sebagaimanadimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36UndangUndang nomor 16 Tahun 2000 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan berada pada DirekturJenderal Pajak;Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37035/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 6 Maret 2012Dalam amar pertimbangan pada halaman 31 angka 8Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 937035/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 6 Maret 2012 menyangkutsengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali denganHalaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 574 B/PK/PJK/2016BUT Conoco

terdapat tambahankeuntungan dalam penagihannya, sehingga bukan merupakan Objek PajakPenghasilan Pasal 23, melainkan merupakan cost allocation kepadaproduction sharing contract west madura offshore dimana Pemohon Bandingsebagai operatornya.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidanganMajelis berpendapat, atas transaksi sharing cost antar KPS sebesarRp.4.439.327,00 tersebut tidak dapat diyakini merupakan reimbursement yangterkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh Conoco

Janizar Arif, Umur28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan karyawanwiraswasta, Tempat tinggal di Conoco Phillips Indonesia,bertempat tinggal di Jl. TP Sriwijaya, RT 18, No.

Conoco Fhlip,maka Ropitalah yang sering menelpon Sdr. Deddy Alfian dan memutuskanjual beli tanah tersebut kemudian sekitar petengahan bulan Juli Sdri. Ropitabilang kepada istri saya bahwa Sdr. Deddy Alfian mau membeli tanahtersebut. Lalu saya sendiri yang datang kerumah beliau guna nego harga.Beliau menanyakan ukuran dan harga yang mau di jual tersebut.

tanggal24 November 1998, sebagai berikut:Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebutmerupakan jawaban atas Surat Pertamina Nomor: S1120/C0000/98S4 tanggal 11 September 1998 yangditujukan kepada Menteri Keuangan, yang menyatakanbahwa:(1) Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeinginanuntuk mengenakan Pajak atas alokasi BiayaOverhead dan Technical Services dan telahmengeluarkan surat paksa dan sita terhadapkontraktor KPS Total Indonesia, ARI, Mobil Oil,Maxus dan Conoco

24 November 1998, sebagai berikut:Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebut merupakanjawaban atas Surat Pertamina Nomor: S1120/C0000/98S4 tanggal 11 September 1998 yang ditujukan kepadaMenteri Keuangan, yang menyatakan bahwa:(1) Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeinginan untukmengenakan Pajak atas alokasi Biaya Overhead danTechnical Services dan telah mengeluarkan surat paksadan sita terhadap kontraktor KPS Total Indonesia, ARI,Mobil Oil, Maxus dan Conoco

NPWP yang sama digunakan terus menerus dariAsamera, Gulf, Conoco Philips, PearlOil dan terakhir oleh MontD'Or. Tidak adaperubahan NPWP meskipun pihak yang menjadi kontraktor PSC berpindah beberapakali, Karena NPWP ini melekat pada Wilayah Kerja Tungkal;bahwa ketentuan Perpajakan suatu Production Sharing Contract (PSC) mengikutiketentuan dalam PSC itu sendiri yang mengatur sebagai berikut:bahwa bagian V butir 3.2 dari Kontrak PSC menyebutkan bahwa:"Pertamina akan:3.2.

IUPHHKHT Penggugat telah mengajukan permohonan ijinuntuk melewati jalan produksi kepada IUPHHKHT PT BPPdan Conoco Philips;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan FisikLapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012IUPHHKHTI atas nama Penggugat di Kabupaten Musi Banyuasintanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan KegiatanPemegang IUPHHKHTI PT Pakerin di Kabupaten Musi BanyuAsin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 April 2012 Penggugattelah melakukan kegiatan nyata di lapangan

tanggal 24 November 1998, sebagaiberikut:Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebut merupakanjawaban atas Surat Pertamina Nomor S1120/C0000/98S4 tanggal 11 September 1998 yang ditujukan kepadaMenteri Keuangan, yang menyatakan bahwa:(1) Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeinginan untukmengenakan Pajak atas alokasi Biaya Overhead danTechnical Services dan telah mengeluarkan suratpaksa dan sita terhadap kontraktor KPS TotalIndonesia, ARII, Mobil Oil, Maxus dan Conoco

IWPHHKHT Penggugat telah mengajukan permohonan ijinuntuk melewati jalan produksi kepada INPHHKHT PT BPPdan Conoco Philips ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan FisikLapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012IUPHHKHTI atas nama Penggugat di Kabupaten MusiBanyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita AcaraPemeriksaan Kegiatan Pemegang IUPHHKHTI PT Pakerin diKabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatantanggal 26 April 2012 Penggugat telah melakukan kegiatannyata di lapangan

Rekonvensitidak bersesuaian dengan petitumnya, karena dalam posita PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan peristiwa hukum terkaitobyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebutdiatas, tetapi dalam petitum Sertifikat Tersebut tidak dimasukan, sehinggaterhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelasatau obsuur libel sebagaimana yurisprudensi atas putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat atas gugatan yang diajukan oleh kurator PT.Saptasarana Personaprima terhadap Conoco

SaptasaranaPersonaprima terhadap Conoco Philips Indonesia, dimana majelismemutuskan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwaposita dengan petitum tidak berkesesuaian, dan juga berdasarkanyurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusanNomor: 67K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa: Petitum yang tidaksejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, olehkarena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.3.

saling berjabat tangan dan ditandatangani oleh keduabelah pihak dan serta disaksikan dan juga ditandatangani oleh Saksi danSdr.RAFFLES SITUMEANG; Bahwa setelah surat perdamaian ditandatangani besoknya Tergugat Ilmembayarkan uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)secara tunai kepada Penggugat dan pembayaran tersebut dibuatkan tandaterima (kwitansi); Bahwa Penggugat hanya bercerita kepada Saksi penyetopan pengambilanbesi/pipa bekas Hindia Belanda di areal PT.Pertamina di daerah Plaju,Conoco

11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8,T1.9, 71.10, 71.11, 71.12,71.13, 71.14, 71.15, 71.16, 71.17, 71.18, 71.19, 11.20,11.24, T1.25 bukti mana berupa fotocopy dari fotocopy dan telah dipertimbangkanoleh Majelis Hakim diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RASYID SH, MH antaraPenggugat dengan Tergugat II sudah ada Perdamaian yaitu Dading sebagaimanadalam bukti surat Tergugat yaitu T 23 dan T 2 4 yaitu mengenai pipa besi tua exHindia Belanda di areal PT.Pertamina di daerah Plaju, Conoco

Lebih jelasnyabahwa kapal KG 94810 TS masuk 3 mil di Perairan Indonesia danditangkap di dekat pengeboran minyak Indonesia Conoco Philips di daerahLaut Natuna Utara; Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, KG 94810 TStermasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, dengan dimensibangunan kapal panjang 26 meter, lebar 6,7 meter, dalam 3,5 meter,lambung kapal berwarna biru, lis putin dan anjungan kapal berwarna hijaumuda, mempunyai tonnage kurang lebih 122,4 GT dan mesin kapal yangdigunakan

ITUPHHKHT Penggugat telah mengajukan permohonan ijinuntuk melewati jalan produksi kepada IUPHHKHT PT BPPdan Conoco Philips ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan FisikLapangan Terhadap Areal usulan Lokasi RKT Tahun 2012TUPHHKHTI atas nama Penggugat di Kabupaten MusiBanyuasin tanggal 26 Maret 2012 dan Berita AcaraPemeriksaan Kegiatan Pemegang UPHHKHTI PTPakerin di Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi SumateraSelatan tanggal 26 April 2012 Penggugat telah melakukankegiatan nyata di lapangan

., antaraPenggugat dengan Tergugat Il sudah ada perdamaian yaitu dadingsebagaimana dalam bukti surat Tergugat yaitu T 23 dan T 2 4 yaitu mengenaipipa besi tua ex Hindia Belanda di areal PT Pertamina di daerah Plaju,Conoco Philip, dibeberapa wilayah Sumatera Selatan yang lainnya, selain itujuga berdasarkan bukti surat P.10 yaitu. Laporan Polisi di Polda SumselNomor LP/508/XI/2010/Sumsel tanggal 24 November 2010 atas namaHalaman 60 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016Pelapor oH.

dan akan tetapi kalau Arbitrasetersebut bersifat Parsial sengketasengketa yangdiselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa yang timbul dari perjanjian,maka sengketa itu saja yang menjadi kewenangan Arbitrase, selebihnya jatuhmenjadi kewenangan Pengadilan Negeri, termasukmengenai perbuatan melawanhukum, pengakhiran perjanjian menjadi yuridiksi Pengadilan Negeri.1 PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAKDalam Putusan Perkara Perdata Nomoor 281/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST antara PTSapta Sarana Personaprima dengan Conoco

P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8BUKTI P9 ABUKTI P9 BPengumuman Koran Kuasa Hukum PT.RocheIndonesia, tertanggal 1 Maret 2000;Surat Nomor : 261/MT/IX/2012, tertanggal 24September 2012, Perihal Permohonan BuktiBuktiSurat dalam perkara Perdata Nomor:454/Pdt.G/1999/PN.Jaksel antara PT.Tempomelawan PT.Roche Indonesia;Putusan Perkara No.281/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST,antara PT.Sapta Sarana Personarima melawanConoco Phillips;Putusan Banding No.176/Pdt/2009/PT.DKI, antaraPT.Sapta Sarana Personarima (Terbanding)melawan Conoco

Rekonvensitidak bersesuaian dengan petitumnya, karena dalam posita PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan peristiwa hukum terkaitobyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebutdiatas, tetapi dalam petitum Sertifikat Tersebut tidak dimasukan, sehinggaterhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelasatau obsuur libel sebagaimana yurisprudensi atas putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat atas gugatan yang diajukan oleh kurator PT.Saptasarana Personaprima terhadap Conoco

PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst , tanggal18 September 2008, anmtara Conoco Philips lawan PT.

SKK Migas,Perihal Tender Proyek Pipeline repair, Optimization and ConstructionService (LTSA CS16159146 Conoco Philips Indonesia.1 (satu) Lembar Biaya Pengurusan Pendirian PT1 (satu) Bendel Dokumen dalam plastik berisi surat PT Petrogas JatimUtama kepada Kepala SK Migas Tertanggal 22 Maret 2013Halaman 33 dari 373 halaman Putusan No.63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.1 (satu) Bendel dokumen dalam Map warna biru yang berisi surat dariPT Kaltim

SKK Migas,Perihal Tender Proyek Pipeline repair, Optimization and ConstructionService (LTSA CS16159146 Conoco Philips Indonesia.349. 1 (satu) Lembar Biaya Pengurusan Pendirian PT350. 1 (satu) Bendel Dokumen dalam plastik berisi surat PT Petrogas JatimUtama kepada Kepala SK Migas Tertanggal 22 Maret 2013351. 1 (satu) Bendel dokumen dalam Map warna biru yang berisi surat dariPT Kaltim Parna Industri kepada Bapak Ir.

SKK Migas, Perihal TenderProyek Pipeline repair, Optimization and Construction Service (LTSA CS16159146 Conoco Philips Indonesia.1 (satu) Lembar Biaya Pengurusan Pendirian PT1 (satu) Bendel Dokumen dalam plastik berisi surat PT Petrogas JatimUtama kepada Kepala SK Migas Tertanggal 22 Maret 20131 (satu) Bendel dokumen dalam Map warna biru yang berisi surat dari PTKaltim Parna Industri kepada Bapak Ir.