rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteramdan damai;Halaman 19 dari 29 halamanPutusan nomor: 5826/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa apabila dikaji

Bahwa Penggugat berakhlak baik dan tidak pernah tersangkut masalahpidana;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan gugatan tentang gugatan hak asuh anak diatas sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yangdijadikan landasan dalam penentuan tersebut.

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuhanak:Halaman 24 dari 29 halamanPutusan nomor: 5826/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu

dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu. penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebutseharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hakasuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampumenjamin

Permohonan proposal diajukan kepada Gubernur dikaji oleh TimPengkaji/instansi terkait;b.

Adapun prosedur pengajuan proposal sampaidengan pencairan adalah sebagai berikut :a.Proposal bantuan dikirim oleh pemohon kepada GubernurJawa Tengah, Kepada Sekda Propinsi, kemudian didisposisi oleh Sekda kepada Asisten Kesra untuk dikaji dansaran.

Permohonan proposal diajukan kepada Gubernur, dikaji oleh TimPengkaji/instansi terkait;a.

Permohonan proposal diajukan kepada Gubernur, dikaji oleh TimPengkaji/instansi terkait;b.

pidana penjara selama 1 (bulan)dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kini sampailah kepadaberapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yang dianggap paling cocok,selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuaidengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaanPenuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat,ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;Menimbang,bahwa dikaji

dari aspek Keadilan dari Masyarakat maka perbuatanterdakwa secara langsung telah merugikan istri dan keluarganya, kemudian secara tidaklangsung memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/Psikologis terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguankejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu

pula dariaspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridisterdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Edukatif dan Agamis/Religius dimanaterdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkahlaku negatif dan seharusnya tidak menjadikan diri terdakwa melakukan suatu tindakpidana;Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan itu sendiri dan jika dilihat dari faktadan

berpisahrumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugatdan Tergugat sudah tidak memberi nafkha lahir dan bhatin selama 4tahun;e Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai untukmerukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakimtelah menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, GugatanPenggugat dalam petitum angka 1(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

perceraian adalahdilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagaialasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan limitatif,akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtinad atau pemahaman fikih atauperaturan perundangundangan;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, GugatanPenggugat dalam petitum angka i(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

membeli narkoba, biaya terapi, biayarehabilitasi, biaya produktivitas yang hilang, kematian akibat narkoba, dan tindakan kriminal, dengan inidampak dari peredaran Narkotika berdampak sangat besar dan membahayakan bagi Negara maupungenerasi bangsa dikemudian hari, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak dari akibat langsungkarena perbuatan terdakwa saat ini, melainkan menilai akibat dari penyalahgunaan Narkotika jangkapanjang demi generasi bangsa yang akan datang: aon eee Menimbang, bahwa dikaji

maupunwarga sekitar yang mayoritas beragama Katholik dan sebagian beragama Islam, dari segi religiusterdakwa sendiri yang beragama Islam, menganut ajaran bahwa sesuatu hal yang dapat merugikan dirisendiri maupun orang lain tidak diperkenankan, lebih lagi dampak dari penyalahgunaan narkotika yangsangat berbahaya hingga mengakibatkan pemakai meninggal dunia, dalam hal ini Islam secara jelasmelarang penyalahgunaan Narkotika yang berakibat merugikan diri sendiri ataupun orang lain; Menimbang, bahwa dikaji

Dari dimensidemikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menuruthukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan sehingga dalam penegakan hukumtelah timbul adanya keadilan bagiterdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusandijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan disparitas dalam hal pemidanaan; Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang idealbagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan

MajelisHakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuanpemidaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagaiusaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkanmartabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukanperbuatan tersebutlagi sesuai teori/ filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;Menimbang, bahwa dikaji

pidana penjara selama 1 (bulan)dikurangkan seluruhnya d pidana yang dijatuhkan maka kini sampailah kepada berapalamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selarasdan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengantindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan PenuntutUmum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masihkurang sepadan dengan kesalahan terdakwa.Menimbang, bahwa dikaji

d aspek keadilan dalam masyarakat maka perbuatanterdakwa secara langsung telah merugikan suami dan keluarganya, kemudian secara tidaklangsung memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat apalagi terdakwa merupakanaparat desa yang seharusnya dapat memberikan contoh bagi warganya;Menimbang, bahwa dikaji d aspek kejiwaan/Psikologis terdakwaternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguankejiwaan seperti gejala sosiopatik atau Depresi mental hal mana tersirat

selama persidangandalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula d aspek fisik tcrnyataterdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji d aspek edukatif dan agamis/relegins dimana terdakwatinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku negatifdan seharusnya tidak menjadikan din terdakwa melakukan suatu tindak pidana;Menimbang

psikologis terdakwa, aspek filsafatpemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitasdalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model SistemPeradilan Pidana yang ideal di Indonesia dimana pertimbanganpertimbangantersebut Majelis perlu) uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagaipertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasakeadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa serta demi keadilanberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek kejiawaan/psikologis TerdakwaJARNI PRASETYO ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelisterdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik ataudepresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwamenjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek phisik ternyataterdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridisterdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telahdilakukannya.Menimbang, bahwa dikaji

Untuk mendapatkan bantuan sosial ini pemohon bantuanharus mengajukan proposal dan atau permohonan secara tertulis kepada Bupati dengandilampiri persyaratan antara lain Rencana Biaya yang dibutuhkan, Susunan pengurus/panitia, Rencana kegiatan dan persyaratan lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan.Kemudian proposal dan atau permohonan tersebut akan diteliti dan dikaji kelengkapanpersyaratannya oleh Tim Pengkaji, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acarayang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati

Baiturohman, KecPegandon, Rp 3.000.000, , Jumat, 30 April 2010 22 Nur Azizah, Bantuan Keagamaan untuk groupMarching band SD Tegorejo, Kec Pegandon, Rp1.500.000, , Jumat, 30 April 2010 Jumlah Rp 112.000.000, Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 PeraturanBupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata CaraPenyaluran Bantuan sosial di Kabupaten Kendal, ayat (2) yang berbunyi Pengajuanbantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji

;Menimbang, mengenai permasalahan tersebut harus dikaji dari segi prosedural,kewenangan dan substansial berkait dengan penerbitan obyek sengketa aquo ;Menimbang, bahwa dari segi prosedural maupun kewenangan, majelis hakimbanding setuju dengan jawaban Tergugat/Terbanding yang menyatakan berwenang dantelah melaksanakan prosedur yang benar sesuai dengan aturan perundangundangan dalammenerbitkan obyek sengketa aquo, namun dari segi substansial perlu dikaji lebih jauhberdasar alasanalasan gugatan dan

Lampung Tengah Provinsi Lampungpernikahan antara Sertu SAKSI3 dengan SermaSAKSI1.Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebutmenerangkan pada tanggal 1 April 2015 Saksi1 (SermaSAKSI1) telah menikah dengan Saksi3 (Sertu SAKSI3)di Lampung Tengah.13. 4 (empat ) lembar fotocopy Kutipan Akta NikahNomor 0422/38/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018yang dikeluarkan oleh KUA Kec.

Feren.Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018Terdakwa menikah dengan Saksi2 (Sdri.

PutusanNomor151K/PM.II09/AU/IX/2021MenimbangMenimbangditanda tangani di Semarang pada tanggal 1 Juni2021.Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 Saksi2(Sdri.

Pasir KojaKota Bandung.Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebutmenerangkan bahwa di kamar No. 801 Hotel Santikatersebut Terdakwa dengan Saksi3 (Sertu.

Pasir Koja Kota Bandung.Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 diparkiran Hotel Santika yang beralamat di Jalan Peta No.176 Kec.

/t is this condition between conditioning facts andconditioned legal consequences whichs is expressed in the statement aboutresponsibility.Jadi, dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsurunsur yangterdapat pada pasalpasal yang telah didakwakan kepada seorangTerdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidakpertanggungjawaban dimintakan kepada seseorang tersebut sebagaimanayang telah didakwakan oleh Oditur.

Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan,maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggungjawabanpidana ditujukan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pemidanaan(celaan) kepada dirinya atau adakah alasan pembenar atau alasan pemaafyang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur yang dalam ilmuhukum pidana dikenal dengan istilah Strafuits/luitingsgronden;Pada lembaran akhir ini Terdakwa tibalan saatnya memohonkehadapan Yang Mulia Hakim Agung, suatu permohonan yang sangatmendasar

suatu berkasperkara.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Suratsurat:Suratsurat : a. 2 (dua) lembar Daftar Hadir/ Absensi Staf TeritorilKodim 0612/Tsm TMT 01 Desember 2020 s.d 29Januari 2021 atas nama Terdakwa Pelda AanParhanudin NRP 21980185470578, Jabatan BasiterKodim 0612/Tasikmalaya, Kesatuan Kodim0612/Tasikmalaya.Bahwa terhadap barang bukti Suratsurat yang diajukanoleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:Setelah dikaji

dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwatidak hadir di Kesatuan Kodim 0612/Tms tanpa alasanyang jelas sejak tanggal 28 Desember 2020 secaraberturutturut lebih lama dari 59 (lima puluh sembilan)hari.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Kodim0612/Tms sudah melakukan pencarian danpemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidakberhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehinggatidak dapat dilakukan

Putusan No.60K/PM.IIO9/AD/III/ 2021MenimbangMenimbangMenimbangSetelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Kodim0612/Tms sudah membuat surat permohonanmelakukan pencarian dan pemanggilan kepadaTerdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkapatau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa.Bahwa alat bukti berupa suratsurat tersebut dapatdikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yangdidakwakan Oditur Militer

Mohamad Akbar.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti barang tersebut menerangkan bahwa mobil HondaHRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ tersebut adalah milik istriTerdakwa (Saksi5 a.n. Karmelia) namun STNK atas nama anakHalaman 30 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35K/PM II09/AD/II/2021Terdakwa a.n. Mohamad Akbar, yang selanjutnya dijaminkan olehTerkdakwa kepada Saksi4 (Sdri.

Fajar Sandiansyah.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa anak Saksi2 (Sdri. Erna Maryana) atas nama Sdr.

Ecin.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti Suratsurat tersebut menerangkan bahwaSaksi4 (Sdri.

Ridwan.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti Surat tersebut menerangkan bahwa padatanggal 25 Mei 2020 Saksi4 (Sdri. Ecin Kuraensin)memberikan uang kepada kepada Terdakwa untuk membelibingkisan lebaran yang akan diberikan kepada atasannyayang akan membatu Sdri.

Ecin paling lambat 1(satu) bulan setelah surat pernyataan yang dibuat di Cimahitanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa dandiketahui oleh Sdr.Suhendra.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti Surat tersebut menerangkan bahwa padatanggal 5 Oktober 2020 dbuat surat pernyataan yangditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi4 (Sdri.

., perlu dikaji ulang; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Memerintahkan kepada Tergugat menerima maksud baik Penggugatuntuk melunasi pokoknya saja; Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adaupaya hukum banding maupun kasasi; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atasperkara ini;Subsidair:Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etHalaman 3 dari 6 hal. Put.

pertimbangannya sebagai berikut;Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa darihasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan keterangansaksisaksi, baik saksi keluarga maupun saksi fakta ternyata antaraPenggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi saling tidakmenghargai antara satu dengan yang lain, karenanya ikatan perkawinan keduapihak tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam firmanAllah surat Arrum ayat 21, dan untuk itu tidak perlu dikaji

.: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Suratsurat:1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama TerdakwaSerma Agus Sutikno NRP~ 6200070, jabatanBatiwaslapbakjatrat Raima Denma PussenarhanudKodiklatad.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadirdi Kesatuan Pusdikter tanpa alasan yang jelas sejaktanggal 1 Juli 2019 secara berturutturut lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.2. 1 (Satu) lembar surat

permohonan bantuan pencariandan penangkapan atas nama Terdakwa Serma AgusHal 8 dari 21 Putusan Nomor : 181K/PM.II09/AD/X1/2019MenimbangMenimbangMenimbangSutikno NRP 6200070 Nomor R/179/VIII/2019 tanggal2 Agustus 2019.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Terdakwa(Pussenarhanud Kodiklatad) telah memohon bantuankepada Danpomdam III/Slw Bandung untuk melakukanpenangkapan atau pencarian orang atas nama Terdakwa.3. 1 (satu) lembar Berita

Acara Tidak DiketemukannyaTerdakwa atas nama Serma Agus Sutikno NRP6200070 dari Subdenpom IlI/51 Cimahi tanggal 1November 2019.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Denpom 111/51Cimahi sudah melakukan pencarian dan pemanggilankepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasilditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapatdilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.: Bahwa barang bukti Suratsurat tersebut telah diperlinatkandan dibacakan oleh

Bahwa Tergugat tidak keberatan kedua anak tersebut diasuh olehPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan gugatan tentang gugatan hak asuh di atassebagai berikut;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yangdijadikan landasan dalam penentuan tersebut.

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuhanak;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut

sebagai berikut :a. 1 (satu) lembar daftar absensi personil Ba Demlat PusdikbekangKodiklatad bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 atasnama Heriyanto Serma NRP NRP 21010086840781, Ba KiDemlat Pusdikbekang Kodiklatad yang ditandatangani olehDankidemlat Heri Wahyudi Kapten Cba NRP 21960238380575adalah merupakan surat yang dikeluarkan oleh SatuanTerdakwa yang menerangkan ketidak hadiran Terdakwa tanpaketerangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilalbarang bukti berupa surat tersebut

berhubungan danbersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterimasebagai barang bukti dalam perkara ini.1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dariDenpom 111/51 pada tanggal 14 Juni 2021 atas namaHeriyanto Serma NRP NRP 21010086840781, Ba Ki DemlatPusdikbekang Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Penyidikatas nama Serli Maria Serka (K) NRP 21050313021284 adalahmerupakan surat yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa yangmenerangkan ketidak hadiran Terdakwa tanpa keterangan,setelah dikaji

diterima sebagai barangbukti dalam perkara ini.1 (satu) lembar surat permohonan pencarian danpenangkapanpersonel atas nama Heriyanto Serma NRP NRP21010086840781, Ba Ki Demlat Pusdikobekang Kodiklatad dariDanpusdikbekang Kodiklatad Nomor R/77/V/2021 tanggal 11Mei 2021 yang ditandatangani oleh Danpusdikbekang KodiklatadBambang Muktiono, S.E Kolonel Cba NRP 11950056630474adalah merupakan surat yang dikeluarkan oleh SatuanMenimbangTerdakwa yang menerangkan ketidak hadiran Terdakwa tanpaketerangan, setelah dikaji

Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukankepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanahanak diukur dengan lima kriteria, yakni :a.b.d.e.Keinginan orang tua anak;Keinginan anak;Hubungan antara anak, orang tuanya, Saudara kandung dan oranglain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentinganterbaik anak;Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;16.

Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yangdapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalammenentukan syaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.

Lagi pula pertimbangan tersebut tidakseimbang bila dilihat, dikaji dan dicermati secara mendalamdengan fakta perbuatannya, sehingga Judex Factie tidakmelaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undangundangsebagaimana diatur dalam Pasal 219 UndangUndang Nomor 31Tahun 1997 Jo Pasal 240 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 241 ayat (1)KUHAP; dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asaspemidanaan.b.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmempelajari, tidak dikaji dan tidak mendalami perkara aquo yanghanya menduplikasi Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, danpertimbangan tersebut tidak seimbang bila dilihat, dikaji dandicermati secara mendalam dengan fakta perbuatannya, sehinggaJudex Factie tidak melaksanakan cara mengadili menurutketentuan Undang Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 219UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 Jo Pasal 241 ayat (1)KUHAP dan tidak sesuai dengan asas