C.55.HT.01.03 Th.2007 tanggal 3 Juli 2007.Nama Penggugat / Terbanding juga tercantum dalam Akta No.90 tanggal 28Januari 2013 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia No.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat(2) Anggaran Dasar Pendirian PPLPPT PGRI Malang yang telah disahkan dalamSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorC55.HT.01.03.TH.2007 tanggal 3 Juli 2007.

PT.TUN.JKTmengesampingkan permohonan lainnya dalam hal perubahan anggaran dasar danperubahan organ PPLPPT PGRI sebelum adanya putusan pengadilan mengenaiaktaakta notaris tersebut;Menimbang, bahwa Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLPPT PGRI) merupakan suatuwadah organisasi berbadan hukum yang berbentuk perkumpulan sebagaimana dalamAnggaran Dasar Perkumpulan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI dengan Surat Keputusan Nomor: C55.HT.01.03

Bahwa syaratsyarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belummencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor UrusanAgama Kabupaten Pacitan dengan surat penolakan pernikahan nomor : Bxxx/Kau.XXX.01.03/PW.01/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019 ;4.

Surat Penolakan pernikahan, yang dikeluarkan oleh kantor urusanAgama Kabupaten Pacitan, nomor : BXXX/KUA.XXX.01.03/PW.01/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, telahdinazegelen, lalu diberi tanggal, serta diberi tanda (bukti P.4) ;Bahwa buktibukti tertulis tersebut telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya serta bermeterai cukup;Bahwa Pemohon telah mengajukan saksisaksi:SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas,bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan.Saksi menerangkan bahwa hubungan

Pol. 01.03 / 02 / 04 / PJJ06 / 2003tanggal 14 April 2003.b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas UM.01.01 / 02/ 05 / PJJ06 /2003.Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 71 PK /Pid.Sus/201220c. 1 (satu) lembar Surat No. UM / 31 /a/ 06/ PJJ06 / 2003 tanggal30 Juni 2003.d. 1 (satu) lembar Surat No. PL.01.03 / 82 / 01 / PJJ06 / 2004tanggal 02 Januari 2004.e. 1 (satu) lembar Surat No. UM.01.01 / 55 / 11 / PJJ06 / 2004tanggal 01 Nopember 2004.13. a. 1 (satu) lembar Surat No.

Pol. 01.03 / 02 / 04 / PJJ06 / 2003tanggal 14 April 2003.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas UM.01.01 / 02/ 05 / PJJ06 /2003.1 (satu) lembar Surat No. UM / 31 / a/ 06 / PJJ06 / 2003 tanggal30 Juni 2003.1 (satu) lembar Surat No. PL.01.03 / 82 / 01 / PJJ06 / 2004tanggal 02 Januari 2004.1 (satu) lembar Surat No. UM.01.01 / 55 / 11 / PJJ06 / 2004tanggal 01 Nopember 2004.Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 71 PK /Pid.Sus/20122613. a.1 (satu) lembar Surat No.

Pol. 01.03 / 02 / 04 / PJJ06 / 2003tanggal 14 April 2003.b. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas UM.01.01 / 02 / 05 /PJJ06 / 2003.c. 1 (satu) lembar Surat No. UM / 31 /a/ 06 / PJJ06 / 2003tanggal 30 Juni 2003.d. 1 (satu) lembar Surat No. PL.01.03 / 82 / 01 / PJJ06 / 2004tanggal 02 Januari 2004.e. 1 (satu) lembar Surat No. UM.01.01 /55 / 11 / PJJ06 / 2004tanggal 01 Nopember 2004.13. a. 1 (satu) lembar Surat No.

berhasil,selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan.Bahwa pada dasarnya penggugat menuntut bercerai dengan tergugatdengan dalildalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatanpenggugat.Bahwa karena penggugat bermohon berperkara dengan layananpembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Sengkanmengeluarkan Penetapan nomor 13/LPBP/2014/PA Skg. tanggal 19 Maret2014,Bahwa Keputusan Panitera/ Sekretaris selaku Kuasa PenggunaAnggaran Pengadilan Agama Sengkang Kelas B, nomor W20A3/PR.01.03

Tanggal 19 Maret 2014, penggugatdiberi izin untuk berperkara dengan layanan pembebasan biaya perkara danmembebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahunanggaran 2014.Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penetapan KetuaPengadilan Agama tersebut di atas Panitera/ Sekretaris Pengadilan AgamaSengkang, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam keputusannya nomorW20A3/PR.01.03/417/III/2014, tanggal 19 Maret 2014, tentang bantuanlayanan pembebasan biaya perkara dengan biaya Negara nomor 13/LPBP

Ahmad Abdul Hay, SKM padaSatuan Kerja Ditjen P2P Nomor PS.01.03/VI1.2/999/2018. LaporanHasil Audit ini menjadi bagian dari dasar penerbitan Objek Sengketa;Bahwa tindakan Tergugat menjadikan Laporan Hasil Audit NomorPS.01.03/VI1.2/999/2018 tanggal 24 Juli 2018 sebagai dasar dalammenerbitkan Objek Sengketa menjadi tidak tepat, karena pelaksanaanaudit tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, terdapatkonflik kepentingan, bersifat tidak adil dan diskriminatif.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT28.29.30.PS.01.03/VI1.2/999/2018 tanggal 24 Juni 2018.

Ahmad Abdul Hay, SKM pada Satuan Kerja Ditjen P2P NomorPS.01.03/VI1.2/999/2018 tanggal 24 Juni 2018. Penolakan Penggugatterhadap Surat Panggilan II juga dikarenakan terkait denganpelaksanaan dan hasil Audit yang tidak representatif dan tidakberkeadilan sebagaimana diuraikan pada angka 25 dan angka 26.

Penggugat sangat keliru menganggap bahwa audit kepegawaianseharusnya terkait dengan pemeriksaan sistem kepegawaian,karena Laporan Hasil Audit Nomor PS.01.03/VI.2/999/2018tanggal 24 Juli 2018 diterbitkan berdasarkan hasil auditHalaman 50 dari 87 halaman.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Nomor: PS.01.03/V1.2/999/2018 tentang TindakLanjut Permohonan Investigasi tanggal 24 Juli 2018.(Fotokopi sesuai dengan aslinya); serta lampirannya(Fotokopi dari fotokopi);Surat Nomor: PS.04.04/1.4/3803/2018 tanggal 26 Juli 2018tentang Klarifikasi. (Fotokopi Sesuai dengan aslinya);Halaman 66 dari 87 halaman.

Tersangka ANGINPRAYITNO AdJl, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJl.Surat KPK Nomor: R/423/DIK,01.03/23/05/2021 tanggal 4 Mei 2021Perihal Permohonan Titip Rawat Tahanan a.n.

Surat KPK Nomor: B/202/DIK.01.03/23/05/2021 tanggal 20 Mei 2021Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. ANGINPRAYITNO AdJl, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJl.i. Surat KPK Nomor: R/541/DIK.01.03/23/06/2021 tanggal 16 Juni2021 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. ANGINPRAYITNO AJ, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi.j.

Surat KPK Nomor: B/240/DIK.01.03/23/06/2021 tanggal 28 Juni2021 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n.

Surat KPK Nomor: B/109/DIK.01.03/23/05/2021 tanggal 4 Mei2021 Perihal Pemberitahuan Penahanan a.n. Tersangka ANGINPRAYITNO AJI, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNOAJl.Halaman 100 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel:Surat KPK Nomor: R/423/DIK,01.03/23/05/2021 tanggal 4 Mel2021 Perihal Permohonan Titip Rawat Tahanan a.n.

Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 Bukti T87;Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penahanan tanggal 4 Mei 2021 Bukti T88;Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor: B/189/DIK.01.03/23/05/2021 tanggal 4Mei 2021 Perihal Pemberitahuan Penahanan a.n. Tersangka ANGIN PRAYITNOAJl, ditujukan kepada Keluarga ANGIN PRAYITNO AJl, Bukti T89;Fotokopi sesuai asli Surat KPK Nomor: R/423/DIK,01.03/23/05/2021 tanggal 4Mei 2021 Perihal Permohonan Titip Rawat Tahanan a.n.

DALAM PENUNDAAN:

• Menolak Permohonan Penundaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03

-0413860 tertanggal 01 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asia Carton Lestari;

Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang mengeluarkan Surat KeputusanKakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor 03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019, yangmembatalkan SHM.

,/Turut Tergugat Il dan Surat Keputusan Kakanwil BPN ProvinsiJawa Barat Nomor 03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 serta semua suratsurat atauAktaakta yang timbul di atas tanah sengketa selain atas nama Para PenggugatHalaman 11 dari 58 halaman, Putusan No.423/PDT/2021/PT.BDG.adalah tidak mengikat, tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat dan/atau batal demi hukum.25.

BOGOR atas nama Para Terbandingsemula Para Penggugat (vide angka 7 dalam gugatan);10) Bahwa atas sertifikatsertifikat milik Para Terbanding semula ParaPenggugat tersebut telah dibatalkan berdasarkan KEPUTUSAN KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA BARAT, Nomor: 03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 Pada Tanggal 15052019 TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH:1.

(vide Bukti T I3);Bahwa atas Keputusan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, Nomor:03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 Pada Tanggal 15052019 tersebut olehPara Terbanding semula Para Penggugat telah diajukan gugatan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor registerperkara : 82/G/2019/PTUN.

Bogor dan telah diterbitkanlima buku sertipikat atas nama Para Terbanding semula ParaPenggugat, yang mana atas kelima buku sertifikat milik ParaTerbanding semula Para Penggugat telah dibatalkan berdasarkanKEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, Nomor:03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 Pada Tanggal 15052019 TENTANGPEMBATALAN HAK ATAS TANAH:1.

tangani oleh Terdakwaselaku penerima uang untuk pembayaran dokumen/instansi tanggal 08 Februari 2019;

ANDI JASRUDIN selaku penerima uang untukpembayaran tanda jadi ikatan/ganti rugi tanaman petani yangberada dilokasi jalan tunas baru belakang Polda, Batu Besar,Nongsa tanggal 15 Maret 2019; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari BP Batam Nomor :54/A3/KL.01.03/1/2019 tanggal 22 Januari 2019; 1(Satu) lembar foto copy PL dari BP Batam; 1 (satu) lembar Foto Copy hitam putin Surat PernyataanPenguasaan Lahan/Kebun an.

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Ade datang ke lokasilahan tersebut hendak mencari lokasi lahannya, ketika itu saksimeminta Ade untuk memperlihatkan PL miliknya dan saksi terkejutberdasrkan PL tersebut lokasi lahan Ade berada di dalam lokasi yangsedang saksi kerjakan, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2019 saksimeminta Amir untuk mengecek pengurusan yang telah dilakukanTerdakwa sampai dimana di BP Batam, setelah dilakukan pengecekanAmir menerima surat pemberitahuan dari BP Batam Nomor: B54/A3/KL.01.03

kemudian ada tanggal 14 Februari 2019 Ade datangke lokasi lahan tersebut hendak mencari lokasi lahannya, ketika itusaksi korban meminta Ade untuk memperlihatkan PL miliknya dansaksi korban terkejut PL milik Ade berada di lahan yang sedangdikerjakan saksi korban, kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 saksikorban meminta saksi Amir untuk mengecek di kantor BP Batamsampai dimana pengurusan yang telah dilakukan Terdakwa, setelah dicek saksi Amir menerima surat pemberitahuan BP Batam Nomor: B54/A3/KL.01.03

Herman yang ditanda tangani oleh AndiJasrudin selaku penerima uang untuk pembayaran dokumen/instansitanggal 08 Pebruari 2019;7. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesarRp5.000.000, dari Lian Nguang Als Herman yang ditanda tanganioleh Andi Jasrudin selaku penerima uang untuk pembayaran tandajadi ikatan/ganti rugi tanaman petani yang berada dilokasi jalan tunasbaru belakang Polda, Batu Besar, Nongsa tanggal 15 Maret 2019;8. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan dari BP Batam Nomor:54/A3/KL.01.03

.1.500.000, dari Pak Herman yang ditanda tangani oleh Terdakwaselaku penerima uang untuk pembayaran dokumen/instansi tanggal08 Februari 2019; 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000, dari Lian Nguang Als Herman yang ditanda tangani olehTerdakwa selaku penerima uang untuk pembayaran tanda jadiikatan/ganti rugi tanaman petani yang berada dilokasi jalan tunasbaru belakang Polda, Batu Besar, Nongsa tanggal 15 Maret 2019; 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan dari BP Batam Nomor:54/A3/KL.01.03

Jambi Nomor 01.03/228DPU.4/UM/2012tanggal 14 September 2012 (vide. Bukti Surat No. 2), dimana petugasdari Dinas PU Prop.

Hal ini membuktikan Tim Teknis dari Dinas PU Prop.Jambi tidak sungguhsungguh melakukan pemeriksaan lapangan, sehinggaSurat Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 01.03/228DPU.4/UM/2012tanggal 14 September 2012 maupun surat revisinya Nomor 01.03/671/DPU.4/III/2015 tanggal 05 Februari 2015 diragukan kebenaran atas akurasiperhitungannya, sehingga patut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah tindak pidana korupsi padakegiatan rehabilitasi gedung sekolah MIS ALFAJAR dengan metodeswakelola,

Jambi Nomor LHAI469/PW05/5/201 2tanggal 16 Oktober 2012 justru menggunakan Surat Hasil PemeriksaanLapangan dari Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Prop.Jambi sebulan sebelumnya yakni Nomor 01.03/228DPU.4/UM/2012 tanggal14 September 2012 serta Surat Revisi Hasil Pemeriksaan Lapangan dariKepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Prop. Jambi 01.03/671/DPU.4/III/2015 tanggal 05 Februari 2015 atau setelah terbitnya LHAI BPKPPerwakilan Prop.

No. 2192/Pdt.G/2019/PA.PML213/Kua.11.27.03/PW.01.03/2019 tanggal 27 Maret 2019, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, KabupatenPemalang, Provinsi Jawa Tengah. Serta, pada saat berlangsungnyaperkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohonberstatus Perawan;2.

No. 2192/Pdt.G/2019/PA.PML213/Kua.11.27.03/PW.01.03/2019 tanggal 27 Maret 2019 dari KutipanAkta Nikah Nomor 0284/055/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, KabupatenPemalang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.2);B.

Bahwa sebagai pegawai di Perusahaan Daerah Air Minum, Pemohon telah telahmendapatkan ijin untuk mengajukan perceraian dari Direksi Perusahaan Air MinumNomor: 800.2/094/01.03/2011, tertanggal 12 Desember 201 1;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Pemohon dengan inimemohon kepada Yth.

TOHANDI, tertanggal 7 Oktober 2008, Bukti P.1; Fotocopy Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Nomor: 537/31/I/1993, tertanggal 4 Juli2011, Bukti P.2; 222222 n nnn nn nnn nnn ne nnn nn nen nnn cnne Fotocopy Surat Ijin Perceraian, Nomor: 800.2/094/01.03/2011, an.

Bahwa pada tanggal 02 Juli 1992, Pemohon dan Termohon telah menikah diKUA Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, sesuai Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor Kk.10.19.10/Pw.01.03/V/2016 tanggal 19 April 2016;. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yangbernama Azizah Aulawiyah lahir 26 Juni1993, Abdur Rozag lahir 12 Agustus1995, Siti Rohmag Muttoharoh lahir 26 Nopember 2001 dan Latifah Nur laila lahir 18 Pebruari 2004;.

., dan telah diperbaiki secara formalpada tanggal 9 Desember 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut:Objek Sengketa;Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalahberupa:Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 03/SK.73.600.MP.01.03/VII/2019, tertanggal 2 Juli 2019 tentang Pembatalan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 20180/kelurahan Losari (dahulu Sertipikat Hak GunaBangunan nomor 375/Lingkungan

Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 03/SK.73.600.MP.01.03/VII/2019, tertanggal 2 Juli 2019 tentang Pembatalan PeralihanHak Sertipikat Hak Milik Nomor: 20180/Kelurahan Losari (dahuluSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375/Lingkungan Maloku, SuratUkur No. 141 tanggal 4 Juli 1965, seluas 942 m?

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupaKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 03/SK.73.600.MP.01.03/VII/2019, tertanggal 2 Juli 2019 tentang PembatalanPeralinan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 20180/Kelurahan Losari(dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375/Lingkungan Maloku,Surat Ukur No. 141 tanggal 4 Juli 1965, seluas 942 m?

Bukti P : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional KepalaKantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 03/SK73.600.MP.01.03/VII/2019 Tentang Pembatalan Peralihan Hak SertipikatHak Milik Nomor 20180/Kelurahan Losari (Dahulu SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 375/Lingkungan Maloku), SuratUkur Nomor 141 tanggal 04 Juli 1965, Seluas 942 M?

Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional KepalaKantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 03/SK73.600.MP.01.03/VII/2019 Tentang Pembatalan Peralihan HakMilik Nomor 20180/Kelurahan Losari (Dahulu Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 375/Lingkungan Maloku), Surat UkurNomor 141 Tanggal 04 Juli 1965, Seluas 942 M?

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkanAnggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam AktaNo. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi,SHNotaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03November 2017 Nomor: AHUAH.01.03 0187521.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH Notarisdi Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran DasarPerseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalamAkta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuatdihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dantelah mendapat Penerimaan Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RItanggal 03 November 2017 Nomor: AHUAH.01.03 0187521, bertindak untuk

, akta mana telah mendapat persetujuandari Pihak yang berwenang sebagaimana SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU54277.AH.01.01Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011, serta perubahanterakhir berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 18Desember 2015 yang dibuat dihadapan UnitaChristina Winata, SH Notaris di Jakarta akta manatelah mendapat persetujuan dari Pihak yangberwenang sebagaimana Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHUAH.01.03

Sertipikat Hak Milik No. 00114 Desa/Kelurahan Namlea tanggal 4September 2006, Surat Ukur No. 65/2006 tanggal 28 Agustus 2006, Luas698 m2 terdaftar atas nama SURYADI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patutPihak Ketiga pemegang kedua sertipikat objek sengketa yaitu Ny.Murni danSuryadi untuk diminta keterangannya di persidangan sebagaimana suratpanggilan Nomor W4TUN3/828/H.01.03/IX/2012 tertanggal 12 September 2012,surat panggilan Nomor: W4TUN3/841/H.01.03/IX/2012 tertanggal

19 September2012 dan surat panggilan Nomor : W4TUN93/858/H.01.03/IX/2012 tertanggal 26September 201 2: 2 22 ono nnn n nn nn nn nnn nnn nn nnn nnn n ence cence neeMenimbang, bahwa atas panggilan tersebut Ny.

/PPLP.09/IX/12/PPS02/Atanggal 10 September 2012 selanjutnya Amandemen SuratPerjanjian Kontrak Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11ADD.01 tanggal 12 September 2012 juga dilakukan amandemensehingga menjadi Amandemen Kontrak 2 Nomor : KU.08.10PPLP.09/PPSP02/L11 ADD.02 tanggal 12 Desember 2012dimana tidak terjadi perubahan dana tetapi ada perubahan itemitem pekerjaan yang disetujui oleh saksi Ir.Endang Suardi selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor SuratUM.01.03/PPLP.09/XII/12/PPSP02/A tanggal

Potongan pajak sebesar Rp. 370.955.014,.e Bahwa setelah pekerjaan telah dibayarkan sebesar 100 %namun pekerjaan hanya selesai 65,03 % pada berakhirnyakontrak tanggal 28 Desember 2012 selanjutnya TerdakwaIr.G.T.Yudi Rahman selaku Direktur PT.Nugraha Adi Taruna dansaksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT.MitraParahiyangan Raya tetap melanjutkan pekerjaan di tahun 2013sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013berdasarkan Change Contrak Order (CCO) NomorUM.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP03

Tentang Penunjukankelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa (Kontruksi / Non Kontruksi)Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan PermukimanJawa Barat .1 (satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan PengadaanULP Satker (SNVT) Direktorat jendral Cipta Karya Provinsi jawa BaratNomor : KU.01.03/ULP/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 TentangPenetapan Kelompok Kerja (POKJA) Direktorat Jendral Cipta KaryaProvinsi Jawa Barat.1 (satu) Berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja PengembanganPenyehatan

AHU.AH.01.03-0113765 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0113771 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 yang ada dalam sistem administrasi hukum umum dari TURUT TERGUGAT-I, adalah suatu perbuatan melawan hukum.

AHU.AH.01.03-0113765 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat No.

AHU.AH.01.03-0113765 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0113771 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018, adalah suatu perbuatan melawan hukum.

M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (ii) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020, dan (iii) Pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0394311 tanggal 5 Oktober 2020, pada sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.