Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara iniHal. 7 dari 9 Hal. Pen.

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak Suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Hal. 7 dari 9 Hal. Pen.

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidakmempunyai halangan menikah menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, maka permohonan ItsbatNikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yangmempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri,hakhak suami isteri, anak

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhirukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26,28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi para Pemohon tidak pulaterdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf(d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini jugatelah

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangHal. 7 dari 10 Hal. Pen.

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhirukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26,28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Para Pemohon tidakpula terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkaraini

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikahtidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndang Nomor 1 tahun1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhiketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;Hal. 8 dari 10 Hal. Pen.

;Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 17 dan 19 tanggal 6November 2000 Nomor: 21, 25 dan 27 tanggal 10 Oktober2000, Akta Kuasa Jual Nomor: 4 tanggal 9 Oktober 2000Nomor: 18 dan 20 tanggal 6 November 2000 Nomor: 22, 26,28 tangga1 18 Oktober 2000 dan akta pelunasan Nomor: 8dan 9 tanggal 11 Januari 2001 dibuat Notaris SoetartoHardjosoebroto, SH.

;Akta pengikatan jual beli No.17 dan 19 tanggal 6November 2000 Nomor: 21, 25 dan 27 tanggal 10 Oktober2000, akta kuasa jual Nomor: 4 tanggal 9 Oktober 2000Nomor: 18 dan 20 tanggal 6 November 2000 Nomor: 22, 26,28 tangga1 18 Oktober 2000 dan akta pelunasan Nomor: 8dan 9 tanggal 11 Januari 2001 dibuat Notaris SoetartoHardjosoebroto, S.H.