Bahwa Amnesti adalah pengampunan terhadap seseorang atau kolektifyang diberikan oleh Presiden, sebelum dilakukan proses hukum, namunharus mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa Abolisi adalah pengampunan terhadap seseorang atau kolektifyang diberikan oleh Presiden saat proses hukum sedang berlangsung,tetapi dihentikan dan harus mendapat pertimbangan dari DewanPerwakilan Rakyat.

Terlebih lagi jika dibandingkan dengankebijakan hukum berupa amnesti terhadap para anggotaPRRI/Permesta dan GAM yang pada waktu itu juga telahmelakukan tindak pidana yang cukup berat ancaman hukumannyamenurut hukum positif Indonesia.

No. 152 PK/Pid/2010KUHP) atau telah ada pembayaran denda maksimumuntuk pelanggaran yang hanya diancam denganpidana denda (Pasal 82 KUHP) atau terhadap perkarayang diberikan amnesti atau abolisi yang merupakanhak konstitusional Kepala Negara pada saatperkaranya dalam proses penuntutan, maka PenuntutUmum wajib menutup perkaranya" (dikutip dari BardaNawawi Arief, Hukum Pidana II, Badan PenyediaanBahan Kuliah Fak Hukum Undip, Semarang, 1999:97);d) Selain itu, Indriyanto Seno Adji, menyatakan:"Berdasarkan

Jadi sejak tanggalputusan ditetapkan sesuai dengan UndangUndang No. 30 tahun 2014.Jadi sebenarnya SKB ini menguntungkan karena diberikan amnesti ASNyang telah menerima gaji tidak dibebankan untuk ganti ruginya karenasejak tanggal ditetapkan, kalau ditetapkannya tahun 2019 ya sudah kalauHalaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN JPR.ditetapkannya bulan Nopember ya Desember tidak gajian selesai berartitidak ada lagi kewajiban dari ASN untuk mengembalikan kerugian Negarayang putusannya

orangtuaPemohon; Bahwa setahu saksi akibat dari terjadinya perselisinan danpertengkaran tersebut, kKemudian Pemohon pergi meninggalkan rumahkediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua sejak bulan Oktobertahun 2016; Bahwa setahu saksi hingga sampai sekarang Pemohon danTermohon berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan selama itupula Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan rukun kembali;; Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2016 ketika Termohon datangke tempat kerja Pemohon untuk mengurus tax amnesti

Kemudian, SKB tersebutditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menpan tertanggal 28 Februari2019, yang tujuannya sebagai Amnesti, jika ada instansi yang sampaidengan bulan April 2019 belum menindaklanjuti, maka harusmenindaklanjuti/ memproses berupa PTDH;Bahwa, untuk hukuman yang bersifat Final, BKN mendapatkanTembusannya;Halaman 53 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUNSRGBahwa, dengan mendapatkan Tembusan tersebut, kemudian BKNmelakukan Pengawasan.

Sasando diKantor Pajak Pratama dalam rangka tax amnesti di mana Kantor Pajakmeminta agar PT. Sasando membuat laporan keuangan selanjutnya Saksimemerintahkan Bendahara PT. Sasando IMELDA NDANA untuk memenuhipermintaan Kantor Pajak Pratama sehingga kewajiban PT. Sasando bisa dihapus;Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu penggunaan/pengelolaan dana PT.Sasando. Namun terkait tax amnesti maka Saksipun tahu tentangpenggunaan keuangan PT.

Madina hanya melakukan verifikasi saja terhadapSekretaris Desa yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil saatitu.Bahwa saat dilakukan Verifikasi ternadap saksi Teti Ardina Rangkuti diKantor Camat Natal pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010, Jam08.00 Wib s/d 14.30 Wib, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor :094/35/SPT/2010 tanggal 05 Pebruari 2010 namun saat itu saksi TetiArdina Rangkuti tidak hadir dalam pelaksanaan Verifikasi karena yangmelakukan Verifikasi saat itu adalah saksi bersama AMNESTI

Kami mohon pemantau Internasional :Amnesti Internasional dan Komisi Hak Asasi Manusia Eropa, jaringanpemantau HAM lainya KONTRAS JAKARTA DAN KOMNASHAM agarterlibat aktif mengawasi proses peradilan di Pengadilan Negeri Sampit danperadilan tingkat banding dan kasasi. Halmana permohonan ini akan kamisampaikan bersamaan dengan gugatan ini dimasukan.Para Penggugat memohon Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sampitmemeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :1.

Pancasila;Bahwa menurut pendapat ahli yang pertama, penegak hukum harushadir sebagai utusan Tuhan yang dituntut secara moral sebagai orangyang mengaku berTuhan dan harus dapat dipastikan kita hadir sebagaiorang yang berTuhan; Bahwa menurut pendapat ahli yang kedua, penegak hukum harus hadirsebagai manusia yang adil dan beradab; Bahwa menurut ahli, seorang penegak hukum yang adil dan beradabharus memegang 2 prinsip, yaitu :e Meritokrasi yang artinya anda tidak akan mendapat apaapatanpa prestasi;e Amnesti

Bahkan Klien kami juga memohon agarpermohonan tax amnesti yang sudah dikabulkan untuk oknumpribadi seperti tersebut di atas, agar segera diperiksa untukmenyelamatkan keuangan Negara;2.1.18. Selain dugaan pelanggaran pajak, klien kami jugamempertanyakan alasan keabsahan dugaan pembayaran kepadaorang dalam, pejabat/penyelenggara negara, yaitu sebagai berikut:2.1.19.

kemudian menagihnya kepada Penggugat, membuat Penggugat beradadalam tekanan yang keseluruhannya baik secara materiil maupun morilsudah merugikan Penggugat baik kerugian materiil yang dialami Penggugatsebagaimana dirinci diatas, belum termasuk kerugikan imateriil Penggugatberupa munculnya rasa malu yang dialami Penggugat akibat ditagih olehPihak ketiga, maupun pandangan masyarakat seolaholah Penggugat adalahwarga negara yang tidak taat kepada aturan serta Penggugat tidakdiperkenankan mengikuti Tax Amnesti

memintaketerangan PT Jaya Bali Sejahtera;Bahwa Tidak ada data yang diberikan PT Jaya Bali Sejahtera;Bahwa Tidak ada akibat hukum yang disampaikan pada waktu proseskonseling;Bahwa dalam proses konseling bisa disampaikan akibat hukum;Bahwa menjadi kewenangan saksi menyampaikan akibat hukum kepadaterdakwa termasuk resiko pidana, saksi tidak menyampaikan karena adaamnesti pajak, wajib pajak dihimbau untuk melunasi pokoknya dan mengikutiHalaman 45 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dpsprogram amnesti

perusahaan seperti itu asal sudah tercatat; Bahwa Saksi tidak bisa menghitung kerugian negara ada ahli yangberwenang; Bahwa Dari direktorat jendral pajak tidak bisa menilai Suatu perusahaan sehatatau tidak, perusahaan masih bisa melakukan pembayaran pajak;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:e Masalah pelaporan pajak Terdakwa tidak mengetahui karena ada staf knususyang mengurus;e Masalah konseling tidak benar, Terdakwa secara pribadi tidak pernahmendapat pelaporan amnesti

Dalam ilmu pemerintahan dan hukum jabatan memilikimakna bahwa hak prerogatif ada pada pemimpin negara, hak prerogatifadalah hak istimewa satu satunya untuk kepala negara untuk memberikan,grasi, abolisi, amnesti, gelar dan tanda jasa...pertanyaannya gimana hakprerogatif dipaksakan kepada saya dalam menangani hukum sanggahansementara hak sanggahan itu bertingkat yaitu Sanggahan ke PenggunaAngggaran, yang mengharuskan menjawab/merespon.

Pada diri presiden terpusat kekuasaanmenjalankan pemerintahan (chief executive) yang dilengkapidengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hakprerogatif (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, danrehabilitasi) dan kekuasaan lagislatif karena memiliki kKekuasaanmembentuk undangundang. Hal itu tertulis jelas dalamPenjelasan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, yang berbunyi Presiden ialah penyelenggarapemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis.

melakukan verifikasi saja ternhadap Sekretaris Desa yangakan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil saat itu.Bahwa Saat dilakukan Verifikasi terhadap terdakwa Teti Ardina Rangkutidi Kantor Camat Natal pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010, Jam08.00 Wib s/d 14.30 Wib, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor :094/35/SPT/2010 tanggal 05 Pebruari 2010 namun saat itu terdakwaTeti Ardina Rangkuti tidak hadir dalam pelaksanaan Verifikasi karenayang melakukan Verifikasi saat itu adalah saksi bersama AMNESTI

memintaketerangan PT Jaya Bali Sejahtera;Bahwa Tidak ada data yang diberikan PT Jaya Bali Sejahtera;Bahwa Tidak ada akibat hukum yang disampaikan pada waktu proseskonseling;Bahwa dalam proses konseling bisa disampaikan akibat hukum;Bahwa menjadi kewenangan saksi menyampaikan akibat hukum kepadaterdakwa termasuk resiko pidana, saksi tidak menyampaikan karena adaamnesti pajak, wajib pajak dihimbau untuk melunasi pokoknya dan mengikutiHalaman 45 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dpsprogram amnesti

perusahaan seperti itu asal sudah tercatat; Bahwa Saksi tidak bisa menghitung kerugian negara ada ahli yangberwenang; Bahwa Dari direktorat jendral pajak tidak bisa menilai Suatu perusahaan sehatatau tidak, perusahaan masih bisa melakukan pembayaran pajak;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:e Masalah pelaporan pajak Terdakwa tidak mengetahui karena ada staf knususyang mengurus;e Masalah konseling tidak benar, Terdakwa secara pribadi tidak pernahmendapat pelaporan amnesti

tersebut, setelah diteliti, dicermatidan dikaji ternyata bukti yang relevan dan diajukan oleh Penggugatsekarang Terbanding untuk membuktikan dalildalil gugatannyatentang adanya harta bersama berupa harta bergerak yang diperolehdari hasil usaha CV Linggar Jaya adalah surat bukti bertanda P3, P4, P5, (berupa rekapitulasi kayu yang masuk maupun transfer usahakayu CV Linggar Jaya) dan P6.1 sampai dengan P6.8, (berupa resisetoran/pebayaran/transfer/kliring inkaso usaha kayu) dan P7(berupa daftar harta amnesti

kemudian menagihnya kepada Penggugat, membuat Penggugat beradadalam tekanan yang keseluruhannya baik secara materiil maupun morilsudah merugikan Penggugat baik kerugian materiil yang dialami Penggugatsebagaimana dirinci diatas, belum termasuk kerugikan imateriil Penggugatberupa munculnya rasa malu yang dialami Penggugat akibat ditagih olehPihak ketiga, maupun pandangan masyarakat seolaholah Penggugat adalahwarga negara yang tidak taat kepada aturan serta Penggugat tidakdiperkenankan mengikuti Tax Amnesti

jadi setelah di itu menikah atau kawin itudia harus mencabut NPWP nya jadi harus menjadi satu kesatuan keluargadengan suami karena terus terang filosofinya Undang Undang Perpajakanini kita menganut azas matrilenial dalam hal ini adalah laki laki sebagaiKepala Keluarga makanya di SPT nanti ada yang KK Ph, Hb, dan Nb jadipertanggung jawaban administrasi perpajakan pun seorang isteri harus ikutsuami kalau tidak dikehendaki sendiri oleh si isteri tersebut untuk melakukankewajiban sendiri;Bahwa, Tax Amnesti