., adalah menjabat sebagai Sekretaris DaerahKabupaten Batang Hari sejak bulan Pebruari Tahun 2009 sampai dengan bulanAgustus Tahun 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurJambi Nomor: 821.22/15/BKD tanggal 6 Pebruari 2009 yang dilantikberdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati kabupaten Batang HariNomor: 821.22/0303/BKD tanggal 9 Pebruari 2009;Halaman 74 dari 1386 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb. Bahwa saksi Ir. Eroan, ME Bin M.

Erpan, ME., adalah menjabat sebagai Sekretaris DaerahKabupaten Batang Hari sejak bulan Pebruari Tahun 2009 sampai dengan bulanAgustus Tahun 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurJambi Nomor: 821.22/15/BKD tanggal 6 Pebruari 2009 yang dilantikberdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati kabupaten Batang HariNomor: 821.22/0303/BKD tanggal 9 Pebruari 2009; Bahwa saksi Ir.

Erpan, ME., adalah menjabat sebagai Sekretaris DaerahKabupaten Batang Hari sejak bulan Pebruari Tahun 2009 sampai dengan bulanAgustus Tahun 2010, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurJambi Nomor: 821.22/15/BKD tanggal 6 Pebruari 2009 yang dilantikHalaman 112 dari 136 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb.berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati kabupaten Batang HariNomor: 821.22/0303/BKD tanggal 9 Pebruari 2009;Bahwa saksi Ir.

2010.Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hariselaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung padaSekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010.Halaman 133 dari 136 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb.34.35.36.37.38.oO.40.41.42.43.44,45.46.47.Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang HariNomor

selesaikemudian terdakwa menaruh uang tersebut di bagasi belakang mobilDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga karena terdakwa merupakansopir pribadi saksi FRANSISKUS X SURA selaku Kepala Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat;Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2010, saksi FRANSISKUS XSURA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga karenamenaruh kecurigaan kepada terdakwa kemudian saksi memanggilterdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dengan kalimat kau hariNomor

Pasal 65 (1) Peraturan Komisi Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadapPengawas Persaingan Usaha Putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hariNomor 1 Tahun 2010 (Perkom sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut1/2010) Salinan Putusan Komisi. Pasal 4 (1) jo. Pasal 1 (4) "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 Halaman 4 dari 603 Hal Put. Nomor 221 k/Pdt.SusKPPU/20161.31.4 Peraturan Mahkamah Agung No.

Sungai Pulai, KecamatanMuara Tembesi Kabupaten Batanghanri;Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN MbnSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJambi Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang PenegasanTanah Negara sebagai obyek Konsolidasi Tanah Pertanian di Desa KembangPaseban, Desa Benteng rendah, Kecamatan Mersam dan Desa Sungai Pulai,Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang HariNomor

BBDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, sebesar Rp. 60.805.937,(enam puluh juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluhtujuh rupiah).Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 TentangPengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan KeuanganDesa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang HariNomor 14 Tahun 2018 maka seluruh kegiatan di laksanakan oleh TPK( Tim Pelaksana Kegiatan ), dan pada saat itu Terdakwa

tahun 2008tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPk), StafPPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang DaerahBelanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan KerjaPerangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran2008 ;Fotocopy Surat Keputusan Batang Hari nomor 344 tahun 2008 tanggal16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati HariNomor

Syahrial) Rp4.885.000,10 Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp45.000.000,11 Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp140.000.000,12.Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman) Rp 88.069.000,Jumlah Rp 1.298.399.000,e Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 terdakwa IDA NURSANTI, SE ditunjuk kembalisebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang HariNomor 13 tahun 2010 tanggal tentang penujukan pengguna anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Penata usahaan keuangan

SaksiARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN, di bawah sumpah di mukapersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN pada tahun 2008diangkat untuk menduduki jabatan Kasubag Rumah Tangga pada Bagian UmumSekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan SK Bupati Batang HariNomor 821. 24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di LingkunganKabupaten Batang Hari dan terdakwa

IDA NURSANTI.52). 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor :SK.813.1/941 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An.IDA NURSANTI.53). 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Batang HariNomor : SK.821.11/21/1986 tanggal 18 Mei 1985 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil An.

TP Sriwijaya Lorong SMK Batang HariNomor 58 RT 17 RW OO, Kel. Rawa Sari Kec. Kota Baru Kota Jambi,Selanjutya disebut sebagai PENGGUGAT XXXV.Kesemuanya adalah Ahli Waris Almarhum Abdul Jalil danAlmarhumah Hanifah binti Laham, Untuk selanjutnya disebut PARAPENGGUGAT.Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama : AhmadNaim, SH adalah Advokat berkantor pada AHMAD NAIM & PARTNERSLAW OFFICE, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa beralamatdi beralamat di JI.

Dan bertentangan pula dengan Pasal 8dan Pasal 15 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang HariNomor 21 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 8:Petani peserta plasma mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:1.Kewajiban petani.a.i"Mematuhi dan menaati segala ketentuan yang telah ditetapkanberdasarkan kesepakatan;Petani wajib menandatangani akad kredit setelah kebun memenuhipersyaratan teknis;Melaksanakan pencicilan kredit dari pemotongan penjualan TBS brutomaksimal 30% setelah pengalihan

Foto Copy undangan dari Wali Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang HariNomor : 400/484/KESRANA/IX2018 tertanggal 10 Agustus 2018 yangditandatangani oleh Jamalus Inyiak Rajo Tuo sebagai Wali Nagari KecamatanSangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, yang telah diberi materaisecukupnya beserta stempel Pos dan tidak ada yang aslinya, kemudian diberitanda P.3;4.

Bahwa, berdasarkan hasil laporan audit tersebut diatas, maka TermohonPraperadilan menyampaikan Surat Panggilan dari Polres Batang HariNomor: SPGL/432/V/2013/Reskrim tertanggal 28 Mei 2013 kepadaPemohon Praperadilan;8.

Bahwa yang merencanakan pencurian di rumah Korban pada hariSabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 WIB adalah saksiBAYU SAPUTRA Bin SUROSO (terdakwa dalam berkas terpisah) danterdakwa II TERDAKWA II, sedangkan yang merencanakan pada hariNomor: 53/PID.SUS/2014/PN.LW.30Sabtu tanggal O01 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIB adalahterdakwa TERDAKWA 1;8.

IQBAL (daftar pencarian orang Polres Batang HariNomor : DPO/15/III/2016/Resnarkoba) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekiraPukul 11.00 Wib di Desa Simpang terusan dengan Harga Rp. 1.300.000, (Satu JutaTiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Narkotika Jenis shabu Sebanyak 2 (Dua)paket lagi belum laku terdakwa jual lalu terdakwa di suruh saksi ANZARKONI AliasJORLANG Bin IBNU MAJA gabungkan menjadi 1 (satu) paket sedang, lalu saksiANZARKONI Alias JORLANG Bin IBNU MAJA menelepon terdakwa untukmengantarkan

Pasal 2 Huruf b dan Pasal 14 Huruf b PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, dikaitkan dengan Kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara untuk mengadili Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon kepada Termohon berkaitan denganObyek Permohonan tidak dijawab oleh Termohon maka telah melampaui waktu 10 hariNomor: 2/P/FP/2017/PTUN.

Mersam selain dengan menggunakan system secaraswakelola, maka pelaksanaannya harus di bentuk TPK ( tim pelaksanakegiatan) yang di tunjuk dan mendapatkan SK (Surat keputusan) darikepala Desa, dan hal ini berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan BupatiBatang Hari Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasadi Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang HariNomor 13 Tahun 2018 , yang menyebutkan Untuk melaksanakanpengadaan barang/jasa dibentuk TPkK;Bahwa dalam proses perencaan

TPK sudah selesai membuatdokumen SPJ ( surat pertanggungjawaban ) atas dana desa yang sudahdi cairkan dan di gunakan tersebut.Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor : 13/Pid.SusTPK/2021/PN JmbBahwa makna dari Setiap pengeluaran belanja harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah artinya bahwa setiap pengeluaran yangsumbernya dari DANA DESA, maka kelengkapan formilnya wajib ada danharus di tanda tangani oleh pejabat pengelolaan dana desa.Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Batang HariNomor

Istana Saranaraya Nomor : 032 / ISR / PU /VII/2004, Perihal : Permohonan Pencairan Uang yang ditujukan kepada PemerintahKabupaten Batang Hari.1 (satu) lembar foto copy surat Dinas Perkotaan Pemerintah Kabupaten Batang HariNomor : 900/59/Diskota Perihal : usulan bendaharawan Proyek Dan Atasan LangsungPimpinan Proyek ABT Tahun 2004 yang ditujukan Kepada Bapak Bupati Batang HariCq.

Kabag Pembangunan setda Batang Hari.4 (empat) lembar foto copy surat Bupati Batang Hari Keputusan Bupati Batang HariNomor : 462 tahun 2004 Tentang Penunujukkan Pengelola Proyek Pengadaan MobilPemadaman Kebakaran Dinas perkotaan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran2004.1 (satu) lembar foto copy aplikasi kiriman uang dari Drs. USMAN, T kepada PT.ISTANA SARANA RAYA Bank Penerima DKI Cabang No. Rek.

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat IIBatang Hari Nomor : 050/608/Bappeda, Tertanggal 30Desember 1995 Perihal Izin Prinsip Usaha Perkebunan KelapaSawit Pola Kemitraan, yang diajukan oleh Penggugat bukanmerupakan keputusan tata usaha negara yang memenuhi unsurfinal sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara (UU TUN 2009) ;Bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Batang HariNomor

IlBatang Hari tanggal 30 Desember 1995 Nomor : 050/603/Bappeda ;> Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang hariNomor : 98/BPN/XII/1996 tentang Pemberian Izin lokasi untukkeperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Indo Kebun Unggultanggal 31 Desember seluas 2.400 Ha ;> Keputusan Bupati Batang hari Nomor : 631 tahun 2005 tentangPemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan KelapaSawit PT.

Umumsebagaimana Bukti T.26 dan Bukti T.27 tersebut diatas, Ketua MajelisHakim menentukan hari sidang berdasarkan Penetapan Hakim KetuaMajelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriGorontalo Nomor: 13/Pid.SusTPK/2021.PN.Gto tanggal O05 Agustus2021 sekaligus mengalinkan status penahanan terdakwa berdasarkanPenetapan Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidanahalaman 37 dari 66 hal, putusan No: 80/Pra.Pid/2021PN.JAKSELKorupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo selama 30 (tiga puluh) hariNomor

Pada tanggal 17 November 2014, Penggugat di angkatsebagai Kabag Persidangan pada Sekretariat DPRDKabupaten Batang Hari melalui Keputusan Bupati Batang HariNomor : 821.23/34/BKPPD;7.

Mersam selain dengan menggunakan system secaraHalaman 61 dari 108 Putusan Nomor : 14/Pid.SusTPK/2021/PN Jmbswakelola, maka pelaksanaannya harus di bentuk TPK ( tim pelaksanakegiatan ) yang di tunjuk dan mendapatkan SK (Surat keputusan) darikepala Desa, dan hal ini berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan BupatiBatang Hari Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasadi Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang HariNomor 13 Tahun 2018 , yang menyebutkan Untuk melaksanakanpengadaan