tersebut dilakukan untuk menghindaritimbulnya mudharat atau ekses negatif bagi keluarga kedua belah pihak.Pernikahan tersebut juga akan menjadi instrumen dalam rangka menjagamuruah, keluhuran serta nilainilai religiusitas yang tinggi dalam masyarakatsetempat demi menghindari tumbuh kembangnya budaya free seks dalammasyarakat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalilfirman Allah SWT dalam surat AnNur ayat 32 sebagai berikut :alia agilad 21583 gfo57 o WpSilss DeSolic Oye qualblls Indie

Mild sebanyak 10 (Sepuluh)bungkus, Indie sebanyak 7 (tujuh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Crystal, 1 (satu)pak rokok Sport, dan 1 (satu) pak rokok Pena Mild, dengan harga sekitar Rp.5.000.000.

Mild sebanyak 10 (sepuluh)bungkus, Indie sebanyak 7 (tujuh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Crystal,1 (satu) pak rokok Sport, dan 1 (satu) pak rokok Pena Mild, uang tunaisebanyak Rp. 6.100.000, (enam juta seratus ribu rupiah) terdiri dariuang pecahan Rp. 100.000, (Sseratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empatpuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20(dua puluh) lembar, dan pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak100 (seratus) lembar serta uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh

kita dari sabang sampai merauke sedangdalam kekuasaan belanda, (penjajah) sehingga keseluruhan aset sumber daya alamtanah air diakui kepunyaan Belanda, untuk itulah isi surat jual No. 42/dj tanggal 20Juli 1939 tersebut hanya menerangkan tentang rumah saja ditulis dengan bahasaindonesia versi jaman penjajah belanda transite ke zaman kerajaan ulee balang(Vide: Novum 1 dalam memori PK).Bahwa pada surat terlampir ada 2 (dua) cap blangko surat pertama bagian atas logobelanda/bertuliskan Zegel Van Ned Indie

di Jalan Pramuka Ujung,Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama Tergugat Il Intervensi.Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa status tanah yang diberikanijin untuk terbitnya SIPPT adalah tanah Eigendom 15550 tertulis atas namaGovernment Van Nedherlandsch Indie seluas 15.445 m2 ;Halaman 21 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUNJKT8.

Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa status tanahyang diberikan ijin untuk terbitnya SIPPT adalah tanah Eigendom 15550tertulis atas nama Government Van Nedherlandsch Indie seluas9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2006 melalui suratnya No. 06/09/SIPPT/PPT, memberikan rekomendasi untuk SIPPT seluas 18.175 m?

game) yang bernama warnet ORION, kemudianpada tanggal 14 September 2015, terdakwa mengembangkan usahapenyelenggaraan Jasa Telekomunikasi berupa penyaluran jaringan Internetke warga masyarakat yaitu warga sekitar dan Sekolan terdekat lokasiwarnet terdakwa dan pada saat itu terdakwa menggunakan jaringan PT.TELKOM paket Bisnis dengan biaya sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)per bulan dengan kapasitas band with 10 MBPS (Mega Byte Per Seconda),kemudian kurang lebih satu tahun terdakwa pindah Paket INDIE

21583 153557 o MpSitsls OpSakie Myo Garbbllls Indie Gail asilsDealt dug AUD5 Wedbllind cyArtinya Dan nikahkanlah orangorang yang sedirian diantara kamu, danorangorang yang layak (nikah) dari hambahamba sahayamu yang lelaki danhambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akanmemampukan mereka dengan kurniaNya, dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahul.

Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Ad.1 Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subyek hukumpidana yang menurut sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) dimana hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam arrest tanggal 05 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa subyek hukum pidana Indonesia adalah manusia karena hukumpidana Indonesia dibentuk berdasarkan asas kesalahan orang per orang atauindividual.Bahwa

Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat XXVIII, XXVIII, XXIX Konvensi sebagai pemilik Hak Prioritas Atas Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie atau

Menyatakan Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) bukan pemilik dan atau tidak berhak atas obyek terperkara a quo berupa Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie

atau semua pihak yang ditempatkan olehnya untuk menyerahkan secara langsung dan sekaligus obyek terperkara a quo berupa Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie

Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) untuk melaksanakan penghapusbukuan Barang Milik Negara (BMN) atas Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie

1912 Nomor 422 hak usaha itu disebut hakerfpacht;Bahwa berdasarkan sejarah ketentuan hukum tanah partikelir di atas,serta sesuai dengan pendapat ahli hukum pertanahan di atasdiketahui bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telahsalah dalam menerapkan hukum, hal ini dapat dikemukakan sebagaiberikut:Bahwa dalam Judex Facti terdapat bukti surat yang bertanda T.VII,Vill, IX dan T.X4 berupa Akta Verponding Nomor 735 Erfpacht.Omschrijving van Het Perceel, Eigenaar Gouvernment vanNederlansch Indie

Gouvernment vanNederlansch Indie (Wonosari) Verponding Nummer 735 Erfpachttanggal 10 Juli 1931 atas nama William Archibald Grant, AfdeelingBanjoewangi, District Banjoewangi, Desa Tamansoeroeh.

Gouvernmentvan Nederlansch Indie (Wonosari) Verponding Nummer 735Erfpacht tanggal 10 Juli 1931 atas nama William Archibald Grant,Afdeeling Banjoewangi, District Banjoewangi, Desa Tamansoeroeh.Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tindakan hukum yangdilakukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tersebut denganmenerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha tersebut adalah tindakanhukum publik dan bukan tindakan hukum perdata, sehingga dalamHal. 34 dari 39 hal. Put.

SumateraWeskust Mastchappij, opgericht 1909 dengan dasar Kadasteral No. 58/Djanuari/1909; oleh Pemilik NV ANPILLO telah menghibahkan ArealPerkebunan Karet miliknya kepada yang bernama Marhoelalan gelar LopianToea Hoetagaloeng bertempat tinggal dulunya di Aek Horsik, KecamatanLumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, dahulu menjabat Kepala Kuria di Badiri,tanah tersebut ada terletak di Kilometer 2122 di Kampung Lopian, Badiri,seluas 28 hectar yang kesemuanya telah dituangkan di atas kertas ZegelNederlandsch Indie

SHSM JMrictist onenswiod sineoA. nelkoegceS sisi Sernonwnis nenororrisq Aes sagicynaini neblomoki pnvpA damsaisivi meivisis9 nansesbied swisd ynecninoeMJsiberl apaioslib aviai elabieq sis cieq rielab iasibsM posing: 09S cudeT tsopnilles Os nsiceg ABbH in. aise misisb nedomme)T caeigad igsieh necisaipeinied geist mblsH numen cifdenpexslib vsysl dsbii fendisenplibsoneas pnaobie csgeb ib (sbrnowtoM cbhiweT indie ricede oot os lg des ssey get ree ~MBIA EL ek nekbsors4 siatasS celdeinocenieltree nd whi

John Henry Van Blommestein adalah satusatunyapemilik/oemegang hak atas tanah Eigendom Verponding (E.V) No.6329,Meet Brief Nomor : 72 ddo. 27 November 1934 atas nama N.V.Blomkring/Nji Mas Entjeh alias Nji Mas Siti Aminah aliasOsah/Nederlandsche Indie;Menyatakan tanah Kampoeng Doearatoes Eigendom Verponding (E.V)No.6329, Meet Brief Nomor : 72 ddo. 27 November 1934 atas nama N.V.Blomkring/Nji Mas Entjeh alias Nji Mas Siti Aminah alias Osah/Nederlanche Indie, bukan merupakan tanah yang langsung dikuasai

Blomkring,2) Nji Mas Entjeh,3) Siti Aminah,4) Osah,5) Nederlandsche Indie,6) Ny. Eleonora Goldman6. Bahwa dalam gugatan tidak ada dijelaskan apakah namanamadiatas adalah subyek hukum yang sama atau berbeda? Kenapapemilik alas memiliki beberapa nama? dan apa hubungan hukumnamanama tersebut dengan Penggugat?;ll. Dalam Pokok Perkara:1. Bahwa Tergugat Ill menolak dengan tegas seluruh dalildalilPenggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui kebenarannya olehTergugat III;2.

Blomkring /Nji Mas Entjeh alias Nji Mas SitiAminah alias Osah / Nederlanche Indie, bukan merupakan tanahuang lanqsuna dikuasai oleh Negara atau Tanah Neaara (T.N);Bahwa gugatan ini kami anggap gugatannya kabur/Obscuurlibel dikarenakan setiap petitum harus didukung oleh posita yang relevanserta harus ada kesesuaian antara keduanya dan dapat menjelaskanmengenai dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (FeitelifkeGrond), hal ini tidak ditemukan dalam gugatan Penggugat akan tetapisecara langsung

Bahwa berdasarkan catatan buku Eigendom Verponding (E.V)No.6329 tidak terdapat catatan atas nama yang dimaksud olehPenggugat, melainkan Eigendom Verponding (E.V) No.6329tercatat atas nama Government Van Nederlandsch Indie. (BuktiT.IX 2);3.

Blomkring /Nji Mas Entjeh aliasNji Mas Siti Aminah alias Osah Jhon Henry Blommestien atas tanahyang dikenal pada zaman Hindia Belanda (het GouvernementNederlartdsche Indie) sebagai Kampoeng Doearatoes (sekarangKampung Dua Ratus) yang berdasarkan Pasal 3 UU No. 1 Tahun1958 telah menjadi Tanah Negara;4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukkepentingan Umum:1.

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil alQurandalam surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :as azol< woe o pe wm Py, yp Be + Le a) OS aus indie igwe ote = / /Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, MakaSesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

buah bendera bintang kejora.1 (satu) buah Cap stempel.1 (satu) buah tiang bendera.1 (satu) pasang Sepatu PDL.1 (satu) lembar celana'panjang motif loreng.1 (satu) lembar baju lengan panjang motif loreng bertuliskan ISAK KALAIBIN.1 (satu) buah topi rimba.6 (enam) buah tongkat mambruk.1 (satu) buah senjata api rakitan.59 (lima puluh sembilan) butir amunisi tajam.35 (tiga puluh lima) selongsong amunisi hampa.1 (satu) buah magasin.10 (sepuluh) buah koin papua new guinea .1 (satu) buah koin nederland indie

bintang kejora.1 (satu) buah Cap stempel.1 (satu) buah tiang bendera.1 (satu) pasang Sepatu PDL.1 (satu) lembar celana panjang motif loreng.1 (satu) lembar baju lengan panjang motif loreng bertuliskan ISAK KALAIBIN.1 (satu) buah topi rimba.6 (enam) buah tongkat mambruk.1 (satu) buah senjata api rakitan.59 (lima puluh sembilan) butir amunisi tajam.35 (tiga puluh lima) selongsong amunisi hampa. 3357. 1 (satu) buah magasin.58. 10 (sepuluh) buah koin papua new guinea .59. 1 (satu) buah koin nederland indie

Melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan' sehinggadipandang' sebagai perbuatan yang diteruskan (VoorgezetteHandeling) ;Ad.1 Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subyek hukumpidana yang menurut sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) dimana hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam arrest tanggal 05 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa subyek hukum pidana Indonesia adalah manusia karena hukumpidana Indonesia dibentuk berdasarkan

Januari 2008 Yang Masih Mencantumkan Tarif Bea Masuk5% Yang Berarti Telah Terjadi Kesalahan Tata Usaha BerupaKesalahan Pencatuman Tarif Bea Masuk.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo telah menolak mengisi kKekosongan hukum, sehinggaputusannya bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UndangUndangDasar 1945 (Amandemen Ill) dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 22 AlgemeneBepalingen van Wetgeving voor Nederlandsche Indie

kekuasaan kehakimanmerupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, danmemutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada ataukurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Algemene Bepalingen vanWetgeving voor Nederlandsche Indie

Nomor 8102 sebagian, tertulis atas namaGouvernment Van Nederlandsch Indie dan bekas HakMilik Adat girik C Nomor 3784 tertulis atas namaLaij Tjat Fu yang telah dilepaskan haknya kepadanegara, dengan demikian seluruh tanah dimohonmenjadi tanah yang langsung dikuasai negara,oleh karenanya dapat diberikan dengan sesuatuhak; Bahwa juga disebutkan dalam Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaltersebut bahwa tanah tersebut semula dimohon HakPakai oleh Ny.

Verp.No. 8102 tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlandsch Indie yanglangsung dikuasai negara, hal ini diperkuat oleh Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat.2.

dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN TtnMenimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Ad.1 Unsur Barang siapaBahwa Barangsiapa disini adalah subyek hukum pidana yang menurut sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurliike person (manusia) dimana hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie dalam arrest tanggal O05 Agustus 1925 yangmenyatakan bahwa subyek hukum pidana Indonesia adalah manusia karena hukum pidanaIndonesia dibentuk berdasarkan asas kesalahan individual (H.A.Zainal Abidin Farid, 2007:395396).Berdasarkan