Ditemukan 136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bappeda bapepam bapadal bapeda baedal bafadal bapedald bafedal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2012 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85 /PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Mei 2013 — Pidana Korupsi - RICKSY PREMATURY
264 — 146
  • Hasil uji TCLP logam berat berada di bawah baku mutu seperti yangdicantumkan di dalam Kep04/Bapedal/09/1995;d. Ketentuan persyaratan limbah minyak bumi lain yang bersifat spesifikakan diatur kemudian dan disesuaikan dengan karakteristik dankomposisi limbah. Bahwa pihak PT. Chevron Pacific Indonesia maupun pihak PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 16-10-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 9 Desember 2013 —
743 — 431
  • sebagaimana bukti bertanda P13d kami gunakanuntuk menagih dan jangan sampai saat kami melakukan penimbangankedua Perusahaan tidak bisa menyaksikan;Bahwa Pihak Conocophillips harus hadir dalam acara penimbangansludge, dikarenakan untuk dapat diketahui kebenaran jumlah beratsludge /limbah beracun yang ditimbang sebagai dasar penagihan;Bahwa untuk melakukan kegiatan pencucian kapal/ tank Cleaning,terhadap berita acara penimbangan Sludge (limbah) Kapal kita harusmembuat berita acara dan dilaporkan kepada BAPEDAL
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjt
Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1844 — 1410
  • Kep01/Bapedal/09/1995 tanggal 5 September 1995, paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender;d. Tidak melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media massanasional, paling lama 14 (empat belas) hari kalender.Bahwa menurut keterangan ahli Lingkungan Prof. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — JASMO, dkk vs. BUPATI PATI, dkk
301 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P.8 Surat SomasiperwakilankecamartankepadaLingkungan dan Tambak Menunjukan adanya pengalihan sosialisasisecara sepihak karena tidak ada undanganresmi kepada warga terkait pengunduranwaktu Sosialisasi AmdalMenurut keputusan Bapedal No 8 Tahun Halaman 112 dari 125 halaman.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 25-08-2016 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 393/Pid.Sus-LH/2016/PN Rhl
Tanggal 10 Juli 2017 — PT. JATIMJAYA PERKASA
489 — 0
  • Jatimjaya Perkasa 9 Lembar13 Surat dari Bapedal Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 666.1/BPDL-AMDAL/DPLH/2011/01, tanggal 29 Januari 2011 perihal Rekomendasi Atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa 2 Lembar14 Final Report Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Perkebunan dan Rencana Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Daerah Lahan Basah PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-07-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH TUHULERUW
122 — 206
  • Tahap persiapan dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentukberdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 175.a tahun 2015tanggal 23 Juli 2015, dengan struktur terdiri dari : Gubernur Maluku sebagai Pelindung Wakil Gubernur Maluku sebagai Pembina Sekretaris Daerah Maluku sebagau Penasehat Asisten Tata Pemerintahan Setda Provinsi Maluku sebagai Ketua Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Sekretaris Wali Kota Ambon sebagai anggota Kepala Bappeda Provinsi Maluku sebagai anggota Kepala Bapedal
    dibentukberdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 175.a tahun 2015tanggal 23 Juli 2015, dengan struktur terdiri dari : Gubernur Maluku sebagai Pelindung Wakil Gubernur Maluku sebagai Pembina Sekretaris Daerah Maluku sebagau Penasehat Asisten Tata Pemerintahan Setda Provinsi Maluku sebagai Ketua Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku SekretarisHalaman 137 dari 233 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2021/PN Amb Wali Kota Ambon sebagai anggota Kepala Bappeda Provinsi Maluku sebagai anggota Kepala Bapedal
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 186/PID.SUS/2015/PT.PBR.
Tanggal 8 Desember 2015 — KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO.
841 — 367
  • Jatimjaya Perkasa ; 9 Lembar13 Surat dari Bapedal Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 666.1/BPDL-AMDAL/DPLH/2011/01, tanggal 29 Januari 2011 perihal Rekomendasi Atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Jatimjaya Perkasa ; 2 Lembar14 Final Report Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Perkebunan dan Rencana Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Daerah Lahan Basah PT.
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 07-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN TEBO Nomor 76/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt
Tanggal 7 Oktober 2016 — Cipriano Purba, SP., MP., alias Purba Bin Salmen Purba;
502 — 139
  • kemudian diberikan pupuk karena itu sifatnya akan dihancurkanoleh jasad renik yang ada dalam tanah;Bahwa cara atau metode untuk menanggulangi kebakaran lahan inimenurut Ahli metode yang digunakan adalah mengontrol itu semuadan memahami efekefek yang akan timbul yang sesuai di dalam RKLdan RPL kalau itu sudah disetujui oleh institusi yang terkait yangmenilai mereka tidak salah, makanya untuk menjadi komisi yangmenilai tidak sembarangan itu Amdal C dan Ahli mendidik itu dan Ahlimenjadi penilai Amdal di Bapedal
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
863 — 654
  • jawab adalahDirektur karena yang tanggung jawab operasional itu direktur, selain itukarena perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menyediakan saranaprasarana, dan menyerap tenaga kerja yang banyak serta pendapatan bagidaerah dan negara maka perkebunan juga merupakan aset yang harus dilindungji;Bahwa saksi mengunjungi lokasi kejadian kebakaran adalah mendampingikepala BP2T, karena perintah gubernur /Sekda karena ada laporan tentangkejadian kebakaran dan Tim dari Polda, BPN, Staf Ahli gubernur, Bapedal
    SPS yang terletas di desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Provinsi Aceh;> Bahwa Ahli pernah ke lokasi kebakaran bersama dengan tim dari MabesPolri, PPNS, Polres Nagan Raya, Bapedal Aceh dan BPKEL, sampai dilokasi perkebunan PT.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 09-11-2022 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN BATAM Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm
Tanggal 21 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.AGUS EKO WAHYUDI, SH
2.KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
PT. TELAGA BIRU SEMESTA
330 — 169
  • > 1 (satu) Berkas 17 Fotokopi Perjanjian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Telaga Biru Semesta tentang Jasa Pemanfaatan Limbah B3 Nomor: (SMI): 0000036/P.01.04/DP/50039235/2000/04.2017 & Nomor (TBS) 010/PK-SMI/IV/2017 pada hari Kamis tanggal 27 April 2017; 1 (satu) Berkas 18 Fotokopi rekomendasi UKL/UPL dari Pemerintah Kota Batam Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor 120/BAPEDAL
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
277 — 638
  • Laporan pada KegiatanKoordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan (PengendalianKARHUTLA dan Pemantauan Hotspot Per Hari) TahunAnggaran 2012 Kabupaten Rokan Hilir;Keputusan KepalaBadan Pengendalian Dampak LingkunganNomor : 8.6/ BPDL DAMKAR/2012 tentang Penunjukan TenagaRegu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan pada KegiatanKoordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan (PengendalianKARHUTLA dan Pemantauan Hotspot Per Hari) TahunAnggaran 2012 Kabupaten Rokan Hilir;Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan(BAPEDAL
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 02-04-2024 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 18-07-2024
Putusan PN BATAM Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Btm
Tanggal 18 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Abdullah, S.H.
2.SEPTINA ABGRETYANINGRUM, S.H., M.H.
Terdakwa:
PT Earlangga Jaya yang diwakili oleh Budianto
61 — 0

  • 5. 2 lembar Fotokopi Surat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor 971/Bapedal/PLH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013.

    7. 2 lembar Fotokopi Surat Izin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor 768/Bapedal/PLH/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
436 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rapat TimTeknis Amdalda Provinsi NAD Pembahasan Amdal (Andal,RKL, RPL dan RE) Rencana Usaha dan/atau KegiatanPelabuhan International Hubungan Teluk Sabang ProvinsiNAD Nomor 005/39/VIII/Amdalda/2008 tanggal 4 Agustus2008 beserta lampirannya (BB1404);1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan GubernurNAD Nomor 660/89/2008 tentang Pembentukan KomisiPenilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan HidupDaerah (Amdalda) Provinsi NAD (BB1405);1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Nomor 660.46//4a/2008 dari Bapedal
    Rapat Timteknis Amdalda Provinsi NAD Pembahasan Amdal (Andal,RKL, RPL dan RE) Rencana Usaha dan/atau KegiatanPelabuhan International Hubungan Teluk Sabang ProvinsiNAD Nomor 005/39/VIII/Amdalda/2008 tanggal 4 Agustus2008 beserta lampirannya (BB1404);1 (satu) bundel fotokopi Dokumen keputusan GubernurNAD Nomor 660/89/2008 tentang pembentukan komisipenilai analisis mengenai Dampak Lingkungan HidupDaerah (Amdalda) Provinsi NAD (BB1405);1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Nomor 660.46//4a/2008 dari Bapedal
    Rapat Timteknis Amdalda Provinsi NAD Pembahasan Amdal(Andal, RKL, RPL dan RE) Rencana Usaha dan/atauKegiatan Pelabuhan International Hubungan TelukSabang Provinsi NAD Nomor 005/39/VIII/Amdalda/2008 tanggal 4 Agustus 2008 beserta lampirannya (BB1404);1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan GubernurNAD Nomor 660/89/2008 tentang pembentukan komisipenilai analisis mengenai Dampak Lingkungan HidupDaerah (Amdalda) Provinsi NAD (BB1405);1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Nomor660.46//4a/2008 dari Bapedal
    Rapat TimTeknis Amdalda Provinsi NAD Pembahasan Amdal(Andal, RKL, RPL dan RE) Rencana Usaha dan/atauKegiatan Pelabuhan International Hubungan TelukSabang Provinsi NAD Nomor 005/39/VIII/Amdalda/2008tanggal 4 Agustus 2008 beserta lampirannya (BB1404);1 (satu) bundel fotokopi Dokumen keputusan GubernurNAD Nomor 660/89/2008 tentang pembentukan komisipenilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan HidupDaerah (Amdalda) Provinsi NAD (BB1405);1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Nomor 660.46//4a/2008 dari Bapedal
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 7 April 2015 — HERU SULAKSONO
496 — 1515
  • (BB1405);1 (satu) bundel foto copy dokumen surat Nomor 660.46//4a/2008 dari Bapedal Aceh kepada Gubernur NAD cq. KabiroHukum dan Humas tentang Peraturan Gubernur tentangKelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan PelabuhanInternational Hubungan Teluk Sabang Provinsi NAD.(BB1406);4 (empat) lembar foto copy dokumen Keputusan KetuaKomisi Penilai Analisis Mengenai Dampak LingkunganHidup Daerah (Amdalda) Provinsi NAD Nomor 660/01//Amdal/2009.
    (BB1405);1 (satu) bundel foto copy dokumen surat Nomor 660.46//4a/2008 dari Bapedal Aceh kepada Gubernur NAD cq. KabiroHukum dan Humas tentang Peraturan Gubernur tentangKelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan PelabuhanInternational Hubungan Teluk Sabang Provinsi NAD.(BB1406);4 (empat) lembar foto copy dokumen Keputusan KetuaKomisi Penilai Analisis Mengenai Dampak LingkunganHidup Daerah (Amdalda) Provinsi NAD Nomor 660/01/VAmdal/2009.
    (BB1405);1 (satu) bundel foto copy dokumen surat Nomor660.46//4a/ 2008 dari Bapedal Aceh kepada GubernurNAD cq. Kabiro Hukum dan Humas tentang PeraturanGubernur tentang Kelayakan Lingkungan HidupPembangunan Pelabuhan International Hubungan TelukSabang Provinsi NAD. (BB1406);4 (empat) lembar foto copy dokumen Keputusan KetuaKomisi Penilai Analisis Mengenai Dampak LingkunganHidup Daerah (Amdalda) Provinsi NAD Nomor 660/01//Amdal/2009.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
950 — 721
  • Tim teknisAmdalda Provinsi NAD Pembahasan Amdal (Andal, RKL, RPL danRE) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pelabuhan InternationalHub Teluk Sabang Provinsi NAD nomor : 005/39/VIII/Amdalda/2008tanggal 4 Agustus 2008 beserta lampirannya (BB1404);1 (satu) bundel fotocopi dokumen keputusan Gubernur NAD nomor :660/89/2008 tentang pembentukan komisi penilai Analisis mengenaiDampak Lingkungan Hidup Daerah (Amdalda) Provinsi NAD (BB1405);1 (satu) bundel fotocopi dokumen surat nomor : 660.46/ /4a/2008dari bapedal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
231 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SELARAS ABADI UTAMA diKabupaten Pelalawan Provinsi Riau Bulan Oktober 2002, yangdisusun berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor522.21/DISHUTPR/10/VII/2001/02 tanggal 12 Juli 2001 dan telah disetujui oleh Gubernur Riau berdasarkan Surat Nomor : 660.1/Bapedal Prop/2596 tanggal 21 November 2002 serta telah dilegalisirsesuai dengan aslinya oleh Kepala BAPEDALDA KabupatenPelalawan (Ir.