Ditemukan 124 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Son Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
106 — 50
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
106 — 50
PN.SON Bahwa apakah bukti permulaan tersebut sudah cukup atautidak untuk menetapkan seseorang jadi tersangka dengan melihatkedua pandangan bersifat dualisme yang memisahkan antaraperbuatan pidana dan pertanggungan jawab pidana maka untukpenetapan tersangka tidak dengan serta merta dengan dalihbahwa telah terjadi tindak pidana tanpa melihat siapa pelakunyadan siapa pula yang bertanggung jawab atau mengesampingkan(mens rea) contoh kasus sengkon dan karta dan tafsir dari pasal183 Kuhap adalah hakim diarang
Register : 03-02-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 17/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 8 April 2014 — - Ir. DION SARAGIH
- Ir. ALFI SYAHRIN
101 — 25
101 — 25
dalam Kontrak/OPL dikenakan denda atau ganti rugi yangbesarnya sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkan ketentuan dalamKontrak/OPL.Pasal 11 ayat (2) angka 6 menjelaskan : Jumlah pembayaran kepadarekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidakdibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan / jumlahbarang yang diserahkan.Pasal 11 ayat (2) angka 7 menjelaskan : Rekanan yang ditetapkansebagai pemenang kelang pengadaan barang dan atau jasapemborongan dan atau jasa konsultasi, diarang
Putus : 31-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg. Tanggal 31 Maret 2016 — SUCIPTONO S.Pd M.Pd Bin SUDARJO (TERDAKWA)
112 — 199
112 — 199
menerima hadiah,imbalan berupa apa saja kepadaSiapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa.(4) Pasal8 (1)gPengguna Anggaran memilki tugas dan kewenangan mengawasipelaksanaan anggaran.(5) Pasal 24 (3)Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang :d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yangdiskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.(6) Pasal 79 (2)Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan PenyediaBarang/Jasa diarang
B.1.7) bahwa seseorang diarang mewakil lebih dari 1 (satu) perusahaandalam pendaftaran dan pengambilan dokumen, sedangkan butir c.3) pasalyang sama perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasanmenunjukkan tanda pengenal dan surat tugas.....b.
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
563 — 618
563 — 618
(tying in),kehilangan haknya untuk memilih produk asuransi lain karena yang tersedia hanyaproduk asuransi dari KONSORSIUM PT BJS dan PT Heksa Eka Life;Maka berdasarkan fakta dan buktibukti selama pemeriksaan danpersidangan, PT BRI, PT BJS dan PT Heksa Eka Life, telah secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan dan kegiatan antipersaingan, serta melanggarPasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun1999:Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;Pelaku usaha diarang