Ketua Majelis,0012Perincian Biaya Perkara :Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000, Biaya Panggilan : Rp. 1091, Meterai : Rp. 6.000, Biaya Administrasi : Rp. 50.000, LAPP : Rp. 26.000, Jumlah Rp. 0143, 87/G/204

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 7 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;

M E N G A D I L IS E N D I R I

DALAM PENUNDAAN

• Menolak permohonan penundaan keputusan obyek sengketa;

DALAM EKSEPSI

• Menerima eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang

No. 398K/Pdt.Sus/2010Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagaikuasa hukum untuk beracara di Pengadilan MHubunganIndustrial untuk mewakil i anggotanya", Tergugatmeragukan keanggotaan Penggugat sebagai anggotaFederasi Serikat Pekerja Pertanian dan PerkebunanSerikat Pekerja Seluruh Indonesia dikarenakan tidak adabukti kartu) keanggotaan Penggugat.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan MHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkanputusan, yaitu) putusan No. 87/G/

) bulan Bp.5.771.550, +Jadi total seluruhnya adalahRp.20.152.328, Terbilang : dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).Hal ini tentu) saja sangat tidak memenuhi rasa keadilan danmemberatkan bagi Pemohon Kasasi, karena atas kesalahan dankecerobohan Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi telahmengalami kerugian sebesar Rp. 22.135.233, (dua puluh duajuta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tigarupiah) ditambah putusan Pengadilan Negeri Medan No.87

/G/2009/PHI.Mdn., sebesar Rp. 20.152.328, sehingga totalkerugian Pemohon Kasasi sebesar Rp. 42.287.561,Menimbang, bahwa terhadap' alasanalasan tersebutHal. 9 dari 12 hal.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ----------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 87/G/2017/PTUN-MDN tanggal 13 Desember 2017, yang dimohonkan